Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Investasi pengembangan proyek pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) memiliki potensi terdepan di dalam transisi energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Dibandingkan dengan energi lain, panas bumi lebih berkelanjutan dalam jangka panjang dan tidak membutuhkan pembangkit listrik besar lainnya untuk memasok listrik secara nasional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan energi panas bumi terbesar di dunia. Pembangunan PLTP di Indonesia memiliki potensi baik dan bersifat berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam mendukung percepatan investasi panas bumi sektor energi baru terbarukan di Indonesia, maka diperlukan konsep perizinan yang cepat, mudah dan terintegrasi. Pemerintah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk melakukan pembenahan atau perubahan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem perizinan terintegrasi pusat ke daerah dalam Sistem Pengajuan Tunggal Online Berbasis Risiko (OSS-RBA). Tujuannya untuk mempermudah perizinan. Namun dalam praktiknya, upaya pemerintah tersebut menuai penolakan yang meluas, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai mengabaikan perlindungan lingkungan. Berdasarkan asas kelestarian dan berkelanjutan yang terdapat dalam RUU EBT Pasal 2 huruf d yang menyatakan penyelenggaraan EBT berdasarkan asas kelestarian dan berkelanjutan. Namun dalam penyelenggaraannya masih terdapat masalah terkait perizinan pembangunan PLTP di Indonesia sehingga memperhambat investor dalam berinvestasi di Indonesia, masih banyak masyarakat yang dirugikan dalam pembangunan PLTP. Salah satu indikator asas kelestarian dan berkelanjutan merupakan jaminan agar masyarakat hidup dalam kondisi yang sehat dan layak sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dan memadai untuk bertindak dan bekerja demi kemaslahatan umat manusia. ......Project development investment in geothermal power plants (PLTP) has the potential to lead the transition from fossil energy to renewable energy in Indonesia. Compared to other energies, geothermal is more sustainable in the long term and does not require other large power plants to supply electricity nationwide. Indonesia is one of the countries with the largest geothermal energy in the world. Geothermal power plant development in Indonesia has good potential and is sustainable in accordance with government programs related to sustainable economic development. In supporting the acceleration of geothermal investment in the new renewable energy sector in Indonesia, a fast, easy and integrated licensing concept is needed. The government is authorized by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation to reform or change risk-based business licensing through a central to regional integrated licensing system in the Risk-Based Online Single Submission System (OSS-RBA).. Based on the principles of sustainability and sustainability contained in RUU EBT Article 2 letter d which states that the implementation of EBT is based on the principles of sustainability and sustainability. However, in its implementation there are still problems related to licensing for PLTP development in Indonesia so that it hampers investors in investing in Indonesia, there are still many people who are disadvantaged in PLTP development. One indicator of the principle of sustainability and sustainability is a guarantee that people live in healthy and decent conditions so that they have equal and adequate opportunities to act and work for the benefit of humanity.

Abstrak :
Tingginya kebutuhan listrik pada masyarakat untuk pemenuhannya membutuhkan sumber daya air, dikarenakan air di Indonesia sangat melimpah. Namun dalam pelaksanaannya perlu pengaturan terhadap pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang masuk ke dalam energi baru terbarukan (EBT). Adapun kondisi pemerintah yang masih terbatas sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Wawasan lingkungan sering kali dilanggar oleh swasta/PLTA dan dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam ketersediaan sumber daya air untuk masyarakat. Jadi oleh karena itu perlu dilihat bagaimana jalan keluar yang harus dibuat oleh pemerintah. Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini yakni: pertama, pengaturan pemanfaatan energi baru terbarukan sumber daya air dalam pembangunan PLTA Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Kedua, pemanfaatan air sebagai energi baru terbarukan dan dampaknya bagi masyarakat dalam pembangunan PLTA Batang Toru yang kepemilikan mayoritasnya swasta. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yakni doktrinal. Penelitian doktrinal menggunakan data sekunder sebagai data dasar dengan melakukan penelitian dan di dukung oleh data primer melalui wawancara kepada pihak terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi EBT SDA di Indonesia dan Daerah belum sepenuhnya diatur, serta berorientasi pada aspek kemanfaatan EBT. Regulasi yang memengaruhi pelaksanaan EBT perlu disesuaikan dan diubah sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan EBT, khususnya PLTA sebagai penghasil listrik yang beasal dari air. Listrik dan air adalah cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu kekayaan alam harus dikuasai oleh negara sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun saran yang ditawarkan dari hasil penelitian ini adalah perlu meninjau kembali terkait aspek keekonomian pada sektor EBT, perlu dilakukan perninjauan kembali terhadap kontrak-kontrak PT PLN – IPP, pemerintah perlu dengan cermat melihat dampak pembangunan PLTA bagi masyarakat dalam serta menyoroti kepemilikan mayoritas cabang produksi yang menyangkut hidup orang banyak. ......The high demand for electricity in society to fulfill it requires water resources, because water in Indonesia is very abundant. However, in practice it is necessary to regulate the development of hydroelectric power plants (PLTA) which are included in the new renewable energy (EBT). The condition of the government is still limited so that cooperation between the government and the private sector is needed. Environmental awareness is often violated by the private sector/PLTA and can potentially cause problems in the availability of water resources for the community. So therefore it is necessary to see how the solution must be made by the government. The discussion of the problems in this study are: first, regulation of the utilization of new renewable energy in water resources in the construction of the Batang Toru hydropower plant, South Tapanuli Regency. Second, the use of water as a new renewable energy and its impact on the community in the construction of the Batang Toru hydropower plant, which is majority owned by the private sector. In this study the method used is doctrinal. Doctrinal research uses secondary data as basic data by conducting research and is supported by primary data through interviews with related parties. This study concludes that in the development of regulations on Natural Resources EBT in Indonesia and the Regions it has not been fully regulated, and is oriented towards aspects of the benefits of EBT. Regulations that affect the implementation of EBT need to be adjusted and changed so as to increase the utilization of EBT, especially hydropower as a producer of electricity derived from water. Electricity and water are branches of production that concern the livelihoods of many people, therefore natural resources must be controlled by the state in accordance with Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution. The suggestions offered from the results of this study are that it is necessary to review the economic aspects of the EBT sector, it is necessary to review PT PLN - IPP contracts, the government needs to carefully look at the impact of hydropower development on the community and highlight the ownership of the majority of production branches which concern the lives of many people.