Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kontra (counter) pemberitaan adalah konsep hak jawab dari institusi Polri untuk melakukan sanggahan terhadap suatu pemberitaan. Pemberitaan yang perlu dilakukan konter adalah pemberitaan yang dapat mempengaruhi image masyarakat terhadap institusi Polri mendiskriditkan Polda Metro Jaya dan melanggar kode etik jurnalistik). Konter pemberitaan perlu dilakukan untuk mempengaruhi opini publik yang sudah terbentuk oleh pemberitaan sebelumnya. Ketepatan dalam memaknai suatu teks berita merupakan modal utama dalam menyusun atau membuat berita sanggahan, sehingga konter berita yang dibuat benar-benar cepat dan tepat.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman personil Dispen Poida Metro Jaya terhadap teori analisa semiotik dan analisa wacana yang digunakan sebagai landasan dalam memaknai suatu teks berita, sehingga konter berita yang dibuat sesuai dan benar. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian dokumen. Peneliti ingin memotret gambaran yang terjadi sebelumnya melalui penelitian dokumen dengan analisa semiotik dan analisa wacana khususnya terhadap pemberitaan Tommy Soeharto. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi institusi Polri khususnya Polda Metro Jaya untuk menentukan kebijakan yang diperlukan, utamanya pada fungsi penerangan Polri.Temuan penelitian menunjukkan bahwa konter berita yang selama ini dilakukan oleh Dispen Polda Metro Jaya tidak dilandasi suatu landasan teori dan konsep yang mendukung, yaitu analisa semiotik dan analisa wacana. Personil Dispen Polda Metro Jaya dalam melakukan tugas pokoknya masih mengacu pada produk-produk (Juklak/Juknis) yang dibuat pada tahun 1991 dan 1993, sehingga konsep yang ada dalam Juklak/Juknis tersebut masih mengacu pada kebijakan Mabes ABRI. Kondisi ini bertentangan dengan kemandirian Polri yang mengarah civilian society, dampaknya sangat berpengaruh terhadap otoritas dan kreativitas para personil Dispen Polda Metro Jaya serta kecepatan konter berita sampai pada masyarakat.Kepustakaan : 35 buku6 Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)Kliping Koran Khusus pemberitaan Tommy Soeharto."

"Penggunaan senjata api oleh Fold tidak terlepas dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang, tata Cara dan pertanggung jawabannya. Adanya ketidak jelasan dan ketidak pastian dalam penggunaan dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam menggunakan senjata api. Di mana secara berlanjut kondisi tersebut sangat memungkinkan masyarakat karena hak asasinya dilanggar, demikian pula bagi Polri citranya akan terus memburuk dimata masyarakat.Adapun rumusan masalah penelitian adalah bentuk-bentuk penggunaan senjata api yang cenderung untuk di simpangkan sehingga menjadi penyimpangan kepolisian (abuse of power). Bagaimana terjadinya penyimpangan maka berkaitan erat dengan perilaku pembentukan anggota dalam melaksanakan tugas baik yang bersumber dari dalam diri (Kondisi Psikologis) ataupun lingkungan sosial (Social Interaction) yang turut membentuk dan mempengaruhi anggota berperilaku.Adapun metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian di Unit Resmob Polda Metro Jaya adalah penelitian yang berifat kualitatif, yang didasarkan oleh pemikiran bahwa untuk dapat, melihat perilaku dapat juga dilakukan pemahaman-pemahaman terhadap kehidupan sosial. Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian tentang adanya kecenderungan penyimpangan kepolisian. Teori yang digunakan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Klitgard.Dari serangkaian penelitian yang dilakukan ditemukan fakta yang melatar betakangi motivasi, pertimbangan-pertimbangan dan pertanggung jawaban yang telah membentuk kondisi psikologis dimana kondisi psikologis ini berinteraksi dengan lingkungan sosial maka terbentuklah perilaku sosial dalam pelaksanaan tugas anggota Unit Resmob Polda Metro Jaya. Terutama dalam penggunaan senjata api yang cenderung untuk disimpangkan.Sesuai dengan permasalahan bahwa perilaku yang dibahas adalah perilaku yang menyimpang atau penyimpangan kepolisian. Maka, penyimpangan yang ada pada Unit Resmob tentang penggunaan senjata api yaitu karena adanya penggunaan power yang berlebih penerapan diskresi serta tidak adanya pertanggungjawaban secara jelas dan pasti dalam operasionalisasi penggunaan senjata api pada pelaksanaan tugas.Penggunaan senjata api dan kekerasan adalah bukan satu-satunya cara dalam rangka penegakan hukum jadi upaya penegakan hukum yang mengedepankan kekerasan dengan menggunakan senjata api oleh Polri harus dapat dirubah."

"Tesis ini merupakan upaya untuk mengkritisi upaya penegakan hukum lalu lintas dalam Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) yang dilaksanakan oleh Sat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat sehubungan dengan adanya Kebijakan Pelaksanaan Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas (PPKTL) di wilayah hukum Polda Metro Jaya, yang salah satu daerah sasarannya berada di wilayah Polres Metro Jakarta Pusat.Kebijakan Pelaksanaan PPKTL yang tertuang dalam Juklak Kapolda Metro Jaya Nomor Pol.: Juklak/1259/II/2002/Datro, tanggal 23 Februari 2002 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas, ternyata menetapkan daerah sasaran KTL di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat adalah ruas-ruas jalan yang selama ini dikenal sebagai jalur jalan protokol yang merupakan ?route jalan? yang biasa dilalui oleh RI-1 dari tempat kediamannya di Jl. Teuku Umar ke Istana Negara di Jl. Merdeka Utara dan sebaliknya, serta ?route jalan? yang biasa dilalui oleh RI-2 dari tempat kediamannya di Jl. Diponegoro ke Istana Wapres di Jl. Merdeka Selatan dan sebaliknya.Ketentuan daerah sasaran KTL di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat yang demikian itu menimbulkan adanya 2 (dua) implikasi, yang satu sama lain saling bertentangan. Di satu sisi, membawa impilkasi bagi keberhasilan pelaksanaan PPKTL di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat, dalam arti keberhasilan yang diukur dari ?indikator keberhasilan KTL? dan ?unjuk kerja KTL? sebagaimana tercantum di dalam Juklak Kapolda Metro Jaya. Akan tetapi, di sisi lain, dipandang dari pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas dalam KTL oleh Sat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat yang dinilai berdasarkan tujuan utama diselenggarakannya PPKTL tersebut sebagaimana tersirat di dalam "Philosofi Dasar" KTL itu sendiri, maka dapat simpulkan bahwa "pelaksanaan kebijakan PPKTL di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat ternyata belum berjalan secara efektif". Penyebabnya adalah, indikator keberhasilan KTL dan unjuk kerja KTL yang diisyaratkan di dalam Juklak Kapolda Metro Jaya tersebut, sebenarnya sudah tersedia sebelum daerah sasaran KTL di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat tersebut dijadikan PPKTL, karena daerah itu merupakan jalan protokol V VIP."

"Pestisida banyak memberi andil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang kesehatan masyarakat pestisida digunakan untuk mengendalikan vektor penyakit menular sehingga dapat menurunkan prevalensi penyakit seperti: malaria, demam berdarah, pes dan sebagainya. Namun dengan sifatnya sebagai racun biosid, efek pestisida tidak saja berlaku bagi hama yang menjadi target sasarannya, tapi juga memberikan dampak negative terhadap mahluk hidup lainnya termasuk manusia.DKI Jakarta sebagai kota jasa memiliki 97 perusahaan yang bergerak dalam jasa pelayanan pest control dengan pekerjanya memiliki resiko keracunan kronik dengan paparan tinggi, ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan cholinesterase darah teknisi yang menunjukan telah terjadinya keracunan, dan pada tahun 2001 angka prevalensinya mencapai 8,2%.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan atas pelindung diri dengan aktifitas cholinesterase pada teknisi perusahaan pest control di DKI Jakarta pada tahun 2002. Ini merupakan penelitian observasional dengan metoda case control. Responden dalam penelitian ini adalah teknisi pada perusahaan pest control yang memiliki aktifitas cholinesterase tidak normal (2,3) dari hasil pemeriksaan pada tahun 2001 sebagai kasus dan teknisi dengan hasil pemeriksaan aktifitas cholinesterase normal sebagai kontrol pada perusahaan yang sama dengan kasus bekerja dengan perbandingan 1:2 (40 kasus dan 80 kontrol). Analisis data dilakukan dengan uji chi square dan analisis inultivariate logistic regression.Hasil uji analisis logistik diketahui ada hubungan yang signifikan antara penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan aktifitas cholinesterase pada teknisi pest control di DKI Jakarta dengan OR 2,995 ( CI 95%: 1,303-6,886) yang berani risiko teknisi dengan aktifitas cholinesterase tidak normal 2,995 kali terjadi pada teknisi yang tidak menggunakan APD lengkap dibanding teknisi dengan cholinesterase normal setelah dikontrol oleh variable lain yaitu perilaku dan makan, minum dan atau merokok selama bekerja.Disimpulkan bahwa penggunaan APD mempunyai hubungan yang signifikan dengan aktifitas cholinesterase pada teknisi pest control, dan untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan masalah ini yaitu dengan memberikan perhatian dan penekanan pada penggunaan APD yang tidak lengkap, dan melakukan upaya-upaya yang berkaitan diantaranya peningkatan pengetahuan dan kesadaran pada teknisi dan melakukan pengawasan terhadap penggunaannya serta melakukan pembinaan bagi perusahaan agar menyediakan APD secara lengkap dan sesuai persyaratan.Daftar bacaan : 53 (1983 - 2002)

---

The Influence of Ppe Using with Cholinesterase Activity on the Technicians of Pest Control Relation Company in DKI Jakarta, 2002Pesticide gives many roles in community welfare. Within public Health field, pesticide is used to control infected diseases so it can reduce disease infection such as: malaria, DBD, pest, and etc. However, with poisoning property as biosid, pesticide effects acts not only to the plant disease as a target but to other creatures as well including human being.Jakarta as a service city has 97 company which running service of pest control field where the employees has the risk against chronic poisoning with high exposure. It can be seen from cholinesterase blood examination of the technicians which showed the poisoning has occurred. And in the year of 2001, the prevalence reaches 8,2%.The research purpose to find out the influences of PPE using (Personnel Protective Equipment) with cholinesterase activity on technicians of pest control Company in DKI Jakarta , 2002. This is Observational research, with case control method. The respondents are the technicians of pest control company having abnormal cholinesterase activity obtained from examination result in 2001 as the case , while examination result of technicians with normal cholinesterase activity as the control in the same company with comparison of occupational case 1:2 (40 cases and 80 controls). Data analysis used chi square test and regression logistic multivariate analysis.Logistic analysis test showed that there is significant relation between using of PPE with the cholinesterase activity on the technicians of pest control company in DKI Jakarta with OR 2,995 (CI 95%; 1,303 -- 6,886), it means that technicians risk against abnormal cholinesterase activity is 2,995 times occurs to the technicians without using completed PPE compared to technicians with normal cholinesterase, and controlled by another variabeles, that is practice and habitual of eat, drink and smoking usually working.It is concluded that PPE using has significant relation to the cholinesterase activity on the technicians of pest control company. Prevention and protection is conducted by giving attention for the inappropriate PPE , and by applying some related efforts such as increasing knowledge, technicians awareness, and monitoring to the PPE, and developing company as well by serving appropriate PPE.References : 53 (1983-2002)"

"Penyimpangan pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang:, kriminal dan nonkriminal, yang dilakukan selama serangkaian kegiatan tugas normal dilakukan dengan memanfaatkan wewenang petugas polisi. Penyimpangan pekerjaan polisi bisa muncul dalam dua bentuk yaitu korupsi polisi dan penyelewengan polisi. Keduanya secara spesifik dilakukan dalam peran petugas sebagai pegawai dibanding dengan sekadar praktek kegiatan polisi saja.Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan polisi dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Penelitian juga ingin memberikan jawaban mengapa para penyidik melakukan penyimpanganpenyimpangan dalam proses penyidikan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif.Peneliti ingin menggambarkan praktek penyidikan dan pola-pola penyimpangan yang terjadi pada proses penyidikan tindak manfaat pada penyempurnaan proses penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberi masukan pada institusi kepolisian di Indonesia dalam memaksimalkan tugas memberantas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat pola penyimpangan dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika ini sangat spesifik dan selalu berulang pada penyidikan-penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika.Dari empat pola penyimpangan yang ditemukan, tiga diantaranya berindikasi korupsi polisi. Penyimpangan yang berindikasi korupsi polisi ini bisa dilakukan atas inisiatif sendiri tetapi juga bisa dilakukan karena adanya perintah atasan. Sedangkan satu jenis penyimpangan lainnya termasuk penyimpangan yang dilakukan karena tuntutan pekerjaan.Penyimpangan terjadi dipengaruhi beberapa faktor, antara lain adanya kesempatan untuk melakukan penyimpangan, tawaran yang menggiurkan, tuntutan pekerjaan, atau karena adanya perintah atasan. Guna meminimalkan penyimpangan yang dilakukan petugas polisi dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika perlu dilakukan peningkatan pengetahuan penyidik, peningkatan disiplin organisasi, pengawasan para pimpinan, dan sanksi tegas dari setiap petugas penyidik yang melakukan penyimpangan.Kepustakaan: 40 buku"

"Peraturan perundangan yang mengatur tentang rekrutmen dan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata belum mampu menjamin penegakan sistem merit dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi PNS. Akibatnya pelaksanaan rekrutmen dan seleksi sampai saat ini terus menuai kritik karena kurang mengedepankan prinsip netralitas, persamaan, keadilan, dan kompetensi. Padahal pelaksanaan rekrutmen dan seleksi berdasar sistem merit merupakan langkah mendasar untuk memperbaiki kualitas PNS. Pertanyaannya adalah, bagaimana reformasi kebijakan rekrutmen dan seleksi dilaksanakan agar kualitas PNS dapat ditingkatkan. Disertasi ini berisi paparan tentang analisis kebijakan di bidang rekrutmen dan seleksi PNS. Analisis kebijakan digunakan untuk menemukan akar permasalahan dan penyebab lemahnya penegakan sistem merit. Berdasarkan pemahaman atas permasalahan dan hambatan yang ada, diusulkan reformasi kebijakan di bidang rekrutmen dan seleksi untuk lima belas tahun kedepan. Untuk merancang reformasi kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS disertasi ini menggunakan pendekatan scenario planning . Scenario planning dipakai untuk mengetahui lingkungan kebijakan yang mungkin muncul di masa depan karena adanya perubahan sosial, ekonomi, dan politik (driving factors). Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan dan scenario planning, reformasi kebijakan yang diusulkan tidak hanya dapat menyelesaikan permasalahan rekrutmen dan seleksi PNS yang muncul pada saat ini tetapi juga relevan untuk menjawab tantangan dan kondisi lingkungan kebijakan di masa depan. viii Untuk mencapai tujuan di atas maka penelitian ini akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah mendeskripsikan dan melakukan analisis terhadap proses kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS yang ada di Indonesia. Tahap kedua adalah membangun skenario. Pada tahap ini dilakukan kelompok diskusi terfokus atau Focus Discussion Group (FGD) dengan para pakar. Tahap ketiga adalah merumuskan langkah-langkah reformasi kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS sesuai dengan skenario yang ada.Hasil penelitian tahap pertama adalah bahwa proses kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS dihadapkan pada kuatnya campur tangan politik yang memunculkan persoalan rendahnya komitmen elit dalam menegakkan sistem merit, inkonsistensi kebijakan, kekaburan pembagian kewenangan antar lembaga yang terlibat, serta kurangnya sinkronisasi antara kebijakan makro dan mikro.Hasil penelitian tahap kedua, berdasarkan diskusi para Pakar tentang faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpastian lingkungan kebijakan masa depan, dibangun empat skenario yaitu Meritokrasi, skenario Dalam Tekanan, skenario Tanpa Harapan dan skenario Berpeluang. Dari keempat skenario tersebut, skenario yang dipilih sebagai skenario 2008 ? 2023 adalah skenario Meritokrasi dan skenario Tanpa Harapan.Pada tahap ketiga, berdasarkan dua skenario yang dipilih maka ditentukan langkah-langkah reformasi proses kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS. Pada skenario Meritokrasi yang memiliki dukungan politik kuat maka langkah reformasi yang membutuhkan keterbukaan politik seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengurangan KKN, dan pembangunan netralitas pegawai dapat dilakukan. Gagasan untuk memiliki jajaran pegawai dengan standar kualitas yang tinggi degan menggunakan integrated system juga dapat direalisasikan. Kondisi ekonomi sosial yang baik dalam skenario Meritokrasi juga memungkinkan dilakukannya langkah perbaikan yang memerlukan dukungan keuangan seperti perencanaan pengadaan pegawai untuk lima tahun kedepan dan penggunaan teknologi. Pada skenario Tanpa Harapan, keadaan yang digambarkan sangat buruk akibat dukungan politik yang lemah dan kondisi sosial ekonomi yang tidak berkembang sehingga langkah reformasi bagi kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS menjadi sangat terbatas. Reformasi kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS harus dimulai dengan membangun kesepakatan elit untuk menegakkan sistem merit dalam rekrutmen dan seleksi PNS, menggalang dukungan politik (political support), di samping mempertegas kemauan politik atau political will dari para elit dan stakeholder. Kondisi ekonomi dan sosial yang terpuruk tidak memungkinkan bagi dilaksanakannya tindakan yang memerlukan biaya tinggi seperti pemanfaatan teknologi. Reformasi yang dilaksanakan hanya dapat diarahkan pada peningkatan effisiensi serta efektivitas kemampuan lembaga pelaksana. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa, reformasi kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS yang ada mecakup elemen-elemen yang sangat luas namun cukup rinci. Selanjutnya, karena rekrutmen dan seleksi PNS hanya merupakan sebuah subsistem dalam sistem kepegawaian nasional, maka reformasi ix kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS hanya akan menjadi optimal jika disertai dengan reformasi pada subsistem yang lain. Implikasi teoritis penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan analisis kebijakan dan scenario planning secara bersama-sama menjadi pendekatan yang efektif untuk merancang reformasi kebijakan yang memiliki perspektif jangka panjang dan bersifat strategis.

---

Government regulations concerning the recruitment and selection of civil servants (Pegawai Negeri Sipil/PNS) have not yet guaranteed the enforcement of a merit-system in the conduct of recruitment and selection of PNS. As a consequence, the recruitment and selection processes have drawn criticism because these processes are lacked in upholding the principles of neutrality, equality, justice, and competency. The conduct of recruitment and selection based on merit-system is a fundamental step to improve the quality of PNS. The question is how the reform of policies on recruitment and selection could be conducted in order to improve the quality of PNS.This dissertation contains policy analyses on the recruitment and selection of PNS. Policy analysis is utilized to observe the root problems and causes of weak enforcement in a merit-system. Based on the understanding of problems and obstacles, it recommends a policy reform agenda on recruitment and selection for the next fifteen years.To devise this reform agenda, this dissertation utilizes scenario planning approach. This approach is used to identify policy environment that may arise in the future because of the social, economic, and political changes (driving factors). By using approaches of policy analysis and scenario planning, policy reform agenda proposed in this dissertation will not only solve the current problems with the recruitment and selection of PNS, but will also be relevant to answer challenges and conditions of policy environment in the future. To reach that objective, this study was conducted into three stages. The first stage was to describe and conduct analyses on policy processes of recruitment and selection in Indonesia.The result from the first stage study revealed that the policy process of recruitment and selection of PNS was confronted with strong political intervention that have caused the emergence of the elite?s low commitment in upholding the merit-system. In addition, there were policies inconsistency, unclear division of authority among relevant institutions, and lacked of synchronization between macro and micro policies.The result of the second stage study, revealed that based from the discussion with experts, it identified factors that have caused uncertainties on the policy environment in the future, it developed four scenarios: Meritocracy scenario (Meritokrasi), Under Pressure scenario (Dalam Tekanan), Without Hope scenario (Tanpa Harapan), and Possible Success scenario (Berpeluang). From these scenarios, the scenarios that were selected for 2008-2023 are Meritocracy scenario and Without Hope scenario.On the third stage, based from the two selected scenarios, the steps towards reforming the PNS?s recruitment and selection policy were determined. In the Meritocracy scenario that gains strong political support, some reform agendas that require political openness like improving transparency and accountability, combating KKN (corruption, collusion, and nepotism), and developing civil servants? neutrality can be conducted. The idea to have a rankand-file of the bureaucracy with high quality standard through the implementation of integrated system can be also materialized. Good socio-economic condition in the Meritocracy scenario also make it possible to conduct the improvement of the civil servants? quality that requires financial support, for example through a better planning for the hiring of new civil servants for the next five years and the using of technology. On the Without Hope scenario, a bad condition is depicted as a result from the weak political support and the stagnant socio-economic condition so that the reform agendas on the recruitment and selection policy of PNS were quite limited. Policy reform of the PNS? recruitment and selection policy should start with the development of agreement among elites to uphold the merit-system, the mobilization of political support, and also strengthening the political will of elites and other stakeholders. Declining socio-economic condition will not make it possible for the implementation of the action plans that require high financial cost, like the use of technology. Reforms conducted can only aimed at improving the efficiency and effectiveness of the capacity of the implementing agency. The conclusion from this study is that policy reforms of the recruitment and selection of PNS include a wide range and detailed elements. Furthermore, because the recruitment and selection of PNS is only a subsystem within the national employment system, policy reforms of the recruitment and selection of PNS can only be optimal if they are accompanied with the reforms on other subsystems. Theoretical implication from this study shows that the use of both approaches of policy analysis and scenario planning becomes an effective approach to plan policy reform that has long term and strategic perspectives."

"Saat ini rumitnya prosedur kepabeanan menjadi topik pembicaraan pada perundingan-perundingan intenasional. Hal jni dikarenakan prosedur kepabeanan yang rurnit dianggap sebagai salah satu faktor pengharnbat perdagangan intemasional. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pcngaruh dari prosedur kepabeanan dengan pendekatan tiga indikator prosedur kepabeanan yaitu waktu, biaya proses dan jumlah dokumen terhadap penawaran ekspor dan pennintaan impor. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan data cross section untuk 103 negara observasi yang dilakukan pada tahun 2006. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Leas/ Square (OLS). Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa pada tahun 2006, waktu yang diperlukan baik untuk proses ekspor maupun proses impor masing-masing berpengaruh signifikan negative terhadap penawaran ekspor dan permintaan impor suatu negara. Namun untuk variabel biaya tidak berpengaruh signifikan baik terhadap penawaran ekspor maupun permintaan impor sementara jwnlah dokumen., berpengaruh signifikan negatif hanya terhadap penawaran ekspor sedangkan jumlah dokumen tidak berpengaruh signifikan pada pemintaan impor.

---

Currently, the complexity of the customs procedures become a topic for discussion at the international negotiations. This is because the complexity of the customs procedures are considered as one of the factors barrier in international trade. This study aimed to learn of effoct from the customs procedures with three indicators approach, namely: the time required in process export and import, the cost of the process and the number of documents to export supply and import demand. This study uses regression model with cross section data for 103 countries observations in 2006.

Analysis method used was Ordinary Least Square (OLS). Based on the estimates in mind that in the year 2006, the time needed for both the export and import processes each significant negative effect on the export supply and the import demand of a country. However, the v_ariable cost is not good to have a significant effect on the export supply and the import demand. The number of documents have a significant negative effect only for export, while the number of documents is not a significant effect on import demand."