Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hotel Sofyan merupakan hotel bintang tiga di Jakarta yang dikelola dengan konsep syariah. Sebagai hotel bintang tiga yang dikelola dengan konsep syariah, Hotel Sofyan tidak dapat menghindar dari persaingan hotel bintang tiga di Jakarta. Persaingan hotel yang ketat membuat Hotel Sofyan harus memiliki strategi yang baik agar dapat bersaing dengan hotel lainnya. Hotel Sofyan juga harus menganalisis lingkungan eksternal dan internalnya, menentukan posisi persaingan dalam industri, dan membuat formulasi strategi agar berhasil dalam persaingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hotel Sofyan memiliki peluang yang besar untuk berkembang dan bersaing, strategi harga yang dijalankannya mempengaruhi tingkat hunian secara signifikan meskipun strategi marketingnya tidak mempengaruhi tingkat hunian, serta nilai Islam yang digunakan oleh Hotel Sofyan dapat membuat Hotel Sofyan memiliki pendapatan yang lebih baik daripada sebelum menggunakan nilai Islam.

---

Sofyan Hotel is a three stars sharia hotel in Jakarta. As a three stars sharia hotel, Sofyan Hotel can not avoid the competition that is happening among three stars hotel in Jakarta. In order to face the competition, Sofyan Hotel must have competitive strategy to get succeed in competition. Sofyan Hotel must analyze the external and internal environment of company, find the competitive position in industry, and make strategy formulation. The results of this research are Sofyan Hotel has good opportunities to get succeed in competition, its strategy of price influence occupancy rate significantly but its strategy of marketing does not influence occupancy rate, and Islam value that is used by Sofyan Hotel can make Sofyan Hotel get better revenue than before Sofyan Hotel use Islam value.

Abstrak :
Pembangunan dilakukan di berbagai sektor untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Kendala utama yang menjadi penghambat laju pembangunan adalah masalah kemiskinan, ketidak merataan pendapatan, pengangguran dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pembangunan, sangat besar. Sumber pendanaan yang menjadi andalan Pemerintah adalah pajak dan devisa negara. Defisit APBN yang terjadi, diatasi dengan melakukan penjualan aset negara, penerbitan obligasi dan privatisasi, hutang baik dalam dan luar negeri. Semua upaya ini akan menjadi bumerang bagi Pemerintah sendiri di masa yang akan datang. Untuk menyelamatkan bangsa dari kesulitan ekonomi tersebut, perlu suatu terobosan dan Inovasi. Salah satu suatu sumber pendanaan yang dapat dioptimalkan dari masyarakat, adalah sistem zakat. Potensi zakat diketahui sangat besar, namun perhitungan yang telah ada masih bersifat perkiraan yang kasar. Salah satu jenis zakat yang dapat menjadi sumber pendanaan yang bersifat tetap dan rutin adalah jenis zakat penghasilan/profesi. Di sisi lain realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari potensi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung potensi zakat di Indonesia khususnya potensi zakat penghasilan/profesi; mengetahui realisasi pengumpulan zakat yang telah terhimpun; mengidentifikasi permasalahan pengelolaan zakat; serta merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan penggalangan zakat sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan untuk pembangunan. Perhitungan potensi zakat penghasilan/profesi -berdasarkan data dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia, Keadaan Pekerja/Suruh/Karyawan, dan Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia. Untuk menganalisis permasalahan distruktur dalam problem tree. Analisis SWOT (Sthength, Weakness, Opportunity, Threat) digunakan untuk menentukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya alternatif pemecahan solusi distruktur dalam solution tree. Perumusan kebijakan dilakukan dengan menggunakan analisis Analysis Hierarchy Process (AHP). Hasil perhitungan potensi zakat penghasilan/profesi yang dapat dihimpun dari masyarakat muslim Indonesia, berdasarkan data tahun 2004 adalah sebesar 12,27 triliun. Sementara realisasi pengumpulan zakat mal pada tahun yang sama sebesar Rp. 199 milliar atau sekitar 1,6 persen dari potensi zakat penghasilan/profesi. Potensi zakat penghasilan/profesl tersebut dapat digali dari 16,91% jumlah tenaga kerja di Indonesia atau sebanyak 15,847,072 prang muzakki. Gap yang sangat besar antara potensi dan realisasi, diidentifikasikan dlsebabkan karena masalah kelembagaan pengelola zakat, masalah kesadaran masyarakat, dan masalah sistem manajemen zakat yang belum terpadu. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan strategi yang dapat mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi dan memperbaiki kelemahan Lembaga Pengelola Zakat secara kesefuruhan. Prioritas kebijakan yang perlu dilakukan yaitu penerapan sanksi bagi muzakki yang tidak berzakat; meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan keprofesionalisme, kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Lembaga Pangelola Zakat dan menginteralkan pelaksanaan sistem pajak dan zakat secara nasional. Skenario terbaik dalam meningkatkan realisasi potensi zakat adalah melalui reformasi perundang-undangan.

Abstrak :
Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, merupakan tempat strategis untuk tumbuhnya kegiatan ekonomi yang berbasis syariah, termasuk asuransi syariah. Kondisi ini membuat persaingan dalam mencari dan mempertahankan nasabah harus selalu dilakukan perusahaan asuransi syariah agar mampu bersaing dengan kompetitornya. Mencari nasabah baru adalah usaha yang tergolong sulit, tetapi akan jauh lebih sulit lagi adalah mempertahankannya. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi loyalitas nasabah asuransi syariah. Dengan menggunakan metode statistik non parametric korelasi rank spearman diperoleh hasil bahwa semua variabel independen yang diuji yaitu faktor syariah, produk, harga, lokasi, promosi, Sumber Daya Manusia, proses, fisik, agen marketing dan investor mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan variabel dependen loyalitas nasabah. Lebih jauh diperoleh hasil yang menempatkan faktor proses sebagai variabel yang memiliki keterkaitan paling tinggi dengan loyalitas nasabah asuransi syariah, sedangkan faktor syariah merupakan faktor yang memiliki tingkat keterkaitan paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelayanan yang efisien dan praktis ternyata lebih diutamakan oleh nasabah produk asuransi syariah dibandingkan dengan alasan yang bersifat emosional seperti faktor syariah. ......Indonesia, where majority people live in are Moslem, is a strategic place for development of Islamic financial industries, such as sharia insurance. This condition places a high competition between sharia insurances regarding how to magnetize new costumers or to keep loyalty of existing costumers. A hard effort is needed to attract new costumers. However it is more difficult to keep loyalty of existing costumers. Therefore this research aims to scrutinize what is the factors affect loyalty of sharia insurance costumers. By using statistic non-parametric method rank spearman correlation, this research generate results that show all independent variables tested, sharia, product, price, location, promotion, human resource, process, physic, marketing agent, and investor have positively significant correlation to customers loyalty as dependent variable. Moreover the research outcome puts process variable as the most significant factor to loyalty, whereas the sharia ranks the weakest factor. Hence the services that efficient and practice are the most important things than emotional factor for the costumers to keep use sharia insurance.

Abstrak :
ABSTRAK
Profitabilitas merupakan tujuan perusahaan agar perusahaan dapat terus hidup dan tumbuh dalam menjalankan usahanya tidak terkecuali perusahaan asuransi syariah. Kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan (profit) melalui return on asset dipengaruhi oleh berbagai faktor yang datang dari luar (eksternal) dan dalam (internal) perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan di Unit Usaha Takaful PT. Asuransi Jasa Indonesia, faktor eksternal diukur dari inflasi dan faktor internal dilihat dari likuiditas, leverage, solvabilitas, dan hasil underwriting dana tabarru. Jenis data adalah data time series berupa laporan bulanan yang dimulai dari Juni 2009 sampai dengan Juli 2012. Pengolahan data menggunakan metode regresi linier berganda dengan variabel terikat adalah return on assets dan variabel bebas terdiri dari inflasi, likuiditas, leverage, solvabilitas, dan hasil underwriting dana tabarru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi, likuiditas, leverage, solvabilitas, dan hasil underwriting dana tabarru memiliki pengaruh pada profitabilitas perusahaan. Likuiditas dan leverage dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap return on asset.

---

ABSTRACT
Profitability is the companies target, thus the company could keep running its business and keep growing to conducting their business including takaful companies. Company's ability to earn profit through return on assets affected by various factors that come from external and internal company.

The research on takaful business unit of PT. Asuransi Jasa Indonesia, external factor measured by inflation and internal factor measured by liquidity, leverage, solvency and underwriting results of tabarru funds. Type of data is time series taken from monthly financial report from June 2009 up to July 2012. Research methodology is multiple linear regression with return on assets as dependent variable and Independent variables consisted of inflation, liquidity, leverage, solvency and underwriting results of tabarru funds.

The results of this study finds that inflation, liquidity, leverage, solvency and underwriting results of tabarru fund statistically significant influence the profitability of the company. Liquidity and leverage in this model statistically significant and negatively related to the return on assets.

Abstrak :
Pelayanan Kesehatan Bernuansa Islami (PKNI) telah dicanangkan oleh Gubernur Provinsi NAD pada tanggal 25 April 1998 yang merupakan tindak lanjut dari hasil Muzakarrah anlara Majelis Ulama Indonesia dengan Dinas Kesehalan Provinsi NAD. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang no. 44 tahun 2002 tentang Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam., maka luntutan akan rnulu pelayanan Kesehatan yang spesifik daerah merupakan hal yang harus dilakukan dan hal ini juga mempakan salah satu hal yang dihasilkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi NAD tahun 2002 yang merekomendasikan bahwa "Pelayanan Kesehatan yang Bernuansa Islami" selanjutnya menjadi "Pelayanan Kesehatan yang lslami" yang sesuai dengan visi Dinas Kesehatan Provinsi NAD yaitu "Aceh Sehat 1010 yang Islami". Hasil penelitian pada Puskesmas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2001 diperoleh hasil bahwa 85% responden menghendaki agar pelayanan Kesehatan bernuansa Islami dapat diterapkan dimanapun petugas bekerja. Oleh sebab itu diperlukan suatu konsep tentang pelayanan Kesehatan yang Islami yang selanjutnya akan menjadi model pelayanan Kesehatan yang Islami dan instrumen yang dapat digunakan untuk mengevaluasi serta hasil evalusi terhadap penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya gambaran konsep yang akan menjadi model pelayanan Kesehatan Islami dan diperolehnya instrumen serta hasil evaluasi tentang penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada. Desain penelitian adalah cross sectional yang bersifat kualitatif dan kuantitatiif Proses yang dilakukan terdiri dari 2 tahap yaitu proses mencari konsep pelayanan Kesehatan yang Islami melalui studi literature dan indepth interview (dengan pakar/praktisi agama, adat, sosial budaya, Kesehatan, pengguna pelayanan Kesehatan, akademisi sebanyak I5 orang) dan proses pengembangan instrumen budaya lslami dalam pelayanan Kesehatan melalui studi literature, kuesioner pendahuluan sebanyak 40 orang, Fokus Group Diskusi sebanyak 15 orang dan Uji Coba Kuesioner (pada petugas dan masyarakat masing-masing 510 orang) yang dilakukan dalam wilayah Provinsi NAD baik( pada Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten) maupun institusi pelayanan (Rumah Sakit dan Puskesmas). Waktu penelitian mulai bulan September - November 2003. Dari penelitian ini didapatkan hasil adalah : melalui indepth interview diketahui bahwa pelayanan Kesehatan yang diterapkan pada saat ini tidak memuaskan dan sama sekali belum sesuai dengan syariat Islam dan keinginan dari informan agar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan syanat Islam secara menyeluruh. Adapun konsep yang ditemukan dalam pelayanan Kesehalan yang Islami adalah meneakup 5 aspek yaim : sikap/perilaku petugas yang Islami, fasililas/sarana pelayanan Kesehalan yang Islami, prosedurftata cara/mekanisme pelayanan kesehatan yang Islami, suasana pelayanan Kesehatan yang Islami dan pembiayaan pclayanan Kcsehalan yang Islami. Namun aspek yang terpenting dilaksanakan terlehih dahulu adalah sikap/perilaku pelugas dan prosedurftatacara yang pelayanan Kesehatan yang Islami. Pengembangan instmmen budaya Islami dalam pclayanan Kesehatan sebagai pencenninan dari budaya organisasi Islami dalam pelayanan Kesehalan yang terdiri dari 3 dimensi yaitu nilai dan pcrilaku individu (36 variabcl), nilai dan perilaku antar individu (14 variabel), serta nilai dan perilaku kepemimpinan (15 variabel). Keseluruhan kuesioner akhir mencakup 65 variabel dan terdiri dari 269 pemyataan. Perhimngan validiras konstruk kedua kuesioner (bagi pelugas dan masyarakat) mcnunjukkan bahwa validitas tiap butir pernyataan berada pada kategori cukup dan dan agak rendah menurut klasifikasi Praseryo (2000). Analisis Anova dan T-test independent pada kuesioner petugas menunjukkan bahwa ada pcrbedaan bermakna rata-rata skor beberapa variable budaya Islami pada kelompok jenis kelamin, umur, institusi, lama bekelja, tingkat pendidikan dan jabatan . Pada kuesioner masyarakat diperoleh bahwa ada perbedaan berrnakna rata-rata skor bebempa variable dengan kelompok masyarakat berdasarkan institusi yang dikunjungi, status bekerja, tingkat pendidikan, dan umur tetapi jenis kelamin tidak mempunyai hubungan bermakna. Perhitungan reabihras kedua kuesioner (petugas dan masyarakat) menunjukkan bahwa reabilitas tiap variable dalam kuesioner ini seluruhnya berada dalam kategori tinggi menurut klasilikasi Danim (2001). Analisis korelasi pada kedua kuesioner menunjukkan hubungan yang sangat kuat antar 3 dimensi budaya organisasi Islami diatas. Analisis regresif pada kedua kuesioner menunjukkan 3 dimensi budaya (Perilaku individu, perilaku antar individu dan perilaku kepemimpinan) benar-benar dapat menjelaskan terjadinya variasi budaya Islami dengan sangat baik. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa skor perilaku individu paling baik digunakan untuk meramalkan budaya organisasi Islami dari suatu institusi Kesehatan. Persepsi petugas dan masyarakat berada pada titik yang sama yaitu tidak sesuai atau pada kategori sedang. Artinya pelayanan Kesehatan di Provinsi NAD tidak/belum sesuai dengan budaya Islami. Variabel yang tidak sesuai menurut petugas dan masyarakat adalah : tawadhlu, harga diri, berpenampilan sederhana, sopan, Ufah, istikharah dan muthmainah. Dari penelitian ini dapat disarankan dan direkomendasikan perlu dilibatkannya para pakar organisasi dan pakar bahasa untuk dapat merumuskan konstruksi yang lebih sempurna tentang budaya organisasi Islami. Intervensi yang dilakukan diutamakan pada perilaku individu petugas, karena terbukti perilaku mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam menentukan/meramalkan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan Para pimpinan melalui pertemuan berkala, memotivasi pegawai agar dapat berprilaku sesuai dengan budaya Islami. Perlu dilakukan evaluasi penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehalan di semua institusi Kesehatan. Perlu disusun buku panduan sebagai pegangan pegawai dalam berperilaku dan perlu diterapkannya muatan local budaya Islami di institusi pendidikan Kesehatan dalam provinsi NAD. Selanjutnya disarannkan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan konsep dan instrumen pelayanan kesehatan Islami. ......Islamic nuance health service (PKNI) was declared by the governor NAD province on 25 April 1998 as a continuation action of results of muzakarrah meeting between MUI (Indonesian Council of Religious Scholars) and provincial health Office of NAD. It is along with regulation no. 44 year 2002 on peculiarity of NAD province. Therefore, the demand of health service quality according to local medical cases is needed to be released. It is along with results of meeting forum of regional health of NAD province 2002, which consists of a recommendation of Islamic nuance health service (Pelayanan Kcsehatan yang Islami) to'lslamic Health Service (Pclayanann Kesehatan Islami) suit to visions of provincial health office of NAD province; Islamic Healthy Aceh 2010. Based on results of research at Syiah Kuala Banda Aceh health center, 85 % of respondents demand medical employees to implement Islamic health service at any health facilities they visiting. Therefore, it is needed a concept of Islamic health service and instrument to be used for evaluation results of implementing Islamic culture in health service which using available instrument. Objectives of the research is to obtain a concept to be a model of Islamic health service, to obtain instrument and evaluation results On implementation of Islamic eulturc in health service using available instrument. Research design is qualitative and quantitative with cross sectional approach. The research went through two processes; firstly, searching for concepts of Islamic health service using literature study and in-depth interview to religious scholars, custom, social-culture and experts, health provider and 15 academicians. Secondly, developing of Islamic culture instrument in health service refer to literature study and introduction questionnaire to 40 respondents, Focus Group Discussion to 15 respondents and try out questionnaire to 510 respondents of provider and patient who come to health facilities members in NAD Province. The research started in September and ended in November 2003. The results obtained are; through in-depth interview, it is found that the service implemented is not satisfying. The' respondents demanded to have health service an Islamic nuance. The concepts found for Islamic health service covers five aspects: Attitude of health provider, health facilities, health services procedure, environtment and health budgeting. But, the most important aspect to be implemented is attitude of health provider and lslamic procedure of the service. The development of Islamic culture instrument in the service is a reflection of Islamic culture organization. The Islamic culture organization consists of three dimensions; value and individual attitude ( 36 variables), value and inter individual attitude (I4 variables), and value and leadership attitude (15 variables). The questionnaire, which consists of 269 questions, covers.65 variables. Based on construct validity test of the two questionnaire to health provider and patient , the data shows that the validity of each question is placed on fair low category,(Prasetyo classification;2000). Applying Anova analysis and independent T-test to provider’s questionnaire, the data shows that there is significant different average score at some variables on group of sex, age, institutions, length of working, educational background and positions. An there is also significant different average score of some variables with group of patients who had visited health facilities, working status, educational background and age. Reability test to the two questionnaires shows that every available is at 'high category (Danim classilication 2001). Correlation analysis to the questionnaires shows strong relations among the three dimensions of Islamic culture organization. While Regression analysis shows that the three dimensions could describe well Islamic culture variation. The regression results shows that best individual attitude is used to predict Islamic culture organization of health facilities. Responses of health provider and patient are placed at average category. It means that health service in the province have not reffer to Islamic culture yet. Variable, which according to provider and patient have not been along yet with lslam are humble, self respect, simple appearance, polite, iffah, istikharah, and muthmainnah: It is suggested to involve organization and language experts to formulate a more complex construct on culture of Islamic organization. The intervention should be focused on individual attitude of provider, because the attitudes are proved to determine Islamic culture in the service. Through periodically meeting, leaders support and motivate the health provider to works in Islamic behavior. It is needed to evaluate the implementing of Islamic culture in health service at any health facilities. And it is also needed to reward those provider applying the service such as becoming TKHI ( Indonesian Hajj Official), having further education, ete. Then, compiling a guidance book as guides for' the provider and subscribing Islamic culture subject at any health educational institution in NAD province are considered important.

Abstrak :
Penelitian ini mengangkat permasalahan tingginya angka perceraian dan kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Penelitian difokuskan pada bagaimana Keluarga Sakinah Teladan Nasional 2011-2012 dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dapat mempertahankan keluarga dan bagaimana religiusitas dan kesetaraan gender dijalankan dalam rumah tangga. Pendekatan kualitatif dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan penelusuran data sekunder. Data hasil penelitian dianalisis dengan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas diterapkan keluarga sakinah dari proses pemilihan pasangan, dalam kehidupan keluarga seperti adanya keyakinan, praktik, pengamalan beragama dan dimensi agama lainnya. Secara umum, keluarga sakinah juga menerapkan kesetaraan gender dengan saling menyayangi, menghormati, menghargai, mempercayai, memaafkan dan memberikan ruang bagi pasangannya untuk mengaktualisasikan diri. ...... This study raised the issue of the high rate of divorce and domestic violence against women. The study focused on how the 2011-2012 National Family Sakinah Example of DKI Jakarta, West Java and Banten to preserve the family and how religiosity and gender equality in the household run. Qualitative approach used in this study using interviews, observations and secondary data retrieval. The data were analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). The results showed religiosity applied sakinah family of mate selection process, in family life such as religious belief, religious practice and other religious dimension. In general, sakinah family also implement gender equality with mutual love, honor, respect, trust, forgive and give opportunity for his partner to actualize themselves.

Abstrak :
ABSTRAK
Imbal hasil dari perbankan Syari’ah pada saat ini tidak cukup untuk menarik depositor jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, padahal depositor di perbankan Syari’ah harus menanggun risiko yang lebih besar dari pada di perbankan konvensional. Keadaan ekonomi yang melemah dengan diterapkannya kebijakan uang ketat adalah faktor lain yang membuat perbankan Syari’ah berada dalam posisi yang tertekan. Kelemahan-kelemahan ini membawa dampak yang signifikan dalam memilih institusi perbankan Syariah.

Sebuah strategi dibutuhkan untuk optimalisasi instrumen pembiayaan Syari’ah dengan risiko yang dapat ditolerir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasi portofolio pembiayaan Syari’ah di Indonesia dari Maret 2004 hingga Juli 2013 dengan menggunakan Teori Portofolio. Objek dari penelitian ini adalah instrumen pembiayaan Syari’ah yang diimplementasikan oleh Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah, termasuk: Murabahah, Mudarabah, Musharakah, Istisna dan Qardh. Portfolio teori dibutuhkan untuk mengkuantifikasi risiko dan ekspektasi dari imbal hasil dalam menentukan portofolio aset yang paling optimal.

Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan bahwa dengan mendiversifikasi instrument pembiayaan Syari’ah menjadi portfolio, segala risiko pada instrument tersebut dapat dikurangi secara signifikan. Portfolio yang paling optimal adalah portfolio dari kombinasi Murabahah, Mudarabah, Musharakah and Istisna. Area dari portfolio yang optimal ditunjukkan di dalam kurva “efficient frontier” dari poin B ke poin A. Area ini disajikan untuk pemegang kepentingan (Stakeholders) dari perbankan Syari’ah untuk melakukan observasi terhadap area tersebut sesuai dengan pilihan risiko mereka.

---

ABSTRACT
The current rate of return of Islamic Banking (IB) is not sufficient to attract depositors comparing to Conventional Banking (CB) since depositors in IB bear more risks than depositors in CB. Current economic underperformance with a tight monetary policy being implemented in Indonesia is another factor that put Islamic financing under the pressures. This drawback might have significant impact to the preference of investors in selecting Islamic banking institutions.

A strategy to optimize Islamic financing instruments is needed to boost IB’s return under acceptable risks. Thus, this research tries to optimize Islamic financing portfolios in Indonesia from March 2004 until July 2013 by using Portfolio Theory. The objects of this research are Islamic financing instruments being practiced by Islamic Commercial Banks and Islamic Business Unit in Indonesia; include Murabahah, Mudarabah, Musharakah, Istisna and Qardh. Portfolio Theory is needed for quantifying risk and expected return for choosing the most optimum portfolio of assets.

The findings had shown that by diversifying the Islamic financing instruments into portfolios; the risks attached to Islamic financing instruments are reduced significantly. The most optimum portfolios come from combination of Murabahah, Mudarabah, Musharakah and Istisna. The area of optimum portfolios are served in an efficient frontier curve from point B to A in order to give the IB’s stakeholders an opportunity to observe the area in accordance to their risk appetites.

Abstrak :
Penyelenggaraan ibadah haji diatur oleh Pemerintah dalam UU 13 Tahun 2008. Pada Tahun 2015 penyelenggaraan kesehatan haji diatur dalam Kepmenkes 442 Tahun 2009. Pemerintahan yang terdesentralisasi, menyebabkan tarik menarik kepentingan dalam penyelenggaraan kesehatan haji, antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga penyelenggaraan kesehatan haji yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, seringkali tidak sejalan dan tidak memenuhi standar dan mutu pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tingginya morbiditas jemaah haji Indonesia disebabkan oleh tingginya jemaah risti dari Indonesia, yang disebabkan oleh kurang tajamnya penegakan diagnosis beberapa penyakit penyerta pada saat pemeriksaan awal di puskesmas, dan tidak dilakukan upaya pembinaan kesehatan terhadap jemaah haji sebelum berangkat ke Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assesment Procedures RAP, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan kesehatan haji di Embarkasi JKG Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Embarkasi JKG Tahun 2015 baik di implementor pusat maupun daerah, yaitu pada beberapa variabel seperti: NSPK, sumber daya, metode, dukungan, komunikasi, struktur birokrasi, kewenangan, anggaran, dan fasilitas. Beberapa saran direkomendasikan seperti revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, dan penggunaan Log Frame Analisis untuk implementor pusat serta saran rekomendasi untuk implementor daerah agar membentuk struktur birokrasi kesehatan haji di provinsi dan kabupaten/kota, sehingga penyelenggaraan kesehatan haji lebih baik lagi di masa yang akan datang.Kata kunci: Embarkasi JKG; Implemetasi Kebijakan; Kesehatan Haji. ......The implementation of the pilgrimage organized by The Government under Law 13 of 2008. In 2015 the organization of the hajj health was set in The Kepmenkes 442 of 2009. Decentralized governance, lead to pull the interests in the organization of the Hajj health, between the central and local governments. So that the implementation of hajj health conducted by the district city governments, are often incompatible and doesn rsquo t meet the standards and quality of service that has been set by the central government. The high morbidity of Indonesian pilgrims caused by the high assembly of high risk from Indonesia, which is caused by a lack of sharpness diagnosis of multiple comorbidities at the time of the initial examination at puskesmas, and is not done for enhancing the health of the pilgrims before leaving for Saudi Arabia. This research used qualitative research study design Rapid Assessment Procedures RAP , collecting data through in depth interviews and review of documents. This research was aim to analyze the implementation of hajj health policy organizing at JKG embarkation 2015. The results showed there were some problems in the implementation of hajj health organizing at JKG embarkation in 2015. Both central and local implementors, that on several variables such as NSPK, resources, methods, support, communications, bureaucratic structure, authority, budget, and facilities. Some suggestions are recommended for the central and local implementors such as the revision of Law Number 13 of 2008, and the implementation of Log Frame Analysis for central implementor as well as suggestions for local implementors to establish the bureaucratic structure of hajj health in provinces and districts city, so that the management of Hajj health better in the future.Keywords JKG Embarkation Hajj Health Policy Implementation.

Abstrak :
ABSTRAK
Perilaku harmonis antara pemerintah dan pelaku industri syariah dalam initial public offering menimbulkan kebutuhan kepastian hukum perjanjian penjaminan emisi efek syariah. Adapun pada situasi a quo terdapat kekosongan, ketidakpastian dan ketidakjelasan pengaturan perihal tersebut. Oleh karenanya muncul permasalahan sebagaimana dianalisis tesis, yakni perihal: 1 Bagaimana penerapan prinsip syariah di pasar modal pada Penjamin Emisi Efek sebagai pihak dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah? dan 2 Akad apa yang tepat digunakan dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah? Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada taraf sinkronisasi peraturan, ditemukan 2 dua simpulan yaitu: 1 penerapan prinsip syariah di pasar modal pada Penjamin Emisi Efek harus dilaksanakan dalam setiap aspeknya baik internal maupun eksternal sebagai pihak dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah, dengan ancaman apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan karena termasuk kategori akad yang fasad; dan 2 akad yang tepat digunakan dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah adalah gabungan dari tiga akad dasar yang dikembangkan, yakni akad wakalah, syirkah abdan dan syirkah inan, dan al-ba i istishna. Adapun terdapat sejumlah saran kepada pemerintah dan Penjamin Emisi Efek Syariah, yaitu: 1 membuat dan/atau memperbaiki peraturan terkait; dan 2 peningkatan kesadaran dan kepatuhan Penjamin Emisi Efek dalam menerapkan prinsip syariah di pasar modal.

---

ABSTRACT
The harmonious behavior between the government and the sharia industry actors in initial public offering raises the need for legal certainty about Underwriting Agreement of Sharia Securities UASS . Nowadays, there is a vacuum, uncertainty, and unclear law about it. That is why there are problems as analyzed in this thesis 1 How is the implementation of Sharia principles in capital market where Underwriter as a party in the UASS and 2 What is the contract that shall be used in UASS Based on normative juridical research method focuses on regulatory synchronization, has found 2 two conclusions 1 the implementation of capital market s sharia principles in Underwriter must be applied thoroughly to the internal and external aspects as a party in the UASS, with the threat of cancellation of the contract because it is categorized as an contract that is fasad and 2 the contract that shall be used in UASS is a combination of three basic sharia contract that has been developed between wakalah, syirkah abdan dan syirkah inan, dan al ba i istishna. Then there are some suggestions to the government and Underwriters 1 to create and or revise regulations by government and 2 increasing awareness and compliance of Underwriters in applying UASS.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai penetapan pengadilan atas perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung. Permasalahan tersebut dilatar belakangi dengan adanya pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan penetapan perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum perkawinan berlangsung namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat suatu rumusan masalah yaitu bagaimana kekuatan hukum penetapan pengadilan terkait perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung dan bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris akan tetapi tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung terhadap pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan antara WNI dan WNA menimbulkan beberapa akibat hukum yang disebabkan oleh perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan setelah perkawinan berlangsung. Terutama mengenai ketentuan hak milik atas suatu tanah, maka dari itu majelis hakim harusnya meminta daftar atau list harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut sebelum memberikan suatu penetapan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait. Kemudian pasangan suami istri sebelum memohon pengesahan perjanjian perkawinan kepada pengadilan, sebaiknya para pihak membuat surat pernyataan dari ada atau tidak adanya pihak ketiga yang tersangkut dalam pemisahan harta kekayaan perkawinan yang tertuang dalam akta notarial perjanjian perkawinan tersebut.

---

ABSTRACT
In this thesis, the authors raised the legal issues concerning the determination of the court of marriage agreement that is not registered in the office of religious affairs after the marriage took place. The problem is based on the presence of married couples who apply for the establishment of a marriage agreement that has been made before the marriage takes place but has not been registered in the Office of Religious Affairs. Based on it writer raised a formulation problems which are how legal force of the court ruling related agreement marriage is not registered in the office of religious affairs after marriage ongoing and and how the consequences of marriage law law made by Notary but not registered in the office of religious affairs after the marriage took place against the parties third. Research methodology used in the this is the method juridical normative with typologies research used to answer problems in this research using research is descriptive analytical. The result of this study is that marriage between Indonesian citizens and foreigners gives rise to some legal consequences caused by marriage agreements that are not registered after marriage takes place. Especially regarding the provision of property rights to a land, therefore the panel of judges should request list or list of property owned by the couple before giving a determination to provide legal certainty for all parties concerned. Then the married couple before applying for the marriage agreement to the court, the parties should make a statement of the presence or absence of a third party involved in the separation of marriage property contained in the notarial deed of the marriage agreement.