Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta: Pusat Pengambangan Ketahanan Sosial Masyarakat - Depsos, 2004
305 MAS
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Maria Widyaningsih
"
Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan adanya fakta hukum mengenai Tap MPR yang saat ini masih berlaku sebagai produk hukum dari MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sedangkan tata urutan peraturan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun tidak memasukkan Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Kewenangan apa saja yang dimiliki MPR Pasca Perubahan UUD'45?
2. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T18233
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Maya Indrasti Notoprayitno
"
Berakhirnya Perang Dingin memberikan mekanisme baru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menerapkan prinsip dan tujuannya. Mekanisme resolusi konflik PBB tidak lagi terpaku pada masalah konflik antar negara dan masalah kekuatan militer saja, namun juga masalah konflik internal dan masalah hak asasi manusia. Untuk menerapkan mekanisme resolusi konfliknya di Bosnia-Herzegovina, PBB tidak saja menerapkan peacemaking berupa penyelesaian secara politik, namun juga peacekeeping melalui intervensi kemanusiaan, serta peacebuilding, membangun pasca konflik. Intervensi Kemanusiaan PBB merupakan intervensi yang jarang ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T5019
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gugus Aryo Swandito
"
ABSTRAK
Karya akhir ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip syariah pada transaksi efek dalam aplikasi online trading syariah dan struktur organisasi PT HPS. Aplikasi online trading syariah sebagai salah satu wadah transaksi efek bagi nasabah investor harus memiliki keandalan terutama dalam mencegah transaksi yang bertentangan dengan syariah. Sebagai penyelenggara jasa keuangan syariah di pasar modal, PT HPS juga wajib mengikuti arahan yang tertera dalam peraturan OJK dalam menerapkan prinsip syariah pada aplikasi transaksi efeknya dan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
M. Adi Saputra
"
Tesis ini membahas mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat oleh Notaris L berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh Para Ahli Waris Pemegang Saham ,yang Akta PKR nya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Implikasi Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Dibuat Oleh Notaris L Pasca Putusan Pengadilan, dan Dampak Putusan Pengadilan Terhadap Para Ahli Waris Pemegang Saham. Bentuk penelitian dalam penulisan ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T55278
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Putri Bilqish
"
Skripsi ini membahas mengenai kekuatan mengikat dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian dikaitkan dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap Resolusi tersebut. Setelah itu dilihat mengenai tindaklanjut yang dilakukan oleh Dewan Keamanan terkait pelanggaran tersebut, akankah Negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tersebut diberikan sanksi atau tidak. Dimulai dengan mempertanyakan teori hukum yang mengatur mengenai kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan dan sanksi bagi pelanggaran terhadapnya. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai proses pembuatan Resolusi Dewan Keamanan yang Resolusi yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54020
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Turki: Center for Strategic Research (SAM), 1995
327 PEC 5:3 (2000)
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
