Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tidak dimilikinya data tentang penyakil kankcr. di Indonesia. di Propinsi .Iawa Barat dan khususnya di Kota Bandung. rncnycbabkan szlmpai saal ini dam lcnlang pcnyakil kanker yang digunakan adalah data berdasarkan hasil pcmeriksazm palologi analomi. Scmcnlara itu lidak semua kota mcmpunyai pusal pcmcriksann patologi analomi. schingga gambaran yang ada hanya mcrupakan gambaran scbagian kecil pcndcrila pcnyakil knnker di sualu wilayali. Dcngzm dilaksanakannya Regislrasi liankcr Rumah Sakil yang mcncakup bcbcrapa alau scluruh rumah Siikil di \Vi|il}'Z.l|`lI1}'Zl. akan l11C|`l`|bCl'iki.lI\ gamhamn yang paling mcndckati keadaan masyarukat di sualu \\=ila}'al1. dan diharapkan data yang dipcrolch lcbih mcmbcrikan gambaran tcmang pcnynkit kankcr dan pcrkcmbangannya di sualu wilayah. schingga data lCTSCbUl dapal mcnyuinbangkan pcmikiran pcningkalan mulu pclayanan yang dapat dimulai dari promosi kcsclialan. umuk pcnccgahzm. fJl3l1dClCkSii1I\ pcnyakil kankcr Sudini mungkin. pcngobalan dan lindak lanj|.|lnya. Di dalatn studi ini tclah dirancang sebuah sistcm ttntttk ntcngctnbangkan registrasi kanker di kota Bandung yang melibatkan rumah sakit baik pcmcrintah ntaupun swasta, Dinas Kesehatan Propinsi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Yayasan Kanker Indonesia Wilayah Jawa Barat. Yayasan Kankcr Indonesia dapat bcrtanggung _iztwab terhadap pclaksanaan sistcm rcgistrasi kankcr di kota Bandung. Kcbutuhan data tentang penyakit kanker yang dirasakan, memunculkan komitmcn agar segcra dilakukan kerjasama untuk tnelaksanakan pengelolaan registrasi kanker di kota Bandung sehingga sistcm registrasi kankcr yang sah dapat menghasilkan keluaran yang dapat digunakatt untuk pcningkatan pelayanan individu maupun masyarakat luas olch pihak-pihak yang bcrkcpcntingan. Termasuk di dalam studi ini, dirancang Ibrmulir pengumpulan data pcnyakit kanker yang meliputi data individu. data fasilitas. data tumor serta data _/?1lIaw up hcrdasarkan variabel yang tclah discpakati oieh tim kankcr atau tim mcdis. pcdoman pcngisian formulir. proscdur kcrja pcnggunaan sistem dcngan dirancangnya scbuah pcrangkat Iunak untuk memudahkan pengolahan data. scrla dibuat model registrasi kankcr yang mclibatkan 6 Rumah Sakit di kota Bandung dcngan berbagai tipcnya. Data yang tcrmasuk di dalam registrasi kanker bersumbcr dari rekam mcdik di rumah sakit. Karena variabel yang merupakan data minimal yang tercantum di dalam rcgistrasi kankcr sudah ada di dalam rekam mcdik pendcrita_ maka dengan keriasamn yang baik antara tim medis, tim kankcr, dan tim rckam mcdik. tidak akan sulit untuk mcngisi formulir registrasi I-tanker tcrsebut. Nomor register yang dibcrikan kepada pcndcrita pcnyakit kankcr dilakukan olelt mznzing-masirtg rumah sakit dan harus berbeda antara rumah sakit - rumah sakit di kota Bandung. perbedaan tcrscbut terletak pada 3 digit tcrakhir kodc rumah sakit. Seltingga diharapkan tidak tcrjadi duplikasi penomoran untuk penderita yang bcrbcda baik dl dalam rumah sakil alau antar rumah sakil. Disamping ilu pula dcngan dibU8ll'!}'& rcgislrasi kanker dalam 3 rangkap (Icmbar pcrtuunzt untuk pcngclola; Iembar kc dua unluk rckam mcdik rumah sakil: Iembar kc tigu dimasukkan dalam rckam medik masing-masing pendcrita) akan mengurangi kcmungkinan kcsalahan seliap penderita unluk mcndapatkan dua nomor rcgistcr pada kasus yang sama kecuali bila pcndcrita tcrscbut menderita lebih dari satu jcnis penyakil kankcr. Pengecekan tcrhadap kemungkinan lerjadinya duplikasi data sudah hams dilakukan sejak bcrada di rumah sakit yaitu di bagian rekam medik. Selanjutnya pengecekan berikutnya masih harus dilakukan oleh unit pengelola. Dalam pclaksanaan pengelolaan regislrasi kanker dibutuhkan sebuah inslitusi yang dapat bcrtanggung jaw-ab lerhadap sislem registrasi kanker ini. l)iharapkan Yayasan Kankcr Indonesia Wilayah Jawa Barat dan Dinas Kcschatan Propinsi .Iawa Barat dapat mcnjadi koordinator atau pengelola regislrasi kanker tersebut. Pcngumpulan data dan peramajaan (dam updafing) dapat dilakukan 2 minggu alnll sebulan sekali olch unit pengelola. Hal ini dilakukan unluk mcnghindari kesalahan mclakukan entri data clan scgera melihat dan mcmpcrbaiki apabila lcrjadi duplikasi data. Dcngan dibuatnya perangkat lunak yang dapat mcmbantu dan mcmpcrmudah pcngclolaan registrasi kanker, dapat mcnampilkan model rcgistrasi kankcr kota Bandung dcngan menggunakan 3 macam kasus scbagai uji coba. Hasil dari model yang didapal berupa tampilan jumlah pundcrlta kankcr scsuai dengan diagnosa klinis ICD-IO. diagnosa patologis ICD-IO. Stadium pcnynkit kankcr. Tetapi belum dapal dillitung .wfrvivul rate, incidence rule karcna data yang diamhil hanyalah dari 3 jenis penyakit kankcr dan data tahun l999_ Untuk SC|Z.\l'l_illll1§'1l dcngzm digunakannya _Rn-nmlir Follow up dan Forum/ir Klm.\'u.v_ akan dapatt diikuti pcrkembangan penderila pcnyakil kanker scrla dapal dilakukun pcnghilungan sizuistik tentang pcrkcmbangan pcnyakit kankcr di sualu wilayah. Agar sislcm ini dapat bcrmanlhal maka disarankan agar dilakukan kciqiasama antar pihak Rumah Sakil dan Lembaga Pcngclola unluk mcndapalkan Icgitimasi schingga lebih mudah unluk melakukan pcngumpulan data dari scliap rumah sakit di wilayahnya dan dikembangkannya formulir follow up bagi seliap pcndcrita penyakil kanker.

---

Abstract
Due to the lack of infonnation about cancer in Indonesia, West _lava Province and especially in the city of Bandung cause the cancer data is only available through histopatological reports. ' On the other hand, not all cities have histopatological laboratories- therefore the information available is only a tip ofthe ice herg. Using the Multi Hospital Cancer Registration. which comprises the overall patient population; we hope thc data will give a clear picture about cancer cpidcmeologu and surveillance and its course in the catchment area. Those data can bc used to improve the quality of services. which can he slanted with promotional efforts in prevention and detection of cancer in the earliest possible stage. the treatment, the follow up and the rehabilitation program. In this study. a system is planned for the registration of cancer in the city ol Bandung. in which both of Government and Private Hospitals are included. plus Provincial Health Services, and the Non-Governnmental Organization namely the Indonesian Cancer Society of West .lava Province. The need ol` cancer data had make a commitment to create a cooperative action in the Registration ofCancer in Bandung. in order that the Cancer Registration is legitimate lin' diversc organizttion and ca|1 generate an output to improve personal and public services. A proposal ofa cancer data collecting form has been designed which is based on indicators and variables agreed by the Cancer Team or Medical Team with an easy mantlal guidance and software designed lo simplify the data processing. Also a model of Cancer Registration in which 6 hospitals in Bandung are involved. all with its individual types. Data of this Cancer Registration were collected from the Medical Record Department, and with a good coordination among Medical team. Cancer team. and Medical Record team there is no obstacle to fill the form. Each hospital has its own registration number and differs is the last three digits to prevent any duplication. lnorder to minimize errors. three Copies has been made (lirst copy lor coordinator. second copy for Hospital Medical Record and the third must be keep in each patient`s medical record)- Prevention olduplicating data l'l1tlSl be started l`rom llospital Medical Record and recheck by the coordinator. The Indonesian Cancer Society oI` West .lava Province and Provincial lleallh Sen/ices suppose to be the coordinator ofthe Cancer Registration. Data collecting and updating can be done every 2 weeks or every month by the cooordinator to prevent error in data entry and correction in any data duplication. By using this sohware and using three trial cases (C ervieal. breast and ovarian cancer). a model of Cancer Registration in Bandung has been implemented suueesstitlly. The output of these models arc thc number ol` cancer patients according to the clinical diagnosis ol` ICD-[01 pathological diagnosis ol` ICD-I0/lCl)-O; the diagnosis staging: and the treatment. I-lowcvcr, the survival rate and incidcnccc rate could not been shown yet because the data collected is only from those three kind of cancer during the year I999. In the future, by using the follow up form and special lorm. progression ol` a cancer patient can be followed and a statistical evaluation can be performed for a certain region. For the beneficial ol` this System. it is proposed that the coopcratiom among hospitals and thc working organization can he established so that the gathering ol` data l`rom every hospital in itsjurisdiction will llow smoothly and easily. and lbllow up Iorm can be design for every cancer patient.

Abstrak :
ABSTRAK Sebelum lahirnya UUPA Girik masihdiakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, pengertian girik sendiri adalah sebagai alat bantu untuk pensertipikatan, tapi bukan alat bukti kepemilikan tanah, dia hanya alat bukti pembayaran pajak. Pada saat ini ada beberapa perkara yang menunjukkan bahwa terhadap sertipikat kepemilikan dapat dikalahkan oleh alat bukti selain sertipikat yaitu yang terdapat dalam Putusan No.367/Pdt/2013/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta antara Pemegang Girik dengan Pemegang SHGB. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimana kekuatan pembuktian girik sebagai alat bukti kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik girik terhadap suatu sengketa tanah, kemudian Apakah putusan Pengadilan Tinggi Nomor 367/PDT/2013/PT.DKI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitian diketahui kekuatan pembuktian Girik setelah diundangkannya UUPA tidak lagi dapat dikatakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah, selanjutnya Putusan pengadilan No.367/PDT/2013/PT.DKI sudah sesuai menurut hukum yang berlaku, dan pemerintah harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat pemilik Girik untuk mendaftarkan tanahnya, sehingga setiap masyarakat mendapatkan kepastian hukum bagi tiap-tiap hak atas tanahnya.

---

ABSTRACT Before the birth of UUPA Girik still recognized as proof of land rights, Girik own sense is as a tool for certification but is not evidence of ownership of land he only evidence of tax payment. At this time there are some things that show that of the certificate by evidence other than certificates are contained in the decision No.367/Pdt/2013/PT.DKI in the high court of DKI Jakarta between Girik owner and Certificate of right to build (SHGB) owner. Furthermore there is a formulation of the problem is how the strength of evidence Girik as evidence of ownership of land rights and how legal protection for owners Girik to a land dispute. Then whether the high court decisionNo.367/Pdt/2013/PT.DKI in accordance with the legislation in force. The approach taken in this research is normative juridical approach. From the research result shows the strength of evidence Girik after the enactment of the UUPA no longer can be considered as evidence of ownership rights to land are legitimate, subsequent court decisions No.367/Pdt/2013/PT.DKI is appropriate under applicable law and the government should be more socialize to people Girik owners to register their land, so that every community to get legal certainty for each land rights.

Abstrak :
ABSTRAK
Dua unsur pokok dalam perkawinan di Indonesia adalah keabsahan perkawinan yang penilaiannya didasarkan hukum agama dan kepercayaan, serta pencatatan perkawinan, sebagai proses administratif pengenalan negara terhadap perkawinan sah tersebut. Ketentuan perundang-undang yang berlaku mengatur adanya perbedaan pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam dan selain Islam. Perbedaan dimaksud bukan hanya pada perbedaan lembaga pencatatan perkawinan, mekanisme proses dan bukti formal pengenalan negara atas suatu perkawinan sah, namun secara filosofis terletak pada perbedaan pilihan keterlibatan negara dalam memastikan tegaknya hukum agama pada konteks perkawinan. Penulis meninjau sejauh mana dualisme pencatatan perkawinan ini diciptakan dan diimplementasikan dalam rangka usaha negara memberikan jaminan konstitusional perlindungan hak sipil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, mengacu pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan kepustakaan, dengan dilengkapi bahan primer yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis teoritis atas fakta lapangan yang ditemukan adalah bahwa dualisme pencatatan perkawinan lahir berdasarkan tiga alasan fundamental, yaitu perbedaan filosofi perkawinan Islam dan selain Islam, latar belakang politik hukum yang mendorong lahirnya regulasi bercorak Keislaman dan karakteristik Keislaman pada bangsa Indonesia. Dengan demikian dualisme pencatatan perkawinan justru hadir sebagai bentuk peran negara memberikan jaminan perlindungan hak sipil secara adil dan maksimal bagi seluruh penduduk dan warganegara. Namun Implementasi dualisme pencatatan memunculkan dampakdampak negatif yang kemudian menimbulkan kesan ketidaksetaraan, sehingga implementasi dualisme pencatatan perkawinan belum sepenuhnya mewujudkan komitmen negara atas jaminan konstitusional perlindungan hak sipil

---

ABSTRACT
Two principal elements of marriage in Indonesia are the validity of marriage based on the law of each religion and belief, and the registration of marriage as an administrative process for such marriage to be recognized by the government. The prevailing laws regulate differently between the registration of marriage for Moslem and non-Moslem. The distinctions are more than just difference in registry institutions, the mechanism and process for marriage and marriage registration and also the formal documents of state recognition of such marriage, but the philosophical difference lie in the different choice of state involvement to ensure the upright of religion laws on marriage. The Author observed and studied how this dualism were created and implemented as part of state responsibility to ensure the protection of civil rights. This study was conducted with a juridicalnormative method, where the research refers to norms which are stated on positive law and/or doctrine. The data used are secondary data from the literature, and also supported with primary data obtained from interviews with several sources. In conclusion based on a theoretical analysis of the field facts, dualism of marriage registration were created based on three fundamental reasons, which is the philosophical difference between Muslim and non-Muslim marriage, law politics background that encourage the creation of regulation with Islamic pattern and also the Islamic characteristic of Indonesian. Therefore the dualism of marriage registration is precisely a form of state role to ensure the protection of civil rights for all citizens and residents. However, the implementation of such dualism leads to some negative impacts which then create the impression of inequality, thus the implementation of dualism of marriage registration has not completely materialize the state commitment to ensure the constitutional protection of civil rights.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai keabsahan pendaftaran tanah atas objek tanah yang telah dihibahkan dikaitkan dengan pembatalan akta hibah secara sepihak oleh pemberi hibah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu akibat hukum terhadap akta hibah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah dan keabsahan pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang telah dialihkan dengan diterbitkannya akta hibah. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sebagai hasil penelitian dalam tesis ini dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap akta hibah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah yaitu tidak berakibat batal terhadap isi perjanjian yang dituangkan dalam akta hibah tersebut, karena selama dan sepanjang akta autentik tidak dibatalkan atau dimintakan pembatalan, maka akta tetap sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Terkait dengan keabsahan pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang telah dialihkan dengan diterbitkannya akta hibah, maka terhadap pendaftaran tanah tersebut dapat dinyatakan tidak sah karena adanya cacat hukum administratif yang dilakukan dalam proses pendaftaran tanah dan bila Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung mengetahui adanya peralihan hak melalui Akta Hibah Nomor 1417/BE/1997 tanggal 12 September 1997, maka konsekuensi terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 dapat dimohonkan pembatalannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam daerah hukumnya.

---

This thesis discusses the validity of land registration for land objects that have been granted in connection with the cancellation of the grant deed unilateral by the grantor. The problem in this study is the legal consequences of the canceled deed unilateral by the grantor and  the validity of land registration for the object of land that has been transferred by the issuance of the grant deed. The writing of this thesis uses a normative juridical method with secondary data as the data source. The data which used in this analysis is descriptive analytical through a qualitative approach. As a result of the research in this thesis, it can be seen that the legal consequences of unilaterally canceled grant deeds that there is no cancellation of the contents of the agreement as outlined in the grant deed, because as long as the authentic deed is not canceled or requested for cancellation, then the deed will still be valid as a law for the parricipants made it. Related to the validity of land registration for the object of land that has been transferred by the issuance of a grant deed, then the land registration can be declared invalid because of an administrative legal defect in the land registration process and if the Bandung Regency National Land Agency is aware of the transfer of rights through the Grant Deed Number 1417 / BE / 1997 on 12 September 1997, then the consequences for the issuance of Property Rights Certificate Number 326 can be requested for cancellation at the State Administrative Court in its jurisdiction.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) terhadap produktivitas padi di Indonesia. Dengan menggunakan data panel mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 di 458 kabupaten/kota, studi ini meneliti hubungan antara luas tanah yang diredistribusikan terhadap produktivitas padi dengan analisis regresi fixed effect. Hasil studi menemukan bahwa program redistribusi TORA berkorelasi positif dengan produktivitas padi dimana setiap kenaikan 1 ha luas tanah yang diredistribusikan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas padi sebesar 0,021 kg/ha. Dengan menggunakan pendekatan teori hak milik, penelitian ini membahas bahwa peningkatan produktivitas padi terjadi karena adanya jaminan keamanan kepemilikan tanah yang memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan investasinya dan mengadopsi sistem tanam terbaik. Kepemilikan tanah juga memberikan akses kepada petani untuk mendapatkan kredit sebagai tambahan modal dalam mengintensifkan kegiatan pertaniannya. Melalui perluasan area tanam, petani juga memperolah tambahan input untuk meningkatkan hasil produksinya. Meskipun berpengaruh positif, namun hasil estimasi menunjukan bahwa hanya sebagian kecil tanah hasil redistribusi dimanfaatkan untuk kegiatan produksi padi, sehingga pemanfaatan TORA untuk pertanian padi perlu ditingkatkan. ......The purpose of this study is to analyze the effect of Agrarian Reform Object Land (TORA) redistribution program on paddy productivity in Indonesia. Using panel data from 2015 to 2021 in 458 districts/cities, this study examined the relationship between redistributed land area and paddy productivity with fixed effect regression analysis. The results of the study found that the TORA redistribution program has a positive correlation with paddy productivity where every increase of 1 ha of redistributed land area has effect on increasing paddy productivity by 0.021 kg/ha. Using the property rights theory approach, this study discusses that the increase in paddy productivity occurs due to the guarantee of land ownership security which provides incentives for farmers to increase their investment and adopt the best planting system. Land ownership also gives farmers access to credit as additional capital in intensifying their agricultural activities. Through the expansion of planting areas, farmers also process additional inputs to increase their production. Although it has a positive effect, the estimated results show that only a small portion of redistributed land is used for paddy production activities, so the use of TORA for rice farming needs to be increased.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai signifikansi pendaftaran tanah pertama kali terhadap kelestarian tanah pusako tinggi di Kabupaten Padang Pariaman di tengah-tengah kenyataan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dilakukan pendaftaran tanah serta adanya anggapan bahwa pendaftaran tanah dapat memusnahkan keberadaan tanah pusako tinggi karena dikhawatirkan akan mempermudah pengalihan hak atas tanah tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitan ini ialah mengenai signifikansi pendaftaran tanah pertama kali terhadap kelestarian tanah pusako tinggi dan akibat hukum pendaftaran tanah tersebut bagi kedudukan mewaris keturunan dalam suku/kaum di Kabupaten Padang Pariaman. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan tipe penelitian preskriptif analitis dan hasil penelitian dianalisis secara kualitatis. Bahan analisis bersumber pada data primer melalui proses wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa diadakannya pendaftaran tanah mampu menjaga kelestarian tanah pusako tinggi di tengah-tengah masyarakat, akan diperoleh bukti tertulis yang kuat dan mampu mempertahankan hak ulayat masyarakat meskipun masih sangat sedikit masyarakat yang memahami mengenai hal tersebut. Pendaftaran ini tidak memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap kedudukan mewaris keturunan suku/kaum, karena tidak akan merubah sistem pewarisannya. Namun, dengan diadakannya pendaftaran terhadap tanah pusako tinggi maka akan muncul kewajiban membayar pajak pada saat berlangsungnya turun waris. ......This study discusses the significance of land registration for the first time on the sustainability of pusako tinggi lands in Padang Pariaman Regency in the midst of the reality of the lack of public awareness about the importance of land registration and the assumption that land registration can destroy the existence of pusako tinggi land because it is feared that it will facilitate the transfer of land rights. The problems raised in this research are regarding the significance of land registration for the first time on the sustainability of pusako tinggi land and the legal consequences of land registration for the position of inheriting descendants in Padang Pariaman Regency. The research method used is empirical juridical with prescriptive analytical research type and the research results are analyzed qualitatively. The analysis material is sourced from primary data through an interview process and secondary data in the form of laws and regulations, books and other sources. Based on the results of the study, it was found that land registration can maintain the sustainability of pusako tinggi land, because by doing so the community will be able to defend their ulayat right on the land although most of the community do not have the knowledge about it. This registration does not have a significant legal impact on the customary inheritance system. However, with the registration of pusako tinggi land, there will be an obligation to pax taxes at the time of inheritance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada sistem registrasi importir di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan tools berupa COSO Internal Control Framework yang terdiri dari lima komponen yaitu : Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication dan Monitoring. Sistem registrasi importir merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan teknologi dan bantuan komputer. Dalam. pelaksanaannya, sistem informasi ini harus dilengkapi dan didukung oleh sistem pengendalian di lingkungan pengolahan data elektronik yang memadai dan mampu memberikan tingkat keyakinan atas dipenuhinya tujuan-tujuan pengendalian. Dengan melakukan analisis tersebut akan dihasilkan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan terhadap sistem berbasis komputer tersebut. ......The purpose of this research is to conduct analysis of General Controls and Application Controls on importer Registration System in Directorate General of Customs and Excise based on COSO Internal Control Framework that consist of five components, which are Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring. Importer Registration System is a computer-base information system that use technology and assist of computer. In doing so, this information system have to equipped with and support by controlling system in the electronic data processing environment that sufficient enough and could give reasonable assurance to the achievement of the objectives of control system. With conducting the research will give good conclusions and useful propositions for betterment and elaboration of this computer-base information system

Abstrak :
Pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik merupakan salah satu upaya dalam mengikuti perkembangan digitalisasi yang masif pada masa sekarang demi tercapainya pelayanan pertanahan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik telah dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya adalah Malaysia. Penelitian akan meneliti lebih lanjut mengenai perbandingan mengenai pendaftaran tanah secara elektronik di Indonesia dan Malaysia serta pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik yang berjalan berdasarkan sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan Malaysia. Dalam penelitian ini, pengumpulan data melalui studi pustaka serta akan menggunakan metode deskriptif evaluatif dan pendekatan dengan cara perbandingan hukum. Dengan demikian, akan dilihat bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dan sertifikat elektronik dengan konvensional adalah sama, namun menerapkan sistem dan dokumen elektronik. Lalu, dapat dilihat mengenai adanya beberapa perbedaan pada pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik dengan pendaftaran tanah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaanya di Indonesia. Dapat dilihat juga persamaan dan perbedaan pelaksanaan pendaftaran tanah dan sertifikat tanah elektronik antara Indonesia dengan Malaysia dari sisi sistem, pelaksanaan, serta penerapan program digitalisasi pendaftaran tanah. ...... The implementation of the electronic-based land certificate program is one of the efforts to keep up with the current massive digitalization development in order to achieve effective and efficient land services. Several countries have implemented electronic-based land certificate programs, one of which is Malaysia. The research will further examine the comparison of electronic land registration in Indonesia and Malaysia as well as the implementation of an electronic-based land certificate program that runs based on the land registration system in Indonesia and Malaysia. In this research, the author collected data through literature studies and used descriptive evaluative methods as well as approaches by way of comparison law. Thus, it will be seen that the implementation of land registration and electronic certificates is the same as conventional, but applies electronic systems and documents. Then, it can be seen that there are several differences in the implementation of electronic land registration with land registration which is regulated in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and its implementing regulations in Indonesia. It can also be seen the similarities and differences in the implementation of land registration and electronic land certificates between Indonesia and Malaysia in terms of the system, implementation, and application of the land registration digitization program.

Abstrak :
Angka penerimaan vaksinasi booster COVID-19 di Indonesia masih rendah, yaitu 15.33% dari total sasaran vaksinasi per April 2022. Salah satu strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat vaksinasi pada masyarakat adalah dengan mengimplementasikan sistem reminder dan recall. Pada penelitian terdahulu, reminder dan recall masih diterapkan pada media tradisional, seperti melalui surat, dan belum diterapkan melalui media modern seperti aplikasi smartphone, khususnya aplikasi pelacakan kontak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangan rancangan sistem reminder dan recall pada aplikasi pelacakan kontak PeduliLindungi menggunakan metodologi Design Science Research (DSR) dengan tiga iterasi serta menerapkan kaidah eight golden rules. Pada iterasi pertama, dihasilkan rancangan berupa prototipe low-fidelity (wireframe) dan pada iterasi selanjutnya dihasilkan rancangan berupa prototipe high-fidelity (clickable prototype). Prototipe yang dihasilkan memiliki tiga fitur utama, yaitu mekanisme reminder dan recall, pendaftaran online vaksinasi booster COVID-19, dan artikel edukasi. Evaluasi pada iterasi pertama menggunakan wawancara, iterasi kedua menggunakan wawancara dan System Usability Scale (SUS), serta iterasi ketiga menggunakan Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ). Pada iterasi kedua, nilai SUS yang diperoleh adalah 71.6 atau “Good (Acceptable)”, sedangkan pada iterasi ketiga, nilai system usefulness, information quality, interface quality dan overall dari PSSUQ adalah 2.456, 2.473, 2.230, dan 2.397, yang menandakan bahwa rancangan telah dibuat dengan baik. Penelitian ini memberikan manfaat berupa kontribusi kepada dua area, yaitu sebagai rujukan implementasi sistem reminder dan recall pada aplikasi pelacakan kontak khususnya PeduliLindungi, serta perbaikan dan pengembangan aplikasi pelacakan kontak menggunakan metodologi DSR. ......The acceptance rate for COVID-19 booster vaccination in Indonesia remains relatively low, representing 15.33% of the overall vaccination target as of April 2022. Implementing a reminder and recall system is one strategy that has proven effective in increasing vaccination rates in society. In prior research, reminders and recalls were still used in traditional media, such as letters, and had not been integrated into modern media, such as smartphone applications, especially contact tracing applications. Therefore, this study aims to develop a reminder and recall system design for the PeduliLindungi contact tracing application using the Design Science Research (DSR) methodology with three iterations and applying the eight golden rules. The first iteration produces a low-fidelity prototype (wireframe), and the next iteration produces a high-fidelity prototype (clickable prototype). The final prototype has three main features: a reminder and recall mechanism, online registration for COVID-19 booster vaccination, and educational articles. The evaluation in the first iteration employs interviews, the second iteration employs interviews and System Usability Scale (SUS), and the third iteration employs the Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ). The SUS value obtained in the second iteration is 71.6 or "Good (Acceptable)", while in the third iteration, the system usefulness, information quality, interface quality, and overall PSSUQ values are 2.456, 2.473, 2.230, and 2.397, showing that the resulting design has a good quality. This study contributes to two research areas: the implementation of a reminder and recall system in PeduliLindungi contact tracing apps, and the enhancement of contact tracing applications using the DSR methodology.