Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dimastiko Prahadisasongko
"Tesis ini mendeskripsikan penataan PKL di kawasan Pasar Anyar Kota Bogor dan upaya pemasaran sosial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa penataan PKL di sekitar Pasar Anyar Kota Bogor dan upaya pemasaran sosial, masih menyisahkan banyak persoalan yang perlu untuk ditindak-lanjuti, menyangkut dengan desain program penataan PKL, implementasi program penataan PKL, dan pengawasan program penataan PKL. Desain program penataan PKL masih jauh dari harapan para PKL. Kondisi dilapangan seperti ini dapat dilihat dari desain program yang belum membuahkan hasil yang optimal yaitu antara lain, Isi program masih mengacu pada peraturan-peraturan yang lama tanpa melihat kondisi atau volume PKL yang begitu banyak serta pertentangan kepentingan antara kepentingan pemerintah daerah sebagai regulator dan para PKL sebagai rakyat yang mempunyai hak untuk hidup. Implementasi program penataan PKL meliputi tahap-tahap pelaksanaan yang lebih merupakan tahap perencanaan atau perumusan arah pemasaran sosial itu sendiri. Tahap ini berkaitan dengan penentuan tujuan pemasaran sosial, penentuan produk sosial, penentuan target adopter dan tenaga pemasaran. Sedangkan dalam hal pengawasan dan pengendalian ternyata banyak menemui kendala yang dihadapi sehingga kegiatan pengawasan dan pengendalian tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan Pemda Kota Bogor.

This thesis describes the structuring PKL in the area of Bogor City Market Anyar and social marketing efforts. This study is a qualitative research with the type of descriptive research. The number of informants in this study werw as 8 people. The results suggest that social marketing in the organization of PKL around the city of Bogor Anyar Market, still many issues that need to follow-up, comes with the program design structuring the PKL, PKL structuring program implementation, program monitoring arrangement and PKL. PKL structuring program design is still far from the PKL. Field conditions like this can be seen from the design of programs that have not yielded optimal results among other things, content of the program still refers to the rules of time without seeing the condition of so many PKL or volume and conflicts of interest between the interests of local government as regulator and the PKL as the people who have the right to life. PKL program implementation arrangement include phase of implementation is more of a planning or formulation stage direction of social marketing itself. This stage is concerned with determining the purpose of social marketing, social product determination, the determination of the target adopter and marketing personnel. Supervision and controling of program structuring PKL, there are many obstacles faced so that the activities of supervision and control can not be run in accordance with the Bogor City Government hopes."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
T29511
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Elsya Yunita
"ABSTRAK
Aktivitas kewirausahaan melalui pendirian usaha baru ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi karena dapat melahirkan inovasi, kompetisi dan penciptaan lapangan kerja. Untuk mendorong lebih banyak pendirian usaha baru, pemerintah di berbagai negara melakukan perbaikan regulasi usaha sehingga dapat meningkatkan kemudahan berusaha di wilayahnya. Penelitian ini secara khusus ingin menguji dampak penerapan Rencana Aksi APEC pada lima indikator kemudahan berusaha terhadap pendirian usaha di kawasan APEC. Menggunakan data 15 ekonomi anggota APEC pada tahun 2006-2018, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perbaikan skor pada lima indikator kemudahan berusaha setelah adanya penerapan Rencana Aksi APEC. Perbaikan regulasi pada indikator memulai usaha memiliki pengaruh paling kuat terhadap pendirian usaha di kawasan APEC.

ABSTRACT
Entrepreneurial activities through firm creation has its contribution to economic growth because it creates innovation, competition and employment. To promote new firm creation, government in many countries have implemented business regulatory reforms so that they can improve the ease of doing business in their regions. This study tested the impact of the implementation of the APEC's Action Plan on five indicators of ease of doing business on firm creation in the APEC region. Using data from 15 APEC's member economies in 2006-2018, the results showed that there was a better improvement in the score of five indicators of ease of doing business after the implementation of APEC's Action Plan. Regulation reforms on the indicator of starting a business have the strongest impact on firm creation in the APEC region.
"
2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Ananto Wahyu Widodo
"

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia tergolong masih tertinggal di banding Negara-negara ASEAN hal ini bisa dilihat dari pemenuhan pelaporan implementasi CSR oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam lingkup ASEAN, Thailand adalah Negara yang penerapan CSRnya paling baik, oleh karena itu perlu dijadikan sebagai benchmark untuk perbaikan penerapan di Indonesia. Hasilnya adalah dari sisi regulasi, pendekatan yang diambil kedua Negara berbeda, dari sisi kultur, terdapat ketaatan yang tinggi terhadap keyakinan yang mendorong penerapan CSR di Thailand menjadi lebih baik, dan faktor lain yang memperkuat penerapan CSR di Thailand adalah keteladanan, konsistensi, dan pengaruh Raja terhadap praktik CSR.


The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia is still left behind compared to ASEAN countries, this can be seen from the fulfillment of reporting on CSR implementation by companies in Indonesia. In ASEAN Regional, Thailand is the country whereby the CSR impelentation is the best, therefore it need to be selected as a benchmark as to improve the implementation of CSR in Indonesia. The result is that from regulation aspect, both Thailand and Indonesia have different approaches, from cultural aspect, there is high adherence to the beliefs that drives CSR implementation in Thailand to be better and the last, and other factors that reinforce the implementation of CSR in Thailand among others are lead by example, consistency and the strong influence of the King on CSR practices.

"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Christien Andriyani Lalangi
"Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong inovasi diberbagai bidang termasuk narkotika. Perkembangan New Psychoactive Substance NPS dari tahun ke tahun semakin meningkat dan menjadi fenomena global begitu pula yang terjadi di Indonesia. Jumlah NPS yang ada di Indonesia sampai saat ini ada 60 jenis dimana 43 jenis NPS sudah diatur sementara 17 jenis NPS belum diatur dalam Undang-undang Narkotika. Regulasi yang ada jauh tertinggal dari perkembangan NPS yang begitu cepat, sehingga menyebabkan berbagai kasus dalam penyalahgunaan NPS. Ini merupakan tentangan besar dalam pengaturan NPS oleh karena itu pemerintah Indonesia perlu menetapkan suatu model pendekatan dalam penyusunan regulasi NPS. Dalam penelitian ini peneliti menawarkan model pendekatan Generic control yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam menghadapi permasalahan NPS. Pendekatan ini dianggap cocok diterapkan di Indonesia karena tren penyalahgunaan NPS yang ada di Indonesia sama dengan tren penyalahgunaan NPS di Jepang, dimana diurutan pertama ada golongan Sintetik Cannabinoid, kemudian golongan Sintetik Cathinone dan golongan Phenethylamine.

The advancement in science and technology encourage innovation in various fields including narcotics. The development of New Psychoactive Substance NPS by year to year increasing and becoming a global phenomenon similarly as happened in Indonesia. There are 60 types of NPS in Indonesia until now. Out of the 60 types, there are 43 types of NPS have been regulated and 17 types of NPS have not been regulated by narcotics laws. The current status of regulation of narcotics laws is far fall behind compare to very fast development of the NPS. Thereof , causing various cases of abuse of NPS. This is a big challenge for NPS regulation. Therefore government of Indonesia need to determine an approach model for making NPS regulation. In this study, researchers offers an approach model of Generic control which has been applied by government of Japan to solve the NPS matter. The approach is considered suitable to be applied in Indonesia because of NPS abuse trends in Indonesia is same as NPS abuse trends in Japan, Where is in the first place is a class of Cannabinoid Synthetic, then Synthetic Cathinone and Phenethylamine."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library