Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang independen, Mahkamah Konstitusi masuk menjadi salah satu prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Permen Pan dan RB Nomor. PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan suatu strategi dalam mewujudkan kebijakan reformasi birokrasi tersebut. Mahkamah Konstitusi akan memprioritaskan/ menekankan pembenahan pada beberapa area perubahan yang sangat terkait dengan ketiga sasaran utama yang tertuang dalam peraturan Kemen PAN dan RB No.20 Tahun 2010 yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan ( business process), dan sumber daya manusia apartur. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian mengenai analisis strategi reformasi birokrasi yang dibangun di Mahkamah Konstitusi berdasarkan teori 3 (tiga) model strategi refomasi birokrasi dari Siendentopf yaitu strategi fiskal, strategi struktural, dan strategi program, kemudian ditambahkan dengan menganalisa kendala dan hambatan dalam strategi tersebut berdasarkan teori dimensi-dimensi utama dari strategi reformasi birokrasi yang ideal dari Dror. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan illustrative method, yaitu metode analisis yang menggunakan bukti empirik untuk menggambarkan teori, data didapatkan dengan melakukan wawancara dengan informan, FGD, kajian terhadap berbagai bahan tertulis seperti dokumen, buku, kumpulan peraturan yang terkait dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap strategi reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi berdasarkan teori yang digunakan bisa digambarkan bahwa strategi tersebut belum mampu memenuhi kriteria ketiga model strategi reformasi birokrasi tersebut. Untuk strategi fiskal belum diterapkannya strategi penghematan anggaran yang terkait dengan rasionalisasi dan modernisasi struktur internal yang juga tetap menjaga kualitas pelayanan. Dalam strategi struktural, belum dirancang strategi perubahan struktural yang dapat berdampak pada peningkatan produktifitas tanpa harus meningkatkan pembiayaan serta aspek rasionalisasi besaran organisasi (right sizing). Dan terkait strategi program, Mahkamah Konstitusi belum memiliki sistem yang dapat digunakan sebagai indikator pengukuran efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, masih banyak kendala dan hambatan yang terdapat antara lain belum dispesifikan tujuan dari reformasi birokrasi, terlalu banyaknya program, ketersediaan waktu yang sedikit, ketersediaan dana yang minim. Adapun saran dalam penelitian ini, perlu dilakukannya review dan penyempurnaan terkait sistem pengelolaan anggaran, perubahan struktur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi (right sizing), dan pembuatan standar pelayanan minimum, fokuskan tujuan reformasi, membuat manajamen waktu yang baik, dan melakukan revisi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan program reformasi yang proporsional.

---

As one of the independent judicial authority, the Constitutional Court entered into one of the priorities of bureaucratic reforms by regulation of Ministry of Administrative Reform No.PER/15/M.PAN/7/2008 About General Guidelines of Bureaucratic Reforms. Based on this, a strategy for achieving the bureaucratic reform policies is needed. The Constitutional Court will prioritize/emphasize improvements in some changes that are strongly associated with the three major goals set out in The Regulation of Ministry PAN and RB No.20 of 2010 that are institutional (organization), management (business process), and human resources. Based on this, research is conducted on the analysis of bureaucratic reform strategy which was built in the Constitutional Court based on the theory of 3 (three) models of bureaucratic reforms strategy of Siendentopf that are a strategy of fiscal, structural strategies, programs strategies, and then added to analyze the constraints and obstacles in the strategy based on theory of the main dimensions of the ideal bureaucracy reform strategy of Dror. This study used a qualitative approach with illustrative method, a method of analysis that uses empirical evidence to illustrate the theory, the data obtained by interviews with informants, focus group discussions, the study of a variety of written material such as documents, books, a collection of regulations related to bureaucratic reform in the Constitutional Court.

Based on the analysis conducted on the strategies of bureaucratic reform in the Constitutional Court based on the theory used can be drawn that the strategy has not been able to meet all three criteria the bureaucratic model of reform strategies. For fiscal strategy that budget savings strategies has not applied also not associated with the rationalization and modernization of the internal structure which also maintaining quality of service. In a structural strategy have not designed structural changes strategy that may have an impact on increasing productivity without increasing the amount of funding and organizational aspects of rationalization (right sizing). And for programs strategy, the Constitutional Court does not have a system that can be used as an indicator measuring the effectiveness and efficiency of public services provided to citizens. Meanwhile, there are still many obstacles and barriers which contained, among others, have not dispesifikan purpose of bureaucratic reform, too many programs, the availability of a little time, the availability of funds is minimal. The advice in this study, need to do a review and improvement of management systems related to the budget, structural changes in accordance with the needs of the organization (right sizing), and the manufacture of minimum service standards, focus on reform goals, make time manajamen, and revise the budget appropiated with reform program needs."

"Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan secara yuridis dideklarasikan pada tanggal 27 April 2010 dan secara faktual terus bergerak maju terutama di lingkungan Direktorat Jenderal yang berperan dominan dalam menggulirkan program reformasi birokrasi baik di Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM maupun di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Kebijakan dan arah baru Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 termasuk seluruh aturan turunannya diakomodir oleh pemasyarakatan sebagai pedoman implementasi reformasi birokrasi pemasyarakatan. Salah satu wujud impelentasi Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah penguatan Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk tersusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam penelitian ini ada tiga pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimanakah peran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan upaya-upaya apa yang dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Informan kunci 1 orang, informan tambahan 1 orang dan infonnan tambahan sebanyak 3 orang. Lokasi penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAMRI. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa LAKIP Ditjenpas belum optimal berperan sebagai Sarana pengambilan kebijakan strategis. Peran tersebut dilihat dari aspek sumber daya yang ada yaitu sumber daya manusia (petugas), informasi , kewenangan , serta sarana prasarana. Kemudian terdapat dua kendala yang mengakibattkan tidak idealnya LAKIP Ditjenpas, yaitu kendala sumber daya manusia petugas penyusun LAKIP dan kendala struktur organisasi dan kewenangan antara UPT Pemasyarakatan, Kantor Wilayah dan Ditjenpas. Upaya­ upaya untuk mengat?-si kendala penyusunan LAKIP Ditjenpas yang bisa dilakukan berkenaan dengan kendala sumber daya manusia adalah rotasi internal Ditjenpas , mutasi petugas dari UPT Pemasyarakatan ke Ditjenpas dan penyelenggaraan pelatihan atau bimtek penyusunan LAKIP. Sementara upaya berkenaan dengan struktur organisasi dan kewenangan adalah meningkatkan koordinasi antara Ditjenpas , Kanwil dan UPT Pemasyarakatan, membuat SOP penyusunan LAKIP hingga tingkat UPT Pemasyarakatan dan terus mendorong perubahan struktur organisasi.

---

Correctional Reforms judicially declared on April 27, 2010 and in fact continues to move forward, especially in the Directorate General of the dominant role in rolling bureaucratic reform program well in units Ministries of Justice and Human Rights as well as in the Technical Unit of Corrections. Policies and new directions of National Bureaucracy Reform stipulated in Presidential Decree No. 81 of 2010 and No. 20 of 2010 Permenpan including all accommodated by the penal ordinances to guide the implementation of penal reform bureaucracy. One manifestation impelentasi Reforms in the Directorate General of Corrections is strengthening accountability in the form of performance completion Government Performance Accountability Report (performance reports).

In this study there are three research questions to be answered is how the role of the Government Performance Accountability Report (LAKIP) in Bureaucratic Reform in the Directorate General of Corrections, what obstacles encountered in the preparation of the Government Performance Accountability Report (LAKIP) in the Directorate General of Corrections and what efforts carried out by the Directorate General of Corrections in overcoming obstacles preparation of Government Perforriiance Accountability Report (performance reports). The method used was a qualitative method with interviews using an interview guide. 1 person key informant, the informant and the informant added 1 additional as many as 3 people. Location of the research conducted in the Directorate General of Correctional Ministry of Justice and Human Rights.

Based on the results of the study found that the Performance Accountability Reports Government Directorate General of Corrections is not optimal role as a means of strategic policy making. The role seen from the aspect of existing resources is human resources (personnel), information, authority, and infrastructure. Then there are two constraints that are not ideally mengakibattkan Performance Accountability Reports Government Directorate General of Corrections, namely human resource constraints constituent officers Performance Accountability Report and the Government of the organizational structure and authority constraints between Correctional Unit, Regional Office and the Directorate General of Corrections. Efforts to overcome the obstacles preparation Performance Accountability Reports Government Directorate General of Corrections can be done with regard to human resource constraints are internal rotation Directorate General of Corrections, mutation of UPT Correctional officer to the Directorate General of Corrections and the implementation of training or preparation Bimtek Performance Accountability Reports government. While efforts with respect to organizational structure and authority are improving coordination between the Directorate General of Corrections, and the Office of Correctional Unit, making the preparation of SOP Performance Accountability Report to the Government of Correctional Unit level and continue to drive changes in the organizational structure."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemantauan dan evaluasi program reforma agraria oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan studi literatur. Dalam menganalisis peneliti menggunakan teori Gorgens dan Kusek mengenai sistem pemantauan dan evaluasi program. Berjalannya program reforma agraria dinilai lambat dikarenakan beberapa hambatan, sehingga penting untuk melihat sistem pemantauan dan evaluasi program reforma agraria. Hasil dari penelitian ini adalah masih belum berjalannya dua dari 12 komponen sistem pemantauan dan evaluasi. Dua komponen tersebut adalah struktur dan penjajaran organisasi atas kegiatan pamantauan dan evaluasi serta survei secara berkala. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemantauan dan evaluasi program reforma agraria seperti sumber daya anggaran, teknologi, perubahan nomenklatur, dan partisipasi masyarakat.

---

ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemantauan dan evaluasi program reforma agraria oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan studi literatur. Dalam menganalisis peneliti menggunakan teori Gorgens dan Kusek mengenai sistem pemantauan dan evaluasi program. Berjalannya program reforma agraria dinilai lambat dikarenakan beberapa hambatan, sehingga penting untuk melihat sistem pemantauan dan evaluasi program reforma agraria. Hasil dari penelitian ini adalah masih belum berjalannya dua dari 12 komponen sistem pemantauan dan evaluasi. Dua komponen tersebut adalah struktur dan penjajaran organisasi atas kegiatan pamantauan dan evaluasi serta survei secara berkala. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemantauan dan evaluasi program reforma agraria seperti sumber daya anggaran, teknologi, perubahan nomenklatur, dan partisipasi masyarakat."

"Penelitian ini membahas tentang kapasitas kebijakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam melaksanakan pengawasan sistem merit manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kapasitas kebijakan KASN dalam mengawasi pelaksanaan sistem merit manajemen ASN. Penelitian ini menggunakan teori tiga dimensi kapasitas kebijakan dari teori kapasitas kebijakan menurut Xun Wu, Michael Howlett dan M. Ramesh (2015) yaitu dimensi kapasitas analitis, dimensi kapasitas operasional, dan dimensi kapasitas politik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan sistem merit pada manajemen ASN yang merupakan pegawai KASN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kapasitas kebijakan level organisasi KASN dalam pengawasan sistem merit sudah baik, yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator pada dimensi analitis dan politik. Sementara indikator komitmen organisasi untuk mencapai tujuan dan indikator koordinasi proses internal pada dimensi operasional. Namun, dalam indikator ketersediaan sumber daya fiskal dan personel pada dimensi kapasitas operasional KASN masih cenderung lemah karena kurangnya ketersediaan anggaran dana dan SDM di KASN.

---

This study discusses the position of the State Civil Apparatus Commission in implementing the merit management supervisory system of the State Civil Apparatus. This study aims to describe the policy position of the State Civil Apparatus Commission in supervising the implementation of the State Civil Apparatus merit management system. This study uses a three-dimensional theory of policy capacity from the theory of policy capacity according to Xun Wu, Michael Howlett, and M. Ramesh (2015), namely the analytical capacity, operational capacity dimensions, and political capacity dimensions. This study uses qualitative data collection techniques with data obtained from in-depth interviews and literature studies. The researcher conducted in-depth interviews with the parties involved in implementing an appropriate supervisory system for managing the State Civil Apparatus, who are employees of the State Civil Apparatus Commission and the State Civil Service Agency. The fulfillment of indicators on the analytical and political dimensions of the merit system demonstrated that, in general, the organizational capacity at the policy level of the State Civil Apparatus Commission to supervise it was good. Meanwhile, indicators of organizational commitment to achieving goals and internal process coordination are on the operational dimension. However, the indicators for the availability of fiscal and personnel resources on the dimensions of the operational capacity of the State Civil Apparatus Commission still need to be more substantial due to the lack of availability of budgetary funds and human resources in the State Civil Apparatus Commission."

"Reforma Agraria merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir ketimpangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia, dalam upaya mewujudkan reforma agraria, telah mencanangkan Program Reforma Agraria yang difokuskan pada pendistribusian lahan kepada masyarakat. Upaya ini menghadapi tantangan yaitu ekspansi dari industri kelapa sawit di Indonesia yang menjadi semakin besar akibat dari kebutuhan energi global. Perkembangan industri kelapa sawit sejalan dengan kebutuhan akan lahan untuk perkebunan komoditas tersebut, salah satunya di Provinsi Riau sebagai salah satu daerah penghasil crude palm oil (CPO) terbesar di Indonesia. Akibatnya, implementasi kebijakan reforma agraria di Riau menemui serangkaian masalah, yang membuat pemerintah daerah dihadapkan pada dilema untuk melanggengkan industri kelapa sawit demi memenuhi permintaan pasar global akan energi baru terbarukan, atau mewujudkan cita-cita reforma agraria. Menggunakan kerangka teoritik Model Implementasi Kebijakan Merilee S Grindle, studi ini berupaya untuk mengeksplorasi mengapa ekspansi industri kelapa sawit dapat menjadi suatu faktor yang menghambat upaya reforma agraria di Provinsi Riau, dengan berfokus pada proses redistribusi lahan di Kabupaten Siak.

---

Agrarian Reform is one of the efforts to minimize inequality in Indonesia. The Indonesian government, in an effort to realize agrarian reform, has launched the Agrarian Reform Program that focuses on distributing land to the community. This effort faces challenges, namely the expansion of the palm oil industry in Indonesia which is getting bigger as a result of global energy needs. The development of the palm oil industry is in line with the need for land for these plantation commodities, one of which is in Riau Province as one of the largest crude palm oil (CPO) producing regions in Indonesia. As a result, the implementation of the agrarian reform policy in Riau encountered a series of problems, which made the local government face the dilemma of perpetuating the palm oil industry in order to meet global market demand for new and renewable energy, or to realize the ideals of agrarian reform. Using the theoretical framework of the Merilee S Grindle Policy Implementation Model, this study seeks to explore why the expansion of the palm oil industry can be a factor hindering agrarian reform efforts in Riau Province, by focusing on the land redistribution process in the Siak District."