Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Daerah pesisir pantai Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah yang berpotensi terdampak tsunami. Keberadaan dari Gunungapi Anak Krakatau dan jalur subduksi lempeng di selat sunda menyebabkan Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi tsunami. Salah satu langkah antisipasi bencana tsunami adalah dengan melakukan perencanaan tata ruang yang telah mempertimbangkan potensi bahaya tsunami. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi tata ruang wilayah Kabupaten Pandeglang berdasarkan identifikasi potensi bahaya tsunami. Identifikasi potensi bahaya tsunami dilakukan dengan membuat model potensi sebaran ketinggian gelombang tsunami di daerah pesisir menggunakan pemodelan GIS. Hasil identifikasi potensi bahaya tsunami di pesisir pantai Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa seluas 194,15 hektar lahan permukiman dan tempat kegiatan eksisting berpotensi terdampak tsunami. Total luasan kawasan pesisir Kabupaten Pandeglang yang berpotensi terdampak bahaya tsunami mencapai 1483,26 hektar. Sementara pada Tinjauan rencana tata ruang Kabupaten Pandeglang, terdapat 488,22 hektar rencana pola ruang pemukiman yang berpotensi terdampak tsunami. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pandeglang pada daerah studi perlu dievaluasi dengan mengalih fungsikan lahan pemukiman yang berpotensi terdampak bahaya tsunami menjadi sempadan pantai atau lahan terbuka lainnya.

---

The coastal area of Pandeglang Regency is one of the areas potentially affected by the tsunami. The existence of the Anak Krakatau Volcano and the Sunda Strait subduction pathway causes Pandeglang District to be one of the areas that has the potential for a tsunami. One of the steps to anticipate the tsunami disaster is to do spatial planning that has considered the potential for tsunami hazards. The purpose of this study was to evaluate the spatial layout of Pandeglang Regency based on the identification of potential tsunami hazards. Identification of potential tsunami hazards is done by modeling the potential of tsunami wave height distribution in coastal areas using GIS modeling. The results of the identification of potential tsunami hazards on the coast of Pandeglang Regency indicate that an area of 194.15 hectares of residential land and the location of existing activities could potentially be affected by the tsunami. The total area of the coastal area of Pandeglang Regency which has the potential to be affected by the tsunami hazard reaches 1483.26 hectares. While in the review of Pandeglang Regency spatial plan, there are 488.22 hectares of planned residential space patterns that have the potential to be affected by the tsunami. Therefore, the spatial plan for Pandeglang Regency in the study area needs to be evaluated by shifting the function of residential land that has the potential to be affected by the tsunami hazard to become a beach border or other open land.

Abstrak :
Perencanaan wilayah suatu daerah biasanya mengedepankan faktor ekonomi untuk pertumbuhan wilayahnya dibandingkan dengan faktor keseimbangan lingkungan termasuk keseimbangan ekosistem yang ada. Faktor bentang alam (lanskap) termasuk faktor yang kurang diperhatikan. Pengelolaan estuari tidak terlepas dari lanskap yang ada, sehingga diperlukan suatu lanskap yang berkelanjutan (sustainable landscape). Model lanskap yang berkelanjutan pada wilayah Estuari Cimandiri sangat diperlukan, dimana pada saat ini pada bagian utara Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimandiri merupakan wilayah terbangun (pabrik, permukiman, gudang, lahan terbuka). Pada wilayah selatannya masih didominasi lahan pertanian. Tujuan umum dari riset ini yaitu membuat suatu model lanskap berkelanjutan pada wilayah estuari sebagai alternatif kebijakan, sedangkan tujuan khusus dalam riset ini: (1) mengkarakteristikan lanskap dan batas wilayah Estuari Cimandiri, (2) menilai hubungan Estuari Cimandiri dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya, dan (3) merumuskan model lanskap yang berkelanjutan pada wilayah Estuari Cimandiri. Pada riset ini variabel yang dipakai adalah batas estuari (salinitas perairan, fisik wilayah, batas administrasi, dan jarak muara sungai ke tempat tinggal masyarakat), karakteristik (tipologi) lanskap, dan sosial ekonomi masyarakat. Analisis menggunakan konsep analisis citra penginderaan jauh, analisis spasial, analisis dinamika spasial, analisis statistik, dan analisis deskripsi. Riset ini menghasilkan model lanskap berkelanjutan dengan peta zona wilayahnya yang potensial dibangun (terbangun) dan wilayah yang prioritas dikonservasi pada wilayah Estuari Cimandiri. ......Regional planning in one area usually prioritize economic factor compared to environmental factor, such as on its ecosystem balance. It can not be separated from the landscape characteristics. Estuarine management can not be separated from the existing landscape, so it require a sustainable landscape. Sustainable landscape model for Cimandiri Estuary is needed by northern part of the Cimandiri watershed where built up area (factories, warehouses, settlement, open space are very dominant), while the southern region is still dominated by agricultural land. The general purpose of the research is to create a model of sustainable landscape in the Cimandiri Estuary as an alternative policy. Special purpose in this research are: (1) to find analyze the characteristics of the landscape and boundary of Cimandiri Estuary, (2) to analyze the relationship between Cimandiri Estuary with social and economic conditions of its people, and (3) to create a formula model of sustainable landscapes in the region of Cimandiri Estuary. The variables used in this research are characteristic boundary (salinity waters, physical area, administration boundary, and distance from estuary to community residences), landscape characteristic (typology), and social and economic communities. The analysis used are the concept of remote sensing, spatial analysis, spatial dynamics, statistical analysis, and description analysis. This research created a model of sustainable landscapes with a map of potential built up area, and the priority area of conservation on the Cimandiri Estuaries.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam mendorong Pemerintah Kota Cimahi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang pada pembangunan daerah. Kota Cimahi pada tahun 2018 menjadi juara pertama dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat. Namun, pada kenyataannya masih ada permasalah tahunan pembangunan daerah yang belum terselesaikan. Masyarakat menilai bahwa pembangunan di Kota Cimahi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah belum melaksanakan perannya dengan optimal. Kebijakan yang dirumuskan oleh Ditjen. Bina Pembangunan Daerah sebagai regulator, belum mengakomodasi kebutuhan pemerintah Kota Cimahi dalam pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Pembinaan umum dan teknis yang dilakukan sudah cukup baik, dengan diselenggarakannya Rakornas dan Rakortek Nasional dan Kota Cimahi sebagai salah satu pesertanya.Tidak ada fasilitasi yang dilakukan secara langsung ke Pemerintah Kota Cimahi, karena fasilitasi yang dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah hanya pada tingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk fasilitasi ke Pemerintah Kota Cimahi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan evaluasi belum dilakukan dengan optimal, karena evalusi yang dilakukan saat ini hanya sebatas pengecekan dokumen administratif terhadap berita acara pelaksanaan Musrenbang. Saran untuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, perlu adanya perbaikan regulasi mekanisme pelaksanaan dan evaluasi Musrenbang, serta pemantauan secara langsung pelaksanaan kegiatan Musrenbang. ......This study discusses the Role of the Directorate General of Regional Development in encouraging the Cimahi City Government to increase community participation in Musrenbang in regional development. The city of Cimahi in 2018 won first place in regional development in West Java Province. However, in reality there are still unresolved annual problems of regional development. The community feels that the development in Cimahi City is not in accordance with the needs of the local community. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Directorate General of Regional Development has not implemented its role optimally. Policies formulated by the Directorate General. Development of Regional Development as a regulator, has not accommodated the needs of the Cimahi City government in the implementation of the Musrenbang. The implementation of the general and technical training carried out was quite good, with the holding of the national Rakornas and Rakortek and the City of Cimahi as one of the participants. There was no facilitation conducted directly to the Cimahi City government, because facilitation was carried out directly by the Directorate General. Bina Bangda is only at the provincial government level, while facilitation to the Cimahi City Government is carried out by the West Java Provincial Government. The evaluation has not been carried out optimally, because the evaluation carried out at this time is limited to checking administrative documents on the minutes of the Musrenbang implementation. Suggestions for the Directorate General of Regional Development, it is necessary to improve regulations on the mechanism for implementing and evaluating Musrenbang, as well as direct monitoring of the implementation of Musrenbang activities.

Abstrak :
ABSTRACT
Perencanaan pembangunan menjadi hal penting dalam suatu proses pembangunan di suatu wilayah karena akan menentukan bagaimana arah pembangunan ke depannya. Dalam melakukan perencanaan pembangunan, pendekatan partisipatif menjadi salah satu pendekatan yang penting untuk dilakukan karena dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang menjadi pihak yang paling merasakan dampak pembangunan itu sendiri. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di wilayah Kecamatan Bekasi Barat untuk penyusunan rencana pembangunan daerah, dalam hal ini adalah RKPD Kota Bekasi Tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif dalam penyusunan RKPD di wilayah Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dapat dikatakan sudah cukup baik dan sudah dapat mengakomodir keterlibatan masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penyusunan RKPD di wilayah Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari tahapan pengumpulan usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan yang berasal dari masyarakat di lingkup RT hingga pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan untuk menentukan usulan prioritas yang akan diajukan ke level Kota Bekasi. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif, terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi, baik mendukung maupun menghambat. Faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif adalah adanya dukungan dari masyarakat, kesinergian antar lembaga yang terkait, kelengkapan unsur-unsur kelembagaan kemasyarakatan, pendanaan yang cukup, serta sistem dan teknologi. Sedangkan, faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif berkaitan dengan kurang jelasnya usulan yang diusulkan oleh masyarakat, keterbatasan waktu, dan adanya miskomunikasi antara pihak-pihak terkait.

---

ABSTRACT
Development planning becomes important in a development process in a region because it will determine how the direction of development in the future. Participatory approach becomes one of the important approaches in development planning because it can accommodate the needs of the people who are most affected by the development itself. This study discusses participatory development planning in West Bekasi District in the making of local government development plan, in this case, is RKPD Kota Bekasi Year 2018. The method of this study is qualitative research with a descriptive design. The results show that participatory development planning in the making of RKPD in West Bekasi District is good enough and already able to accommodate community involvement. Participatory development planning in the making of RKPD in West Bekasi District starts from the stages of collecting proposals of development from the community within RT until discussed in Musrenbang Kecamatan to determine the priority which continued to Bekasi Municipality level. In the participatory development planning, there are several factors that influence, either support or inhibit. Factors that support are the support of the community, the inter related institutional, the completeness of the institutional elements of society, adequate funding, and systems and technology. Meanwhile, the factors that hinder the participatory development planning related to the lack of proposals clarity proposed by the community, time constraints, and miscommunication between the stakeholders.

Abstrak :
ABSTRACT
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang adalah forum antarpelaku untuk menyusun rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Pelaksanaan musrenbang juga dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait dengan pembangunan di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pelaksanaan musrenbang dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Untuk melihat efektivitas pelaksanaan musrenbangnya, penelitian ini menggunakan teori perencanaan yang baik dari Nugroho dan Wrihatnolo 2011 yang terbagi atas sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbang RKPD di Kota Bekasi tahun 2018 sudah cukup efektif, dapat dilihat dari terpenuhinya sebagian besar indikator pada keempat dimensi yang ada walaupun terdapat beberapa hambatan. Indikator pada dimensi transparan belum terpenuhi dengan baik yaitu terkait menampung setiap usulan yang masuk tanpa ada yang disembunyikan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam hal sistem yang dipakai yaitu sistem e-planning. Hambatan pelaksanaan musrenbang lainnya adalah terkait dengan keterbatasan keuangan daerah yang membuat tidak semua usulan dapat diakomodir.

---

ABSTRACT
Development Planning Discussion Musrenbang is an inter government forum to develop national and regional development plans. The implementation of musrenbang is also intended to accommodate community aspirations related to development in the region. This study aims to see the effectiveness of the implementation of musrenbang in the preparation of Local Government Work Plan Document RKPD in Bekasi City, West Java Province. To see the effectiveness, this research used theory of a good planning from Nugroho and Wrihatnolo 2011 which is divided into systematic, integrated, transparent and accountable. This research uses post positivist approach with in depth interview and literature study for data collection techniques. The results of this study indicate that the implementation of musrenbang for RKPD document 2018 in Bekasi is quite effective, can be seen from the fulfillment of most indicators on the four dimensions that exist although there are some obstacles. Indicators on transparent dimensions have not met well that is related to accommodate every proposal that comes in without any hidden. This is due to the limitations in the system used is the e planning system. The other obstacles on the implementation of this musrenbang are related to the regional financial constraints that make not all proposals accommodable.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prinsip money follow program pada perencanaan pembangunan Kota Depok pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2017. Pendekatan dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisa kualitatif untuk mengeksplorasi pelaksanaan prinsip money follow program dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pihak-pihak di Pemerintahan Kota Depok. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip money follow program belum dilaksanakan dengan baik sesuai indikator teori Planning Programming Budgeting System PPBS. Pada pelaksanaan prinsip money follow program pun masih terdapat hambatan-hambatan yaitu keterbatasan kapabilitas dan pemahaman yang belum merata diantara sumber daya manusia di dalam fungsi perencana. Hambatan lainnya adalah Organisasi Perangkat Daerah OPD yang masih memberikan usulan kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas program di dalam tahun rencana.

---

This research aims to find out the implementation of the principle of money follow program in development planning of Depok city based on Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD document 2017. This research uses qualitative analysis method to explore the implementation of money follow program principal on development planning process by Depok city Government. This research found that the implementation of money follow program principle has not been applied suitably with the indicators of Planning Programming Budgeting System PPBS. In the implementation of the principle of money follow program, there are still some challenges that have to be encountered in order, such as limited capability and unequal understanding among the human resources who act as the planning function. The other obstacle is related to Organisasi Perangkat Daerah OPD is gives advises about that does not in line with the program 39s priority in the year of the plan.