Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping pangan dan sandang, dan perumahan merupakan kebutuhan dasar (basic needs) yang bersifat materi dan non materi. Itulah sebabnya pembangunan perumahan dan permukiman selalu diarahkan untuk meningkatkan serta menciptakan kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka membentuk lingkungan serta persemaian nilai budaya bangsa dan pembinaan watak anggota keluarga. Oleh karena itu pembangunan perumahan dan permukiman tersebut sangat erat kaitannya dengan ketahanan daerah/ wilayah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan ketahanan nasional. Pembangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah 'Sangat Sederhana (RSS), sudah berjalan dan berkembang sedemikian pesat di Jambi dan seluruh propinsi di Indonesia sehingga perlu dikaji bagaimana sunibangannya terhadap Ketahanan Daerah yang bersangkutan. Hal inilah yang penulis uraikan bagaimana sumbangannya terhadap Ketahanan Daerah, apakah bersifat positif atau sebaliknya yang dapat diketahui melalui pendekatan berbagai aspek astra gatra.

Abstrak :
ABSTRAK
Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sengketa tanah yang terletak di Belawan, Medan, Sumatera Utara, antara M. Hafizham melawan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terkait eksistensi Hak Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917 yang berada dalam Hak Pengelolaan No.1/Belawan I. Analisis ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN yang diputuskan pada tanggal 5 Juni 2012 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Selain itu, oleh karena PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, maka analisis ini juga mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 375/PDT/2012/PT.MDN yang diputuskan pada tanggal 5 Juni 2013, yang pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN karena Judex Factie telah melanggar Hukum Acara Perdata, memutus melebihi kewenangannya, salah dan keliru mengenai dasar kepemilikan atas tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, dan telah salah mengenai penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden). Dalam analisis penulisan ini, terdapat tiga pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu pertama mengenai pengaturan dan pengaplikasian konversi tanah Grant Sultan, kedua mengenai status kepemilikan tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917 dan ketiga mengenai eksistensi tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917. Untuk menjawab ketiga pokok permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan (library research) khususnya mengenai sejarah dan pengaturan Grant Sultan Kesultanan Deli di Sumatera Utara, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Sumber dari subjek penelitian adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 561/PDT.G.Int/2011/PN-MDN serta Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 375/PDT/2012/PT.MDN. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur/buku yang berkaitan dengan Hukum Agraria, Grant Sultan, Kesultanan Deli dan konversi hak atas tanah. Hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, pertama, mengenai pengaturan dan pengaplikasian konversi atas tanah Grant Sultan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Kedua, mengenai status kepemilikan tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917 merupakan milik bersama (kolektif) Tengku Ibnu Maja Jafar, Tengku Muhammad Erfan dan M. Hafizham. Ketiga, mengenai eksistensi tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, didalam pertimbangannya mengakui eksistensi atau keberadaan tanah Grant Sultan No 1709 Tahun 1917, walaupun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917 letak dan batasnya tidak jelas. Solusi atas permasalahan tersebut adalah Pemerintah seharusnya segera mengambil langkah untuk mengatur secara jelas mengenai tanah-tanah hak adat ciptaan Pemerintah Swapraja termasuk cara dan syarat pendaftaran penegasan konversinya. Selanjutnya solusi yang dapat ditempuh bagi para pihak yang berperkara, oleh karena Surat Grant Sultan diterbitkan oleh Sultan Deli dan dicatat di Kantor Kesultanan, maka pihak Kesultanan Deli-lah yang mengetahui baik mengenai keabsahan maupun mengenai letak dan batas atas tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917. Selain itu, harus ditelusuri apakah sejak diterbitkan Surat Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, pemiliknya telah memenuhi kewajibannya untuk mengerjakan tanahnya atau tidak.

---

ABSTRACT
The analysis conducted in this thesis is a dispute of land that located in Belawan, Medan, North Sumatra, between M. Hafizham against PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) and Head of the Medan Land Office related to existence the rights of Grant Sultan Number 1709 of 1917 which is in the HPL No.1/Belawan I. This analysis examines the decision of Medan District Court Number: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN on June 5, 2012 which is principally granted a partially plaintiff’s lawsuit. In addition, because of PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) appealed that decision of the Medan District Court, the analysis also examines the decision of Medan High Court Number: 375/PDT/2012/PT.MDN on June 5, 2013, which is principally cancel the decision of Medan District Court Number: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN, because Judex factie have violated the Procedure of Civil Code, decide exceeded its authority, wrong and mistaken in judging the basis of land ownership of Grant Sultan Number 1709 of 1917, and has been wrong and mistaken in judging of undue influence (Misbruik van Omstandigheden). In the analysis of this thesis, there are three principal issues to be discussed, the first is the implementation and conversion of Grant Sultan land, the second is how the ownership status of Grant Sultan Number 1709 of 1917 land, the third is the existence of Grant Sultan Number 1709 of 1917. To answer those three basic problems, the research method that conducted is the normative legal research method or library research methods, especially regarding the history and regulation of Grant Sultan on Deli Sultanate in North Sumatra both before and after the enactment of Law Number 5 of 1960. The sources of the subject research are the primary legal materials that is Laws and Regulations, Medan District Court Decision Number 561/PDT.G.Int/2011/PN-MDN and Medan High Court Decision Number 375/PDT/2012/PT.MDN, and secondary legal material, are literature/books relating to the Agrarian Law, Grant Sultan, Sultanate of Deli and conversion of land rights. The first result of the analysis that conducted in this study regarding the implementation and conversion the Grant Sultan rights is stipulated in Government Regulation Number 24 of 1997 jo. The Regulation of Minister of Agrarian Affairs/Head of National Land Agency Number 3 of 1997. The second result is the ownership status of the Grant Sultan Number 1709 of 1917, are the collectively property by Tengku Jafar Ibnu Maja, Tengku Muhammad Erfan and M. Hafizham. The third result, the existence of land Grant Sultan Number 1709 of 1917, both the State Court Judge and High Court Judge, in his discretion does not deny the existence of Grant Sultan land Number 1709 of 1917, even though according to the High Court Judge, the location and land boundaries of Grant Sultan Number 1709 of 1917 land are unclear. the solution to these problems is, the Government should take steps to regulate the customary land rights immediately including the terms and conditions of its conversion registration. Furthermore, the solution that can be reached by the parties is therefore Sultan Grant Letter issued by the Sultan of Deli and registered in the Sultanate, the Sultanate of Deli is the one who knows both of validity, location and boundaries of Grant Sultan Number 1709 of 1917 land. Furthermore, it should be traced whether since issued Letter of Grant Sultan Number 1709 of 1917, the owner has fulfilled its obligation to utilize the land or not.

Abstrak :
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa bisnis rumah kost sangat berkembang khususnya di kota-kota besar. Arsitektur dalam konteks ini mengambil peran bukan hanya sekedar merancang bangunan yang ideal untuk manusia sebagai tempat tinggal, tapi juga agar dapat memberikan keuntungan yang maksimal dari perancangannya. Rumah kost sebagai sebuah tempat tinggal multi-family yang disewakan secara bulanan juga bersifat sedemikian rupa. Skripsi ini membahas mengenai apa yang dimaksud dengan sebuah rumah kost, bagaimana sebuah rumah kost dapat dikatakan sebagai bisnis real estate, dan fenomena apa saja yang terjadi terkait rumah kost tersebut. ......Without a doubt that business for boarding house is growing rapidly in Indonesia, especially in large cities. In this context, architecture has a role not only to design an ideal place for the human to live in, but to give a maximum profit due to the design. Boarding house as a loan multi-family unit also got to has a good design and give a profit to the owner. This thesis discusses about what is a boarding house, how can a boarding house be a property of real estate and what kind of phenomena happens in the matter of boarding house.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus kepada Analisis Kegiatan Pengendalian Pada Proses Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang terjadi dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka serta studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap petugas BMN serta pejabat yang menangani penatausahaan BMN. Analisis dilakukan terhadap proses penatausahaan Barang Milik Negara dan juga terhadap sebelas subunsur kegiatan pengendalian dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pada proses penatausahaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal telah memenuhi sebelas subunsur kegiatan pengendalian. ......This study is focused on the analysis of Control Activities in Administration Process of State Property within the General Secretariat of the Ministry of Trade. This study is qualitative research method. This study is conducted by observing and interviewing officer and official. Analysis is performed on the administration of state property, and the eleven element of control activities at the General Secretariat of the Ministry of Trade. The result of the research conclude that the control activites in administration process of state property at the General Secretariat of the Ministry of Trade have met the eleven elements of control activities.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan ini mengangkat kasus pembatalan penjualan tanah XX yang melibatkan perusahaan real estat PT Z (penjual) dan PT M (pembeli). Analisis dilakukan dengan berfokus pada perlakuan akuntansi PT Z terkait aset real estat dan pengakuan pendapatan atas penjualan aset real estat serta tindakan Kantor Akuntan Publik A (KAP A) selaku auditor. Berdasarkan hasil analisis, mengacu pada PSAK 44, PT Z seharusnya tidak dapat mengakui pendapatan atas penjualan bidang tanah XX. Selain itu, PT Z seharusnya tidak mengakui pemerolehan aset real estat baru dari pembatalan penjualan. Sehingga, berdasarkan hasil diskusi dengan KAP A, penyajian kembali perlu dilakukan.

---

ABSTRACT
This report focuses on the case of sale cancellation of land XX involving real estate company, PT Z (seller) and PT M (buyer). The analysis was performed by focusing on the accounting treatment by PT Z related to the real estate asset and the revenue recognition on the sale of real estate asset as well as the action of Public Accounting Firm A (KAP A) as the auditor. Based on the analysis, referred to PSAK 44, PT Z should not be able to recognize revenue on the sale of land XX. In addition, PT Z should not recognize the acquisition of new real estate asset from the sale cancellation. Thus, based on the discussion with KAP A, restatement is necessary.;;

Abstrak :
Evaluasi secara periodik terhadap rencana penerimaan dan implementasinya merupakan usaha optimalisasi penerimaan PBB Kab. Tangerang dan Kota Tangerang dalam rangka otonomi daerah. Permasalahan pokok dalam penelitian adalah : 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan antara realisasi penerimaan PBB dibandingkan dengan rencana penerimaannya meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2000 melampaui 10 %. 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tingkat pertumbuhan rencana penerimaan PBB dan tingkat pertumbuhan realisasi PBB pada KP PBB Tangerang berfluktuasi dari tahun ke tahun selama periode 1996/1997 s/d 2000, yaitu 17,2 %; 18,9 %; 4,1 % dan 2,4 % untuk pertumbuhan rencana penerimaan PBB serta 21,5 %; 22,0 %; 4,0 % dan 16,5 % untuk pertumbuhan realisasi penerimaan PBB. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan kendala upaya optimalisasi perencanaan penerimaan PBB dan implementasinya. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Data yang dianalisis meliputi : Rencana penerimaan dan realisasi PBB secara nasional; Rencana penerimaan dan realisasi PBB; Pokok, tunggakan dan potensi PBB serta kondisi sosial ekonomi wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan staf seksi perencanaan penerimaan, staf seksi penetapan, Kepala seksi penerimaan dan Laporan bulanan KP PBB Tangerang; Laporan Biro Pusat statistik dan studi pustaka. Kesimpulan bahwa rencana penerimaan KP PBB Tangerang dilakukan dengan pendekatan "atas-bawah". Berdasarkan target penerimaan nasional ditentukan target provinsi dan kemudian target kabupaten atau kota dengan hanya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya serta perkembangan sosial ekonomi wilayah secara global. Pendekatan ini tidak mencerminkan perencanaan penerimaan dari potensi rill wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Optimalisasi penerimaan PBB tidak didukung penuh oleh jajaran pemerintah daerah serta pelaksanaan administrasi PBB yang tidak memadai. Saran-saran dari hasil penelitian ini adalah upaya optimalisasi penerimaan PBB perlu keseimbangan antara pendekatan perencanaan "atas-bawah" dengan pendekatan "bawah-atas". Sistem yang seimbang ini lebih mencerminkan resource base wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dan perlu koordinasi dengan pemerintah daerah dengan didukung usaha peningkatan profesionalisme sumber daya manusianya.

Abstrak :
Sumber pendapatan daerah yang diandalkan baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang adalah pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Salah satu dari pajak daerah yang potensial untuk dapat diperbaiki dan dikembangkan adalah Pajak Hotel dan Restoran. Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan sumber-sumber Pajak Daerah, khususnya Pajak Hotel dan Restoran, harus mempunyai kemampuan menyelenggarakan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dengan suatu sistem pemungutan yang baik bagi wajib pajak yang akan berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Seperti halnya sistem perpajakan nasional yang dimulai tahun 1984 melaksanakan sistem pemungutan pajak dengan self assessment, maka pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Daerah Khusus lbukota Jakarta mengacu pada self assessment. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan self assessment sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?, dan seberapa besar peranan self assessment terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Sistem pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dengan self assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dimulai dari mendaftarkan, menghitung dan memperhitungkan jumlah pajak terutang, menyetor jumlah pajak terutang dan melaporkannya sendiri jumlah pajak yang telah disetor, belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.
2. Perlakuan terhadap wajib pajak hampir-hampir tidak ada perubahan dari sebelum self assessment dengan sesudah self assessment. Disamping itu, peraturan perundang-undangan yang masih memungkinkan untuk tetap melaksanakan Official Assessment.
3. Peranan self assessment terhadap peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran belum dapat mencapai harapan sebagaimana yang diinginkan, karena sesungguhnya peningkatan penerimaan tersebut lebih disebabkan oleh adanya tindakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak.

Dari hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas disarankan agar:

1. Peraturan perundang-undangan sepenuhnya mengacu pada self assessment.
2. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan penyetoran pajak melalui Banking System (Online System).
3. Tindakan pemeriksaan baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan lengkap dilakukan hanya terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan.
4. Segera dilaksanakan pelimpahan wewenang pengelolaan pajak dari Balai Dinas kepada Suku Dinas dan dari Suku Dinas kepada Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan.