Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kecelakaan kerja pada dasarnya dapat diantisipasi jika kegiatan pada proyek dapat didefinisikan dengan baik dan paket pekerjaan dapat ditempatkan sesuai dengan level dan level menggunakan WBS standar. Penelitian ini digunakan untuk mengembangkan standar WBS berbasis risiko untuk perencanaan keselamatan dalam konstruksi perkeretaapian. untuk mencapai perumusan WBS standar untuk konstruksi kereta api menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah standar WBS yang terdiri dari 6 level dengan 11 variabel risiko dominan terhadap kinerja safety proyek dan diterapkan sebagai upaya untuk mencegah, mengurangi atau menghilangkan atau bahkan membatalkan risiko kecelakaan selama konstruksi dalam pekerjaan konstruksi Kereta Api

---

Work accidents basically can be anticipated if the activities on the project can be well defined and work packages can be placed according to the level and level using standard WBS. This research is used to develop risk-based WBS standards for safety planning in railroad construction. to achieve the standard WBS formulation for railroad construction using a qualitative approach. The results of this study are WBS standard which consists of 6 levels with 11 dominant risk variables on project safety performance and is implemented as an effort to prevent, reduce or eliminate or even cancel the risk of accidents during construction in Railway construction work."

"Widiastuti, Ida, 0588007218, Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Umum Kereta Api Terhadap Kecelakaan Kereta Api , Januari 1993.Setiap orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada pihak lain diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Hal itu disebabkan karena akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan menimbulkan keresahan berupa tidak adanya keseimbangan yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya tangggung jawab dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku perbuatan melawan hukum kepada pihak yang dirugikan (korban). Dengan demikian maka keseimbangan dalam masyarakat pulih kembali . Tuntutan ganti rugi pada pihak pelaku perbuatan melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal ini penggugat harus dapat membuktikan bahwa syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum telah dipenuhi oleh pelaku. Namun tidak saja pelaku perbuatan melawan hokum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi juga termasuk orang yang berada di bawah tanggungannya. Penjaga pintu perlintasan kereta api karena kelalaian nya berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bersalah karena telah memenuhi syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum. Perumka sebagai badan usaha mihk negara yang menangani masalah angkutan perkeretaapin merupakan badan hukum yang mempekerjakan penjaga pintu lintasan kereta api . Akibat dari kecelakaan itu tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut Perumka. Hal ini disebabkan karena pegawai trsebut berada di bawah tanggungannya, dengan demikian Perumka harus pula bertanggung jawab berdasarkan pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata."