Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam menghadapi era globalisasi, dimana semakin terintegrasinya perekonomian dunia, maka kondisi perekonomian nasional yang saat ini masih dilanda krisis dan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, sangat diperlukan penataan kembali seluruh aspek kehidupan, aspek sosial politik dan aspek ekonomi. Dari sisi ekonomi antara lain diperlukan perencanaan ekonomi yang komprehensip dan transparan baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional (daerah). Di tingkat regional yang juga merupakan bagian integral perekonomian nasional, sudah barang tentu tidak akan lepas dan pengaruh global tersebut. Oleh sebab itu perencanaan daerah harus selalu ditingkatkan kualitas dan akurasinya melalui pendekatan teoritis yang tajam dan obyektif. Dengan demikian seluruh potensi sumber daya ( resources) yang ada di daerah diharapkan dapat dikelola, dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal. Dalam rangka penajaman makna perencanaan sehingga secara logis dapat diterapkan di daerah, dalam arti kata memenuhi unsur etika, obyektifitas, keseimbangan dan berkelanjutan maka diperlukan peralatan analisis yang tepat. Menurut John Glason (I974) analisis tabel input output mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan metode-metode lain dalam menganalisa dan memprediksi perubahan-perubahan dalam perekonomian regional (daerah). Analisis ini dapat membantu para perencana untuk menentukan sektor-sektor ekonomi yang tepat untuk menjadi prioritas pembangunan dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ; (i) untuk mengetahui sektor-sektor produksi unggulan, yang dapat dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan daerah Kabupaten Banggai ; (ii) mencoba menganalisis dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap perekonomian Kabupaten Banggai. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode non survey. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah ; (i) Data PDRB Propinsi Sulawesi Tengah ; (ii) Data PDRB Kabupaten Banggai ; (iii) Tabel Input Output (I-0) Kabupaten Banggai tahun 1995; (iv) APBD Kabupaten Banggai beberapa tahun anggaran. Dalam penentuan sektor unggulan digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut : (i) sektor yang mempunyai indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan lebih besar dari satu, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam total output ; (ii) sektor yang mempunyai indeks derajat kepekaan lebih besar dari satu, dan memberikan kontribusi yang besar tehadap total output ; (iii) sektor yang mempunyai indeks daya penyebaran lebih besar dari satu, serta memberikan kontribusi yang besar dalam total output ; (iv) sektor yang mempunyai income multiplier tinggi dan output juga tinggi ; serta (v) sektor dengan kontribusi output cukup besar, dan memiliki potensi yang besar pula serta mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Dari hasil analisis 1-0 yang dilakukan dikaitkan dengan kriteria-kriteria tersebut, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Banggai adalah ; sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor industri kayu bambu dan rotan, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, sektor perdagangan, sektor industri makanan dan minuman, sektor padi, sektor kelapa, sektor kayu dan hasil hutan serta sektor perikanan. Selanjutnya dalam penentuan besaran pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Banggai dilakukan dengan cara menyesuaikan pos pasal mata anggaran dalam APBD dengan sektor-sektor dalam Input Output Kabupaten Banggai tahun 1995. Kemudian dari sasil nalisis dapat diketahui dampak dari pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap perekonomian Kabupaten Banggai adalah ; (i) Dalam pembentukan output sebesar 51.976 juta rupiah atau 7,76 persen dari total ouput sebesar 666.399 juta rupiah. (ii) Dalam pembentukan Nilai Tambah Bruto sebesar 40.257 juta rupiah atau 8,59 persen dari total Nilai Tambah Bruto sebesar 468.551 juta rupiah. (iii) Dalam penyerapan tenaga kerja, terbuka peluang kerja sebanyak 5.083 orang.

Abstrak :
Kota Gorontalo sebagai Ibukota Provinsi telah melalui sebuah kajian muitidisplin dengan pertimbangan disamping karena letaknya yang strategis juga karena kota ini memiliki fasilitas elementer yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pemerintahan provinsi secara efektif dan efisien. Dengan penetapan ini tentunya akan berdampak pada aktifitas dan struktur. ekonomi Kota Gorontalo yang tentu saja mernerlukan strategi pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi yang ada. Sehubungan dengan hal di atas, yang menjadi tujuan dalam pembuatan makalah ini adalah menganaiisa kondisi perekonomian Kota Gorontalo dengan mengidentifikasikan sektor-sektor basis dan sektor unggulan yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regional Ekonomi untuk melihat profil ekonomi daerah seperti analisa struktur ekonomi, analisa pertumbuhan ekonomi, analisa Location Quotient (LQ), analisa Shift share, Analisa Multiplier. Analisa Ekonomi Regional di Kota Gorontalo Selama Periode Tahun 1984 --2000 menunjukkan hasil sebagai berikut : - Struktur Ekonomi didominasi oleh Sektor perdagangan, hotel dan restoran (31,12 %.) sektor Jasa-jasa (26,46 %) serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi (18,77 %.) - Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,02 % (Provinsi Sulut 6,42 %). Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada Tahun 1996 sebesar 9,89 % dan berangsur-angsur menurun hingga Tahun 1998 menjadi hanya sebesar 2,71 % (provinsi -2,29 %), Tahun 2000 telah mencapai 5,62 % Pengelompokkan yang didasarkan pada kiasifikasi Tahun 1930-an maka peranan masing-masing kelompok selama periode tersebut adalah sebagai berikut : - Sektor Primer (Pertanian, Pertambang) = 6,25 % - Sektor Sekunder (Industri & Bangunan) = 10,27 % - Sektor tersier (Sisanya) = 83,48 % Nilai multiplier sektor basis Kota Gorontalo berkisar antara 1,1030 - 1,2250 artinya bahwa apabila terjadi peningkatan produksi sektor basis sebesar satu unit akan memberikan dampak peningkatan perekonomian secara keseluruhan sebesar 1,1030 - 1,2250 unit. Hasil penggabungan analisis Kontribusi, Rata-rata pertumbuhan, dan analisa LQ, dan Shift Share diperoleh urutan sektor unggulan di Kota Gorontalo sebagai berikut : 1). Sektor- Pengangkutan dan Komunikasi, 2). Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran, 3). Sektor Indutsri pengolahan, 4). Sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, 5). Sektor Jasa-jasa. Secara agregat nilai Proportional share (Sp) dan nilai Differential share (Sd) Kota Gorontalo adalah negatif, hai ini menandakan bahwa secara agregat sektor- sektor yang ada di Kota Gorontalo tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan tingkat provinsi. Namun jika dilihat nilai setiap sektor, maka ada sektor yang pertumbuhannya lebih cepat dari tingkat provinsi yakni sektor Industri pengolahan, sektor Listrik, gas dan air minum, sektor Bangunan, Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi yang ditunjukkan oleh nilainya Shift (S) yang positif. Untuk lebih memacu perekonomian Kota Gorontalo seiring dengan perkembangan Kota sebagai Ibukota provinsi maka Pernerintah Daerah sebaiknya memprioritaskan pengembangan sektor-sektor basis yang juga sebagai sektor unggulan, dengan urutan prioritas sebagai berikut sektor Perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, sektor jasajasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Abstrak :
Sejak diundangkannya UU otonomi daerah, terjadi ledakan pemekaran kabupaten. Pada tahun 1998 terdapat 292 kabupaten. Jumlah ini melonjak menjadi 734 kabupaten/kota pada tahun 2004. Sebagian besar pemekaran kabupaten terjadi di luar ]awa. Khusus untuk Provinsi Riau, terdapat empat kabupaten yang memekarkan diri pada tahun 1999. Permasalahan utama studi ini adalah 1) apakah pemekaran mempengaruhi berubahnya sektor basis dan nilai pengganda pendapatan regional. Untuk menjawab permasalahan ini, studi ini mengambil hipotesis: Semakin kecil luas daerah maka sektor basis semakin beragam. Untuk menjawab permasalahan dan menguji hipotesis tersebut, studi ini menggunakan pendekatan economic base model. Dalam pendekatan ini, perekonomian disederhanakan menjadi dua sektor: basis dan non-basis. Hasil studi memperlihatkan bahwa (1) Hipotesis studi ini tidak terbukti pada semua kabupaten. Hipotesis terbukti di Kabupaten Indragiri Hulu, Kampar dan Bengkalis. Indragiri Hulu dan Kampar sebelum pemekaran hanya mempunyai 2 sektor basis sedangkan Bengkalis mempunyai 3 sektor basis. Ketiga kabupaten ini mengalami penarnbahan sektor basis setelah pemekaran, menjadi 4 sektor. Kendati tidak bisa diukur dengan masa sebelumnya, kabupaten pemekaran Kuantan Sengingi, Rokan Hulu, Dumai dan Karimun mempunyai sektor basis sekurang-kurangnya empat sektor. Hal ini mendukung kebenaran hipotesis studi. (2) Sedangkan Kepulauan Riau membantah hipotesis pertama. Setelah pemekaran, sektor basis Kepulauan Riau semakin menurun. Dari enam sektor pada masa sebelum pemekaran menjadi 2 sektor sesudah pemekaran. Kabupaten Pelalawan, Siak, Rokan Hilir, hanya mempunyai dua sektor basis. Sedangkan Natuna hanya mempunyai tiga sektor basis. Terhadap empat kabupaten ini, kendati tidak bisa diukur dengan masa sebelumnya, memperlihatkan rendahnya sektor basis. (3) Penambahan sektor basis ternyata tidak diikuti peningkatan nilai pengganda. Kabupaten induk yang mengalami peningkatan nilai pengganda adalah Indragiri Hulu dan Kepulauan Riau. Sedangkan yang mengalami penurunan nilai pengganda adalah Kampar dan Bengkalis. Adapun kabupaten hasil pemekaran mempunyai nilai pengganda yang beragam. Paling besar adalah Pelalawan (240) dan paling kecil adalah Natuna (1,15).

Abstrak :
Studi ini mencoba melihat persoalan hubungan keuangan pusat-daerah khususnya lnpres Dati I terhadap perkembangan perekonomian daerah di Indonesia.Hipotesis yang diketengahkan disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam mempegaruhi alokasi kebijaksanaan Inpres secara keseluruhan, dan dampok kebijaksanaan alokasi dana pusat-daera hkhusunyanya lnpres Dati I dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian daerah. Konsep-konsep dasar keuangan daerah khusunsya alokasi dana pusat-daerah digunakan sebagai landasan pemikiran analitis dari studi ini. Studi ini menggunakan analisi data secara simultan dengan metode two stage least square [TSLS] di dalam menerangkan hubungan variabel-variabel ekonomi dan keuangan daerah melalui penyederhanaan masalah yang dihadapi. Dengan mengggunkan pooling data selama tahun 1981-1992 antara variabel pengeluaran pemerintah daerah deng jumlah seluruh Inpres, secara timbal-balik, bersama-sama dengan beberapa variabel instrumen pendapatan asli daerah, pendapatan per-kapita, jumlah penduduk dan variabel gangguan diperolej hasil bahwa secara timbal-balik semakin besar pengeluaran pemerintak daerah akan mengakibatkan semakin besar pula jumlah Inpres. Sementara itu secara timbal-balik analisis hubungan antara jumlah Inpres Dati I dengan perkembangan perekonomian daerah bersama-sama dengan beberapa variabel instrumen panjang jalan daerah, jumlah penduduk, pembentukan modal derah dan variabel gangguan, menunjukkan kecenderungan bahwa semakin besar Inpres Dari I akan mengakibatkan semakin besar pula perkembangan perekonomian suatu daerah. Dengan demikian studi ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kebijaksanaan pemberian alokaso dana kepada daerah.

Abstrak :
ABSTRAK
Kerja sama sub-kawasan merupakan bentuk kerja sama yang semakin berkembang dalam era kontemporer. Singapore ndash; Johor ndash; Riau Growth Triangle SIJORI merupakan kerja sama sub-kawasan yang mencakup tiga entitas di kawasan Asia Tenggara. Meskipun Johor dan Riau memiliki karakteristik entitas serta sejarah relasi hubungan ekonomi dengan Singapura yang serupa di tahun 1990 hingga 2003, namun keduanya ternyata memiliki tingkat perkembangan yang berbeda; di mana Singapura ndash; Johor mampu lebih berkembang ketimbang Singapura ndash; Riau. Maka dari itu, penelitian ini meneliti alasan mengapa kerja sama sub-kawasan Singapura ndash; Johor menjadi lebih berkembang dengan menganalisis empat variabel; 1 Jarak Geografis Geographical Proximity ; 2 Economic Complementarity dan Infrastruktur; 3 Komitmen Politik dan Partisipasi Sektor Swasta; 4 Keberadaan Katalis. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis komparatif melalui wawancara dan studi pustaka. Dari hasil penelitian, ditermukan bahwa bahwa alasan hubungan Singapura ndash; Johor lebih berkembang daripada hubungan Singapura ndash; Riau pasca 2004 disebabkan karena empat poin. Pertama, Singapura ndash; Johor memiliki kedekatan geografis dan konektivitas yang lebih baik daripada Singapura ndash; Riau. Kedua, Singapura ndash; Johor memiliki komplementaritas yang lebih unggul dalam aspek modal, tenaga kerja, dan lahan yang juga ditunjang dengan pembangunan infrastruktur. Ketiga, Singapura ndash; Johor memiliki komitmen politik yang lebih kuat yang tercermin dari koordinasi antarlevel pemerintah dan kejelasan birokrasi. Keempat, Singapura ndash; Johor memiliki Pemerintah Federal Malaysia sebagai katalis hubungan, sedangkan Singapura ndash; Riau belum memiliki katalisator pada pihak Riau. Dengan demikian, penelitian ini mampu menjawab pertanyaan penelitian melalui analisis komparatif antara keberhasilan hubungan Singapura ndash; Johor dengan Singapura ndash; Riau.

---

ABSTRACT
Sub regional cooperation is a growing form of cooperation in the contemporary era. Singapore ndash Johor ndash Riau Growth Triangle SIJORI is a sub regional cooperation that includes three entities in Southeast Asia. Although Johor and Riau have similar characteristics and historical relations to Singapore in terms of economic between 1990 to 2003, but they they have different trajectory after 2003 in which Singapore ndash Johor is able to develop more than Singapore ndash Riau. Therefore, this study investigates the reasons why the sub regional cooperation of Singapore ndash Johor is able to be more developed by analyzing four variables 1 Geographical proximity 2 Economic complementarity and infrastructure 3 Political commitment and private sector participation and 4 Catalyst. This study uses qualitative method through comparative analysis using interview and literature. Based on the findings, it can be concluded that the reason why Singapore ndash Johor is able to be more developed than Singapore Riau after 2004 was due to four points. First, Singapore ndash Johor has better geographical proximity and connectivity than Singapore ndash Riau. Second, Singapore ndash Johor has a better complementarity in terms of capital, labor, and land aspects that are also supported by infrastructure development. Third, Singapore ndash Johor has a stronger political commitment as reflected by multilevel governmental coordination and bureaucratic clarity. Fourth, Singapore ndash Johor has the Federal Government of Malaysia as a catalyst of relations, while the catalyts from Riau side in Singapore ndash Riau has not yet to be seen. Thus, this study is able to answer research question through a comparative analysis of the development of the Singapore ndash Johor and Singapore ndash Riau.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan pengaruh ukuran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kualitas institusi yang berbeda. Adapun penelitian ini menggunakan level analisis pada 491 kabupaten/kota di Indonesia pada periode tahun 2011-2017. Dengan menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS), hasil empiris menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi regional. Dengan menggunakan indikator kualitas institusi yakni indeks demokrasi, hasil empiris studi ini menunjukkan perbedaan pengaruh ukuran pemerintah bergantung pada kualitas institusi. Pengaruh negatif ukuran pemerintah cenderung lebih besar pada daerah dengan kualitas institusi yang rendah. ......This study aims to determine whether the influence of government size on economic growth depends on the quality of the institution. The study uses the level of analysis in 491 districts/municipalities in Indonesia during 2011-2017. Using Ordinary Least Square (OLS) estimation method, empirical results show that government size has a negative and significant effect on regional economic growth. By using an indicator of institutional quality, namely the democracy index, the empirical results of this study show the difference in the effect of government size depending on the quality of the institution. The negative effect of government size tends to be greater in regions with low institutional quality.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mencari pengaruh dari implementasi kebijakan fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan selama periode dimulainya desentralisasi fiskal di Indonesia, yaitu pada tahun 2001 hingga 2011 dengan menggunakan metode panel data (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur). Ukuran yang digunakan untuk menganalisa desentralisasi fiskal adalah indikator otonomi, indikator penerimaan, dan indikator pengeluaran. Selain itu juga, untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah digunakan variabel kontrol yang menjadi variabel pendukung yaitu Jumlah Penduduk, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Pekerjaan, dan Investasi. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah adanya hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi-provinsi di Kalimantan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya desentralisasi fiskal juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan variabel-variabel lainnya kecuali variabel jumlah penduduk. ......This research paper is looking for the effect of regional fiscal policy implementation on regional economic growth in provinces in Kalimantan Island over the period when fiscal decentralization started in Indonesia, 2001 - 2011 by using panel data estimation from 4 provinces (West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, and East Kalimantan). The measurement of fiscal decentralization is used to analyse are Autonomy Indicator, Revenue Indicator, and Expenditure Indicator. Moreover, to see the effect of fiscal decentralization on economic growth is used control variables to support that, such as Population, Initial GDRP, Employment, and Investment. The paper concludes with there is positive relationship between fiscal decentralization and local economic growth in provinces in Kalimantan. The result shows that increase in fiscal decentralization will increase local economic growth, and other variables too except population.

Abstrak :
Fenomena urban development menuntut tingginya tingkat permintaan (demand) dari masyarakat terhadap bangunan gedung untuk hunian dan tempat usaha serta tingginya nilai ekonomis dari properti tiap tahunnya. Hal ini memicu pembangunan gedung bertingkat untuk hunian seperti apartemen dan rumah susun di Kota Bekasi. Aplikasi dari teknologi LIDAR dan Foto Udara terlihat sangat membantu didalam menganalisis pola persebaran spasial terhadap obyek gedung bertingkat hunian yang ada di Kota Bekasi menggunakan teknik analisis tetanggga terdekat dan kernel density. Hasil menunjukkan bahwa pola persebaran spasial terhadap obyek gedung bertingkat hunian yang ada di Kota Bekasi adalah cenderung mengelompok dengan ciri jarak antara lokasi gedung bertingkat yang satu dengan lokasi gedung bertingkat lainnya berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu. Sedangkan kesesuaian antara tata ruang wilayah Kota Bekasi dengan lokasi sebaran gedung bertingkat hunian baik yang befungsi sebagai apartemen, maupun hotel, plaza secara umum memperlihatkan adanya ketidaksesuaian. Implikasi pola spasial gedung bertingkat yang dijumpai di Kota Bekasi memperlihatkan semakin bertambahnya gedung bertingkat hunian, akan mengakibatkan semakin bertambahnya share pembangunan gedung terhadap sektor bangunan pada PDRB yaitu yang tercantum pada PDRB Atas Dasar Harga Bangunan. Namun kondisi tersebut tidak semata - mata secara total meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi regional di Kota Bekasi.

---

The phenomenon of urban development requires high levels of demand (demand) from the public against the building for residential and business premises as well as the high economic value of the property each year. This triggers the construction of multi-storey buildings for residential as apartments and flats in the city of Bekasi. Application of LIDAR technology and Air Photo looks very helpful in analyzing the spatial distribution pattern of the object existing residential high rise building in Bekasi using analytical techniques a neighbor nearby and kernel density. Results showed that the spatial distribution pattern of the object-storey residential building in the city of Bekasi tend to cluster with the characteristic distance between the location of the one-storey building with other tall buildings adjacent locations and tend to cluster in certain places. While the conformity between the spatial distribution of Bekasi City with locations storey residential building both functioned as apartments, hotels, plazas generally showed discrepancies. Implications of spatial patterns storey building found in Bekasi show the increasing of multi-storey residential buildings, would result in the increasing share of the building construction sector for the GDP listed in GDP Based On Building Price. However, these conditions might have partly improved the rate of economic growth in Bekasi.

Abstrak :
Bank milik pemerintah daerah (BPD), didirikan dalam upaya membantu mempercepat pembangunan daerah dimana BPD berada. BPD seharusnya dapat menjadi preferensi utama masyarakat daerah dalam menggunakan jasa ? jasa perbankan, karena biaya - biaya bunga yang ditanggung oleh BPD tidak sebesar biaya ? biaya yang ditanggung oleh bank konvensional pada umumnya, sebagai shareholder pemerintah daerah tidak perlu mengenakan bunga yang terlalu tinggi mengingat pemerintah daerah juga akan mendapatkan bagian laba dari BPD, dan sebagai implikasinya BPD dapat mengenakan bunga pinjaman yang tidak terlalu tinggi kepada para pengusaha, sehingga diharapkan produk pinjaman BPD dapat bersaing dengan produk pinjaman bank - bank konvensional yang beroperasi disekitarnya. Sedangkan BPD saat ini, masih tertarik untuk menepatkan dananya pada surat berharga, sehingga fungsi intermediasi BPD menjadi semakin berkurang. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : Untuk mengukur pengaruh penempatan dana oleh BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Untuk mengukur penyaluran kredit investasi oleh BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Populasi penelitian adalah seluruh Bank Pembangunan Daerah yang ada diIndonesia. Berdasarkan data pada Bank Indonesia, jumlah Bank Pembangunan Daerah perDesember 2013 sebanyak 26 bank. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat data runtut waktu (timeseries) dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2013 Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Dengan menggunakan data panel. Hasil penelitian tentang Analisis Dampak Kepemilikan Surat Berharga oleh BPD Terhadap Pembangunan Daerah, Belanja modal pemerintah, kredit produktif, pemilikan surat berharga oleh BPD berpengaruh positif terhadap PDRB, dan signifikan mempengaruhi PDRB, Angkatan kerja memiliki pengaruh positif terhadap PDRB, namun pengaruh angkatan kerja tidak signifikan terhadap PDRB. ...... Local government-owned banks (BPD), was established in order to help accelerate the development of the area where the BPD located. BPD should be a primary preference in using the services of local communities - banking services, because the costs - interest costs borne by BPD is not at cost - the cost of which is borne by the conventional banks in general, as a shareholder of local governments do not need to charge interest that is too high in view of government area will also get a share of profits from the BPD, and by implication BPD may charge interest on the loan is not too high to employers, so expect BPD loan products can compete with bank loans - conventional banks operating nearby. While BPD today, is still keen to match the funds in securities, so that the intermediation function BPD becomes less and less. The expected goals of this study are: To measure the effect of the placement of funds by BPD on regional economic growth, to measure investment lending by BPD to regional economic growth. Population was all the existing Regional Development Bank in Indonesia. Based on data from Bank Indonesia, the number of regional development banks perDesember 2013 as many as 26 banks. The type of data that will be used in this research is time series data (time series) from January 2009 until December 2013 The model that will be used in this research is the use of panel data. Results of research on Analysis of Impact of Ownership of Securities by BPD Against Regional Development, government capital spending, credit productive, ownership of securities by BPD positive effect on GDP, and significantly affect GDP, labor force have a positive influence on the GDP, but the effect was not significant workforce to GDP.

Abstrak :
ABSTRAK
Kinerja pembangunan ekonomi daerah memiliki peran penting dalam permbangunan ekonomi nasional. Masih banyaknya isu-isu pembangunan ekonomi di daerah seperti pertumbuhan yang lambat, tingginya jumlah pengangguran, dan tingginya tingkat kemiskinan, menjadi alasan penting mengapa kajian terhadap kinerja pembangunan ekonomi daerah perlu dilakukan. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor utama yang dapat mendorong perbaikan pembangunan ekonomi di daerah. Faktor-faktor tersebut dapat dianalisis dari sisi sekor publik dan sektor swasta. Sektor publik diwakili oleh belanja publik pemerintah daerah dan sektor swasta diwakili oleh investasi baik investasi asing maupun investasi domestik.Menggunakan data 34 provinsi di Indonesia dengan periode observasi selama 7 tahun dari 2010-2016, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum peningkatan pada proporsi belanja publik, khususnya belanja barang dan jasa, dan belanja modal, memiliki pengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kinerja pembangunan ekonomi di daerah terutama terhadap pertumbuhan. Sementara belanja pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan secara statistik signifikan. Begitu juga dengan investasi swasta, efek atau pengaruh investasi domestik dan invetsasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah adalah positif dan secara statisitk signifikan. Di sisi lain, pertumbuhan juga memiliki pengaruh positif dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

---

ABSTRACT
Regional economic development as known has an important role to drive the national economic development. Since there are still a few existing issues of economic development in regional such as slow growth, high unemployment, and high poverty rate, so it is substantially crucial to conduct study of that topic. Thus, this study aims to analyze the main factors that can lead economic development to improve. Fortunately, these factors can be analyzed from public and private sectors. The public sector is represented by public expenditures of local government meanwhile the private sector is represented by both foreign and domestic investment.Using data from 34 provinces in Indonesia over 7 years observation period from 2010 2016, the results of this study indicated that in general an increase on the share of public expenditures, particularly goods and services expenditure, and capital expenditure, have positive effect on performance of economic development and statistically significant, especially on growth. In contrast, salary expenditure has negative effect on growth and statistically significant. Similarly, effects of domestic and foreign investment on economic growth are positive and statistically significant. Further, growth also has positive effect to alleviate unemployment and poverty.