Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Grabag is onr the district in Magelang.In the independence revolution period 1948 1949, in this religion was become guerilla fighter post, because this place was hilly and there were small forest, so it was very secured....

Abstrak :
Tidak lama setelah Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meletuslah konfrontasi RI - Belanda yang dipicu oleh keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Dalam konfrontasi ini Belanda berusaha melemahkan RI dengan cara menduduki daerahdaerah kekuasaan RI dan kemudian memprakarsai pendirian negara-negara dan daerah-daerah istimewa di daerah-daerah yang berhasil dikuasainya tersebut. Dari 15 negara dan daerah istimewa yang didirikan atas prakarsa Belanda, hanya ada tiga negara yang relatif kuat dilihat dart sumber daya a lam dan sumber daya manusia yang dimilikinya, yaitu TIT, NST dan Pasundan. Tujuan Belanda yang sebenarnya mendirikan negara-negara dan daerah--daerah istimewa itu adalah untuk mengembalikan lagi kekuasaanya di Indonesia, dengan cara memfungsikan kembali alat kekuasaannya di Indonesia, yaitu Binnelands Bestuur dan KNIL di negara-negara dan daerah-daerah yang dibentuknya itu. Adanya kenyataan bahwa di Indonesia telah berdiri suatu negara yang merdeka, yakni RI mendorong pihak Belanda untuk menjalankan siasat federalistis, yaitu berusaha agar di Indonesia didirikan sebuah negara federal yang beranggotakan RI bersama-sama dengan negara-negara dan daerah-daerah istimewa yang dikendalikannya. Hal ini tampak dari persetujuan-persetujuan yang dilakukan antara RI dan Belanda, seperti persetujuan Linggajati dan Renville, di mana Belanda selalu menekankan pembentukan negara federal di Indonesia bilamana Indonesia telah menerima kemerdekaan dari Belanda. Kesanggupan RI untuk mendirikan negara federal seperti tampak dalam Persetujuan Linggajati, pada gilirannya membangkitkan semangat perjuangan kemerdekaan pemimpin-pemimpin federalis yang kemudian bergabung di dalam PMF. Sejak akhir Desember 1948, ketika RI dalam keadaan lemah setelah agresi Belanda II, PMF banyak mengambil prakarsa-prakarsa politik untuk mencari jalan yang terbaik bagi RI, PMF dan Belanda dalam mengusahakan kemerdekaan Indonesia yang diakui oleh Belanda. PMF antara lain mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan RI-PMF guna menentukan langkah-langkah bersama untuk menghadapi Belanda dalam KMB. Langkah politik PMF ini tidak sia-sia karena KMB akhirnya dapat berjalan dengan balk yang kemudian disusul dengan pendirian Negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Akan tetapi RIS ternyata tidak dapat bertahan lama, kurang lebih delapan bulan setelah pendiriannya RIS bubar. Banyak faktor yang menyebabkan singkatnya masa hidup RIS. Pertama, tidak satu pun tokoh politik utama di Indonesia pada waktu itu yang bersedia mendukung keberadaan RIS. Kedua, hampir semua partai politik juga tidak menghendaki terus dipertahankannya RIS. Ketiga, di dalam lingkungan militer (TNI) justru telah lama dilakukan penggerogotan terhadap negara-negara bagian RIS di luar RI. Keempat, mayoritas rakyat Indonesia mengutuk negara-negara bagian yang mereka anggap sebagai bikinan Belanda dan niat untuk menguburkannya sekuat niat untuk menegakkan kembali RI lama. Dapat dikatakan bahwa penolakan elite politik Indonesia, partai-partai politik, TNI dan mayoritas rakyat Indonesia terhadap RIS pada hakekatnya adalah merupakan suatu sikap untuk mengikis habis sisa-sisa pengaruh kaum kolonialis Belanda di Indonesia. RIS sebagai negara federal war lean KMB hanya didukung oleh pihak Belanda sendiri dan pemimpin-pemimpin ekeekutif 4 negara bagian, yaitu NIT, NST, Pasundan dan Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Partai-partai politik di negara-negara itu kebanyakan berasosiasi dengan partai-partai politik RI yang berusaha membubarkan RIS dan membentuk kembali negara kesatuan. Sedangkan rakyat di negara-negara tersebut pun lebih banyak yang ingin membubarkan negara-negara bagian daripada yang hendak mempertahankannya. Oleh karena itu, begitu Belanda pergi dari Indonesia dan pemimpin-pemimpin negara-negara bagian tersebut kehilangan tenaga akibat tekanan-tekanan dari golongan unitaris, maka RIS pun tidak memiliki pendukung sama sekali. Pemberontakan APRA di Bandung tanggal 23 Januari 1950 dan percobaan coup Sultan Hamid II di Jakarta sehari kemudian Berta pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan tanggal 5 April 1950, pada gilirannya justru mempercepat keruntuhan RIS. Pada bulan akhir April 1950 kekuatan federalisme aama sekali telah lumpuh, dan akhirnya, Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1950 secara reami mengumumkan pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Abstrak :
Pemerintahan Soeharto dengan rezim Orde Baru selama 32 tahun pada awal-awal kekuasaannya tclah membawa kehidupan bangsa Indonesia kc arah yang baik dengan naiknya pendapatan perkapita penduduk dan tumbuhnya ekonomi, sehingga tercipta negara yang kuat sebagai hasil dari pengelolaan pemerintahan melalui pendekatan kescjahteraan dan pendekatan keamanan. Dengan kuatnya negara, ketahanan nasional dengan sendirinyajuga kuat. Namun, dalam pcrjalanannya kemudian ternyata rezim ilu terjcbak dalam praktck-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serla mengabaikan supremasi hukum sampai akhirnya krisis moneter melanda negeri ini pada akhir tahun I997. Krisis lalu berkembang menjadi krisis ekonomi yang menjadi momentun bagi mkyat hcrsama mahasiswa untuk memaksa Soeharto turun dari jabatannya pada 2| Mei 1998. Dalam kaitan kehidupan bernegara, Orde Baru mcnaruh perhatian yang bcsar terhadap kehidupan pers nasional, termasuk pada ANTARA dengan melakukan inter#/ensi pemberitaan. Terhadap ANTARA, rezim Orde Bam melalukan intcn/cnsi dengan mengangkat dan memberhentikan pcmimpin umum/pemimpin redaksi ANTARA serta melamng berita-herila tertemu. Kondisi seperti menyebabkan ANTARA menjadi corong pcrncrintah dalam menyiarkan berita-bedta yang sesuai dengan warna pemerintah dan mengabaikan berita-berita tidak scwama_ Dcngan hegitu, ANTARA teluh turul mcnyumbang lcrciptanya ketenteraman masyarakat selama Orde Bam, arlinya ikut mcmbcri andil lerciptanya integrasi nasional yang scbctulnya rapuh_ Penelitian ini ingin mcncoba mclihal pcran apa saja yang dilakukan ANTARA selama masa Orde Baru, terutama dalam kaitannya menjaga integrasi bangsa, scbab kala itu integrasi nasional terlihal kokoh namun sebcnamya bcrsifat semu_ Pers yang terkckang membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa scsungguhnya ada banyak masalah di neged ini. Bcrbagai kcmsuhan yang lcrjadi di daerah alau berbagai praktek KKN dan penyimpangan yang dilakukan rezim Orde Baru tidak dikelahui masyarakat sebab pers tidak memberitakannya. Semua terlihat baik, sampai krisis ekonomi liba, Socharto tumbang dan pers menjadi bebas. Pada tahapan itu integrasi nasional mulai goyah dan timbul ancaman disintegrasi bangsa dengan munculnya aksi-aksi separatisme maupun kerusuhan yang bersifaz SARA di beberapa dawn. Berdasarkan pcnelitian -dengan melakukan sejumlah wawancara serta menggunakan metode kualitatif-ternyata ANTARA ikut berperan dalam membcntuk integrasi bangsa yang dilakukan dengan menggalang pendapat umum, menyiarkan berita-berita yang pro pemerintah dan lidak membuat berita berbau SARA atau penenlangan etnis. Peran ANTARA melalui pemberitaannya itu lelah turul menumbuhkan integrasi nasional dalam mcmbentuk ketahanan nasional pada masa Orde Baru, Sementara ilu tidak adanya kebebasan pers menyebabkan kelas mcnengah mencari bcrita di media aitcrnatif sepcni pers mahasiswa, pcrs asing dan internet. Infonnasi dari media-media altematif tersebut telah memberi inspirasi bagi sebagian masyarakat untuk meniru dan melakukan kcrusuhan massal. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pcnclitian ini, adalah pcran ANTARA ternyata signilikan dalam mcnjaga intcgrasi bangsa sclama Ordc Baru bcrkuasa.

Abstrak :
Sistem Pemerintahan Iran adalah sistem pemerintahan peralihan dari sistem monarki absolut ke sistem Republik Islam melalui revolusi, Februari 1979 yang dimobilisasi Ayatullah Khomeini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini ditujukan untuk memaparkan gejala sosial atau sistem pemerintahan Iran. Fokus penelitian sistem pemerintahan Iran ini adalah sistem teokrasi Iran yang terdiri atas Undang-Undang Dasar RII, Imamah, Mahdiisme dan Wilayatul Faqih dan aplikasi sistem demokrasi yang meliputi penyelenggaraan pemilihan pemilu untuk memilih Presiden, anggota Parlemen. Dewan Kota, Refrendum UUD. Sejak revolusi bergulir 1979-2005, pelaksanaan pemilu telah berlangsung 25 kali, ; refrendum 3 kali, pemilihan pembentukan anggota Majlis Ahli 1 kali, Pemilihan Majlis Ahli 3 kali, Pemilihan Parlemen 7 kali, Pemilihan Presiden 9 kali dan pemilihan dewan kota 2 kali . Secara metodologis dalam penelitian ini. peneliti menggunakan positivisme dan postpositivisme (Paradigma Klasik). Dengan tujuan mengeksplanasi dan mendeskripsi seluruh sub sistem pemerintahan Iran dengan mengklasifikasi unsur-unsur demokrasi, identifikasi, dan spesifikasi dari sistem kelembagaan pemerintahan Republik Islam Iran dari sisi bentuk pemerintahan, pemilu, distribusi kekuasaan/trias politika yang terdiri atas Eksekutif (Presiden dan Kabinet Mentri), Legislatif (Majlis Syura Islamy, Dewan Ahli, Wali Amr, Dewan Perwalian) dan Yudikatif (Mahkamah Agung dan Jaksa Agung) dan Penganalisaan dan pengidentifikasian terhadap Sistem teokrasi Republik Islam Iran yang terdiri alas Undang-undang Dasar, Imamah, dijabarkan pula konsep Mahdiisme yang merupakan keyakinan mayoritas rakyat Iran akan kehadirannya. Dan konsep Wilayatul Faqih yang menjadi wahana para agamawan berpolitik dalam pemerintahan Iran. Perpaduan teokrasi dan demokrasi Iran disebut dengan teo-demokrasi.

---

Iran's Government System is a change system of government from monarchy absolute system to Islamic republic system through revolution. Februari 1979 which mobilized by Ayatullah Khomeini, The leader of Iran's Revolution. This research based on qualitative approach because it's purpose to describe social indication (Iran's Government System). This research is focused to Iran's Government system : 1) Theocracy system that includes ; Constitution of Iran, Imamah, Mahdiism, and Wilayatul Faqih, 2) Democracy system of Iran is democracy which applied by general elections to elect President, Parliaments, City Council, Referendum of Constitution, Referendum of the change Iran's system government, this referendum had hold to get agreement Iran's People_ Since revolution 1979 until 2005 the general elections was realized 25 times. Referendum 3 times, the election of Assembly of Experts formation was once. The election of Assembly of Experts (elected for 8 years) 3 times, the election Parliament of Majlis Shura Islami (elected for 4 years) 7 times, the election for President (elected for 4 years, maximum two terms of office) was 9 times and the election of Council City was twice. The methodology of this research based on classical paradigm (combination between positivism and post positivism) to explain and describe all sub system of Iran's Government through classification the unsure of democracy, identification and specification of Iran's Government System which include the form of government, the general election, distribution of powerness, they are Executive (President and Cabinet/Council of Ministers, those confirmed by Parliament), legislative (Majlis Shura-e Islami/Parliament. Assembly of Experts and Council of Guardians) and Yudicative (Court of Justice/Supreme Court and Public Prosecutors). Analyzing and identification of Iran's theocracy includes the Constitution of Iran. Imamah, Mahdiism and concept of Wilayatul Faqih. The combination between theocracy and democracy system we called by Theo-democracy.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengambarkan dan mendefinisikan makna revolusi yang dikomunikasikan Soekarno dalam pidato-pidato politiknya pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis wacana. Kajian wacana merupakan disiplin yang berfokus pada investigasi hubungan bentuk dan fungsi di dalam komunikasi verbal. Dalam penelitian ini, hubungan antara kedua aspek tersebut membangun makna revolusi yang dikomunikasikan dalam pidato-pidato Soekarno. Interpretasi makna ini difokuskan pada teori-teori struktur makro semantis dan pragmatis guna menemukan proposisi makro dan daya ilokusioner yang dikandungnya.

---

The purposes of the study are to portray and to define the meaning of revolution, which is communicated by Soekarno in his political speeches in ?Demokrasi Terpimpin? era (1959-1966). This is a qualitative research by using discourse analysis approaches. Discourse analysis devoted two things of the relationship between form and function in verbal communication. In this research, the relation between these two aspects builds the meaning of revolution, which is communicated in the speeches of Soekarno. The interpretation of meaning is focused on semantics and pragmatics macro-structures theories to build macro propositions and its illocutionary force.

Abstrak :
Perkembangan teknologi dalam konteks Revolusi Industri 4.0 semakin mengalami peningkatan dan berdampak pada kinerja organisasi yang semakin kompleks. Hal ini mendorong mahasiswa sebagai calon karyawan untuk mempersiapkan kemampuan yang dapat memberikannya keterampilan untuk mengaplikasikan gagasan baru dalam penyelesaian masalah dan bertahan di dalam lingkungan kerja yang penuh dengan tantangan, yaitu perilaku kerja inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara resiliensi dengan perilaku kerja inovatif. Data diperoleh dari populasi mahasiswa dengan sampel mahasiswa Universitas Indonesia program sarjana (S1). Teknik sampling yang digunakan adalah convenience sampling berdasarkan kedekatan dan kemudahan peneliti dengan populasi. Setiap variabel yang ada dalam penelitian ini diukur dengan skala Innovative Work Behavior (IWB) dari Janssen (2000) dan Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) dari Connor & Davidson (2003) yang telah diadaptasi terhadap konteks perkuliahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resiliensi memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku kerja inovatif. Berdasarkan hasil tersebut, resiliensi terbukti berhubungan dengan perilaku kerja inovatif, saat mahasiswa memiliki tingkat resiliensi yang tinggi maka akan cenderung memperlihatkan perilaku kerja inovatif yang juga tinggi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk merancang program pelatihan yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa lebih awal, mempersiapkan mereka untuk sebelum masuk ke lingkungan kerja dalam organisasi. ......The rapidly increasing technology in the context of Industrial Revolution 4.0 affects all the aspects of organizational performance as it gets more complex. This condition challenges college students as future employees to prepare the skill that can give them the ability to apply new strategies for problem solving and be resilient in the dynamic working environment of an organization, that is innovative work behavior. The intention of this research paper is to analyze the correlation between resilience and innovative work behavior in college students. The data is collected from the population of college students with the sample college students of Universitas Indonesia. Sampling technique that is applied is convenience sampling based on the proximity and convenience of the researcher. Both variables in this study are measured using Innovative Work Behavior (IWB) Scale from Janssen (2000) and Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) from Connor & Davidson (2003) that has been reviewed and adapted with college contexts. The result of this study shows that resilience has a significant correlation with innovative work behavior. Based on that result, resilience is proven to be correlated with innovative work behavior, when a college student has a high score on resilience that means they tend to show innovative work behavior that is also high. This result can be used as a reference for training programs to build the competence of college students early before they get into an organization working environment.