Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sekarang ini banyak sekali kasus-kasus mengenai sewa menyewa yang dilindungi oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetapi banyak yang tidak mengetahui mengenai hal ini dan tidak mematuhinya. Memang di dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata, obyek jaminan yang dibuat dengan Hak Tanggungan tidak boleh dilakukan sewa menyewa tanpa seizin dari bank sebagai pemegang Hak Tanggungan. Hal inilah yang akan dibahas dalam tesis ini. Bagaimanakah seorang penyewa yang obyek sewanya di]adikan jaminan di bank? Bagaimanakah peranan Notaris/PPAT dalam menyelesaikan masalah tersebut? Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kepustakaan dan wawancara secara langsunq dengan pihak-pihak yang terkait, khususnya Notaris yang memahami masalah tersebut, dimana para penyewa merasa tidak dilindungi oleh hukum, sedangkan didalam pasal 1576 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah mengakhiri perjanjian yang sebelumnya kecuali apabila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Di dalam ayat (2)nya menjelaskan: Jika ada perjanjian tersebut, si penyewa tidak berhak menuntut suatu ganti rugi, apabila tidak ada suatu janji yang tegas, tetapi jika ada suatu janji seperti tersebut, ia tidak diwajibkan mengosongkan barang yang disewa, selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi. Oleh karena itu penyewa pada saat datang ke notaris dan aktanya dibacakan notaris dan minta dibuatkan klausula pengosongan dengan jelas, apabila pada saat sewa menyewanya belum berakhir tetapi obyek sewanya dieksekusi maka penyewa mendapatkan ganti rugi dari sisa uang sewa yang belum dinikmati, kalau perlu dengan denda sehingga hak penyewa tetap dilindungi. Sekarang ini lembaga yang paling mudah dan pasti eksekusinya adalah Undang-undang Hak Tanggungan. Undang-undang Hak Tanggungan memberikan 3 (tiga) pelaksanaan eksekusinya yaitu: Parate eksekusi, eksekusi berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan dan menjual obyek Hak Tanggungan dibawah tangan. Dengan adanya Undang-undang Hak Tanggungan maka obyek hak tanggungan dapat dijual dengan tidak merugikan pihak yang menyewa.

Abstrak :
ABSTRAK
Risiko dan nilai pertanggungan dalam asuransi peluncuran satelit sangat besar sehingga membutuhkan kapasitas asuransi yang besar pula untuk menutupi risiko tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas asuransi adalah dengan mengatur retensi sendiri yang memadai dan meningkatkan dukungan reasuransi. Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 telah mengeluarkan ketentuan terkait hal tersebut yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri. Oleh karenanya, permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan retensi sendiri dan dukungan reasuransi untuk asuransi peluncuran satelit dalam POJK tersebut. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Dalam POJK tersebut diatur bahwa dalam perusahaan asuransi wajib menerapkan batas retensi sendiri dengan berdasarkan pada profil risiko dan kerugian (risk and loss profile) untuk setiap risiko dengan memperhatikan batas minimum dan maksimum retensi yang diatur dalam SEOJK. Sedangkan untuk dukungan reasuransi diatur bahwa untuk asuransi peluncuran satelit diwajibkan perusahaan asuransi mereasuransikan setiap risikonya kepada perusahaan reasuransi dalam negeri minimal Rp. 40 M. Dari penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah dalam menetapkan retensi sendiri perusahaan asuransi harus benar-benar memperhatikan kemampuan sendiri karena apabila ditentukan terlalu besar dapat menyebabkan kegoncangan, namun apabila ditetapkan terlalu kecil dapat menyebabkan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi tersebut menurun.

---

ABSTRACT
The risk and value of insurance for the launch satellite insurance is intensively high, so it also needs big capacity to insure the risk. One of the ways to increase the insurance capacity is to maintain the own (sufficient) retention and to increase reinsurance. Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority of Indonesia) in 2015 made a regulation for that, called Otoritas Jasa Keuangan Regulation (Regulation of The Financial Services Authority) Number 14/POJK.05/2015 concerning Own Retention and Reinsurance from Local Company. The issue to be studied in this thesis is how POJK regulates the own retention and reinsurance for launch satellite insurance. The method used in this research is normative juridical method which conducted on the written and unwritten positive law. That OJK Regulation regulates that insurance company has to apply the own retention based on the risk and loss profile for every risk by observing the maximum and minimum own retention limit regulated by OJK. Meanwhile for the reinsurance, regulated that for launch satellite insurance, insurance company has to reinsure its risk to the local company for minimum 40 billion rupiah. The suggestion from this research is that insurance company has to decide the own retention carefully. However, if the retention is too high, it can make the company's finance shaking, but when the own retention is too low, it can make the company solvencies descend.

Abstrak :
ABSTRAK
Penggabungan PT Reasuransi Internasional Indonesia ke dalam PT Reasuransi Indonesia Utama Persero yang dilaksanakan berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan merupakan kebijakan pemerintah dalam peta jalan pembentukkan Perusahaan Reasuransi Nasional Giant Re . Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kapasitas reasuransi dalam negeri yang besar agar dapat menjaminkan ulang risiko dari perusahaan-perusahaan asuransi dalam negeri. Dengan demikian, defisit neraca pembayaran yang dialami negara akibat pertanggungan ulang risiko oleh perusahaan reasuransi luar negeri atas risiko perusahaan asuransi dalam negeri diharapkan dapat teratasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu: 1. Mengapa penggabungan perusahaan perasuransian harus melalui izin OJK dan mengapa perusahaan berstatus BUMN mendapat perlakuan yang berbeda? 2. Bagaimana pengaturan dan prosedur penggabungan perusahaan perasuransian sebelum dan sesudah POJK Nomor 67 Tahun 2016? 3. Apakah pelaksanaan penggabungan perusahaan reasuransi PT. Reasuransi Internasional Indonesia ke dalam PT. Reasuransi Indonesia Utama Persero telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan penggabungan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Penulis menyarankan agar ketentuan mengenai RUPS terkhusus dalam rencana penggabungan BUMN dapat dikaji ulang manfaat dan kegunaannya.

---

ABSTRACT
The merger between PT Reasuransi Internasional Indonesia and PT Reasuransi Indonesia Utama Persero , permitted by Financial Services Authority of Indonesia OJK , is a part of government rsquo s plan called Road Map to The Establishment of Reinsurance National Company Giant Re . The purpose of the plan is to increase domestic reinsurance capacity in order to re guarantee the risks from domestic insurance companies rsquo premium. By the time domestic reinsurance capacity increased, government is expecting that the premium payment deficit problems are solved. According to those facts, the author formulated and discussed the following problems 1. Why the merger of insurance companies are required to ask a permission from Financial Services Authority of Indonesia OJK and why the merger between state company and non state company are allowed 2. How the insurance regulation set the rules of merger between insurance companies before and after Financial Services Authority Acts 67 2016 3. Is the merger execution between PT Reasuransi Internasional Indonesia and PT Reasuransi Indonesia Utama Persero well suited the law of insurance and law of state company This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology. At conclusion, the merger between PT Reasuransi Internasional Indonesia and PT Reasuransi Indonesia Utama Persero is well executed according to the Insurance Acts 2014 and State Company Acts 2003. However, the author suggests that government need to reformulate the regulation about general meeting of shareholders in order to approve the merger plan between state companies.

Abstrak :
Tesis ini membahas bentuk tanggung jawab perusahaan reasuransi terhadap pihak tertanggung apabila penanggung tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak tertanggung dan hubungan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung ulang yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyarankan agar cadangan teknis seperti yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian harus diperbesar lagi jumlahnya, sehingga hak tertanggung untuk menerima pembayaran klaim atas kerugian yang dideritanya dapat lebih terjamin. ......The focus of this study discusses about reinsurance company responsibility to the insured if the insurer fails to execute its obligations to the insured and the relationship between the insured with the reinsurer arranged in the Indonesian Civil Code. This research is qualitative research with descriptive analytic design. The results of this study suggest that the technical reserved as referred to in Article 14 paragraph (1) Government Regulation Number 73 Year 1992 about Operation of Insurance Bussiness should be expanded further in number, so that the insured?s right to receive payment of claims for damages suffered can be more assured.