Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, bahasa dan agama, dimana pada masa lalu keberagaman ini menjadi perekat dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah dan juga menjadi dasar negara (Bhinneka Tunggal Ika) didalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun saat ini, terutama pasca reformasi, dalam realitas kehidupan sehari-hari, keberagaman ini bukannya menjadi perekat diantara warga negara Indonesia didalam membangun negara dan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik,justru keberagaman ini menimbulkan benturan yang berujung kepada konflik, seperti misalnya konflik antar suku, etnis, dan konflik antar umat beragama,yang lambat laun dapat menimbulkan dampak terpecahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta berdampak bagi Ketahanan Nasional. Konflik antar umat beragama yang terjadi banyak dipicu oleh perbedaan pandangan, konsep, dan juga masalah tempat ibadah, semakin tahun semakin mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Pada dasarnya setiap agama idealnya memiliki tempat dan ruang untuk melakukan ritual peribadahan, dimana wilayah transedental menjadi tujuan utama mengapa masing-masing agama memerlukan tempat ibadah sebagai sarana untuk menghubungkan spiritualis manusia dengan Tuhan, namun yang terjadi adalah ketika tempat ibadah menjadi urusan negara dan urusan publik, maka perlahan-lahan fenomena tempat ibadah menjadi hal yang sangat rentan dengan konflik antar umat beragama terutama ketika dilihat dari sudut pandang kelompok mayoritas dan minoritas. Dalam tesis ini, peneliti mencoba meneliti konflik antar umat beragama yang pernah terjadi dengan tema "Pengaruh Fanatisme Beragama Terhadap Kegiatan Kebebasan Beragama Dan Beribadah Sesuai Agama Dan Kepercayaan Yang Dianutnya, Dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional" dengan Studi Kasus : Penolakan Keberadaan Tempat Ibadah Gereja HKBP di Perumahan Pondok Timur Indah Kota Bekasi dan Penolakan Pendirian Tempat Ibadah Gereja GKI di Taman Yasmin Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer, sumber data sekunder, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan bahan penelitian.

---

Republic of Indonesia is a country that has ethnic diversity, language, culture, language and religion, where in the past this diversity into the adhesive in freedom from the hands of the invaders and also the basis of the State (Bhinneka Tunggal Ika) in maintaining unity and the unity of the nation. But this time, especially after the Reformation, in the reality of everyday life, this diversity instead of being adhesive between the citizens of Indonesia in building the country and people of Indonesia towards the better, thus this diversity gives rise to conflicts which led to conflicts, such as conflicts between the tribes, the ethnic and religious conflicts, which can gradually cause the impact of splitting the unity and the unity of the nation and affects National Security. Thus this diversity gives rise to conflicts which led to conflicts, such as conflicts between the tribes, the ethnic and religious conflicts, which can gradually cause the impact of splitting the unity and the unity of the nation and affects National Security. Conflicts between believers which happen many triggered by differences of view, concept, and also the problem of places of worship, the more years the experience increased both in quantity and quality. Basically every religion should ideally have a place and space to perform the ritual of religious, where the main purpose of the transedental why each religion requires places of worship as a means to connect the man to the spiritualist God, yet what happens is when a place of worship become Affairs of State and public affairs, then slowly a phenomenon a place of worship is very vulnerable with conflicts between religious especially when viewed from the perspective of the majority and minority groups. In this thesis, the researchers tried to examine the religious conflicts that have occurred with the theme of " The Influence of Religious Fanaticism Against Freedom of Religion And Worship According To Religion And Beliefs Adhered, And The Impact of The National Security " with Case Studies: Denial of The Existence of a Place of Worship Church HKBP Pondok Timur Indah of Bekasi City And Rejection of The Establishment of Places of Worship, Church GKI Taman Yasmin of Bogor City. This research was conducted using qualitative research methods to take advantage of primary data source, secondary data sources, as well as studies related to library research materials.

Abstrak :
Orientasi Religi diartikan sebagai cara pandang individu mengenai kepercayaan maupun agamanya. Orientasi Religi masyarakat Jawa dipandang sebagai pedoman hidup yang menganutnya. Pedoman hidup maksudnya adalah sebagai batasan maupun aturan bagi diri sendiri supaya tingkah lakunya tertata dan tidak melewati batas.Piwulang Kasampurnaning Ngagesang (PKN) merupakan naskah Jawa yang isinya membahas tentang orientasi religi masyarakat Jawa yang perlu untuk dianut supaya hidupnya dapat menuju kepada kesempurnaan hidup. Teks PKN ditulis dengan huruf Jawa dalam bahasa Jawa ragam krama yang saat ini sudah tidak begitu dipahami lagi oleh masyarakat Jawa. Berdasarkan hal tersebut, kemudian muncul pertanyaan tentang bagaimana cara agar teks PKN dapat dipahami oleh pembaca masa kini? Pertanyaan kedua mengenai bagaimana nilai religi yang terkandung dalam teks dapat diamalkan sebagai arahan manusia agar mencapai kesempurnaan hidup? Tujuan penelitian ini adalah menampilkan teks PKN dan mengungkapkan kandungan isi teksnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian filologi, dan kandungan isi teksnya dianalisis dengan pendekatan religi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa naskah PKN merupakan naskah piwulang yang memuat sistem religi orang Jawa. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa secara filologis teks ini masih banyak kesalahan penulisan dan diberikan perbaikan dengan memberi tanda-tanda, sedangkan berdasarkan isi teks PKN dapat dikatakan bahwa untuk dapat mencapai kesempurnaan hidup adalah dengan menganut nilai ajaran hidup dan religius yaitu orientasi religi Jawa yang diajarkan dalam teks. ......Religious orientation is defined as an individual's perspective on beliefs and religions. The religious orientation of the Javanese society is seen as a way of life for those who adhere to it. Guidelines for life are limits and rules for oneself so that one's behavior is orderly and does not cross the line. Piwulang Kasampurnaning Ngagesang (PKN) is a Javanese text that discusses the religious orientation of Javanese society that needs to be embraced in order to lead to the perfection of life. The text of the PKN is written in Javanese letters in Javanese with a variety of manners which currently cannot be understood by the Javanese people anymore. Based on this, the question then arises about how to make the PKN text acceptable to today's readers? The second question is how can the religious values ​​contained in the text be practiced as a human directive in order to achieve the perfection of life? The purpose of this study is to display the PKN text and reveal the contents of the text. The method used in this research is a philological research method, and the content of the text is analyzed with a religious approach. The results of this study indicate that the PKN script is a piwulang script that contains the Javanese religious system. Based on this, it can be said that philologically there are still many writing errors and giving corrections by giving signs, while based on the contents of the PKN text it can be said that to achieve the perfection of life is to apply the values of life and religious teachings taught which is religious orientation in the text.

Abstrak :
A legal identity document is the right of every citizen because it is a prerequisite in accessing public services. This study aims to assess the implementation of Presidential Regulation Number 62 of 2019 on the National Strategy of Strengthening Civil Registration and Vital Statistics (Stranas Percepatan AKPSH), which focuses on regulatory synchronization and services at a local level. A qualitative analysis approach was used, consisting of a literature study and in-depth interview methods. The research sample includes ministries/agencies at the central level, also several local governments, i.e., Palu City, Bantul Regency, Muaro Jambi Regency, East Sumba Regency, DKI Jakarta Province, and Surabaya City. The study shows that the central government has made policies to facilitate vulnerable groups in CRVS access. Local governments have policies that make it easier for vulnerable groups to get CRVS access; innovate administrative services; carry out socialization, advocacy, and education efforts involving third parties; and increase cooperation between regional government organizations (OPD) in implementing integrated civil registration services. However, there are still vulnerable groups that are not accommodated. Implementation at the regional level still has infrastructure readiness, human resources, and required special data collection team availability. Therefore, the determination of the vulnerability category becomes essential. This study recommends that it is necessary to create an additional classification of vulnerable groups in CRVS. In addition, it is essential to strengthening outreach to vulnerable groups in CRVS, especially at the regional level.

Abstrak :
Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah korban pelanggaran hak kebebasan beragama terbanyak dalam kurun waktu 2007-2020. Melihat kondisi ini, pemerintah justru membatasi hak kebebasan beragama Jemaat Ahmadiyah di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya Kota Depok melalui Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok. Tujuannya untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, mengawasi aktivitas Jemaat Ahmadiyah dari aktivitas yang menyimpang dari agama Islam, dan berbagai alasan lainnya. Peneliti mempertanyakan kesesuaian dari Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok terhadap hak kebebasan beragama dan dampaknya terhadap hak kebebasan beragama Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi lapangan, serta analisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, seperti buku, artikel ilmiah, kronologi penyegelan masjid, duplik, dan berita. Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok melanggar hak kebebasan beragama karena dasarnya keliru, tujuannya tidak dibenarkan jaminan hak kebebasan beragama di International Covenant on Civil and Political Rights, adanya intervensi forum internum, pembatasan forum eksternum yang keliru, serta adanya pembinaan dan pengawasan terhadap Jemaat Ahmadiyah karena aliran “menyimpang” yang melanggar hak kebebasan beragama. Dampaknya, kegiatan dan masjid Jemaat Ahmadiyah di Depok disegel, papan nama organisasi dilarang, terjadi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan yang mengganggu ibadah Jemaat Ahmadiyah, timbulnya stigma buruk dari masyarakat di Kota Depok, dan tidak adanya perlindungan dari tindakan melawan hukum terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok dari pemerintah. ......Jemaat Ahmadiyya Indonesia has been the most significant victim of religious freedom violations between 2007 and 2020. Despite this situation, the government has further restricted the religious freedom of the Jemaat Ahmadiyya in various regions in Indonesia, including in Depok through Depok Mayor Regulation No. 9 of 2011 concerning the Prohibition of Ahmadiyya Activities in Depok. This regulation aims to maintain public order and tranquility, then monitor Ahmadiyya activities to prevent deviations from Islam, and other reasons. The research questions are the suitability of Depok Mayor Regulation No. 9 of 2011 with the right to religious freedom and its impact on the religious freedom of the Ahmadiyya community in Depok. The researchers collected data through interviews, field observations, and analyses of relevant regulations and literature, such as books, academic articles, mosque sealing chronology, responses, and news. Depok Mayor Regulation No. 9 of 2011 concerning the Prohibition of Ahmadiyya Activities in Depok violates the right to religious freedom due to its erroneous foundation, unjustified objectives that contradict the guarantees of religious freedom under the International Covenant on Civil and Political Rights, forum internum intervention, erroneous forum externum restrictions, as well as monitoring and supervision of the Ahmadiyya community based on the "deviant" label, which infringes upon their right to religious freedom. As a consequence, Ahmadiyya activities and mosques in Depok have been sealed, organizational signage has been banned, and disruptive monitoring, mentoring, and supervision have been imposed on Ahmadiyya worship. The Jemaat Ahmadiyya community in Depok faces negative stigmatization from the local society, and the government fails to provide protection against illegal actions taken against the Ahmadiyya community in Depok.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan validitas data statistik kriminal terkait pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Penelitian ini bermula pada popularitas penggunaan statistik dalam penelitian kriminologi di samping banyaknya permasalahan yang juga telah menjadi problematika umum. Angka gelap, misalnya, telah menjadi karakteristik dari statistik kriminal, selain itu terdapat permasalahan kejahatan yang diketahui polisi dan tekanan organisasi dalam melakukan pencatatan terhadap suatu kejadian. Kekurangan-kekurangan tersebut menjadi akar keraguan bagi para kriminologis terkait validasi data statistik kriminal yang berasal dari pranata resmi. Akan tetapi, tidak hanya pranata resmi seperti kepolisian yang membuat dan menyajikan data statistik. Maraknya kasus-kasus yang berkaitan dengan agama dalam beberapa tahun terakhir juga menggerakkan beberapa instansi untuk menyusun dan menerbitkan data statistik terkait situasi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip statistik kriminal dari Gwynn Nettler, peneliti akan membandingkan data statistik dari Kepolisian RI, Komnas HAM dan SETARA Institute tahun 2015-2016 untuk dapat menjelaskan validitas kedua data yang digunakan. Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat konsistensi yang ditunjukkan pada metodologi yang digunakan pada kedua data. Namun ketiadaan pedoman dalam membuat klasifikasi dan definisi terhadap masing-masing bentuk pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi isu yang melubangi kualitas data.

---

ABSTRACT
This research purposes to describe the validity of criminal statistics related to religious rights offences in Indonesia. It began with the common use of statistical methods in many criminological research alongside its large number of issues. Dark figure of crime, for example, has become characteristic of criminal statistics, also crime known to the police and organizational pressure on incidents recording. Those deficiencies turned into causes of doubt for criminologist related to its validity, while came from official institutions. However it wasnt only governmental institutions who had created and published such data. The rise of cases relating to religion and belief in recent years also drives several organization to collect and publish statistics criminal of religious rights condition. By using the criminal statistics principles from Gwynn Nettler, researcher would compare the statistical data of The Indonesian National Police, National Commission of Human Rights and SETARA Institute about religious rights offences in 2015-2016 to be able to explain the validity of this data. The findings then indicate that there is consistency on both methods, so the validity of criminal statistics from both institutions is acceptable. Nonetheless, the lack of guidelines in making the classification and definitions against each offences of religious rights could be an issue which can damage data quality.