Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Saat ini populasi di dunia hampir mencapai 7,6 milliar dengan pertumbuhan 1,1% per tahun, yang berarti 83 juta orang bertambah setiap tahunnya. Seiring dengan pertumbuhan populasi, pangsa pasar akan Internet of Things (IoT) juga meningkat secara eksponensial yang membuat kompetisi di bidang IoT semakin besar selaras dengan pertumbuhan trafik data yang mengakibatkan terjadinya krisis spektrum frekuensi radio. Saat ini teknologi LPWAN telah diimplementasikan oleh perusahaan utilitas nasional yaitu PLN dengan smart meternya yang membantu perusahaan tersebut memotong biaya operasional dan menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Namun saat ini regulasi atas teknologi LPWAN belum ada terutama pada alokasi spektrum frekuensi, standar perangkat teknologi LPWAN dan bisnis modelnya. Penulisan ini dimaksudkan untuk mencari alternativealternatif yang terbaik untuk teknologi LPWAN dengan stakeholder terkait dan melakukan analisis biaya hak penggunaan spectrum frekuensi radio yang sesuai untuk implementasi LPWAN. ...... Currently the world's population is nearly about 7.6 billion with a growth of 1.1% per year, which means that 83 million people are growing annually. As the population grows, the market share of Internet of Things (IoT) also increases exponentially which makes the IoT competition bigger in line with data traffic growth resulting in a radio frequency spectrum crises. Currently LPWAN technology has been implemented by the national utility company that is PLN with its smart meter that helps the company cut operating costs and maintain the quality of service to the community. However, the current regulation of LPWAN technology does not exist, especially in the allocation of frequency spectrum, LPWAN technology device standard and business model. This writing is intended to find the best alternatives for LPWAN technology with relevant stakeholders and to analyze the right cost of using the appropriate radio frequency spectrum for LPWAN implementation.

Abstrak :
Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menambahkan dua metode berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik, khususnya untuk mengkaji implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara yakni metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya metodologi RIA dan ROCCIPI dalam penyusunan Naskah Akademik dan penerapan RIA dan ROCCIPI yang sesuai dengan Lampiran I UU 13 Tahun 2022 dan yang Ideal. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik RIA dan ROCCIPI sangkat penting untuk mengevaluasi efektifitas regulasi dengan menemukan permasalahan yang ada dan merumuskan tujuan. Metode ini juga memastikan bahwa perumus kebijakan telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan yang tersedia dan mengkaji berbagai manfaat dan biaya regulasi,terakhir, metode tersebut mengharuskan adanya pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi regulasi. Penerapan Metoda RIA dan ROCCIPI dalam penyusunan Naskah Akademik sejak diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 belum maksimal. Ditemukan hanya satu Undang- Undang yang telah memakai metode RIA yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Adapun Naskah Akademik Undang-Undang lainnya yang dianalisa, menunjukkan terdapatnya kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara namun masih secara parsial menjelaskan masalah, tujuan, dan manfaat walaupun sebagian besar bersifat normatif dan kualitatif. Kedepannya RIA dan ROCCIPI dapat diimplementasikan dalam ruang lingkup yang lebih luas dan holistik. Penerapannya dapat dengan mengubah sistematika lampiran I UU 13 Tahun 2022 dengan menyempurnakan Lampiran I yang sudah ada. ......Law No. 13 of 2022 concerning the second amendment to Law no. 12 of 2011 added two methods related to the preparation of Academic Papers, specifically to examine the implications of implementing a new system that will be regulated in the Law on aspects of people's lives and their impact on aspects of the state's financial burden, namely the Regulatory Impact Analysis (RIA) method and the Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI). This study aims to identify and analyze the significance of the RIA and ROCCIPI methodologies in the preparation of Academic Papers and the application of RIA and ROCCIPI in accordance with Appendix I of Law 13 of 2022 and the Ideal. The form of this research is normative juridical which fully uses secondary data or in the form of written legal norms. The results of the study show that both RIA and ROCCIPI have the importance for evaluating the effectiveness of regulations by finding existing problems and formulating objectives. This method also ensures that policy makers have considered all available alternative actions and assessed the various benefits and costs of regulation. Finally, this method requires monitoring and evaluation of the implementation of regulations. The application of the RIA and ROCCIPI Methods in the preparation of Academic Papers since the promulgation of Law Number13 of 2022 is not optimal. It was found that only one law had used the RIA method, namely Law Number 13 of 2022. As for the other legal academic texts analyzed, it shows that there is a study of the implications of implementing the new system that will be regulated in the law on aspects of people's lives and their impact on aspects of the state's financial burden but still partially explains the problems, objectives, and benefits although most are normative and qualitative. In the future RIA and ROCCIPI can be implemented in a broader and holistic scope. It can be implemented by changing the systematics of Apendix I to Law Number 13 of 2022 by improving the existing Appendix I.

Abstrak :
Over-The-Top OTT adalah layanan berbentuk aplikasi dan layanan komunikasi, baik komunikasi suara, text, penyiaran, konten, dll yang diakses melalui internet. Penggunaan layanan OTT meningkat pada beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan operator pada segmen voice dan SMS. Pada sisi lain, terjadi peningkatan pendapatan operator pada segmen data. Ketidakseimbangan regulasi yang mengatur antara operator telekomunikasi dan penyedia layanan OTT merupakan salah satu penyebabnya. Hingga penelitian ini ditulis, belum terdapat regulasi yang mengatur layanan OTT. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan regulasi layanan OTT. Regulatory Impact Analysis RIA merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam perumusan regulasi. Metode ini telah digunakan oleh beberapa negara di dunia untuk merumuskan regulasi baru dan menganalisis efektifitas regulasi eksisting. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap regulasi eksisting terkait layanan OTT serta perumusan kerangka regulasi layanan OTT VoIP dan Instant Messaging menggunakan metode RIA. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi eksisting tidak cukup untuk mengatur penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging di Indonesia, serta menunjukkan mekanisme registrasi cocok untuk mengatur penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging di Indonesia. Kerangka rumusan regulasi layanan OTT VoIP dan Instant Messaging terdiri dari bentuk regulasi, mekanisme regulasi, dan bentuk sanksi. Bentuk regulasi OTT VoIP dan Instant Messaging dapat berupa Peraturan Menteri dengan menambah penjelasan pada UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran terkait layanan berbasis IP dan layanan aplikasi. Mekanisme regulasi adalah mekanisme registrasi dengan mewajibkan penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging dengan konsumsi bandwidth tinggi meletakkan Content Data Network di Indonesia. Bentuk sanksi adalah pemblokiran dan bandwidth throttling. ...... Over The Top OTT services refer to the delivery of multimedia services i.e. audio, video and messaging services over the Internet. OTT services usage has increased in recent years. This situation has an impact on the decrease of operator 39 s revenue in voice and SMS segment. On the other hand, operator 39 s revenue incrase in the data segment. The Imbalance regulations between telecom provider and OTT player is one cause. This problem need to find a solution. Regulatory Impact Analysis RIA is one of methods than can be used to formulate a regulation. This method has been used by several countries in the world to formulate new regulations and analyze the effectiveness of existing regulation. Author analyze the existing OTT regulation and formulate a regulatory framework with RIA method. The results of the analysis indicate that the existing regulation is insufficient to regulate the OTT service provider in Indonesia. Regulatory framework of OTT regulation are as follows, OTT regulation form is Peraturan Menteri Kominfo by adding explanation in UU Telecommunications and UU Broadcasting about telecommunications, broadcasting, application, services based on IP. OTT provider will be regulated by registration method by requiring put the Content Data Network CDN in Indonsia for OTT provider with high consumption bandwidth. The sanctions for OTT provider that don 39 t comply with regulations is blocking and bandwidth throttling.

Abstrak :
Indonesia dengan jumlah penduduk nomor empat terbanyak di dunia (setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat) akan menyambut bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030. Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Diperkirakan jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, sedangkan penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) sekitar 30 persen (BKKBN, 2017). Namun, jika bangsa Indonesia tidak mampu menyiapkan diri menyambut bonus demografi tersebut, seperti penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa broadband menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja baru dan layanan yang menunjang pendidikan dan kesehatan. World Bank menyampaikan bahwa penambahan 10% penetrasi broadband memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38% di negara berkembang dan 1,12% di negara maju (World Bank, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pengembangan permintaan (demand) layanan pitalebar bergerak (mobile broadband) di Indonesia menggunakan metode regulatory impact analysis (RIA). Hasil dari penelitian ini selanjutnya mengusulkan adanya intervensi regulasi dengan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkendala oleh biaya (affordability barrier) untuk berlangganan layanan pitalebar bergerak (mobile broadband). Bantuan yang diberikan berupa biaya pembelian perangkat pitalebar bergerak (smartphone) dan biaya berlangganan layanan pitalebar bergerak (layanan data). Dengan adanya intervensi regulasi ini diperkirakan penetrasi pelanggan pitalebar bergerak (mobile broadband) akan mencapai 77% pada tahun 2025 dan memberikan manfaat (net social benefit) sebesar US$ 43,81 milyar.

---

Indonesia with the fourth largest population in the world (after China, India, and the United States) will welcome the demographic bonus which is expected to occur in 2030. Demographic bonus is a phenomenon where the population structure is very beneficial in terms of development because the population of productive age is very large, while the proportion of young people is getting smaller and the proportion of elderly is not much. It is estimated that the age of the labor force (15-64 years) reaches around 70 percent, while the unproductive population (aged 14 years and under and aged over 65 years) is around 30 percent (BKKBN, 2017). However, if the Indonesian people are not able to prepare themselves to welcome the demographic bonus, such as providing employment and improving the quality of human resources, there will be problems, namely the occurrence of large unemployment and will be a burden on the state. From several studies that have been carried out it is known that broadband is one of the important factors in driving economic growth by providing new jobs and services that support education and health. World Bank said that the addition of 10% broadband penetration triggered economic growth of 1.38% in developing countries and 1.12% in developed countries (World Bank, 2010). This research aims to analyze the development of demand for mobile broadband services in Indonesia using the regulatory impact analysis (RIA) method. The results of this study further suggest a regulatory intervention by providing assistance to the public that is constrained by the cost (affordability barrier) to subscribe to mobile broadband services. Assistance is provided in the form of costs for purchasing mobile broadband devices (smartphones) and subscription fees for mobile broadband services (data services). With this regulatory intervention it is estimated that mobile broadband subscribers penetration will reach 77% by 2025 and provide a net social benefit of US $ 43.81 billion.