Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sekitar 51% penduduk kota Jakarta termasuk golongan miskin (Konstruksi Nopember 1986), yang pada umumnya berpenghasilan rendah tidak tetap dan bekerja di sektor informal. Untuk menunjang kelangsungan kehidupan manusiawinya, mereka membutuhkan rumah. Namun pada kenyataannya kebutuhan akan rumah tersebut sulit untuk dapat dipenuhi dengan usaha sendiri, mengingat adanya berbagai keterbatasan kemampuan yang dimilikinya. Untuk hal ini, Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan upaya bantuan melalui pembangunan Rumah Susun Sewa Harian di beberapa lokasi. Tetapi sangat disayangkan, upaya yang telah dilakukan tersebut tampaknya belum berhasil mencapai sasaran penghuni kelompok tujuan (sektor informal). Keadaan ini mungkin disebabkan oleh adanya faktor keterbatasan finansial dari masyarakat sektor informal, ketidak tepatan memilih lokasi lingkungan Rumah Susun Sewa Harian, belum terpenuhinya persyaratan rumah sehingga menyebabkan penghuninya tidak betah bertempat tinggal di rumah tersebut, atau oleh sebab-sebab lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebetahan penghuni Rumah Susun Sawa Harian, yang diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi perumus kebijakan untuk melakukan pembangunan Rumah Susun Sewa Harian di masa yang akan datang.

---

About 51% of the Jakarta population is classified as poor. A majority of group has low unfixed income and belongs to the informal sector. To sustain their living, they need housing. In reality it is difficult for them to fulfill this nee on their effort due to the limited resource. For this reason, Jakarta Municipality has taken steps to help them by developing daily rental apartment complexes. It seems that this effort has not been successful in reaching its target group (the informal sector). This condition maybe is caused by several factors such as limited financial capacities of the informal sector, mislocation of the apartment complexes, housing conditions that are below standard requirements which results in high tenants turn over because they don't feel at home in this condition. This research is aimed at getting a description of factors that influence positive feeling about the housing. The results are expected to be use as inputs to policy makers in developing similar daily rental apartments in the future.

Abstrak :
Dalam proses menghuni, individu akan melakukan rangkaian aktivitas untuk beradaptasi dengan lingkungan huniannya agar dapat merasa nyaman. Perilaku ini termasuk dalam perilaku home-making untuk mewujudkan idealisme ‘rumah’ (sense of home) pribadi individu dalam hunian, termasuk hunian sewa. Hunian sewa merupakan bangunan atau ruang yang dihuni dalam jangka waktu tertentu melalui kesepakatan kontrak antara pemilik dan penyewa oleh karena itu hunian sewa dapat dikatakan memiliki sifat temporer. Variabel waktu dalam bentuk kontrak menghuni adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku individu menciptakan sense of home di hunian sewa menjadi tidak stabil. Untuk memahami perilaku merumah di lingkungan yang tidak stabil, aktivitas yang dilakukan individu dapat dilihat sebagai komponen penyusun pola perilaku mewujudkan sense of home di hunian sewa melalui pemahaman home-assembling. Home-assembling adalah suatu bentuk perilaku home-making dilihat melalui perspektif teori assemblage yang dikemukakan oleh Deleuze, Guattari (1980) dan Delanda (2006). Dalam penulisan, aktivitas individu dikategorikan ke dalam absis ketidakstabilan teori assemblage yaitu Territorialization, De-territorialization, Material, Expressive, Coding dan De-coding untuk memahami bagaimana pola pikir individu menanggapi ketidakstabilan lingkungan hunian sewa untuk mewujudkan sense of home. ......During their residence, individuals engage in a variety of activities to adapt to their living environment in order to feel comfortable. This behavior can be included as a home-making behaviour to construct the sense of home in housing, including rental housing. A rental housing is a building / space that has been concluded for a certain period of time by a contract between the owner and the tenant, and can be said to have a temporary property. Time in the form of renting contract is one of the factors that can affect an individual's home-making behavior in rental housing becomes unstable. In order to understand home-making behavior in such an unstable environment, the activities performed by individual can be regarded as a component of the behavioral pattern of constructing sense of home in rental housing from understanding the concept of home-assembling. Home assembling is a form of home-making behavior in the perspective of assemblage theory proposed by Deleuze, Guatter (1980) and DeLanda (2006). In this article, in order to understand how the individual's thinking to respond the instability of the rental housing, the individual activities are described as the axes of instability from the assemblage theory, namely Territorialization, De-territorialization, Materials, and Expressions, Coding and De-coding.

Abstrak :
Tempat tinggal adalah kebutuhan manusia yang sangat penting terutama bagi orang-orang yang mancari nafkah di kotakota besar, seperti Jakarta. Di kota metropolitan mendapatkan tempat tinggal bagi golongan ekonomi lemah tidaklah mudah. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi golongan tersebut, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui salah satu perusahaan daerahnya membangun rumah susun dan rumah sewa bertingkat. Setelah tersedia rumah sewa tersebut, maka terjadi persaingan diantara para calon penyewa yang semakin tinggi walaupun dalam beberapa hal peraturan sewa menyewa menjadi penghambat untuk memperoleh rumah tetapi tidak mengurangi usaha mereka untuk mendapatkannya. Disisi lain pengelola Rumah Sewa Bertingkat, yang seharusnya menegakkan aturan, juga mempunyai keinginan untuk memanfaatkan minat masyarakat. Dengan tujuan yang berbeda, mereka baik calon penyewa/penyewa maupun pengelola mengembangkan suatu strategi interpretasi terhadap peraturan sewa menyewa Rumah Sewa Bertingkat. Proses interpretasi terjadi apabila pengelola dan calon penyewa/penyewa yang terlibat dalam negosiasi tidak mampu atau tidak mau memenuhi persyaratan yang terkandung dalam peraturan. Interpretasi tersebut pada pokoknya dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : (1). Adanya diskresi dari birokrasi tingkat bawah (Lipsky, 1980 : 13), (2). Adanya aturan formal dari pengelola yang dipengauhi peraturan informal yang timbul dari masyarakat itu sendiri (Moore dalam Ihromi, 1993), (3). Adanya faktor latar belakang sosial ekonomi dan budaya dari para pelaku negosiasi. Dari temuan yang ada, interpretasi yang berlanjut negosiasi dapat berbeda jenis penafsirannya dan dikategorikan dalam empat kategori proses negosiasi yaitu : kategori (1) memenuhi persyaratan, tidak ada persaingan, (2) memenuhi persyaratan, ada persaingan (3) tidak memenuhi persyaratan (4) tidak mematuhi/tidak memenuhi aturan tata tertib. Akibat rendahnya kontrol sosial dari masyarakat maupun atasan pengelola, maka interpretasi berlangsung terus hingga sekarang.

Abstrak :
Dengan kekurangan kebutuhan rumah susun sewa yang masih sangat besar, maka kebutuhan pembangunan rumah susun sewa di masa yang akan datang masih sangat tinggi. Pada pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia secara umum jumlah kecelakaan kerja juga meningkat.Industri konstruksi adalah industri yang berbahaya sehingga sering memakan korban. Merujuk data Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, secara nasional angka kecelakaan kerja sektor konstruksi tercatat sebagai sektor terbanyak nasional angka kecelakaan kerja. Khususnya pada pekerjaan elektrikal, banyak terjadi kecelakaan kerja saat pekerjaan elektrikal yang mebahayakan para pekerja elektrikal. Untuk itu perlu dibuatkan simulasi pemodelan biaya SMK3 agar dapat memperkirakan biaya yang dibutuhkan dengan informasi proyek yang minimum pada tahap awal. perhitungan biaya berbasis aktivitas telah muncul sebagai pendekatan baru yang menghubungkan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis dengan produk manufaktur. Untuk membuat perhitungan biaya berbasis aktivitas, membuat WBS dan menentukan item pekerjaan secara tepat merupakan upaya yang bermanfaat dan diperlukan untuk penilaian risiko berbasis aktivitas yang efektif. Maka berdasarkan temuan di atas, mengingat masih tingginya rencana pembangunan rumah susun sewa, masih tingginya angka kecelakaan kerja dan masih belum diterapkannya pembiayaan K3 secara menyeluruh, maka penelitian ini fokus terhadap pengembangan biaya K3 untuk pekerjaan komponen elektrikal pada bangunan gedung rumah susun sewa di Provinsi DKI Jakarta berbasis WBS. Dan hasil akhir penelitian ini didapatkan bahwa presentase total biaya K3 sebesar 0.087%, dengan adanya perhitungan biaya K3 membuat nilai proyek semakin meningkat. ......With the lack of rental housing needs still very large, the need for building rental apartments in the future is still very high. In the implementation of construction projects in Indonesia in general the number of work accidents also increased. The construction industry is a dangerous industry that often takes its toll. Referring to the Manpower Social Service Provider (BPJS) data, nationally the number of occupational accidents in the construction sector is recorded as the highest national sector work accident rate. Especially in electrical work, there are many work accidents during electrical work that endanger electrical workers. For this reason, it is necessary to make a simulation of SMK3 cost modeling in order to estimate the costs needed with minimum project information at an early stage. Activity-based cost calculation has emerged as a new approach that connects costs directly related to business activities with manufactured products. To make activity-based cost calculations, making WBS and determining work items appropriately is a useful effort and is needed for effective activity-based risk assessment. So based on the above findings, given the high plan of building rental flats, the high number of occupational accidents and the lack of comprehensive OSH funding, this study focuses on developing OSH costs for the electrical component work in rental flats in DKI Province. Jakarta-based WBS. And the final results of this study found that the percentage of total OHS costs was 0.087%, with the calculation of OHS costs made the value of the project increased.

Abstrak :
ABSTRAK
ALASAN DAN TUJUAN SKRIPSI Hak milik seseorang dalam Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi Sosial, Jika kepentingan Umum/Negara menghendaki, pemerintah dapat membatasi/menguasai pemakaian hak milik tersebut. Besar-kecilnya pembatasan/ penguasaan tersebut dapat dijadikan indikator(petunjuk) untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan pemerintah mengatasi kepentingan Umum/ Negara tersebut. Dalam masalah perumahan yang merupakan kepentingan Umum/Negara indikator tersebut adalah besar-kecilnya campur-tangan pemerintah dalam mengatur hubungan dan menyelesaikan sengketa sewa-menyewa perumahan. HASIL PENELIUAN Di bawah PP no.49/1963 kewenangan untuk mengadili/memutus sengketa tentang hubungan sewa-menyewa perumahan berada di tangan KUP. Dengan berlakunya PP no.55/1981 kewenangan tersebut beralih ke tangan Pengadilan Negeri, Akan tetapi PP no.55/1981 masih mengandung kelemahan; antara lain; Cl). Tidak seluruhnya kewenangan mengadili sengketa sewa-menyewa perumahan beralih ke Pengadilan Negeri, KUP masih berhak mengadili sengketa penggunaan perumahan tanpa hak. C2), Masih terdapat kemungkinan KUPC Dinas Perumahan OKI Jaya ) digugat di Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa( Onrechtmatlge overheidsdaad ), KESIMPULAN DAN SARAN 1, Perkembangan peraturan perundang-undangan dari mulai UU no,1/1964 sampat dengan PP no,55/1981 beserta peraturan pelaksanaannya( khususnya di OKI Jaya J menunjukkan kesungguhan Panerintah untuk menghapuskan pe rumahan ber SIP, 2, Sudah waktunya sistim SIP dihapuskan, 3, Sudah waktunya Ponerintah merancang/membuat Undang-Undang yang mengatur hubungan Sewa-menyewa perumahan yang lengkap dan terkodifikasi.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai doktrin unjustified enrichment dalam perjanjian sewa menyewa rumah yang telah batal demi hukum. Objek penelitian dalam penulisan kali ini merupakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1443 K/PDT/2011. Doktrin unjustified enrichment menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk memperkaya diri sendiri dari pengeluaran orang lain. Di Indonesia, doktrin unjustified enrichment hanya diadopsi dalam satu pasal yaitu Pasal 1359 Ayat 1 KUHPerdata. Pasal tersebut menjelaskan mengenai pembayaran yang tidak terutang atau tidak diwajibkan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Dalam objek penelitian kali ini, dapat ditemukan penerapan dari doktrin unjustified enrichment. Akan tetapi, majelis hakim tidak menyebutkan doktrin tersebut. Penilitian ini menyarankan kepada hakim tingkat judex facti untuk lebih cermat dalam memahami kasus yang terjadi sehingga dapat memberikan pertimbangan hukum yang lengkap. Dengan demikian, pemahaman hakim yang luas mengenai konsep hukum sangat diperlukan dalam memutus suatu perkara. Penulis juga menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan secara efektif sehingga dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat.
This thesis discusses the doctrine of unjustified enrichment in the lease agreement that has been null and void. The object of this research is the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1443 K / PDT / 2011. The doctrine of unjustified enrichment states that no one is allowed to enrich themselves from the expenses of others. In Indonesia, the doctrine of unjustified enrichment is only adopted in one article, namely Article 1359 Paragraph 1 of the Civil Code. The article explains the payments that are not due or not required. The method used in this thesis is a normative juridical method. In this object of research, it can be found the application of the doctrine of unjustified enrichment. However, the panel of judges did not mention the doctrine. This research suggests to Judex facti level judges to be more careful in understanding the cases that occur so that they can provide complete legal considerations. Thus, a broad understanding of judges about the concept of law is needed in deciding a case. The author also advises the government to provide socialization to the public regarding the laws and regulations effectively so that it can touch all elements of society.

Abstrak :
[ABSTRAK
Salah satu permasalahan di Negara yang sedang berkembang adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk di kota besar yang menyebabkan kebutuhan rumah tinggal meningkat. Pada sisi lain, terkendala lahan yang tersedia terbatas jumlahnya. Rusunawa adalah kebijakan pemerintah untuk dapat mengakomodasi kebutuhan rumah tinggal bagi MBR. Keterbatasan anggaran yang dihadapi pengelola menyebabkan pengelolaan rusunawa tidak optimal dan kualitas bangunan menurun. Salah satu cara menyelesaikannya adalah dengan penyesuaian tarif sewa yang merupakan sumber penerimaan rusunawa. Dalam menetapkan tarif sewa, pengelola harus tetap memperhatikan kemampuan bayar (ability to pay/ATP) dan kemauan bayar (willingness to pay/WTP) penghuni yang merupakan golongan MBR. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui nilai ATP dan WTP penghuni di Rusunawa Bekasi Jaya serta faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ATP rata-rata adalah Rp331.000 dan WTP rata-rata adalah Rp273.000. Faktor yang secara signifikan mempengaruhi WTP adalah jenis pekerjaan kepala keluarga dan persepsi terhadap rusunawa. Kenaikan tarif optimal adalah sebesar Rp40.000 dengan peningkatan kualitas layanan pengelola yang mempengaruhi persepsi penghuni, yaitu peningkatan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan rusunawa. Kata Kunci: Rumah Susun, MBR, Tarif, Ability To Pay, Willingness To Pay.

---

ABSTRACT
One of the problems in developing countries is the high rate of population growth in large cities resulting increase in demand for housing. On the other hand, constrained by limited amount of available land. Multistorey public house is government policy to accommodate the needs of low-income homes. Budget constraints faced by government caused poor management and building quality decreased. Rental rate adjusment is consider as solution to increase the acceptance of multistorey public house. In pescribing rate, government must consider ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of low-income residents. This study aimed to determine the value of the ATP and WTP occupants in Bekasi Jaya Multistorey Public House and the factors that influence it. The results showed that ATP is Rp331.000 and WTP is Rp273.000. Factors that significantly influence the WTP is the type of work and the perception of public house. Optimal rate increase amounted to Rp40,000 with improvement for quality of service such as safety, cleanliness, and comfort of public house. Keywords: Public House, Low Income, Rate, Ability To Pay, Willingness To Pay.;One of the problems in developing countries is the high rate of population growth in large cities resulting increase in demand for housing. On the other hand, constrained by limited amount of available land. Multistorey public house is government policy to accommodate the needs of low-income homes. Budget constraints faced by government caused poor management and building quality decreased. Rental rate adjusment is consider as solution to increase the acceptance of multistorey public house. In pescribing rate, government must consider ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of low-income residents. This study aimed to determine the value of the ATP and WTP occupants in Bekasi Jaya Multistorey Public House and the factors that influence it. The results showed that ATP is Rp331.000 and WTP is Rp273.000. Factors that significantly influence the WTP is the type of work and the perception of public house. Optimal rate increase amounted to Rp40,000 with improvement for quality of service such as safety, cleanliness, and comfort of public house. Keywords: Public House, Low Income, Rate, Ability To Pay, Willingness To Pay., One of the problems in developing countries is the high rate of population growth in large cities resulting increase in demand for housing. On the other hand, constrained by limited amount of available land. Multistorey public house is government policy to accommodate the needs of low-income homes. Budget constraints faced by government caused poor management and building quality decreased. Rental rate adjusment is consider as solution to increase the acceptance of multistorey public house. In pescribing rate, government must consider ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of low-income residents. This study aimed to determine the value of the ATP and WTP occupants in Bekasi Jaya Multistorey Public House and the factors that influence it. The results showed that ATP is Rp331.000 and WTP is Rp273.000. Factors that significantly influence the WTP is the type of work and the perception of public house. Optimal rate increase amounted to Rp40,000 with improvement for quality of service such as safety, cleanliness, and comfort of public house. Keywords: Public House, Low Income, Rate, Ability To Pay, Willingness To Pay.]

Abstrak :
Perumahan dan pemukiman adalah kebutuhan dasar dan penting bagi manusia. Tetapi tidak semua masyarakat, khususnya yang memiliki keterbatasan dana dapat memiliki tempat tinggal. Salah satu alternatif bagi mereka untuk mendapatkan tempat tinggal adalah dengan menyewa rumah. Untuk menjamin kepastian hukum, sewa menyewa rumah dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sewa menyewa rumah secara khusus diatur dalam undang-undang tentang perumahan dan permukiman, dan peraturan pemerintah tentang penghunian rumah oleh bukan pemilik. Permasalahan yang perlu diperhatikan, yaitu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan perjanjian sewa menyewa, apakah perjanjian sewa menyewa pada umumnya didasarkan pada Undang-undang tentang Perumahan dan Permukiman, perlindungan apakah yang diberikan dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Undang-undang tentang Perumahan dan Permukiman terhadap penyewa dan yang menyewakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif, berbentuk diagnostik dengan menggunakan data sekunder yang akan dianalisa secara kualitatif. Secara umum, aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam perjanjian sewa menyewa adalah meninjau dan meneliti keadaan objek sewa menyewa secara seksama. Perjanjian sewa menyewa rumah sudah banyak didasarkan pada Undang-undang tentang perumahan dan permukiman, dan peraturan pemerintah tentang penghunian rumah oleh bukan pemilik. Tetapi dalam hal musnahnya rumah terdapat penyimpangan antara perjanjian sewa menyewa rumah dengan undang-undang tentang perumahan dan permukiman dan peraturan pemerintah tentang penghunian rumah oleh bukan pemilik. Perlindungan yang diberikan oleh hukum dalam perjanjian sewa menyewa meliputi perlindungan bagi penyewa dan yang menyewakan.

Abstrak :
Pada bulan September tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara pemindahan hak atas tanah bagi hunian Orang Asing. Tesis ini membahas mengenai kesesuaian antara perbuatan hukum pemindahan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan kepada Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 dengan ketentuan yang diatur di dalam UUPA, legalitas Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun dalam Pasal 6 ayat 2 sebagai lembaga baru yang belum pernah ada, dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh PPAT terhadap perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk tempat tinggal atau hunian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah yuridis normatif. Pasal 6 Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan UUPA dan peraturan perundang-undangan lain di bidang agraria karena telah melanggar syarat materiil dalam perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah, legalitas Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun sebagai lembaga baru yang belum pernah ada bertentangan dengan konsep Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, jalan keluar bagi PPAT dalam melakukan pembuatan akta pemindahan hak tersebut adalah dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya. Terhadap Peraturan tersebut agar diajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, PPAT harus lebih berhati-hati dan tetap mengedepankan peraturan perundang-undangan di bidang terkait dan peraturan jabatannya, Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada perusahaan pengembang untuk mendirikan rumah susun di atas tanah Hak Pakai. ......On September 2016, the Government issued the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Plan ATR Regulation Number 29 of 2016 which regulates the transfer of rights procedure by foreigner. This Thesis discusses the adjustment of the transfer of Ownership Rights and Rights to Build procedure by foreigner as regulated in Article 6 paragraph 1 to regulated provisions in The Basic Agrarian Law BAL , the legality of 'Rights to Use of a Unit of Rumah Susun' in Article 6 paragraph 2 as a new ownership concept that has never been existed, and solution shall be taken by Land Deed Officer as regulated in Article 6. The research method used in this Thesis is normative juridical. Whereas Article 6 is not in accordance with the provisions of BAL and other implemented and related agrarian legislations for violating the material provision in transfer of rights, the legality of 'Rights to Use of a Unit of Rumah Susun' as a new rumah susun ownership concept which has never been existed is illegitimate because it is contrary to the concept of the Ownership of a Unit of Rumah Susun, the solution for the Land Deed Officer is to keep referring to the related and implemented regulations of his position. A judicial review should be submitted to the Supreme Court, Land Deed officer should still put forward the regulations in related fields, Government should conduct socialization to property developer companies to build rumah susun on Rights to Use over States rsquo Land.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang kesediaan warga untuk membayar uang sewa Rusunawa Jatinegara Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui basar perubahan pendapatan dan pengeluaran warga saat sebelum dan sesudah relokasi ke rusunawa, selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar warga, dan kemudian untuk membandingkan harga sewa yang diberikan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan rusunawa. Metode yang digunakan untuk mengetahui perubahan pendapatan dan pengeluaran adalah dengan metode Paired Samples Test, sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar warga adalah dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi peningkatan pendapatan dan pengeluaran warga rusunawa saat sebelum dan sesudah relokasi, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar yaitu pendapatan total keluarga, jenis kelamin dan kebijakan relokasi. Kemudian harga sewa yang harus dibayarkan untuk dapat menutupi biaya operasional dan pemeliharaan adalah sebesar Rp 937.757,23/bulan.

---

ABSTRACT
This study discusses about the willingness of citizens to pay Rental Flats of West Jatinegara. The purpose of this research is to know about income and expenditure change of people before and after relocation to rusunawa, then to know the factors that influence the value of willingness to pay, and then to compare the rent price given to operational cost and maintenance of rusunawa. The method used to determine the change of income and expenditure is by Paired Samples Test method, while to know the factors that influence the value of willingness to pay is by multiple linier regression analysis method. The results showed that there was an increase in income and expenditure of Rusunawa residents before and after the relocation, there are three factors that affect the value of the willingness to pay that are the total family income, gender and relocation policy. Then the rental price to be paid to cover operational and maintenance costs is Rp 937,757.23 month.