Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bahwa dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu bentuk reformasi perpajakan di Indonesia yang salah satu didalamnya memuat peraturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sisi kesiapan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menyimpulkan bahwa pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta masih terdapat kekurangan dan memerlukan perbaikan dari sisi administrasi utamanya Regulasi, Sumber Daya Manusia serta penyempurnaan Teknologi Informasi. ......With the adoption of Law No.28 of 2009 about regional tax and regional retribution as the tax reform policy in Indonesia regulated about handed property tax. The purpose of this study is to analysis the readiness of DKI Jakarta government to implement the property tax administration by using qualitative approach. The result of this study is the property tax devolution in DKI Jakarta Province still need perfecting and completing for administration specialy of Regulation, Human Resources and Information Technology.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi program Fiscal Cadaster pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta, studi kasus pada UPPRD Tanah Abang. Disamping itu penelitian ini juga membahas mengenai alasan mengapa proses pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta belum berjalan dengan baik sejak dialihkan menjadi pajak daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak pelaksana program dan juga studi kepustakaan. Hasil dari penelitian 1 Alasan proses updating tersebut belum dapat berjalan dengan baik karena tingkat mutasi properti untuk daerah perkotaan sangat tinggi tetapi tidak diimbangi dengan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan fasilitas pendukung pendataan kurang memadai; 2 Implementasi Program Fiscal Cadaster yang dilakukan oleh UPPRD Tanah Abang secara umum sudah memenuhi kriteria implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi tetapi memiliki kekurangan pada kriteria Sumber Daya. ......This thesis discusses the implementation of Fiscal Cadaster program on Land and Rural and Urban Plants in DKI Jakarta, a case study at UPPRD Tanah Abang. Besides, this research also discusses the reason why the process of updating the data of Land and Rural Tax on Urban and Rural Areas in DKI Jakarta has not run well since transferred to local taxes. This research was conducted by using post positivist approach with data collection technique through in depth interviews to the implementing parties and also library research. The results of the research 1 The reason of the updating process has not been able to run well because the property mutation rate for urban areas is very high but not balanced with the competence of human resources owned by the local government and supporting facilities insufficient data 2 Implementation of the Fiscal Cadaster Program conducted by UPPRD Tanah Abang generally meets the implementation criteria proposed by Edward III ie Communication, Resources, Disposition and Bureaucracy Structure but has deficiencies in Resource criteria.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas tentang evaluasi dari pelaksanaan kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan kriteria evaluasi menurut Dunn yaitu kriteria evaluasi berdasarkan Efektivitas, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Kebijakan ini diatur pada Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2016 tentang pengurangan dsn penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan. Penelitian ini juga membahas tentang analisis faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum efektif, belum mencukupi, respon yang rendah dan belum tepat guna. Hambatan yang didapati dari pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu sosialisasi yang belum maksimal serta kurangnya sumber daya manusia di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

---

ABSTRACT
This study focused on the evaluation of implementation policy reduction and elimination of administrative sanctions on land and building tax rural and urban sectorin South Tangerang, based on evaluation criteria according to Dunn. Evaluation criteria of Dunn were the evaluation criteria baser on effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy. The policy was regulated on regulation of mayor number 37 of 2016 about reduction and elimination of administrative sanctions on land and building tax rural and urban sector. The result of this study showed the implementation of the policy has not been effective, not sufficient, low response, and not yet appropriate.The problem of implementation policy were not maximal socialization and lack of human resources in regional income agency in South Tangerang.