Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Otonomi Khusus Pemerintahan Aceh berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, berupa kekhususan bidang politik pemerintahan, ekonomi, sosial budaya dan keuangan. Sebagai format penyelesaian permasalahan Aceh secara menyeluruh dan bermartabat dengan pendekatan pembangunan sosial. Penelitian ini untuk memastikan adanya pelaksanaan, institusionalisasi dan efektifitas pembangunan sosial. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menunjukkan bahwa pembangunan sosial termuat dalam peraturan perundang-undangan. Proses dan hasil pelaksanaan pembangunan sosial telah dapat menjadi alat integrasi sosial, menghasilkan alat peningkatan pemenuhan dan peningkatan kualitas hidup, serta dapat menjadi alat untuk memberikan akses yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk maju dan berkembang melalui peningkatan lapangan kerja produktif dan pengurangan pengangguran. Institusionalisasi pembangunan sosial dilaksanakan dalam bentuk implementasi kebijakan otsus dalam pemerintahan dan budaya masyarakat Aceh. Reintegrasi dan rekonstruksi sudah diterima masyarakat dan hasilnya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh. Terdapat pencapaian peningkatan HDI, terdapat kemajuan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat mengalami peningkatan. ......Special Autonomy for Local Government of Aceh is different government application from the other provinces in Indonesia. The differences include specialty in political, governmental, economy, social cultural and financial. Special autonomy is a form of problem solution in Aceh generally and pride with social development approach. This research is to make sure the implementation, institutionalization, and how effective social development. This research used qualitative research approach with descriptive research. The result of research presents that social development in the regulation is already match with the aspiration of society, Government of Aceh and country. Process and result of the implementation of social development could become social integration tool, needs improvement tool and life improvement tool, and also could become tool to give the same access for all member of society to develop through. Institutionalization of social development in special autonomy for local government of Aceh has been implemented in the policy of special autonomy in government and culture of Aceh. Re-integration and re-construction has been accepted by society and the result already has been used by society of Aceh. About the achievement of increasing the number of HDI is already good, in education, health and society income.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pembangunan Waduk Jatigede terhadap Output, PDRB, Pendapatan Rumah Tangga, dan Tenaga Kerja di Jawa Barat, baik pada fase konstruksi maupun fase beroperasi Waduk Jatigede. Penelitian ini menggunakan alat analisis Model Input Output Miyazawa Tahun 2011 Provinsi Jawa Barat. Hasil Penelitian menunjukkan, pada fase konstruksi Waduk Jatigede memberikan dampak : (1) Penambahan Output rata rata pertahun setara dengan 0,047% bila dibandingkan Total Output tahun 2011, (2) Penambahan PDRB rata rata pertahun setara dengan 0,026% bila dibandingkan total PDRB tahun 2011, (3) Penambahan Pendapatan Rumah Tangga rata rata pertahun setara dengan 0,029% bila dibandingkan total pendapatan rumah tangga tahun 2011, dimana Rumah Tangga Kota Berpendapatan Tinggi dan Rumah Tangga Desa Berpendapatan Tinggi paling besar menerima distribusi pendapatan, yaitu masing masing sebesar 38,90% dan 25,84% dari keseluruhan tambahan Pendapatan Rumah Tangga, (4) Tenaga Kerja yang terserap pada fase konstruksi Waduk Jatigede lebih banyak berasal dari Rumah Tangga Kota Berpendapatan Tinggi dan Rumah Tangga Desa Berpendapatan Tinggi, masing masing sebesar 35,69% dan 15,85% dari tambahan tenaga kerja. Pada fase beroperasi Waduk Jatigede, memberikan dampak : 1) Penambahan Output rata rata pertahun setara dengan 0,839% bila dibandingkan Total Output tahun 2011, (2) Penambahan PDRB rata rata pertahun setara dengan 0,075% bila dibandingkan Total PDRB tahun 2011, (3) Penambahan Pendapatan Rumah Tangga rata-rata pertahun setara dengan 0,64% bila dibandingkan total Pendapatan Rumah Tangga tahun 2011, dimana Rumah Tangga Desa Berpendapatan Tinggi dan Rumah Tangga Kota Berpendapatan Tinggi paling besar menerima distribusi pendapatan, yaitu masing masing sebesar 35,61% dan 24,51% dari tambahan Pendapatan Rumah Tangga, (4) Dampak penambahan Tenaga Kerja setara dengan 0,79% bila dibandingkan jumlah tenaga kerja tahun 2011 (konstan selama fase beroperasi). Tenaga kerja yang terserap lebih banyak berasal dari Rumah Tangga Desa Berpendapatan tinggi, yaitu sebesar 28,38% dari tambahan tenaga kerja. ......The research objective is to discover the impacts of Jatigede Dam development towards the Output, PDRB (Gross Regional Domestic Product), the distribution of Household Income, and Workforce in West Java, both in the construction phase andin the operation phase of Jatigede Dam. This research uses the 2011 Miyazawa Input Output Model analysis tool of West Java Province. The research shows that in the Jatigede Dam construction phase the impacts are: (1) the average Output Addition per year is equal to 0.047% if compared with the Total Output in 2011; (2) the average PDRB Addition per year is equal to 0.026% if compared with the total PDRB in 2011; (3) the average Household Income Addition per year is equal to 0.029% if compared with the total Household Income in 2011, when the the High Income Urban Household and High Income Rural Household received the biggest income distribution, each of which earned 38.90% and 25.84% out of the total Household Income addition; (4) Workforce working in the Jatigede Dam construction phase mostly comes from the High Income Urban Household and High Income Rural Household, each of which earned 35.69% and 15.85% out of the additional workforce. In the operation phase, the impacts are: (1) the average Output Addition per year is equal to 0.839% if compared with the Total Output in 2011; (2) the average PDRB Addition per year is equal to 0.075% if compared with the total PDRB in 2011; (3) the average Household Income Addition per year is equal to 0.64% if compared with the total Household Income in 2011, when the the High Income Rural Household and High Income Urban Household received the biggest income distribution, each of which earned 35.61% and 24.51% out of the Household Income addition; (4) Workforce addition impact is equal to 0.79% if compared with the amount of workforce in 2011 (constant during the operation phase). Workforce working mostly comes from the High Income Rural Household, which is 28.38% out of the additional workforce.

Abstrak :
Penelitian bertujuan mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional, studi kasus peran Dinas Pengelolaan Pasar (Dinlopas) Kota Yogyakarta di Pasar Beringharjo Yogyakarta Tahun 2013 s.d. Juni 2014. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis menggunakan teori peran pemerintah dalam pembangunan. Hasil penelitian ini adalah (1) Dinlopas Kota Yogyakarta berperan menonjol sebagai inovator dan modernisator. (2) Program/kegiatan yang dilakukan Dinlopas Kota Yogyakarta dapat dibagi 3 (tiga), promosi keluar; pembangunan internal; program/kegiatan bersifat ke dalam dan ke luar. (3) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) menjadi persoalan Dinlopas Kota Yogyakarta. (4) Pedagang memiliki tingkat partisipasi tinggi dalam mengembangkan pasar tradisional sehingga memiliki daya saing terhadap pasar modern. Peningkatan daya saing pasar tradisional perlu untuk dilakukan guna mendukung ketahanan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah yang mendukung pembangunan ekonomi daerah. ......This study aims to determine the role of government in enhancing the competitiveness of traditional markets with a case study of the role of the Department of Market Management of Yogyakarta (Dinlopas Yogyakarta) in Beringharjo Yogyakarta from 2013 to June 2014. The method used in this study is qualitative. Meanwhile theory used is theory of the role of government in development. The study found that (1) Dinlopas Yogyakarta has a prominent role as an innovator and modernisator. (2) Programs and activities undertaken by Dinlopas Yogyakarta to improve the competitiveness of Beringharjo market can be divided into three types, i.e. external promotion; internal development; internal and external programs. (3) The limited budget and human resources is an issue for Dinlopas Yogyakarta. (4) Wholesalers in Beringharjo have so high participation in developing traditional market that it can compete with modern market.

Abstrak :
Mandailing Natal merupakan kabupaten muda, dari pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan yang berpusat di Panyabungan sebagai pusat administratifnya, kini melakukan kendali administratif sendiri sesuai dengan potensi daerahnya secara struktural, kultural, sosial dan psikologis mengalami perubahan dari sebelumnya. Perubahan ini terlihat begitu jelas, terutama pembangunan pisik, mendahului pembangunan bidang-bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial bahkan religiositas (sifat keberagamaan). Khususnya bidang pendidikan, kesehatan, pendapatan akan berawal dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya yang baik. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah; (1). Mengapa IPM Kabupaten Mandailing Natal masih rendah. (2). Apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk meningkatkan IPM didaerah ini. Tujuan penelitian ini adalah; (1). Mendiskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai IPM di Kabupaten Mandailing Natal. (2). Menganalisis upaya-upaya yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk meningkatkan IPM. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah; wawancara, observasi/pengamatan, dokumentasi, audio dan visual serta studi pustaka. Dengan analisis deskriptif dimana data?data mentah yang masih berupa kata-kata, kalimat, statement, perilaku, kejadian, uraian, paparan akan diolah agar mudah dipahami dalam bentuk informasi. Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah; Indeks Pembangunan Manusia, Cara mengukur IPM, Pendidikan, Kesehatan, Pendapatan, Pertumbuhan ekonomi, Tenaga kerja, Kebijakan, Pengambilan, Keputusan, Pembangunan manusia dalam meningkatkan kualitas masyarakat, Hubungan antara IPM dengan pertumbuhan ekonomi, Ketahan Daerah. Sektor IPM. IPM di Mandailing Natal pada saat ini berada pada urutan 29 dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. IPM yang berada dibawahnya adalah Nias urutan ke 30, Nias Utara urutan 31, Nias Selatan urutan 32, Nias Barat urutan 33, sedang Indek Pembangunan Manusia tertinggi di Sumatera Utara adalah Pematang siantar berada pada urutan ke 1. Posisi ini terlihat jauh tertinggal dalam 25 tahun terakhir, karena sebelumnya Daerah Mandailing Natal dikenal menjadi basis Sumber Daya Manusia untuk Sumatera Utara. Pemerintah mengupayakan peningkatan IPM di Mandailing Natal termasuk peningkatan kualitas guru/pendidik, Hal ini disadari harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan dinamis. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya guru merupakan faktor langsung bagi peningkatan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia. SDM merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pembangunan, untuk itu diperlukan SDM yang berkualitas dan baik. Untuk memperoleh SDM yang berkualitas tidak bisa lepas dari pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM, untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan baik, kualitas pendidikannya juga harus baik, termasuk ketersediaan perangkat pisik, sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung, guru yang berkualitas, kurikulum dan alat-alat pendidikan juga suasana belajar yang kondusif guna mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Peningkatan Kualitas SDM, bisa melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Karena pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan pembangunan suatu bangsa, maka apabila perhatian Pemerintah Daerah berkurang terhadap dunia pendidikan maka pendidikan itu sendiri akan mengalami kemerosotan, sehingga pembangunan di daerah tersebut juga akan mengalami kemerosotan. Pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas SDM, apabila tingkat pendidikan rendah maka kualitas SDM juga akan rendah, kualitas SDM yang rendah akan menyebabkan kualitas hidup rendah yang akan meningkatkan kemiskinan sehingga masyarakat akan kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang baik. Maka seyogianya Pemerintah mengambil peran besar dalam memajukan dunia pendidikan di daerah Mandailing Natal. Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dibidang pendidikan. Oleh sebab itu Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar atas kemajuan pendidikan untuk memperoleh SDM yang berkualitas dan baik di Kabupaten Mandailing Natal, meskipun hal ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen, baik pemerintah maupun masyarakat. Sektor kesehatan. Kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal saat ini sudah baik, dengan adanya dukungan anggaran DAK dari pusat yang diambil dari APBN. Dukungan APBN dapat membantu pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, karena prioritas pembangunan kesehatan baik pisik, non pisik maupun peralatan sesuai dengan petunjuk teknis. Anggaran dari APBN dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas, rehab Puskesmas, pembangunan Poskedes untuk tempat tinggal bidan desa. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk pembangunan Poskedes, sedangkan kesiapan lahan dari masyarakat. Kesehatan tidak hanya merupakan tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan, akan tetapi peran serta dari masyarakat juga sangat diharapkan untuk mendukung tercapaianya tingkat kesehatan yang baik di Kabupaten Mandailing Natal. Sejak adanya pemekaran Kabupaten pada tahun 1998 kondisi sarana pisik, peralatan, pelayanan kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal kondisinya membaik. Sektor Pendapatan. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal untuk tahun 2012 sudah mencapai angka 6,4 %, tahun 2013 ditargetkan mencapai 6,7 % berarti kategori cukup bagus khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. Pertumbuhan ekonomi yang paling menonjol adalah sektor pertanian, karena tingkat pertumbuhan ekonomi paling maju adalah yang ditopang oleh sektor pertanian. Kemudian perkebunan dan sektor lainnya tiap tahun berubah, seperti perdagangan, jasa, meskipun sebagai sektor yang paling lemah terutama jasa perhotelan. Peningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada sektor pertanian karena yang menopang perekonomian sebagian besar adalah pertanian, dalam hal ini yang paling berperan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dinas Pertanian setiap tahun sudah memprogramkan pelatihan petani, dalam bentuk sekolah lapangan yang dipandu oleh penyuluh-penyuluh dan setiap tahunnya diupayakan untuk menambah jumlah penyuluh yang ada di Kabupaten Mandailiang Natal, agar bisa memberikan pengarahan, bimbingan, tuntunan kepada para petani yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan dan pendapatan sangat berperan dalam meningkatkan Indek Pembangunan Manusia. Dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Pendidikan mempunyai peranan dalam pertahanan keamanan karena aspek pedidikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat terhadap jiwa nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air, dan rasa lebih mencintai daerahnya sendiri. Dari aspek kesehatan, masyarakat yang sehat lebih berkualitas dari pada masyarakat yang tidak sehat hal ini akan berpengaruh terhadap ketahanan daerah, keluarga dan ketahanan diri, sehingga ketahanan daerahnya dapat lebih terjamin. Dari aspek pendapatan masyarakat yang lebih baik pendapatannya akan berpengaruh terhadap ketahanan daerah, ketahanan keluarga dan ketahanan pribadi, dengan demikian ketahanan daerah tersebut akan lebih baik. Dari penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan daerah. Ketahanan daerah yang baik tidak terlepas dari peran serta dari pada pendidikan, kesehatan dan pendapatan. ......Mandailing Natal is a young district, from district division based in South Tapanuli Panyabungan as its administrative center, is now doing its own administrative control of the region in accordance with the potential structural, cultural, social and psychological changes from the previous. This change is made apparent, especially physical development, precedes the development of other fields such as education, health, economic, social and even religiosity (religious nature). Particularly in education, health, income will be started from the quality of Human Resources (HR) its good. The problems that exist in this research are: (1). How HDI District Mandailing Natal remains low. (2). What will be done by the District Government Mandailing Natal to improve the HDI in this area. The goal of this research are: (1). Describe and analyze in depth the District IPM in Mandailing Natal. (2). Analyzing the efforts that have been implemented and will be implemented Mandailing Natal regency administration to improve the HDI. The methodology used in this study are; interview, observation/observation, documentation, audio and visuals as well as the study of the literature. With descriptive analysis where the data raw is still in the form of words, sentences, statements, behavior, events, descriptions, exposure will be processed in order to be easily understood in the form of information. The theory is used to support this research are: the Human Development Index, HDI measure Way, Education, Health, Income, Economic Growth, Labor, Policy, Decision, Decisions, Human development in improving the quality of society, relationship between HDI and economic growth, Resilience areas HDI sector. IPM in Mandailing Natal at this time are on the order of 29 of the 33 districts/municipalities in the province of North Sumatra. IPM that are below it is number 30 Nias, North Nias order of 31, South Nias sequence 32, 33 West Nias sequence, being the highest Human Development Index in North Sumatra is Siantar was ranked 1. This position looks far behind in the last 25 years, since before the Regional Mandailing Natal is known to be bases of Human Resources for North Sumatra. The government effort to improve IPM in Mandailing Natal including improving the quality of teachers / educators, This is realized must be done in accordance with the continuous development of science and technology that is fast and dynamic. Knowing full well that the teacher resource is a direct factor for improving the Human Development Index. HR is a major factor in achieving development goals, it is necessary and good quality human resources. To obtain the qualified human resources can not be separated from education because education is one of the major factors in improving the quality of human resources, to ensure the recruitment of qualified and good, quality education should also be good, including the availability of the physical, educational facilities, such as buildings, teachers quality, curriculum and educational tools are also conducive learning environment to support teaching and learning activities. Improved quality of human resources, either through formal and non-formal education. Because education is one of the major factors in the successful development of a nation, the Local Government reduced if attention to the world of education, the education itself will decline, so that development in the area will also decline. Education is a big influence on the quality of human resources, low levels of education if the quality of human resources will also be low, the low quality of human resources will lead to lower quality of life will increase poverty so that people will find it hard to get a good education. So the government should take a larger role in promoting education in the area Mandailing Natal. Mandailing Natal District Education Office has the duty and responsibility in carrying out the duties of Local Government in the field of education. Therefore, the Department of Education have a duty and a great responsibility for the advancement of education to obtain a good quality human resources and in the District of Mandailing Natal, although it is the responsibility of all components, both government and society. Health sector . The condition of health infrastructure in the district Mandailing Natal is good now, with the support from the central budget DAK taken from the state budget. Budget support can help procurement of health infrastructure , health priorities well as physical, non- physical and technical equipment according to the instructions . Budget of the budget is used for the construction of facilities and infrastructure health center , health center rehabilitation, development Poskedes to stay midwife. The government prepared a budget for the construction Poskedes, while the readiness of the public lands. Health is not just the responsibility of the Regional Government in this case the Department of Health , but the participation of the community are also expected to support tercapaianya level of good health in the District Mandailing Natal. Since the division of the district in 1998 physical condition of facilities, equipment, health services in the District of Mandailing Natal condition improved. Income sector. The rate of economic growth in the District Mandailing Natal for 2012 has reached 6.4%, in 2013 is expected to reach 6.7% means the category is quite good, especially in the District Mandailing Natal. The most prominent economic growth is the agricultural sector, as the most advanced level of economic growth is sustained by the agricultural sector. Then the estate and other sectors changed each year, such as trade, services, although as the weakest sector, especially hospitality services. Increasing the rate of economic growth is projected to sustain the agricultural sector as the economy is mostly agricultural, in this case the greatest role is the Department of Agriculture and Food Security. Department of Agriculture each year already programmed training of farmers, in the form of a field school hosted by the extension-extension and every year sought to increase the number of extension workers in the district Mandailiang Natal, in order to provide direction, guidance, guidance to farmers in the district Mandailing Natal. The results showed that education, health and income play an important role in improving the Human Development Index. Viewed from the aspect of education, health and income. Education has a role in security and defense aspects of the education because it can provide a better understanding to the people of spirit nationalism, love for the homeland, and a sense of its own country more love. From the aspect of health, a healthy society is more qualified than the people who are not healthy it will affect the local resistance, and resilience in the family, so that the region can be assured durability. From the aspect of people's income better earnings will affect regional resilience, family resilience and personal resilience, thus the resilience of the area would be better. From the above explanation suggests that the Human Development Index has a very important role in enhancing regional resilience. Resilience is not a good area in spite of the participation of the education, health and income.

Abstrak :
Secara teoritis dampak keberadaan parkir pada kapasitas jalan diperhitungkan melalui koreksi yang didasarkan pada pengurangan lebar lajur tanpa memperhitungkan dinamik manuver kendaraan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa besarnya faktor koreksi terhadap kapasitas jalan akibat dinamika kegiatan parkir paralel di badan jalan pada kawasan pusat perdagangan grosir "lama" di pusat kota. Bias koreksi kapasitas dihitung dengan membandingkan kapasitas MKJI dengan kapasitas MKJI yang sudah tervalidasi dan terkoreksi akibat faktor parkir. Proses validasi dan kalibrasi menggunakan data rekaman pukul 04.00 sampai pukul 22.00 pada hari kerja untuk mewakili kondisi tiada parkir dan hari libur untuk mewakili kondisi ada parkir. Analisis data meliputi perhitungan kapasitas teoritis (Ct), analisis kapasitas aktual (Ca), validasi kapasitas MKJI, dan analisis bias kapasitas. Analisa kapasitas aktual dilakukan dengan kalibrasi model Underwood, sedangkan perhitungan kapasitas teoritis menggunakan persamaan MKJI. Kapasitas tervalidasi dan terkoreksi faktor parkir (Ct*) didapat melalui persamaan Ca= 4,936.Ct-11281 dan Ct*=0,763.Ct+913,5. Dari analisis bias kapasitas diperoleh, semakin besar lebar efektif jalan maka semakin kecil bias kapasitas, semakin tinggi hambatan samping maka semakin rendah bias kapasitas, dan semakin besar ukuran kota maka semakin kecil bias kapasitasnya. ...... Theoretically, the parking impact on road capacity is calculated through correction based on lane width reduction regardless of vehicle dynamic maneuvers. The objective of this study is to analyze the correction factor of road capacity due to the dynamics of on-street parallel parking at an ‟old" wholesale market in downtown area. Bias correction capacity is calculated by comparing MKJI capacity with validated MKJI capacity and corrected with parking factor. The validated and calibration process using recording data at 04.00 AM until 10.00 PM on weekdays to represent the condition of no parking and on holidays to represent the condition of parking. Data analysis includes analysis of the theoretical capacity (Ct), actual capacity analysis (Ca), validated MKJI capacity, and bias capacity analysis. Actual capacity analysis is done by calibrating the model Underwood, meanwhile the theoretical capacity analysis is done by using the equation MKJI. The validated capacity and corrected with parking factor (Ct*) obtained in equation Ca = 4.936. Ct-11281 and Ct* = 0.763. Ct +913,5. From the bias analysis, it is shown that the bigger effective road width then the smaller bias capacity, the higher side friction then lesser bias capacity, and the bigger city size then smaller bias capacity.

Abstrak :
ABSTRAK
Kawasan Senggigi telah dikembangkan lebih dari dua dekade namun terdapat beberapa persoalan, seperti: penguatan kelembagaan, tata kelola destinasi, dan pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan dan membangun skenario pengembangan kawasan Senggigi NTB hingga tahun 2028. Penggunaan paradigma post-positivism, dengan jenis penelitian deskriptif, didukung oleh teknik scenario planning. Hasil penelitian menemukan tidak adanya grand design penataan dan pengelolaan kawasan Senggigi, belum terbangunnya komunikasi yang kuat antara pemeritah daerah, dunia usaha dan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya anggaran, sarana, dan prasarana kerja. Adapun driving forces destinasi dan pemasaran digunakan untuk membangun empat skenario, meliputi: ?local champion, regional champion, national champion, dan international champion?. Skenario international champion merupakan skenario ideal terpilih dengan dua rekomendasi untuk mewujudkannya, yakni membangun keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif kawasan Senggigi NTB.

---

ABSTRACT
The Senggigi region has been developed for more than two decades, but there are still some problems, such as institutional strengthen, destination management, and marketing. The purpose of this study is to analyze the policy implementation and to build the scenario development of Senggigi NTB region up to 2028. The use of postpositivism paradigm, with descriptive research, supported by scenario planning technique. The result of the study finds that there is no grand design of arrangement and management of Senggigi region, unestablishment of strong communication between regional government, business community and society, low quality of human resources, and limitation of budget, means and work facilities. The driving forces destination and marketing are used to build four scenarios, include: local champion, regional champion, national champion, and international champion. International champion scenario is ideally elected with two recommendations to implement it, that is to build comparative advantage and competitive advantage of Senggigi NTB region

Abstrak :
Penelitian ini mencoba membahas tentang Pengaruh Musyawarah Rencana (Musrenbang) Pembangunan di Kota Bandar Lampung serta melihat juga proses pembuatan kebijakannya. Musrenbang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara bottom up dan top down sehingga masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menyalurkan aspirasi untuk merancang kegiatan/program yang dianggap sebagai prioritas daerah satu tahun kedepan unutk membentuk Rencana Kerja Pemerintah daearah (RKPD). Peneliti berpendapat Musrenbang tidak selalu efektif dalam memengaruhi perumusan kebijakan sebab beberapa kondisi dalam tahap Musrenbang seringkali bersifat seremonial semata. Musrenbang sering kali diperlakukan sebagai acara rutin yang dilakukan pemerintah, tanpa memastikan atau memperhatikan apakah masyarakat telah berpartisipasi dan dapat menyampaikan aspirasinya. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan partisipasi politik dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian dalam mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti Studi pustaka, jurnal dan literatur resmi, rilis resmi dan tidak resmi dari lembaga pemerintahan (Dinas PU dan Bappeda), dan berita . Hasil dari temuan ini adalah usulan Musrenbang banyak yang tidak terealisasi di Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, yang berarti bahwa pelaksanaan Musrenbang tidak bekerja dengan baik. ......This study tried to explain impact of Development Planning (Musrenbang) in Bandar Lampung City in terms of policy making process. Musrenbang is a forum that conducted by government with bottom up and top down procedures, which are the community and the government working together in guiding aspirations from all stakeholders including the civil society. The important issues as the results of Musrenbang will be drafting which are considered as the regional development priorities for the next year calling Regional Governmental Work Plan (RKPD). The researcher argue that Musrenbang has not always been effective to influence the policy formulation due to several conditions, based on the Musrenbang implementations have just being ceremonial. Musrenbang tends to become as routine events by the government without paying much attention to whether stakeholders (communities) who participated in, meanwhile its aspirations not seriously being considered by the Government to the next process to come. Researcher use some theories in political science such as public policy and political participation as the perspective, and by collecting data through in-depth interviews and analysis secondary data such as literature studies, official journals and data, official and unofficial releases from government institutions (Dinas PU and Bappeda). The result of this study is, some issues in Musrenbang have not been elevated as unrealized on Public Works Service Work Plan, which means Musrenbang is not really effective at implementation.