Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Manusia sebagai makhluk hidup memiliki ketergantungan dengan lingkungannya. Lingkungan yang baik dan sehat akan memungkinkan manusia untuk berada dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani. Kesehatan secara jasmani dapat dicapai antara lain melalui pemenuhan gizi yang sehat, pemberian air susu ibu, imunisasi, penggunaan air bersih, menjaga kebersihan dan sanitasi, serta olahraga. Ketidakcukupan dalam pemenuhannya akan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani. Manusia yang mengalami gangguan kesehatan ini akan mencari pengobatan yang diyakini berdasarkan pengetahuan secara medis maupun pengetahuan tradisional. Pengobatan yang berlandaskan pada pengetahuan tradisional adalah salah satu alternatif yang banyak digunakan masyarakat. Penelitian ini akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat yang memiliki pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan tumbuhan obat secara lestari untuk pengobatan tradisional. Sistem pengetahuan tradisional lokal itu sendiri merupakan ungkapan budaya yang khas, di dalamnya terkandung tata nilai, etika, norma, aliran dan keterampilan suatu masyarakat dalam memenuhi tantangan dan kebutuhan hidupnya. Kemajuan bioteknologi khususnya di bidang obat-obatan semakin memperluas kegiatan perusahan-perusahaan besar nasional maupun multinasional di bidang obat-obatan untuk mencari sumber-sumber genetika baru di daerah pedalaman tempat masyarakat adat yang memiliki pengetahuan tradisional hidup. Nilai positif yang didapat dari kegiatan tersebut adalah pengetahuan tradisional yang selama ini terpendam maka dapat diketahui oleh masyarakat umum. Namun nilai negatifnya pun akan muncul, karena hasil penelitian yang sebenarnya pengetahuan tradisional masyarakat adat sering kali diakui sebagai milik atau temuan para peneliti. Berdasarkan hal tersebut, maka pengetahuan tradisional masyarakat adat di Indonesia dalam memanfaatkan tumbuhan obat tradisional secara lestari perlu dilindungi. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mencari bentuk perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan obat tradisional, 2) mencari mekanisme pembagian keuntungan atas pengetahuan tradisional masyarakat adat untuk mengantisipasi pasar bebas terhadap monopoli pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam pemanfaatan tumbuhan obat tradisional oleh perusahaan nasional dan multinasional di bidang obat-obatan. Di Indonesia belum ada pihak yang khusus mendalami aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam memanfaatkan tumbuhan obat tradisional. Padahal Konvensi Keanekaragaman Hayati khususnya Pasal 8 butir j mengakui tentang HaKI masyarakat adat yang berhubungan dengan Keanekaragaman hayati. HaKI dapat melindungi individu (dalam hal ini masyarakat adat) untuk mendapatkan perlindungan finansial berupa pembagian keuntungan atas prestasi masyarakat adat dalam memberikan pengetahuannya kepada pihak luar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan survei. Metode ini digunakan untuk mencari bentuk perlindungan terhadap pengetahuan tradisional masyarakat adat. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar berdasarkan hasil wawancara dengan responden (sampel). Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling. Pemilihan individu-individu tertentu sebagai sampel berdasarkan alasan bahwa individu-individu tersebut mewakili (representatif) dan mengerti tentang populasi kelompoknya. Populasi penelitian meneakup 3 Balai (kelembagaan adat) di Kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan yaitu Balai Malaris (35 umbun/keluarga), Balai Haratai (33 umbun/keluarga) dan Balai Waja (30 umbunikeluarga). Dan setiap balai diambil seorang individu sebagai sampel berdasarkan kedudukan indvidu tersebut sebagai ketua adat, atau peramu (dukun), atau pembekal desa yang masih memegang pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan tumbuhan obat tradisional secara lestari. Analisis dilakukan dengan memuat sintesis dari inforrnasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber ke dalam deskripsi koheren (yang berjalin) mengenai yang diamati atau ditemukan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis kerja. Yaitu hipotesis yang tidak diuji, tetapi hanya mengarahkan peneliti menuju hasil penelitiannya. Hipotesis kerja penelitian ini adalah: 1) perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat dapat dilakukan dengan cara memberikan hak kekayaan intelektual dan melakukan pembagian keuntungan atas pengetahuan tersebut, 2) pembagian keuntungan atas pengetahuan tradisional dapat berupa materi dan non-materi. Berdasarkan hasil penelitian ternyata Suku Bukit sebagai gambaran dari masyarakat adat di Indonesia, memiliki pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan tumbuhan obat tradisional secara turun-temurun. Pengetahuan Suku Bukit tersebut selama ini hanya diperuntukkan dan dipergunakan bagi komunitas mereka saja secara terbatas. Konsep pelestarian tumbuhan obat yang ada di hutan berhubungan dengan pelestarian hutan itu sendiri yaitu secara in-situ (di habitatnya yang asli) karena kehidupan mereka sangat terkait dengan alam. Keterkaitan dengan alam melahirkan kepercayaan bahwa alam sekitar mereka merupakan sumber kekuatan hidup sehingga apa yang ada di alam harus dilestarikan di samping dimanfaatkan. Pergeseran nilai pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan tumbuhan obat pada Suku Bukit sedang terjadi, karena: 1) pengetahuan tersebut tidak tertulis, akibatnya ketika proses pembangunan, modernisasi dan globalisasi mengubah sistem budaya setempat, pengetahuan yang belum terdokumentasikan tersebut mulai hilang, 2) munculnya industri jamu tradisional, mengakibatkan semakin terikatnya masyarakat adat di sekitar industri jamu dibangun terhadap sistem permintaan bahan dasar dari tumbuhan obat tertentu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam melestarikan dan memanfaatkan tumbuhan obat tradisional dilakukan dengan jalan:

1. Memberikan hak atas pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam memanfaatkan tumbuhan obat tradisional secara lestari guna mencegah pencurian plasma nutfah tumbuhan obat ke luar negeri (biopiracy) serta mencegah eksploitasi pengetahuan tradisional masyarakat adat oleh pihak asing yaitu perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional di bidang farmasi (obat-obatan). Hak tersebut diatur dalam bentuk undang-undang, sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 8 butir j Konvensi Keanekaragaman Hayati.
2. Menciptakan pembagian keuntungan bagi masyarakat adat sesuai dengan nilai sosial, budaya dan spiritual mereka. Pembagian keuntungan tidak hanya berupa materi (nilai uang) tetapi dapat berupa:
   • Memperkuat Sumber Daya Manusia masyarakat adat melalui pelatihan keterampilan cara memproses tumbuhan obat dengan teknologi sederhana dan pendidikan untuk mempertahankan keberadaan mereka.
   • Pelayanan teknologi tepat guna khususnya dalam peramuan, penyimpanan dan pengemasan tumbuhan obat.
   • Kredit sarana teknologi, melalui koperasi di tingkat desa.
   • Mengembangkan konsorsium teknologi antara pemerintah daerah, pusat studi lingkungan, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat adat sendiri.

Jalur pembagian keuntungan yang efektif adalah langsung kepada masyarakat adat melalui lembaga adat yang menaungi masyarakat adat. ......Protection The Rights On Intellectual Property of The Adat Community (Mechanism of Benefit Sharing of Traditional Knowledge of the Adat Community in Sustainable Use of Traditional Medical Plants)Mankind as human beings is very dependent to its environment. Good and health environmental condition makes human to placed on a health of mental and physical condition. Physical health condition could be reached through the good nutrition, basic treatments for mothers and other preventive actions undertaken in the household such as breast-feeding, immunizations, the use of portable water, sanitations, and exercises. If they are not enough, they will cause physical health unbalanced. Medical treatment based on traditional knowledge is one of many alternatives that used in community. This research is about traditional knowledge on sustainable use of medical plants used by adat communities for traditional healing. Traditional/local knowledge system is a unique cultural expression consisting of values, ethics, norms, ideology and people skills to fulfill challenges and requirements of life. The development of biotechnology, especially in medicine give the opportunity to national and multinational pharmaceutical companies to find new genetic resources in the areas and place where adat communities with their traditional knowledge live. Positive value of this activity is that people can discover and learn more about the traditional knowledge, however the negative side of this activity is that researchers often claim traditional knowledge as their findings. That is the reason traditional knowledge of adat communities in Indonesia, especially using traditional medical plants need to he protected. The purpose of the research are as follows:

1. To find protection form of traditional knowledge of adat communities in using and conserving biodiversity of traditional medical plants.
2. To find the mechanism of benefit sharing of traditional knowledge of adat community to anticipate monopoly of national and multinational pharmaceutical companies in the exploitation of the traditional medical plants.

In Indonesia the Rights on ntellectual Property (HaKI) on traditional knowledge of the adat community in sustainable use of traditional medical plants has not yet been supported by a legal aspect. However the Convention of Biodiversity section Paragraph 8 j the Rights on Intellectual Property (HaKI) has been recognized and may support each individual adat community financially by sharing the benefit from passing on the traditional knowledge to the society. This research is using descriptive-analytic method with survey approach. This method is used to find out the form of protection towards the traditional knowledge of aria community. The data used is primary data type, such as interviews with some chosen respondents. Purposive sampling is used as the sampling technique. Each individual chosen as samples are considered representatives of the population group. The population group consist of 3 Balai (traditional organization) in Kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan, South Kalimantan; Balai Malaris (35 umbun/ families), Balai Haratai (33 umbun/ families), Balai Waja (30 umbun/ families). One individual from each balai is chosen as a sample according to the status of the person such as, traditional leader, traditional medicine practitioner (dukun) or an "advisor" somebody who has broad knowledge on sustainable: use of traditional medical plants. The analysis is made based on the information collected from several sources into a coherent description. This research is using working hypothesis, which is not tested, however leading the researcher into the result of the research. The hypothesis in this research are as follows: The protection of traditional knowledge of the adat community could be carried out by giving the rights on intellectual property and share the benefit from passing on this knowledge to the society. Benefit sharing could be material or non-material. The results of the research shows that Bukit Tribe (ethnical group) as one adat community, has the knowledge on how the use traditional medical plants and it is passed on from one generation to another, however it was only limited among their own tribe. The concept of conserving the medical plants in the forest means to preserve the forest itself, which is known as in-situ (within the origin habitat). The people of the tribe believe that nature is the source of living so it needs to be preserved. Nowadays the knowledge on the use of traditional medical plants in the Bukit tribe is undergoing some changes, it is due to:

1. The knowledge has never been documented (not written); during the development, modernization and globalization process that changes the system of local culture this documented "science" is beginning to disappear.
2. Traditional medical plants industrialization; leading to the development of a demand towards certain kind of plants.

The conclusions of the research are as follows: Protection of the traditional knowledge of the adat community in sustainable use traditional medical plants are as follows:

1. To give adat community rights towards the traditional knowledge of the use of medical plants to prevent biopiracy and biogenetic exploitation by the national and multinational pharmaceutical companies. The rigths should be regulated based on section 8 j of the Biodiversity Convention.
2. To create a form of benefit sharing for adat communities based on social, cultural and spiritual values. Benefit sharing could also be in a non-material form, such as:
   • Educative development towards the adat communities through trainings on medical plants processing with simple technology and further education defending their existence.
   • Provision of appropriate technology especially in blending, storing and packing the traditional medical plants.
   • Providing credits for tools and equipments, through Koperasi Unit Desa.
   • Developing a consortium on technology among the local governments,centre for environmental studies, non-governmental institutions and adat communities.

The most effective way of benefit sharing is directly to the adat communities through an appointed traditional organization.

Abstrak :
ABSTRAK Jaminan harkat dan martabat kaum wanita dalam bidang hukum ditandai dengan pengakuan hak-hak terhadap wanita termasuk di dalam bidang perkawinan khususnya tentang nafkah. Dalam implementasi mengenai hak wanita belum sesuai dengan kenyataan. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya perceraian dan pengabaian terhadap hak-hak wanita dan anak khususnya tentang pelaksanaan nafkah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan permasalahan, apa yang mendasari istri mengajukan gugat cerai, dan apa alasan istri mengajukan nafkah terhutang dan nafkah anak dalam perceraian serta apa dampak dari diperoleh atau tidak diperolehnya nafkah dalam kehidupan mantan istri dan anak. Di samping itu pula faktor-faktor yang menyebabkan suami membayar dan tidak membayar nafkah. Penelitian ini bertolak dari pengalaman wanita setelah bercerai yang mempunyai hak nafkah dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif sebagai penunjang dengan pendekatan observasi serta penyebaran angket, diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kotamadya Bandar Lampung, dengan populasi 208 pasangan suami istri yang telah bercerai tahun 1997, baik cerai talak maupun cerai gugat serta yang mendapat dan tidak mendapat nafkah. Dengan sampel 64 pasang suami istri yang sudah bercerai, 50 belum membayar nafkah, 14 yang sudah membayar nafkah terdiri dari 2 informan memperoleh nafkah iddah, 8 informan memperoleh nafkah iddah dan nafkah anak, 4 informan memperoleh nafkah terhutang. Hasil penelitian ditemukan alasan mendasar istri mengajukan cerai antara lain, suami tidak bertanggungjawab kepada keluarga baik terhadap istri maupun anak karena keadaan ekonomi. Suami tidak jujur karena melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Cerai gugat prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan cerai talak. Suami meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama (2 tahun berturut-turut) tanpa berita. suami berperilaku tidak baik sering berjudi dan mabuk-mabukan, suami menderita penyakit atau yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Adapun alasan suami tidak membayar nafkah, adalah disebabkan karena tidak ada sanksi, dan suami tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan. Sebagai saran, dikemukakan perlu diatur secara tegas sanksi terhadap pelanggaran hak nafkah iddah terhutang dan nafkah anak dalam Undang-Undang Perkawinan. Perlu ditingkatkan kesadaran hukum pada wanita untuk dapat memperjuangkan haknya secara penuh, dan pemberdayaan terhadap wanita, agar mampu mandiri dan tidak tergantung kepada pria.

Abstrak :
Dengan diratifikasinya Persetujuan TRIPs-WTO dengan UU No. 7 Tahun 1994 menimbulkan konsekuensi bagi Indonesia untuk membentuk dan menyempurnakan ketentuan hukum nasionalnya di bidang HKI, termasuk desain industri. Hal tersebut telah dipenuhi Indonesia dengan diundangkannya UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam pembentukan UU No. 31 Tahun 2000 tersebut, pengaruh Persetujuan TRIPs-WTO amat kuat dan mendasari pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 2000 tersebut. UU No. 31 Tahun 2000 secara terperinci memberikan pengaturan mengenai desain industri. Persetujuan TRIPs-WTO memberi kebebasan kepada negara anggotasepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dalam TRIPs dalam rangka pembentukan dan penyesuaian hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya untuk dapat mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan dalam rangka periindungan kesehatan dan gizi masyarakat dan dalam rangka menunjang kepentingan masyarakat pada sektor-sektor yang sangat panting bagi pembangunan sosio-ekonomi dan teknologi. Undang - undang Desain Industri dalam tataran normatif masih memiliki beberapa kelemahan walaupun juga mempunyai beberapa kelebihan. Kelemahan dari Undang-Undang Desain Industri jeias akan membawa konsekuensi Iebih lanjut terhadap implementasi dari norma-norma yang ada pada UU Desain Industri.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai dokumen pertanahan yang sangat penting karena merupakan dasar awal mula dikeluarkannya hak milik atas tanah yang kuat dan diakui oleh negara, yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT). Proses penerbitan SKT yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini adalah kepala desa) termasuk mudah. Karena pemilik tanah dengan hak lama cukup membawa bukti-bukti dokumen kepemilikan hak lama atas tanah tersebut. Apabila dokumen tidak ada, maka pembuktian dapat dilakukan dengan cara memberikan bukti bahwa pihak pemohon maupun leluhurnya telah menempati tanah tersebut selama jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Permohonan tersebut memang dicantumkan dikantor kepala desa atau kelurahan tempat tanah tersebut berada. Apabila lewat jangka waktu yang ditentukan, maka akan dikeluarkan SKT sebagai bukti kepemilikan atas tanah permulaan yang dapat segera dikuatkan dengan dilakukan pendaftaran tanah pertama kali untuk mendapatkan SKT. Pembuatan SKT yang mudah ini juga memberi dampak negatif, dimana seringkali timbul permasalahan persengketaan atas satu tanah yang sama namun terdapat 2 atau lebih alat bukti kepemilikan yang dipegang oleh pihak-pihak yang berbeda. Hal ini tentu sangat jauh dari harapan diciptakannya Undang-Undang Pokok Agraria yang bertujuan agar Hukum Tanah di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan jelas kepemilikannnya. Hasil penelitian ini adalah diperlukannya perbaikan dalam sistem prosedur pengeluaran SKT agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. ......This thesis discusses about the land documents that very important because it is the basic for the beginning of the issuance of land titles that was strong and recognized by the state, namely the Land Certificate. Land Certificate publishing process issued by the competent authority (in this case the head of the village) was easy. Because the owner of the land with the right long enough to bring documentary evidence of ownership rights over the land. If the document does not exist, then the proof can be done by providing evidence that the applicant nor their ancestors have occupied the land during the period established by law. The petition is posted at the office of the village head or village where the land is located. When passing the prescribed period, it will be removed land certificate as proof of ownership of land may soon start reinforced with land registration was first performed to obtain land certificate. This easi way for make land certificate also have a negative impact, which often raised the question of the dispute over the same ground, but there are 2 or more items of evidence of ownership held by different parties. This is very far from expectations creation of the Basic Agrarian Law which aims to Land Law in Indonesia can run smoothly and clearly about the ownership. The results of this study is the need for improvements in the system of expenditure procedures SKT so it will not causing problems in the future.

Abstrak :
Tesis ini merupakan penelitian filsafat politik terhadap kondisi property right masyarakat terutama di negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia. Para filsuf pencetus ide demokrasi seperti Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau, menganggap bahwa negara seharusnya melindungi property right masyarakat sebagai sesuatu yang berasal dari kondisi alamiah (state of nature) manusia. Tetapi ternyata pada negara berkembang, umumnya kekuasaan yang merupakan wewenang (authority) dari rakyat negara demokrasi sering menjadi power (kekuasaan dengan kekuatan si pemegang kekuasaan). Bahkan, negara menguasai property right atas tanah adat masyarakat desa yang sudah dimiliki selama ratusan tahun untuk bertani dan berladang..Kondisi ini disebabkan karena negara berkembang pada umumnya masih lebih memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi dari pada pemerataan. Sedangkan masyarakat pedesaan juga pada umumnya belum menyadari bahwa mereka memiliki property right yang seharusnya dilindungi negara.Sebagai akibatnya sering terjadi berbagai konflik internal, sosial dan vertikal antara negara dan rakyat dalam bentuk conflict of interest antara negara dan rakyatnya dalam permasalahan property right. Filsafat dapat mengajukan alternatif pemecahan berdasarkan teori-teori keadilan, seperti keadilan komutatif, distributif, dan keadilan legal yang berasal dari Aristoteles dan dikembangkan oleh Thomas Aquinas.dan teori keadilan fairness dan keadilan prosedural dari John Rawls. Pada tesis ini juga diajukan konsep negara minimal dari Robert Nozick. Menurutnya, seperti kata John Locke, negara harus dibatasi kekuasaannya pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Rakyat juga harus mengerjakan hak-haknya dengan baik.

Abstrak :
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai proses perolehan hak milik atas satuan rumah susun di dalam praktek dikaitkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun dan mengetahui proses dan persyaratan Serta masalah-masalah yang dihadapi dalam hal pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan di dalam prakteknya, sering terjadi bahwa jual beli satuan rumah susun dilakukan sebelum bangunan rumah susun selesai dibangun. Sebaliknya Undang-Undang Rumah Susun, menetapkan bahwa penjualan dan pengalihan hak milik atas satuan rumah susun baru dapat dilakukan setelah bangunan rumah susun atau selesai, setelah diperoleh izin layak huni, serta setelah dikeluarkannya sertifikat hak milik atas satuan-satuan rumah susun atau apartemen yang akan dijual. Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang ditimbulkan Serta untuk melegalisasi tata Cara jual beli satuan rumah susun tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli dikeluarkan untuk mencoba mengatasi dominasi penyelenggara pembangunan dalam membuat isi perjanjian pengikatan jual beli. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996, jika oranq asing membeli rumah tempat tinggal dalam bentuk satuan rumah susun tersebut harus dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara. Dan apabila dalam hal penyelenggara pembangunan yang membangun rumah susun di atas tanah Hak Guna Bangunan, maka upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang asing tersebut adalah dengan Sewa-menyewa, Convertible lease, Nominee/Trustee.

Abstrak :
Dengan diundangkannya peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1996 tentang Kepemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, maka kepastian hukum bagi keberadaan orang asing yang menyangkut tempat tinggal telah cukup diatur oleh pemerintah Indonesia dan telah cukup mengakomodir keinginan orang asing tersebut. Pemerintah menyadari bahwa dengan keberadaan orang asing yang menginginkan untuk bertempat tinggal atau memiliki hunian terutama dalam rangka penanaman modal asing dalam usaha meningkatkan perekonomian nasional, perlu mendapat pengaturan yang tidak merugikan, baik bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia maupun para investor itu sendiri. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan suatu fakta bahwa orang asing menganggap jangka waktu kepemilikan hunian atau rumah tinggal belunl mengakomodir keinginan, mereka. Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah apabila Rancangan Undang-undang Sumber Daya Alam dapat direalisasikan menjadi Undang-undang, maka jangka waktu Hak Pakai menjadi selama 50 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun Serta dapat diperbaharui. Dengan demikian yang dapat dikemukakan adalah untuk sesegera mungkin melakukan pembaharuan atau perubahan yang mendasar terhadap peraturan-peraturan yang ada saat ini untuk lebih mengakomodir keinqinan warga negara asing yang ingin memiliki hunian atau tempat tinggal di Indonesia, yang pada prinsipnya tidak akan tinggal selamanya di Indonesia, tetapi pada akhirnya harus kembali ke negaranya.

Abstrak :
Perbandingan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) di Indonesia dengan Lembaga Strata Title Negara Singapura dalam Hubungannya dengan Pembangunan Hukum Tanah Nasional merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini. Analisis dilakukan secara kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga strata title yang dianut negara Singapura adalah jika seseorang memiliki suatu unit di dalam sebuah gedung bertingkat, selain ia memiliki hak terhadap unit tersebut, ia juga berhak secara nyata dan hukum atas ruang udara yang terdapat di dalamnya. Hal ini berbeda dengan konsep Hak Milik Atas Rumah Susun di Indonesia, dimana kepemilikan suatu unit dalam sebuah gedung bertingkat tidak termasuk ruang udara yang berada di dalamnya. Selain itu, terdapat empat perbedaan antara Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) di Indonesia dengan Lembaga Strata Title Negara Singapura, yaitu konsep yang melandasi Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) dengan lembaga Strata Title negara Singapura, macam hak atas tanahnya, terdapatnya sistem konversi dalam lembaga strata title Singapura dan adanya suatu badan khusus yang menangani masalah-masalah atau perselihan-perselisihan yang terjadi antara penghuni, perhimpunan penghuni dan badan pengelola. Dengan demikian diperlukannya suatu penertiban dalam penggunaan istilah strata title di Indonesia, agar terhindar dari Salah persepsi dari masyarakat Indonesia.

Abstrak :
Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kita hadapi di zaman ini. Sebuah tantangan yang mau tidak mau harus dan dapat kita hadapi. Sejumlah peristiwa yang terjadi guna mencapai sebuah kodifikasi ketentuan hukum internasional yang mengikat anggotanya dalam perlawanan terhadap tindak pidana korupsi adalah perjuangan sangat berarti bagi negara-negara yang membutuhkan kodifikasi atas ketentuan tersebut. Ketentuan yang aplikatif tentu saja adalah sesuatu hal yang diharapkan. UNCAC adalah sebuah paradigma baru dalam kehidupan masyarakat dunia. UNCAC mengandung sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi dengan pendekatan-pendekatan yang aktual dan implementatif. Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Nigeria yang dilakukan oleh Jenderal Sani Abacha dan kaki tangannya merupakan sebuah leading case terkait penanggulangan tindak pidana korupsi secara transboundary. ......Corruption is one of the many challenges in today's world we have to face. One that we have to face nevertheless. A number of occurrences that resulted to the codification of international law that binds its members towards the efforts of corruption eradication is a significant outcome for countries in need of the aforementioned stipulations. The goal is without doubt an applicable stipulation. UNCAC is a new paradigm in world society. UNCAC is instilled with regulations that are meant to prevent the crime of corruption with actual and contemplative approaches. The processing of General Sani Abacha's crime of corruption and his cronies in Nigeria is a leading case relating to trans-boundary judicial process of corruption.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis keabsahan akta jual beli dan surat di Bawah tangan berupa pinjam pakai sertipikat tentang peralihan hak sertipikat hak milik nomor 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, dengan Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bandung No:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG). Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan 2 (dua) permasalahan utama, yaitu mengenai bagaimana keabsahan akta jual beli dan surat di bawah tangan yaitu berupa pinjam pakai sertipikat dan apa dampak dari tidak pahamnya akibat hukum dari penandatanganan akta jual beli tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan agar supaya kita jangan terlalu gampang meminjamkan sertipikat kepada orang lain sebagai alas untuk meminta kredit dan agar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lebih cermat dan teliti dalam memastikan apakah obyek jual beli tersebut telah sesuai dengan Asas Terang, Tunai dan Riil atau Nyata. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif, mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan hasil penelitian bersifat analitis kualitatif, karena ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang sifat-sifat hubungan hukum, keadaan atau gejala- gejala tertentu dalam suatu tindakan hukum. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kesalahan yang berupa persetujuan dalam akta jual beli terhadap tanah dan bangunan dapat mengakibatkan hak milik atas tanah dan bangunan jadi berpindah ke orang lain.

---

ABSTRACT
This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit?s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia?s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building.;This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit?s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia?s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building.;This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit?s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia?s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building.;This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit?s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia?s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building.;This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit?s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia?s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building., This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit’s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia’s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building.]