Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKCTPenulisan ini bertujuan melihat adanya indikasi terjadinya segregasi dan gentrifikasi di kampung dan permukiman formal Cikini. Segregasi dan gentrifikasi merupakan bentuk perkembangan wilayah yang tidak merata. Segregasi terjadi tidak hanya dalam bentuk batasan fisik, tetapi adanya indikasi lain yang menyebabkan masyarakat kampung tidak dapat tinggal di permukiman formal Cikini. Pengembangan kawasan Cikini yang tidak merata menyebabkan indikasi terjadinya gentrifikasi. Sebagian besar rumah masyarakat kampung Cikini yang secara turun temurun dan belum adanya pembangunan properti dari perusahaan atau pemerintah menunjukkan belum terjadinya gentrifikasi di kampung Cikini. Namun berbeda dengan masyarakat permukiman formal Cikini yang sudah tidak mampu membayar PBB menyebabkan adanya masyarakat di permukiman formal yang mulai terpinggirkan.

---

ABSTRACTThis paper aims to see if there are any indications of segregation and gentrification happen in informal and formal settlement area in Cikini. The segregation and gentrification that happen are part of the uneven development in Cikini. The reason why segregation occurs in Cikini is not only limited into the form of physical constraints, for there are other indications on why informal settlements community cannot stay in the formal settlement in Cikini. Uneven development causes there is an indication that gentrification might occur in the area. The fact that most houses in informal settlement in Cikini are bequeaths and there are no property development from developer or government shows that has not been gentrification in this informal settlement. However, the incidence that there are formal settlers who cannot afford to pay for property tax induce them to settle in the marginalized area. "

"Kebijakan otonomi daerah hadir sebagai respons terhadap keberagaman potensi, nilai, dan kondisi setiap daerah, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Dalam konteks aglomerasi, kebijakan ini menjadi relevan karena mencakup sinergi antarwilayah dalam pembangunan infrastruktur, lingkungan, transportasi, dan penataan ruang, sebagaimana terlihat dalam kawasan Jabodetabekpunjur yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Aglomerasi Jabodetabekpunjur tidak hanya mendorong integrasi ekonomi regional tetapi juga memunculkan tantangan, seperti ketimpangan spasial, segregasi sosial, serta beban infrastruktur akibat dominasi Jakarta sebagai pusat ekonomi. Secara historis, Jabodetabekpunjur telah berkembang dari konsep administratif menjadi kawasan fungsional yang saling terhubung melalui jaringan transportasi dan aktivitas sosial-ekonomi. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan dampak negatif berupa ketimpangan kebijakan, alokasi sumber daya, dan pengelolaan ruang antara Jakarta dan daerah penyangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika pemilihan Jabodetabekpunjur sebagai kawasan aglomerasi dalam perspektif UU DKJ, termasuk dampaknya terhadap ekonomi Jakarta sebagai daerah induk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aglomerasi Jabodetabekpunjur menawarkan potensi besar untuk mengatasi tantangan ekonomi dan pembangunan, tetapi memerlukan koordinasi yang kuat antarwilayah dan kebijakan strategis yang menyeluruh. Kebijakan aglomerasi ini bertujuan menciptakan kawasan metropolitan yang seimbang, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan memperkuat integrasi ekonomi nasional dengan visi Jakarta sebagai pusat global.

---

Regional autonomy policy comes as a response to the diversity of potentials, values, and conditions of each region, allowing them to solve problems according to their respective characteristics. In the context of agglomeration, this policy becomes relevant because it includes synergies between regions in infrastructure development, environment, transportation, and spatial planning, as seen in the Jabodetabekpunjur region regulated by Law Number 2 of 2024 concerning the Special Region of Jakarta (DKJ Law). The Jabodetabekpunjur agglomeration not only encourages regional economic integration but also raises challenges, such as spatial inequality, social segregation, and infrastructure burdens due to Jakarta's dominance as an economic center. Historically, Jabodetabekpunjur has evolved from an administrative concept to a functional region that is interconnected through transportation networks and socio-economic activities. However, this development has also led to negative impacts in the form of policy imbalances, resource allocation, and spatial management between Jakarta and its buffer zones. This study aims to explore the dynamics of the selection of Jabodetabekpunjur as an agglomeration region in the perspective of the Jakarta Development Planning Law, including its impact on the economy of Jakarta as the parent region. This research concludes that the Jabodetabekpunjur agglomeration offers great potential to address economic and development challenges, but requires strong inter-regional coordination and comprehensive strategic policies. This agglomeration policy aims to create a balanced metropolitan area, reduce development gaps, and strengthen national economic integration with the vision of Jakarta as a global center."

"ABSTRACTPaper ini membahas mengenai uneven development dan mendeteksi circular causation yang terjadi di kawasan Kalibata. Perkembangan tidak merata terjadi antara kawasan berjualan pedagang kaki lima dan kawasan berjualan di Kalibata City. Metode penelitian dilakukan dengan studi pustaka sebagai landasan teori untuk memahami terjadinya perkembangan tidak merata dan terjadinya circular causation dalam perkembangan tidak merata. Pengambilan data dilakukan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan mapping secara langsung. Informasi yang didapatkan dari mapping digunakan untuk membandingkan perbedaan proses produksi dari antara dua kawasan. Kalibata City sebagai kawasan formal dan area berjualan PKL sebagai kawasan informal memiliki perbedaan potensi yang menjadikan adanya perbedaan proses produksi di kedua kawasan. Artikel ini menemukan bahwa: 1 fasilitas pengunjung di PKL jauh lebih sederhana dibandingkan Kalibata City; 2 area PKL tidak terjamin legalitas sehingga ada kemungkinan penggusuran, 3 area berjualan PKL terbatas pada area pinggir rel kereta, 4 alat produksi PKL lebih sederhana dibandingkan Kalibata City, dan 5 kemampuan PKL lebih terbatas dibanding pekerja di Kalibata City. Kami juga menemukan terdapat 3 jenis produksi di PKL kompleksitas rendah, sedang, tinggi . Sementara, proses produksi di Kalibata City bekerja secara lebih terstruktur dan terorganisir. Perbedaan proses produksi yang dijalankan memicu terjadinya perbedaan perkembangan antar kawasan. Circular causation menjadikan perbedaan perkembangan yang ada menjadi semakin parah. Kawasan Kalibata City sebagai wilayah formal akan terus mampu melakukan perkembangan kawasan, sedangkan kawasan PKL dengan keterbatasannya akan terus memiliki kesempatan perkembangan yang terbatas.

---

ABSTRACTThis paper discusses the uneven development and detects the circular causation that occurs in the Kalibata area. Uneven development occurs between the street vendor trade area and Kalibata City trade area. The research method is done through literature study as the theoretical basis in order to understand about the uneven development and the occurrence of circular causation in uneven development. Data collection is done through field study by conducting interviews, observation, and direct mapping. Information obtained from mapping is used to compare the differences in production processes between two regions. Kalibata City as the formal area and street vendors trade area as the informal area have different potential that generates the difference in production process in both areas. This article found that 1 street vendors consumer facilities is simpler than Kalibata City 2 street vendor area doesnt have legal permit, thus making them susceptible to eviction, 3 street vendor trade area is limited to the area beside the railway, 4 the tools used by the street vendors are less sophisticated than Kalibata City, and 5 the street vendors have limited skills than the workers in Kalibata City. We also found there are 3 types of production of street vendors low, mid, high complexity. Meanwhile, production process in Kalibata City is ran in a more structured and organized way. The differences in the production trigger the developmental differences between these regions. Circular causation makes the existing developmental differences worse. Kalibata City area as a formal area will continue to be able to develop its area, while the area of PKL with its limitations will continue to have limited opportunities to develop. "