Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kamp pengungsian imigran di Calais dibuat pada tahun 1999 dan kemudian ditiadakan secara resmi pada tahun 2002. Walaupun sudah ditiadakan, para imigran tetap datang dan membangun kamp secara ilegal. Kamp ini diberikan julukan kamp Calais “Jungle” pada tahun 2009 setelah kamp terus menerus berkembang karena jumlah imigran yang terus bertambah. Pada tahun 2014, jumlah imigran yang mengungsi di kamp ini mencapai 6.000 jiwa. Suatu komunitas sosial terbentuk dari berbagai etnis yang ada. Komunitas ini bekerjasama dan membuat sistemnya sendiri dalam menjalankan kehidupan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari Creswell (2009) dengan korpus komunitas kamp imigran Calais “Jungle” pada tahun 2009-2016. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori state of exception (Agamben, 1995) dan teori Kapital Sosial (Bourdieu, 1986) untuk meneliti komunitas dan sistem sosial di dalam kamp Calais “Jungle”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem sosial yang terbentuk dari konstruksi sosial yang terjadi di dalam kamp. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam lingkungan kamp terdapat sistem sosial baru yang merupakan hasil dari pengabaian hukum yang seharusnya berlaku dan terdapat pihak yang menjadi dominasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi dalam komunitas sosial di dalam kamp, yaitu kelompok imigran dari Afganistan.

---

The immigrant refugee camp in Calais was created in 1999 and then officially abolished in 2002. Even though it was abolished, immigrants continued to come and build camps illegally. The camp was given the nickname the Calais “Jungle” camp in 2009 after the camp continued to expand due to the growing number of immigrants. In 2014, the number of immigrants seeking refuge in the camp reached 6,000. A social community is formed from various existing ethnicities. This community works together and creates its own system in carrying out their lives. This study uses a qualitative method from Creswell (2009) with the Calais “Jungle” immigrant camp community corpus in 2009-2016. The theory used in this study is the theory of state of exception (Agamben, 1995) and the theory of Social Capital (Bourdieu, 1986) to examine the community and social system in the Calais “Jungle” camp. This study aims to see how the social system is formed from the social construction that occurs in the camp. The results of this study are that in the camp environment there is a new social system which is the result of ignoring the law that should apply and there are parties who dominate social and economic activities in the social community in the camp, namely immigrant groups from Afghanistan."

"Pergeseran kebijakan Turki dari Open Door Policy menjadi Close Door Policy pada tahun 2015 berdampak terhadap ruang gerak pengungsi Suriah yang ada di Turki, sehingga dalam penelitian ini akan membahas apa yang menyebabkan Turki merubah kebijakannya dalam urusan pengungsi Suriah, tercatat hingga tahun 2017 Turki menjadi negara penerima pengungsi  terbanyak dalam kurun waktu tujuh tahun. Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua jenis. Pertama, pengumpulan data primer melalui wawancara sekretaris tiga Duta Besar Turki untuk Indonesia di Jakarta dan wawancara kepada salah satu warga local dari Gaziantep salah satu daerah perbatasan Turki dengan Suriah dan bekerja sebagai staf PBB yang aktif di beberapa NGO. Kedua, pengumpulan data sekunder diperoleh melalui beberapa kajian pustaka salah satunya buku, penelitian terdahulu, artikel, jurnal dan informasi dari media elektronik. Penelitian ini menggunakan Teori kebijakan public dan konsep pengungsi yang digunakan untuk menganalisa fakto-faktor yang mempengaruhi Turki mengambil kebijakan tersebut, dan dampaknya terhadap para pengungsi, Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Turki adalah keamanan, ekonomi, politik dan sosial. Sehingga tujuan dari penelitian ini bisa menjawab permasalahan dan hasilnya bisa dijadikan acuan atau literasi dalam aktivitas akademik.

---

Turkey's policy shift from the Open Door Policy to the Close Door Policy in 2015 impacted Syria's refugee movement in Turkey, This research discusses about Turkish policy toward Syrian refugees, Turkey is the country with the largest Syrian refugees until 2017. This study is a qualitative research by using descriptive analysis method. Primary data is collected through interviews with of the third Turkish Ambassadors to Indonesia in Jakarta and second  interview to one of the local citizens from Gaziantep Mr. Beyhan working as an active United Nations staff in several NGOs. Secondary data are used to help elaborating several points in this present research, obtained via library printed researches, articles, journals and electronic data publication. This study uses the theory of public policy, Conflict Theory and the concept of refugees used to analyze the factors influencing Turkey's policy, and its impact on the refugees. Based on research conducted that one of the factors affecting Turkish policy is security, economy, politics and social. So the purpose of this study can answer the problems and the results can be used as a reference or literacy in academic activities."

"ABSTRAKKonflik bernuansa SARA di Maluku tahun 1999 hingga saat ini masih menyisakan masalah pengungsi yang belum terselesaikan dengan tuntas. Mereka masih merasakan trauma konflik, sehingga rentan konflik dan bersikap intoleran. Di ruang publik, mereka tidak menunjukkan adanya sikap intoleran, namun di ruang privat masih terdapat sikap intoleran. Dari tiga konstruk intoleran, yaitu prejudice, stereotype dan racism, konstruk yang dinilai paling dominan adalah prejudice terhadap kelompok masyarakat lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sikap toleran pengungsi konflik dilakukan intervensi dengan menurunkan tingkat prejudice-nya. Teknik intervensi yang digunakan adalah Living Values Education (LVE) dan teknik kontak berdasarkan contact hyphotesis theory. Setelah dilakukan intervensi terhadap target, evaluasi data kuantitatif pre test dan post test dilakukan dengan teknik analisis t-test, dengan N = 11 dan pernyataan yang terdiri dari 31 item. Hasil analisa menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dengan nilai p = 0,001 dan interval nilai mean pre test dan mean post test sebesar 17,09.

---

ABSTRACTSARA nuanced conflict in Maluku in 1999 until today still leaving unresolved internally displaced persons problem completely. They still feel the trauma of conflict, leaving it vulnerable conflict and being intolerant. In public spaces, they do not indicate intolerance, but in the private sphere there is still intolerance. Of three construct intolerant, namely prejudice, stereotype and racism, the construct considered the most dominant is the prejudice against other groups. Therefore, to increase the tolerance for internally displaced person, intervention to reduce the level of its prejudice. Intervention techniques used are Living Values Education (LVE) and contact technique based contact hypothesis theory. After the intervention of the targets, evaluating quantitative data pre test and post test was performed using t-test analyzes, with N = 11 and a statement that consists of 31 items. Results of the analysis indicate a significant change in the value of p = 0.001 and the interval of the mean pre-test and post-test mean of 17.09."

"Indonesia sebagai negara bukan anggota dari Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (Konvensi Pengungsi) sering kali disalahkan atas ketidakmampuannya dalam pemenuhan hak pendidikan pencari suaka anak dan pengungsi anak. Posisi hukum suatu negara terhadap suatu konvensi merupakan landasan dari terbentuknya kewajiban negara tersebut atas ketentuan yang terdapat didalamnya. Adanya keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi hak asasi manusia lainnya menyebabkan ketidakpastian atas standarisasi pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan statusnya sebagai pencari suaka maupun pengungsi. Maka, berdasarkan masalah ini, peneliti melakukan penelitian berdasarkan metode penelitian hukum normatif kualitatif melalui studi kepustakaan. Selanjutnya penemuan atas penelitian bahwa dalam hal kewajiban negara bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi terhadap hak pendidikan anak, terdapat 2 kewajiban yaitu penerimaan berdasarkan non-refoulement dan penghormatan atas hak asasi manusia yang keduanya merupakan bagian dari hukum adat internasional. Sebagaimana hasil penelitian, seharusnya komunitas internasional membantu secara aktif upaya pemenuhan hak pendidikan pencari suaka anak dan pengungsi anak melalui kontribusi nyata baik secara langsung maupun tidak langsung dan bukannya menuntut pemenuhan hak tersebut secara sepihak kepada negara-negara bukan pihak, yang dalam hal ini salah satunya adalah Indonesia.

---

Indonesia as a non-party to the 1951 Convention on the Status of Refugees (the Refugee Convention) is often blamed for its inability to fulfill the educational rights of child asylum seekers and child refugees. The legal position of a country towards a convention is the basis for the formation of the country's obligations for the provisions contained therein. The existence of Indonesia's participation in another human rights conventions causes uncertainty over the standardization of the fulfillment of children's education rights based on their status as asylum seekers or refugees. Therefore, based on this problem, the researcher conducts research based on qualitative normative legal research methods through literature study. Furthermore, the findings from the research show that in terms of the obligations of a country that is not a party to the Refugee Convention towards  children's education rights, there are 2 obligations, namely acceptance based on non-refoulement and respect for human rights, both of which are parts of international customary law. As the research results, the international community should actively assist efforts to fulfill the educational rights of child asylum seekers and child refugees through real contributions, either directly or indirectly, instead of demanding the fulfillment of these rights unilaterally to non-parties, which in this case is Indonesia."

"Penelitian ini mengkaji peran Tim Penanggulangan dan Pengelolaan Pengungsi Vietnam (P3V) dalam pengelolaan Kamp Pengungsi Vietnam di Pulau Galang Kepulauan Riau pada tahun 1979-1989. Kedatangan pengungsi Indocina di Indonesia telah membawa berbagai masalah yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Dalam upaya menangani para pengungsi, Indonesia menjalin kerjasama dengan UNHCR dan merumuskan solusi resettlement untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk mempermudah proses resettlement, Indonesia membangun kamp pengungsi di Pulau Galang yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan layanan untuk mendukung proses pemeriksaan, penempatan, dan persiapan para pengungsi sebelum direlokasi ke negara tujuan. Kegiatan pengelolaan kamp pengungsi di Pulau Galang diselenggarakan di bawah koordinasi Tim P3V yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan, sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia, yang berwenang dalam mengambil keputusan dan bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk UNHCR dan lembaga lainnya. Penelitian ini menerapkan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi dengan sumber data yang digunakan berasal dari media massa sezaman seperti surat kabar dan majalah, serta buku dan artikel jurnal yang membahas topik serupa. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, telah dijelaskan mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengungsi Indocina dengan membangun kamp pengungsian yang berfungsi sebagai tempat pemrosesan, namun belum ada pembahasan yang lebih detail mengenai tim yang berperan penting dalam mengelola kamp tersebut, yaitu Tim P3V. Hasil penelitian ini mengungkap peran Tim P3V sebagai tim operasional dalam penanganan pengungsi Indocina di Indonesia. Peran mereka meliputi koordinasi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta pengelolaan kamp pengungsian di Pulau Galang.

---

This study examines the role of the Vietnamese Refugee Response and Management Team (P3V) in the management of the Vietnamese Refugee Camp on Galang Island, Riau Islands in 1979-1989. The arrival of Indochinese refugees in Indonesia has brought various problems that have the potential to disrupt security stability. In an attempt to deal with the refugees, Indonesia cooperated with UNHCR and formulated a resettlement solution to solve the problem. To facilitate the resettlement process, Indonesia built a refugee camp on Galang Island equipped with various facilities and services to support the process of examining, placing, and preparing refugees before being relocated to the destination country. The management activities of the refugee camp on Galang Island are organized under the coordination of the P3V Team formed by the Department of Defense and Security, as a representative of the Indonesian Government, which is authorized to make decisions and cooperate with various parties, including UNHCR and other institutions. This study applies the historical method which includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography with the data sources used coming from contemporary mass media such as newspapers and magazines, as well as books and journal articles that discuss similar topics. Based on previous studies, it has been explained about the Indonesian Government's policy to solve the problem of Indochinese refugees by building refugee camps that serve as processing places, but there has been no more detailed discussion of the team that plays a significant role in managing the camp, namely the P3V Team. The results of this study reveal the P3V Team's role as an operational team in handling Indochinese refugees in Indonesia. Their role includes coordination between government and non-government institutions, as well as management of the refugee camp on Galang Island. "

"ABSTRACTHoms is a Syrian city that has gone through a drastic change by the affection of today rsquo s Syrian civil war. Drained of city rsquo s population from 823,000 2008 to 200,000 individuals 2016 , 1 is a token, that echoes the lost voice of the sense of identity as large number of city rsquo s inhabitants turned into refugees and Zaatari Refugee Camp as a haven has become all they seek for. In this thesis study, the extent of depicted traces of conformity between Zaatari refugee camp rsquo s architecture and Homs rsquo multilayered traditional architecture is analyzed. Furthermore, studies on French Mandate era as a gap in Homs history that separated the memory of Homs rsquo one social group within the architecture of mixity from today brought this thesis study to conclusion of how refugees attempted to apply their identity and write absent moments down in Zaatari self assemblage camp context.

---

ABSTRACTHoms adalah kota Syria yang telah mengalami perubahan drastis oleh perang saudara Syria. Telah terjadi pengurangan populasi kota dari 823,000 2008 sampai 200,000 individu 2016 , adalah sebuah tanda, yang mencerminkan suara identitas yang hilang ketika jumlah besar masyarakat menjadi pengungsi dan Kamp Pengungsi Zaatari sebagai surga yang mereka mencari. Dalam penelitian skripsi ini menjangkau jejak yang melukiskan kesesuaian antara arsitektur kamp pengungsi Zaatari dan arsitektur tradisional berlapis Homs. Selanjutnya, penelitian era Mandat Perancis sebagai celah di sejarah Homs yang memisahkan ingatan satu group sosial Homs dalam arsitektur mixity sejak sekarang membawa studi skripsi ini kepada kesimpulan bagaimana pengungsi mencoba untuk menerapkan identitas mereka dan menulis saat yang tidak hadir di camp rakit sendiri Zaatari. "