Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tidak dimilikinya data tentang penyakil kankcr. di Indonesia. di Propinsi .IawaBarat dan khususnya di Kota Bandung. rncnycbabkan szlmpai saal ini dam lcnlangpcnyakil kanker yang digunakan adalah data berdasarkan hasil pcmeriksazm palologianalomi. Scmcnlara itu lidak semua kota mcmpunyai pusal pcmcriksann patologianalomi. schingga gambaran yang ada hanya mcrupakan gambaran scbagian kecilpcndcrila pcnyakil knnker di sualu wilayali.Dcngzm dilaksanakannya Regislrasi liankcr Rumah Sakil yang mcncakupbcbcrapa alau scluruh rumah Siikil di \Vi|il}'Z.l|`lI1}'Zl. akan l11C|`l`|bCl'iki.lI\ gamhamn yangpaling mcndckati keadaan masyarukat di sualu \\=ila}'al1. dan diharapkan data yangdipcrolch lcbih mcmbcrikan gambaran tcmang pcnynkit kankcr dan pcrkcmbangannya disualu wilayah. schingga data lCTSCbUl dapal mcnyuinbangkan pcmikiran pcningkalanmulu pclayanan yang dapat dimulai dari promosi kcsclialan. umuk pcnccgahzm.fJl3l1dClCkSii1I\ pcnyakil kankcr Sudini mungkin. pcngobalan dan lindak lanj|.|lnya. Di dalatn studi ini tclah dirancang sebuah sistcm ttntttk ntcngctnbangkanregistrasi kanker di kota Bandung yang melibatkan rumah sakit baik pcmcrintah ntaupunswasta, Dinas Kesehatan Propinsi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu YayasanKanker Indonesia Wilayah Jawa Barat. Yayasan Kankcr Indonesia dapat bcrtanggung_iztwab terhadap pclaksanaan sistcm rcgistrasi kankcr di kota Bandung. Kcbutuhan datatentang penyakit kanker yang dirasakan, memunculkan komitmcn agar segcra dilakukankerjasama untuk tnelaksanakan pengelolaan registrasi kanker di kota Bandung sehinggasistcm registrasi kankcr yang sah dapat menghasilkan keluaran yang dapat digunakattuntuk pcningkatan pelayanan individu maupun masyarakat luas olch pihak-pihak yangbcrkcpcntingan.Termasuk di dalam studi ini, dirancang Ibrmulir pengumpulan data pcnyakitkanker yang meliputi data individu. data fasilitas. data tumor serta data _/?1lIaw uphcrdasarkan variabel yang tclah discpakati oieh tim kankcr atau tim mcdis. pcdomanpcngisian formulir. proscdur kcrja pcnggunaan sistem dcngan dirancangnya scbuahpcrangkat Iunak untuk memudahkan pengolahan data. scrla dibuat model registrasikankcr yang mclibatkan 6 Rumah Sakit di kota Bandung dcngan berbagai tipcnya.Data yang tcrmasuk di dalam registrasi kanker bersumbcr dari rekam mcdik dirumah sakit. Karena variabel yang merupakan data minimal yang tercantum di dalamrcgistrasi kankcr sudah ada di dalam rekam mcdik pendcrita_ maka dengan keriasamnyang baik antara tim medis, tim kankcr, dan tim rckam mcdik. tidak akan sulit untukmcngisi formulir registrasi I-tanker tcrsebut. Nomor register yang dibcrikan kepadapcndcrita pcnyakit kankcr dilakukan olelt mznzing-masirtg rumah sakit dan harus berbedaantara rumah sakit - rumah sakit di kota Bandung. perbedaan tcrscbut terletak pada 3digit tcrakhir kodc rumah sakit. Seltingga diharapkan tidak tcrjadi duplikasi penomoran untuk penderita yang bcrbcda baik dl dalam rumah sakil alau antar rumah sakil.Disamping ilu pula dcngan dibU8ll'!}'& rcgislrasi kanker dalam 3 rangkap (Icmbar pcrtuunztuntuk pcngclola; Iembar kc dua unluk rckam mcdik rumah sakil: Iembar kc tigudimasukkan dalam rckam medik masing-masing pendcrita) akan mengurangikcmungkinan kcsalahan seliap penderita unluk mcndapatkan dua nomor rcgistcr padakasus yang sama kecuali bila pcndcrita tcrscbut menderita lebih dari satu jcnis penyakilkankcr. Pengecekan tcrhadap kemungkinan lerjadinya duplikasi data sudah hamsdilakukan sejak bcrada di rumah sakit yaitu di bagian rekam medik. Selanjutnyapengecekan berikutnya masih harus dilakukan oleh unit pengelola.Dalam pclaksanaan pengelolaan regislrasi kanker dibutuhkan sebuah inslitusiyang dapat bcrtanggung jaw-ab lerhadap sislem registrasi kanker ini. l)iharapkanYayasan Kankcr Indonesia Wilayah Jawa Barat dan Dinas Kcschatan Propinsi .IawaBarat dapat mcnjadi koordinator atau pengelola regislrasi kanker tersebut. Pcngumpulandata dan peramajaan (dam updafing) dapat dilakukan 2 minggu alnll sebulan sekali olchunit pengelola. Hal ini dilakukan unluk mcnghindari kesalahan mclakukan entri data clanscgera melihat dan mcmpcrbaiki apabila lcrjadi duplikasi data.Dcngan dibuatnya perangkat lunak yang dapat mcmbantu dan mcmpcrmudahpcngclolaan registrasi kanker, dapat mcnampilkan model rcgistrasi kankcr kota Bandungdcngan menggunakan 3 macam kasus scbagai uji coba.Hasil dari model yang didapal berupa tampilan jumlah pundcrlta kankcr scsuaidengan diagnosa klinis ICD-IO. diagnosa patologis ICD-IO. Stadium pcnynkit kankcr.Tetapi belum dapal dillitung .wfrvivul rate, incidence rule karcna data yang diamhilhanyalah dari 3 jenis penyakit kankcr dan data tahun l999_ Untuk SC|Z.\l'l_illll1§'1l dcngzmdigunakannya _Rn-nmlir Follow up dan Forum/ir Klm.\'u.v_ akan dapatt diikuti pcrkembangan penderila pcnyakil kanker scrla dapal dilakukun pcnghilungan sizuistiktentang pcrkcmbangan pcnyakit kankcr di sualu wilayah.Agar sislcm ini dapat bcrmanlhal maka disarankan agar dilakukan kciqiasamaantar pihak Rumah Sakil dan Lembaga Pcngclola unluk mcndapalkan Icgitimasischingga lebih mudah unluk melakukan pcngumpulan data dari scliap rumah sakit diwilayahnya dan dikembangkannya formulir follow up bagi seliap pcndcrita penyakilkanker.

---

Abstract Due to the lack of infonnation about cancer in Indonesia, West _lava Provinceand especially in the city of Bandung cause the cancer data is only available throughhistopatological reports.' On the other hand, not all cities have histopatological laboratories- therefore theinformation available is only a tip ofthe ice herg.Using the Multi Hospital Cancer Registration. which comprises the overallpatient population; we hope thc data will give a clear picture about cancer cpidcmeologuand surveillance and its course in the catchment area.Those data can bc used to improve the quality of services. which can he slanted withpromotional efforts in prevention and detection of cancer in the earliest possible stage.the treatment, the follow up and the rehabilitation program.In this study. a system is planned for the registration of cancer in the city olBandung. in which both of Government and Private Hospitals are included. plusProvincial Health Services, and the Non-Governnmental Organization namely theIndonesian Cancer Society of West .lava Province. The need ol` cancer data had make a commitment to create a cooperative action in theRegistration ofCancer in Bandung. in order that the Cancer Registration is legitimate lin'diversc organizttion and ca|1 generate an output to improve personal and public services.A proposal ofa cancer data collecting form has been designed which is based onindicators and variables agreed by the Cancer Team or Medical Team with an easymantlal guidance and software designed lo simplify the data processing.Also a model of Cancer Registration in which 6 hospitals in Bandung are involved. allwith its individual types.Data of this Cancer Registration were collected from the Medical RecordDepartment, and with a good coordination among Medical team. Cancer team. andMedical Record team there is no obstacle to fill the form.Each hospital has its own registration number and differs is the last three digits toprevent any duplication.lnorder to minimize errors. three Copies has been made (lirst copy lor coordinator.second copy for Hospital Medical Record and the third must be keep in each patient`smedical record)-Prevention olduplicating data l'l1tlSl be started l`rom llospital Medical Record andrecheck by the coordinator.The Indonesian Cancer Society oI` West .lava Province and Provincial lleallhSen/ices suppose to be the coordinator ofthe Cancer Registration.Data collecting and updating can be done every 2 weeks or every month by thecooordinator to prevent error in data entry and correction in any data duplication.By using this sohware and using three trial cases (C ervieal. breast and ovariancancer). a model of Cancer Registration in Bandung has been implemented suueesstitlly. The output of these models arc thc number ol` cancer patients according to the clinicaldiagnosis ol` ICD-[01 pathological diagnosis ol` ICD-I0/lCl)-O; the diagnosis staging:and the treatment.I-lowcvcr, the survival rate and incidcnccc rate could not been shown yet because thedata collected is only from those three kind of cancer during the year I999.In the future, by using the follow up form and special lorm. progression ol` a cancerpatient can be followed and a statistical evaluation can be performed for a certain region.For the beneficial ol` this System. it is proposed that the coopcratiom amonghospitals and thc working organization can he established so that the gathering ol` datal`rom every hospital in itsjurisdiction will llow smoothly and easily. and lbllow up Iormcan be design for every cancer patient."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada sistem registrasi importir di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan tools berupa COSO Internal Control Framework yang terdiri dari lima komponen yaitu : Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication dan Monitoring. Sistem registrasi importir merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan teknologi dan bantuan komputer. Dalam. pelaksanaannya, sistem informasi ini harus dilengkapi dan didukung oleh sistem pengendalian di lingkungan pengolahan data elektronik yang memadai dan mampu memberikan tingkat keyakinan atas dipenuhinya tujuan-tujuan pengendalian. Dengan melakukan analisis tersebut akan dihasilkan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan terhadap sistem berbasis komputer tersebut.

---

The purpose of this research is to conduct analysis of General Controls and Application Controls on importer Registration System in Directorate General of Customs and Excise based on COSO Internal Control Framework that consist of five components, which are Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring. Importer Registration System is a computer-base information system that use technology and assist of computer. In doing so, this information system have to equipped with and support by controlling system in the electronic data processing environment that sufficient enough and could give reasonable assurance to the achievement of the objectives of control system. With conducting the research will give good conclusions and useful propositions for betterment and elaboration of this computer-base information system"

"Tesis ini membahas mengenai jual beli hak atas tanah yang masih berupa hak milik adat/ belum bersertifikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan pembeli yang beritikad baik, melakukan jual beli tanah yang dilakukan dihadapan lurah Grogol Utara pada tahun 1997. Bagaimana pandangan hukum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum serta penyelesaian hukum terhadap pemegang hak terakhir yang mengalami kesukaran untuk melakukan pendaftaran tanah akibat jual beli dibawah tangan yang dilakukan setelah berlakunya peraturan pertanahan yang mewajibkan jual beli seharusnya dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, dari hasil penelitian disarankan bahwa jual beli hak atas tanah hendaknya dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang, dan Kantor Pertanahan berikut PPAT sebagai mitra Kantor Pertanahan selalu memberikan informasi serta melakukan penyuluhan tentang Hukum Tanah Nasional kepada masyarakat setempat agar terciptanya kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah.

---

This thesis discusses the sale and purchase of land rights based on customary law which is made the basis for land registration. Research using this method of research with a qualitative approach normative, so that this research can provide a snapshot of the sale and purchase is based on customary law in the positive law in Indonesia and how the protection and legal settlement of the last holder of the rights that are difficult to perform the registration of land in onder maintenance data. Based on the results of research suggested that the sale and purchase rights to the land should be done before the authorized PPAT and PPAT office land below as a patner of the Land Office land below as a patner of the Land Office should always be to provide information and conduct espionage on national land law to the local community in order to to create legal certainty and the protection of the law rights over land."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendesain dan menerapkan struktur biaya yang relevan serta melakukan pricing berdasarkan tarif per jam tiap personil dalam firma X kepada perusahaan jasa hukum. Dimana pada awalnya suatu law firm pada umumnya tidak memiliki pencatatam khusus yang menangani mengenai biaya yang dikeluarkan untuk menangani perkara, serta tidak adanya perhitungan tarif yang dapat dibebankan kepada klien yang menggunakan jasa hukum. Metode yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi biaya apa saja yang timbul dan mengalokasikannya ke tiap perkara yang ada dalam waktu satu tahun, dan mencari rate per hour dari personil yang bertugas yang berasal dari perbandingan biaya yang timbul dengan available hour yang ada. Dari hasil dari desain dan penerapan struktur biaya yang relevan serta melakukan pricing berdasarkan tarif per jam tiap personil dalam firma X ke dalam pencatatan biaya Firma X adalah menjadi lebih teratur dan tepatnya pengalokasian atas biaya ke dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh firma X, terlebih tepatnya pengacara dalam penanganan perkara.

---

This research aims to design and implement the relevant fee structure and conduct pricing based on hourly rates for each personnel in the firm X to legal services company. Where at first a law firm generally does not have a specific record handle on the costs incurred to handle the case, and the absence of tariff calculation can be in charge to clients who use legal services.

The method used is to identify what costs are incurred and allocate it to any existing cases within one year, and looking for a rate per hour of response personnel from the comparison costs incurred by the hour available there.

From the results of design and application of the relevant fee structure and conduct pricing based on hourly rates for each personnel in the firm X to the recording costs Firm X is becoming more regular and precise allocation of the expense into every activity undertaken by firm X, especially precisely lawyer in case handling."

"This book presents a thorough and detailed guide to image registration, outlining the principles and reviewing state-of-the-art tools and methods. The book begins by identifying the components of a general image registration system, and then describes the design of each component using various image analysis tools. The text reviews a vast array of tools and methods, not only describing the principles behind each tool and method, but also measuring and comparing their performances using synthetic and real data. Features, discusses similarity/dissimilarity measures, point detectors, feature extraction/selection and homogeneous/heterogeneous descriptors, examines robust estimators, point pattern matching algorithms, transformation functions, and image resampling and blending; covers principal axes methods, hierarchical methods, optimization-based methods, edge-based methods, model-based methods, and adaptive methods, includes a glossary, an extensive list of references, and an appendix on PCA."

"ABSTRAKSebelum lahirnya UUPA Girik masihdiakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, pengertian girik sendiri adalah sebagai alat bantu untuk pensertipikatan, tapi bukan alat bukti kepemilikan tanah, dia hanya alat bukti pembayaran pajak. Pada saat ini ada beberapa perkara yang menunjukkan bahwa terhadap sertipikat kepemilikan dapat dikalahkan oleh alat bukti selain sertipikat yaitu yang terdapat dalam Putusan No.367/Pdt/2013/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta antara Pemegang Girik dengan Pemegang SHGB. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimana kekuatan pembuktian girik sebagai alat bukti kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik girik terhadap suatu sengketa tanah, kemudian Apakah putusan Pengadilan Tinggi Nomor 367/PDT/2013/PT.DKI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yangdilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif.Dari hasil penelitian diketahui kekuatan pembuktian Girik setelah diundangkannya UUPA tidak lagi dapat dikatakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah, selanjutnya Putusan pengadilan No.367/PDT/2013/PT.DKI sudah sesuai menurut hukum yang berlaku, dan pemerintah harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat pemilik Girik untuk mendaftarkan tanahnya, sehingga setiap masyarakat mendapatkan kepastian hukum bagi tiap-tiap hak atas tanahnya.

---

ABSTRACT

Before the birth of UUPA Girik still recognized as proof of land rights, Girik own sense is as a tool for certification but is not evidence of ownership of land he only evidence of tax payment. At this time there are some things that show that of the certificate by evidence other than certificates are contained in the decision No.367/Pdt/2013/PT.DKI in the high court of DKI Jakarta between Girik owner and Certificate of right to build (SHGB) owner. Furthermore there is a formulation of the problem is how the strength of evidence Girik as evidence of ownership of land rights and how legal protection for owners Girik to a land dispute. Then whether the high court decisionNo.367/Pdt/2013/PT.DKI in accordance with the legislation in force. The approach taken in this research is normative juridical approach.

From the research result shows the strength of evidence Girik after the enactment of the UUPA no longer can be considered as evidence of ownership rights to land are legitimate, subsequent court decisions No.367/Pdt/2013/PT.DKI is appropriate under applicable law and the government should be more socialize to people Girik owners to register their land, so that every community to get legal certainty for each land rights."

"ABSTRAKDua unsur pokok dalam perkawinan di Indonesia adalah keabsahan perkawinanyang penilaiannya didasarkan hukum agama dan kepercayaan, serta pencatatan perkawinan, sebagai proses administratif pengenalan negara terhadap perkawinan sah tersebut. Ketentuan perundang-undang yang berlaku mengatur adanya perbedaan pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam dan selain Islam. Perbedaan dimaksud bukan hanya pada perbedaan lembaga pencatatan perkawinan, mekanisme proses dan bukti formal pengenalan negara atas suatu perkawinan sah, namun secara filosofis terletak pada perbedaan pilihan keterlibatan negara dalam memastikan tegaknya hukum agama pada konteks perkawinan. Penulis meninjau sejauh mana dualisme pencatatan perkawinan ini diciptakan dan diimplementasikan dalam rangka usaha negara memberikan jaminan konstitusional perlindungan hak sipil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, mengacu pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan kepustakaan, dengan dilengkapi bahan primer yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis teoritis atas fakta lapangan yang ditemukan adalahbahwa dualisme pencatatan perkawinan lahir berdasarkan tiga alasan fundamental, yaitu perbedaan filosofi perkawinan Islam dan selain Islam, latar belakang politik hukum yang mendorong lahirnya regulasi bercorak Keislaman dan karakteristik Keislaman pada bangsa Indonesia. Dengan demikian dualisme pencatatan perkawinan justru hadir sebagai bentuk peran negara memberikan jaminan perlindungan hak sipil secara adil dan maksimal bagi seluruh penduduk dan warganegara. Namun Implementasi dualisme pencatatan memunculkan dampakdampak negatif yang kemudian menimbulkan kesan ketidaksetaraan, sehingga implementasi dualisme pencatatan perkawinan belum sepenuhnya mewujudkan komitmen negara atas jaminan konstitusional perlindungan hak sipil

---

ABSTRACTTwo principal elements of marriage in Indonesia are the validity of marriagebased on the law of each religion and belief, and the registration of marriage as an administrative process for such marriage to be recognized by the government. The prevailing laws regulate differently between the registration of marriage for Moslem and non-Moslem. The distinctions are more than just difference in registry institutions, the mechanism and process for marriage and marriage registration and also the formal documents of state recognition of such marriage, but the philosophical difference lie in the different choice of state involvement to ensure the upright of religion laws on marriage. The Author observed and studied how this dualism were created and implemented as part of state responsibility to ensure the protection of civil rights. This study was conducted with a juridicalnormative method, where the research refers to norms which are stated on positive law and/or doctrine. The data used are secondary data from the literature, and also supported with primary data obtained from interviews with several sources. In conclusion based on a theoretical analysis of the field facts, dualism of marriage registration were created based on three fundamental reasons, which is the philosophical difference between Muslim and non-Muslim marriage, law politics background that encourage the creation of regulation with Islamic pattern and alsothe Islamic characteristic of Indonesian. Therefore the dualism of marriageregistration is precisely a form of state role to ensure the protection of civil rights for all citizens and residents. However, the implementation of such dualism leads to some negative impacts which then create the impression of inequality, thus the implementation of dualism of marriage registration has not completely materialize the state commitment to ensure the constitutional protection of civil rights."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan pendaftaran tanah atas objek tanah yang telah dihibahkan dikaitkan dengan pembatalan akta hibah secara sepihak oleh pemberi hibah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu akibat hukum terhadap akta hibah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah dan keabsahan pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang telah dialihkan dengan diterbitkannya akta hibah. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sebagai hasil penelitian dalam tesis ini dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap akta hibah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah yaitu tidak berakibat batal terhadap isi perjanjian yang dituangkan dalam akta hibah tersebut, karena selama dan sepanjang akta autentik tidak dibatalkan atau dimintakan pembatalan, maka akta tetap sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Terkait dengan keabsahan pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang telah dialihkan dengan diterbitkannya akta hibah, maka terhadap pendaftaran tanah tersebut dapat dinyatakan tidak sah karena adanya cacat hukum administratif yang dilakukan dalam proses pendaftaran tanah dan bila Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung mengetahui adanya peralihan hak melalui Akta Hibah Nomor 1417/BE/1997 tanggal 12 September 1997, maka konsekuensi terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 dapat dimohonkan pembatalannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam daerah hukumnya.

---

This thesis discusses the validity of land registration for land objects that have been granted in connection with the cancellation of the grant deed unilateral by the grantor. The problem in this study is the legal consequences of the canceled deed unilateral by the grantor and  the validity of land registration for the object of land that has been transferred by the issuance of the grant deed. The writing of this thesis uses a normative juridical method with secondary data as the data source. The data which used in this analysis is descriptive analytical through a qualitative approach. As a result of the research in this thesis, it can be seen that the legal consequences of unilaterally canceled grant deeds that there is no cancellation of the contents of the agreement as outlined in the grant deed, because as long as the authentic deed is not canceled or requested for cancellation, then the deed will still be valid as a law for the parricipants made it. Related to the validity of land registration for the object of land that has been transferred by the issuance of a grant deed, then the land registration can be declared invalid because of an administrative legal defect in the land registration process and if the Bandung Regency National Land Agency is aware of the transfer of rights through the Grant Deed Number 1417 / BE / 1997 on 12 September 1997, then the consequences for the issuance of Property Rights Certificate Number 326 can be requested for cancellation at the State Administrative Court in its jurisdiction."