Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena urban development menuntut tingginya tingkat permintaan (demand) dari masyarakat terhadap bangunan gedung untuk hunian dan tempat usaha serta tingginya nilai ekonomis dari properti tiap tahunnya. Hal ini memicu pembangunan gedung bertingkat untuk hunian seperti apartemen dan rumah susun di Kota Bekasi. Aplikasi dari teknologi LIDAR dan Foto Udara terlihat sangat membantu didalam menganalisis pola persebaran spasial terhadap obyek gedung bertingkat hunian yang ada di Kota Bekasi menggunakan teknik analisis tetanggga terdekat dan kernel density. Hasil menunjukkan bahwa pola persebaran spasial terhadap obyek gedung bertingkat hunian yang ada di Kota Bekasi adalah cenderung mengelompok dengan ciri jarak antara lokasi gedung bertingkat yang satu dengan lokasi gedung bertingkat lainnya berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu. Sedangkan kesesuaian antara tata ruang wilayah Kota Bekasi dengan lokasi sebaran gedung bertingkat hunian baik yang befungsi sebagai apartemen, maupun hotel, plaza secara umum memperlihatkan adanya ketidaksesuaian. Implikasi pola spasial gedung bertingkat yang dijumpai di Kota Bekasi memperlihatkan semakin bertambahnya gedung bertingkat hunian, akan mengakibatkan semakin bertambahnya share pembangunan gedung terhadap sektor bangunan pada PDRB yaitu yang tercantum pada PDRB Atas Dasar Harga Bangunan. Namun kondisi tersebut tidak semata ? mata secara total meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi regional di Kota Bekasi.

---

The phenomenon of urban development requires high levels of demand (demand) from the public against the building for residential and business premises as well as the high economic value of the property each year. This triggers the construction of multi-storey buildings for residential as apartments and flats in the city of Bekasi. Application of LIDAR technology and Air Photo looks very helpful in analyzing the spatial distribution pattern of the object existing residential high rise building in Bekasi using analytical techniques a neighbor nearby and kernel density. Results showed that the spatial distribution pattern of the object-storey residential building in the city of Bekasi tend to cluster with the characteristic distance between the location of the one-storey building with other tall buildings adjacent locations and tend to cluster in certain places. While the conformity between the spatial distribution of Bekasi City with locations storey residential building both functioned as apartments, hotels, plazas generally showed discrepancies. Implications of spatial patterns storey building found in Bekasi show the increasing of multi-storey residential buildings, would result in the increasing share of the building construction sector for the GDP listed in GDP Based On Building Price. However, these conditions might have partly improved the rate of economic growth in Bekasi."

"Tujuan dari tesis ini ada dua. Pertama melihat kondisi Produktivitas Kota/Kabupaten dan Komponen Shift-share (Industrial Mix, Differential Productivity Sectoral dan Allocative) serta membandingkan dengan Kota/Kabupaten tetangga di region makro Jawa. Kedua menentukan pengaruh faktor Produktivitas Kota/Kabupaten tetangga terhadap Produktivitas Kota/Kabupaten di region makro Jawa. Kasus yang ditelaah adalah 110 Kota/Kabupaten di region makro Jawa dan 9 sektor tahun 2003, penulis menggunakan cara kerja Kamarianakis (2003), dimana Spatial Shift-share dipakai. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa di region makro Jawa faktor Produktivitas Kota/Kabupaten tetangga mempengaruhi Produktivitas Kota/Kabupaten."

"Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Bekasi sudah diperbincangkan oleh berbagai kalangan sejak beberapa tahun terakhir. isu ini semakin mendapat tempat setelah bergulirnya era pemerintahan daerah dengan konsep yang lebih desentralistik melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Disparitas pembangunan yang paling mendapat sorotan adalah ketimpangan antara wilayah utara dan wilayah selatan, serta antara koridor barat dan timur Kabupaten Bekasi, walaupun gaungnya tidak sekeras disparitas Utara - Selatan. Isu ketimpangan ini telah memicu beberapa kelompok seperti LSM dan tokoh masyarakat di Wilayah Utara untuk menyuarakan pemekaran Kabupaten Bekasi.Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan adalah dengan melihat tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Ukuran yang sering digunakan adalah dengan mengamati Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Adapun Tujuan Penelitian dari tesis adalah untuk:a. Menganalisa tingkat ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Bekasi serta kecenderungannya dalam tahun 1996-2004b. Mengkaji tingkat kemajuan perekonomian antar kecamatan di Kabupaten Bekasi.c. Menganalisa faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pencapaianIPM di 23 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bekasi antara tahun 2001-2004Tehnik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Weighted Coefficient Variation (CVw) atau Williamson (Iw) Nilai indeks berkisar antara nol dan satu. Alat Analisis yang kedua adalah Tipelogi Klaasen dengan melihat perbandingan antara laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan PDRB per kapita kecamatan terhadap angka LPE dan PDRB perkapita rata-rata Kabupaten. Sedangkan alat Analisis selanjutnya adalah regresi data panel dengan IPM sebagai Variat el babas, dan variabel terikatnya terdiuri dari: PDRB per kapita kecamatan ADHK 1993; Sarana pendidikan (jumlah gedung SD dan MI); Rasio guru SD dan MI; ]umlah sarana kesehatan kecamatan; Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk; Kepadatan Penduduk kecamatan; Akses penduduk terhadap air bersih.Adanya kerisauan beberapa kalangan masyarakat Kabupaten Bekasi tentang ketimpangan antar kecamai:an terhukti dari hasil perhitungan distribusi pendapatan (PDRB) dengan menggunakan Indeks Williamson, dimana hasilnya diperoleh nilai indeks yang sangat tinggi dari secara umum cenderung meningkat.Untuk rnencari upaya dalam mengatasi ketimpangan ini, selanjutnya diidentifikasi kecamatan-kecamatan mana yang tertinggal, masih berkembang atau sudah maju dalarri Tipologi Klaasen. Hasilnya menunjukkan kecamatan yang tertinggal masih cukuo banyak dibandingkan dengan yang sudah maju, bahkan ada kecamatan yang mengalami kemunduran kesejahteraan ekonomi.Setelah diidentifikasi kesejahteraan dari sisi pendapatan (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi, maka dilanjutkan dengan analisa tingkat kesejahteraan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan ukuran yang Iebih luas, dalam hal ini variabel analisa yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Dari persamaan regresi diperoleh data bahwa dari tujuh variabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap tingkat pencapaian indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bekasi, ternyata hanya empat variabel yang secara signifikan berpengaruh. Ke empat variabel tersebut adalah variabel PDRB, Rasio guru terhadap murid pads tingkat sekolah dasar, kepadatan penduduk dan prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih."

"Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan daerah di Indonesia pada pasca penerapan desentralisasi fiskal periode tahun 2001 sampai 2003. Penelitian menggunakan analisis panel data dengan model regresi fixed effect dan metode Generalized Least Square (GLS).Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Implikasi dari financial sharing, pemerintah pusat memberikan bagi hasii pajak dan bagi hasil sumber daya alam pada daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal. Distribusi sumber daya alam dan pajak tidak merata di semua daerah. Oleh sebab itu, pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum yang bertujuan untuk fiscal equalizations dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemerintah pusat juga memberikan dana alokasi khusus pada daerah yang dianggap kurang mampu membiayai kegiatannya dari penerimaan daerahnya sendiri.Hasil dari penelitian ini adalah: (1) kebijakan dana bagi hasil pajak maupun sumber daya alam secara rata-rata nasional tidak memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi (2) variabel dana alokasi umum tidak memberikan hasil positif meminimalisir ketimpangan/ disparitas pendapatan daerah."

"Skripsi ini membahas isu entrepreneurship sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan output perekonomian. Isu entrepreneurship yang diangkat adalah tumbuhnya perusahaan-perusahaan start-up, dalam hal ini di sektor manufaktur. Perusahaan-perusahaan tersebut berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, produk baru, dan inovasi. Penelitian skripsi ini berusaha membuktikan secara empiris bahwa entrepreneurship berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan sektor manufaktur dalam sebuah wilayah regional, bersama-sama dengan tiga faktor kunci lainnya, yakni: input modal, input tenaga kerja, serta modal manusia.

---

This paper focuses on entrepreneurship as a factor that affects economic output growth. The entrepreneurship issue in this study is about start-up companies in manufacturing sectors, where those companies are taking roles in job creation, product creation, and innovation. This research strives to prove empirically that entrepreneurship affects the output growth of manufacturing in a region positively and significantly, together with other key factors, they are: capital input, labor input, and human capital."

"Tesis ini membahas hubungan antara Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan penelitian adalah melihat besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 25 Provinsi di Indonesia (2005-2009). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode regresi berganda dan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Tenaga Kerja signifikan mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.

---

The focus of this study describe relation between Fund Balance consists of the General Allocation Fund, the Special Allocation Fund and Revenue Sharing Fund with regional economic growth. The purpose of this study observe the effect of the General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing, Regional Income and Labor to Gross Domestic Product Growth of Regency/ Municipality and 25 provinces in Indonesia (2005-2009). This research is a quantitative research method with multiple regression and panel data. The results showed that the General Allocation Fund, Revenue Sharing and Labor significantly affect the growth of Gross Domestic Product, while the Special Allocation Fund and Revenue negatively affect the growth of Gross Domestic Product."

"Ukuran keberhasilan suatu pembangunan tidaktah dilihat dari ukuranpertumbuhan ekonomi semata-mata, namun juga dilihat dari pembangunan kualitassumber daya manusianya. Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai suatu prosesuntuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara berbagaipilihan itu adalah berumur panjang dan sehat yang dapat ditunjukan antara lain olehusia harapan hidup, berilmu pengetahuan yang dapat ditunjukan oleh tingkatpendidikan, mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapathidup layak yang ditunjukan oleh keterbukaan di berbagai bidang.Isu pcningkatan kualitas sumber daya manusia telah menjadi topikperbincangan hangar dewasa ini di Indonesia. Isu tersebut antara Iain dengan adanyatuntutan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Propinsi DKI Jakarta sebagai ibu kotanegara, yang juga sekaligus sebagi barometer propinsi-propinsi lain telahmenganggarkan anggaran pendidikan lebih dari 20% dari APBD nya Produk domestik regional bruto (PDRB) yang tinggi di DKI Jakarta, yangmerupakan hasil dari kineda ekonomi Pemerintah daerah merupakan modal dalammembangun kualitas sumber daya manusia di DKI Jakarta. Namun sebagai lbukotanegara, yang juga sekaligus sebagai pusat kegiatan ekonomi, Jakarta telah menarikarus urbanisasi dari daerah-daerah lainnya. Kaum urban yang tidak semuanya siapdengan lapangan pekerjaan yang ada, telah menyebabkan munculnya kantong-kantong kemiskinan di DK] Jakarta.Penelitian ini ingin coba melihat pengaruh kinerja perckonomian daerah yangdiukur dengan PDRB per kapita, perhatian pemerintah daerah terhadap upayapeningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari besarnya anggaran untuksektor pendidikan, serta tingkat kemiskinan, terhadap kualitas sumber daya manusiayang diukur dengan rata-rata lama tahun sekolah (MYS). Dengan menggunakan datasekundcr dari publikasi BPS DKI Jakarta, kantor PEMDA DKI Jakarta. Sampel yangdigunakan adalah 5 kotamadya dan l kabupaten di propinsi DKI Jakarta dari tahun2002 - 2007.Dengan menggunakan model data panel, dan replikasi model dari penelitianLee (l996) di Korea Selatan, serta pcnelitian Bcrlian (2006) untuk kasus propinsi-propinsi di Indonesia. Dari hasil analisa regresi, diketahui PDRB per kapita dananggaran pendidikan berpengaruh positif dan signitikan terhadap tingkat pendidikanpenduduk. Sedangkan tingkat kcmiskinan bcrpcngaruh ncgatif dan signifikanterhadap tingkat pendidikan pencluduk. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi regional Indonesia. Pertumbuhan ekonomi regional diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 30 provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis data panel pada 30 provinsi di Indonesia tahun 2004-2011, penelitian ini menyimpulkan bahwa total kredit bank bank BUMN dan bank swasta secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Lebih lanjut, kredit bank BUMN dan kredit bank swasta pada masa krisis juga terbukti secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of bank credit towards regional economic growth in Indonesia. Economic growth is measured by Regional Gross Domestic Product (RGDP) in 30 provinces in Indonesia. By using a panel data analysis on 30 provinces in Indonesia for the year 2004-2011, this study concluded that the total credit of state owned banks and private banks are significantly affecting regional economic growth in Indonesia. Furthermore, state owned bank credit and private bank credit during crisis are proven to be significantly affecting regional economic growth in Indonesia."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari desentralisasifiskal dan pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)terhadap inflasi regional di Indonesia selama kurun waktu 2008-2013. Variabelvariabelyang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi, rasiopengeluaran dan rasio otonomi pendapatan sebagai proxy desentralisasi fiskal,keberadaan TPID, produk domestik regional bruto (PDRB), kondisi infrastruktur,populasi, dan inflasi bahan makanan regional. Data yang digunakan dihimpun dari65 kota yang dianggap sebagai kontributor inflasi nasional. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa rasio pengeluaran sebagai salah satu indikator desentralisasifiskal memiliki hubungan negatif dengan tingkat inflasi daerah, sedangkan rasiootonomi pendapatan daerah dan keberadaan TPID pada tingkat kabupaten/kotatidak memberikan dampak signifikan terhadap volatilitas inflasi regional di daerah.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the impact of the fiscal decentralization and RegionalInflation Task Force (RITF) on regional inflation rate in 65 cities in Indonesia for2008-2013 period. The results of the paper shows that expenditure ratio as anindicator of fiscal decentralization has a negative relationship with regionalinflation rate, while regional revenue autonomy ratio and the existence of RITF inregions do not bring any significant impact to the volatility of inflation rate inregions.;This study aims to examine the impact of the fiscal decentralization and RegionalInflation Task Force (RITF) on regional inflation rate in 65 cities in Indonesia for2008-2013 period. The results of the paper shows that expenditure ratio as anindicator of fiscal decentralization has a negative relationship with regionalinflation rate, while regional revenue autonomy ratio and the existence of RITF inregions do not bring any significant impact to the volatility of inflation rate inregions., This study aims to examine the impact of the fiscal decentralization and RegionalInflation Task Force (RITF) on regional inflation rate in 65 cities in Indonesia for2008-2013 period. The results of the paper shows that expenditure ratio as anindicator of fiscal decentralization has a negative relationship with regionalinflation rate, while regional revenue autonomy ratio and the existence of RITF inregions do not bring any significant impact to the volatility of inflation rate inregions.]"