Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Denny Karuniawan
"ABSTRAK
Salah satu layanan publik di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) adalah perijinan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan menggunakan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio (SIMS). Instruksi Sekjen Kementerian Kominfo mewajibkan seluruh unit kerja penyelenggara layanan TI agar mematuhi pedoman tata kelola TI yang sudah tersusun pada bulan Maret tahun 2018. Pedoman tersebut menyatakan antara lain bahwa pembangunan dan pengembangan TI dilakukan untuk memberikan manfaat langsung kepada para pemangku kepentingan guna mendukung visi dan misi organisasi. Untuk mematuhi hal tersebut, Ditjen SDPPI harus mengetahui pencapaian manfaat proyek dan investasi TI. Hasil wawancara dan observasi menemukenali bahwa pencapaian manfaat penerapan SIMS belum menjadi fokus perhatian organisasi sehingga belum seluruh manfaat dari penerapan SIMS diketahui dengan baik. Hasil tersebut tidak sejalan dengan pedoman tata kelola TI terkait pembangunan dan pengembangan layanan TI yang telah disusun berdasarkan tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi manfaat bisnis, mengkuantifikasi manfaat ekonomi yang didapatkan serta mengidentifikasi faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi penerapan SIMS di lingkup tanggung jawab Ditjen SDDPI. Penelitian ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis TI untuk mengidentifikasi manfaat TI, system dynamic untuk mengelompokkan manfaat TI, kerangka manfaat kesejahteraan digital untuk melihat kerterkaitan manfaat TI bagi negara, dan kerangka manajemen resiko COSO-ERM untuk menghasilkan indikator faktor penghambat pencapaian manfaat penerapan SIMS. Hasil penelitian mendapatkan manfaat 3 (tiga) manfaat bisnis utama penerapan SIMS antara lain meningkatkan kapasitas bisnis (IRE-01), meningkatkan segmentasi pasar (IRE-04), dan meningkatkan kepercayaan pelanggan (IRE-03). Dalam kaitannya dengan manfaat bagi negara dalam konteks kesejahteraan digital juga terdapat 3 (tiga) manfaat yang diperoleh yaitu: peningkatan kualitas barang dan layanan, peningkatan efisiensi, serta pasar yang lebih besar dan efisien. Kuantifikasi manfaat mendapatkan nilai ekonomi sebesar Rp. 6.693.230.211.884 dan hasil identifikasi resiko mendapatkan 6 (enam) faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi SIMS diantaranya: kurangnya literasi TI, kurangnya integritas pegawai, perubahan regulasi, belum lengkapnya regulasi pendukung, koordinasi perubahan proses bisnis, dan kurangnya kompetensi pegawai.

ABSTRACT
One of the public services in Directorate General of Resources Management and Equipment of Post and Informatics (DG SDPPI) is licensing of radio frequency spectrum carried out using a radio frequency spectrum management information system (SIMS). Instruction of the Secretary General of the Ministry of Communication and Information Technology requires all IT service providers to comply with the IT governance guidelines that have been compiled in March 2018. The guideline states, among other things, that IT development is carried out to provide direct benefits to stakeholders to support the organization's. To comply with this, the Directorate General of SDPPI must know the achievement of the benefits of the project and IT investment. The results of interviews and observations identified that the achievement of the benefits of implementing SIMS has not been the focus of attention of the organization so that not all the benefits of implementing SIMS are well known. These results are not in line with the IT governance guidelines related to the development of IT services that have been compiled based on organizational goals. This research was conducted to identify business benefits, quantify the economic benefits and identify the inhibiting factors for achieving economic benefits of implementing SIMS in the scope of responsibility of DG SDDPI. This study uses the generic IS/IT business value to identify the benefits of IT, system dynamic to classify the benefits of IT, and digital prosperity framework to see the relevance of IT benefits for the country, and the COSO-ERM risk management framework to produce indicators of the achievement of SIMS benefit. The results of the study get 3 (three) main business benefits of implementing SIMS include increasing business capacity (IRE-01), increasing market segmentation (IRE-04), and increasing customer trust (IRE-03). In relation to the benefits for the state in the context of digital prosperity there are also 3 (three) benefits obtained, namely: improving the quality of goods and services, increasing efficiency, as well as a larger and more efficient market. Quantification of benefits gets an economic value of Rp. 6,693,230,211,884 and the results of risk identification have 6 (six) factors inhibiting the achievement of economic benefits of SIMS including: lack of IT literacy, lack of employee integrity, regulatory changes, incomplete supporting regulations, coordination of changes in business processes, and lack of competency."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Esmining Mitarum
"ABSTRAK
Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) merupakan organisasi pemerintahan setingkat eselon dua di bawah Direktorat Jenderal SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan spektrum frekuensi di Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, Direktorat Pengendalian SDPPI melakukan monitoring terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio di tiap wilayah di Indonesia dan merekam hasil monitoring tersebut ke dalam suatu sistem report online. Berdasarkan analisis terhadap data hasil monitoring, teridentifikasi beberapa permasalahan mengenai kualitas data, yakni adanya data yang tidak konsisten, tidak standar, dan tidak akurat, yang pada akhirnya dapat menyulitkan pembuatan kebijakan di bidang spektrum frekuensi radio nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, evaluasi kematangan kualitas data saat ini dilakukan. Narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah pejabat dan analis data monitoring di Direktorat Pengendalian SDPPI. Evaluasi dilakukan merujuk pada kerangka kerja Loshin. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa komponen harapan kualitas data, kebijakan informasi, prosedur, tata kelola data, standarisasi data, teknologi, dan pengelolaan kinerja berada di level 1 (initial) sedangkan komponen dimensi kualitas data berada di level 2 (repeatable). Harapan kematangan kualitas data berdasarkan pedoman tata kelola Teknologi Infromasi Kementerian Kominfo dan pejabat Direktorat Pengendalian SDPPI berada di level 3 (defined). Analisis kesenjangan kematangan kualitas data saat ini dengan target yang diharapkan dilakukan. Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan rekomendasi peningkatan kualitas data penggunaan spektrum frekuensi. Rekomendasi tersebut meliputi penyusunan prosedur kegiatan monitoring, perumusan kebutuhan kualitas data, perumusan aturan validasi data, penyusunan kebijakan tata kelola data, menetapkan service level agreement (SLA), melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kualitas data, menyusun standarisasi data, mengelola metadata, dan mengimplementasikan tools kualitas data.

ABSTRACT
Directorate of Spectrum Management System and Law Enforcement is echelon II government organization under Directorate General of Resources Management and Equipment of Post and Informatics, Ministry of Communication and Informatics. One of its task and function is to watch over and control the use of frequency spectrum in Indonesia. In doing so, Directorate of Resources Management and Equipment of Posts and Informatics Control monitors radio frequency spectrum usage at every region in Indonesia and record the result to an online report system. Based on analysis of data resulted from such monitoring, data quality problems are identified, i.e. the occurence of inconsistent, nonstandard, and inaccurate data, which in turn may complicate policy making in the field of national radio frequency spectrum. Supported by inverview with related stakeholder, further analysis is done to evaluate existing data quality maturity using Loshins Data Quality Maturity Model. The evaluation result show that for data quality expectations, policies, procedures, data governance, data standardization, technology, and performance management are on level 1 (initial) and dimension of data quality is on level 2 (repeatable), while the expected level is on level 3 (defined). Based on the gap analysis between as is and to be condition, recommendations to improve data quality of frequency spectrum usage is formulated. The recommendations are formulating procedures, data quality requirements, data validation rules, data governance policy, SLA, data satandardization, education and training, metadata management, and data quality tools implementation.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library