Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak lebih dari satu dekade yang lalu, persoalan radikalisme dan terorisme terus mendapatkan sorotan publik dari hampir seluruh penjuru dunia. Terorisme telah menimbulkan banyak kerusakan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu upaya deradikalisasi untuk menanggulangi masalah tersebut. Seluruh elemen masyarakat Indonesia pada dasarnya bertangguung jawab atas upaya deradikalisasi, bukan hanya BNPT saja. Terlebih, BNPT terbukti memiliki berbagai kendala yang tidak bisa dihadapi sendiri. Salah satu elemen masyarakat yang bisa mengambil peranan penting dalam hal ini adalah Lembaga non-pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran dan efektivitas deradikalisasi oleh lembaga non-pemerintah, dengan mengambil studi kasus Yayasan Prasasti Perdamaian dan Search for Common Ground, dua lembaga yang aktif bergerak dalam upaya deradikalisasi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara terstruktur, observasi dan studi literatur. Dalam penelitian ini diketahui bahwa dua lembaga non-pemerintah tersebut memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi oleh narapidana terorisme, daripada program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT. Namun demikian, masalah koordinasi dengan pemerintah, minimnya sumber daya, dan lemahnya monitoring masih memberi hambatan dalam upaya deradikalisasi.

---

For more than a decade, the issue of radicalism and terrorism continues to get the public's attention from almost all corners of the world. Terrorism has caused a lot of damage to human life. Therefore, it is necessary to properly address the problem. Every element of Indonesian society is basically responsible for efforts to de-radicalization, not just BNPT. Moreover, BNPT has proven to have various obstacles that cannot be faced alone. One element of society that can take an important role in this case is non-governmental institutions.

This study aims to analyze the role and effectiveness of deradicalization by non-governmental institutions, by taking a case study of Yayasan Prasasti Perdamaian and Search for Common Ground, two institutions that are actively engaged in deradicalisation efforts.

This research was conducted with qualitative methods through structured interviews, observation and literature studies. In this study it was known that the two non-government institutions had higher levels of acceptance by prisoners of terrorism, rather than the deradicalisation program run by BNPT. However, the problem of coordination with the government, lack of resources, and weak monitoring still provide obstacles in efforts to de-radicalization.

 

Abstrak :
Penulisan makalah ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ancaman radikalisme dan terorisme yang telah menjadi salah satu ancaman paling nyata serta berdampak pada stabilitas keamanan nasional Indonesia. Untuk menyelesaikan persoalan terorisme, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dua strategi pendekatan yang harus dijalankan secara beriringan yakni melalui pendekatan hard approach dengan mengedepankan metoda penindakan dalam rangka penegakan hukum dan kedua melalui pendekatan soft approach yang diantaranya menggunakan metoda kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Menyikapi hal tersebut maka sangatlah penting bagi Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI AD sebagai bagian dari TNI untuk ikut andil dalam upaya mengatasi persoalan ancaman radikalisme dan terorisme tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pimpinan TNI dan semua stakeholder terkait pada tataran kebijakan tentang pentingnya strategi pembinaan territorial Satkowil TNI AD pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi guna mencegah aksi terorisme dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara yang dikombinasikan dengan studi literatur berupa buku, tulisan/jurnal ilmiah yang relevan. Proses analisa terhadap data dan fakta penelitian dilakukan dengan menggunakan teori tentang radikalisme, terorisme dan deradikalisasi, Teori Keamanan Nasional serta Teori tentang Pembinaan Teritorial TNI AD serta beberapa kajian Pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara umum metode Binter TNI AD sangat tepat diterapkan oleh Satkowil pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme namun demikian dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan yakni: terbatasnya regulasi pemerintah, tidakadanya dukungan program dan anggaran dari pemerintah kepada Satkowil untuk menyelenggarakan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme serta terbatasnya kualitas SDM aparat territorial Satkowil,. Berdasarkan hasil analisa peneliti, penerapan metode Binter pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme masih dapat dioptimalkan dengan dengan melakukan pembentukan Peraturan Presiden, melakukan pemenuhan dukungan program dan anggaran serta melakukan peningkatan kualitas SDM aparat Satkowil TNI AD khususnya pada kemampuan yang mendukung pelaksanan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi. ......The background for writing this paper is the development of the threat of radicalism and terrorism which has become one of the most real threats and has an impact on the stability of Indonesia's national security. To solve the problem of terrorism, the Government of Indonesia has established two strategic approaches that must be carried out simultaneously, namely through hard approach by prioritizing methods of prosecution in the context of law enforcement and secondly through a soft approach which includes using counter-radicalization and deradicalization methods. In response to this, it is very important for the Indonesian Army's Regional Command Unit (Satkowil) as part of the TNI to take part in efforts to overcome the problem of the threat of radicalism and terrorism. The purpose of this research is to contribute ideas to TNI leaders and all relevant stakeholders at the policy level regarding the importance of the territorial development strategy of the Satkowil TNI AD on counter-radicalization and deradicalization activities to prevent acts of terrorism in order to maintain national security stability.This study uses a qualitative method. Research data were obtained from interviews combined with literature studies in the form of books, relevant scientific writings/journals. The process of analyzing research data and facts was carried out using theories about radicalism, terrorism and deradicalization, National Security Theory and Theory of Territorial Development of the Indonesian Army as well as several literature studies relevant to the topics discussed. From the results of the research, it was obtained an illustration that in general the Binter TNI AD method was very appropriate to be applied by the Satkowil in counter-radicalization and deradicalization of terrorism activities, however, in its implementation there were still several obstacles that hindered the implementation of these activities in the field, namely: limited government regulations, there is no program and budget support from the government for the Satkowil to carry out activities to counter radicalization and deradicalization of terrorism and the limited quality of human resources for the Satkowil territorial apparatus. Based on the results of the researcher's analysis, the application of the Binter method to counter-radicalization and deradicalization of terrorism activities can still be optimized by establishing a Presidential Regulation, fulfilling program and budgetary support and improving the quality of human resources for the Satkowil TNI AD, especially in capabilities that support the implementation of counter-radicalization activities and deradicalization.

Abstrak :
Hampir semua model akademis memahami radikalisasi sebagai perkembangan yang berlangsung selama periode waktu tertentu dan melibatkan banyak faktor dan dinamika yang berbeda. Sisi lain radikalisme ini dapat dijelaskan sebagai metode yang diterapkan oleh kelompok agama Islam Sunni yang bertujuan untuk menggulingkan rezim penguasa yang memiliki kekuatan geopolitik non muslim yang mendukung mereka untuk membuka jalan dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga wujud ancamannya terasa secara global di berbagai belahan dunia mulai dari Amerika, Eropa, Australia dan Asia, termasuk di Indonesia. Salah satu wilayah Indonesia yang pernah menjadi sorotan dunia akibat gerakan radikal yang melahirkan aksi terorisme adalah provinsi Sulawesi Tengah. Secara substansial, Sulawesi Tengah menjadi daerah endemik radikalisme di Indonesia akibat akses konflik komunal masyarakat Poso yang meluas dan berimplikasi pada terlampauinya batas-batas sosial dalam kurun waktu yang lama. Di samping itu, wilayah Sulawesi Tengah ini menjadi daerah endemik aksi radikal, disebabkan oleh perluasan jaringan teroris radikal ke Sulawesi Tengah yang didasarkan pada konflik Poso dan di luar konteks konflik Poso. Berdasarkan adanya permasalahan kegagalan dalam penerapan strategi pencegahan radikalisme di atas, dapat diidentifikasikan masalahnya berasal dari belum tepatnya sasaran pelaksanaan strategi pencegahan gerakan radikal tersebut dan belum adanya tolak ukur keberhasilan dalam pencegahan gerakan radikal di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan strategi pencegahan radikalisme diperlukan evaluasi. Tindakan ini sangat diperlukan mengingat banyaknya temuan pelaku aksi teror di Indonesia yang pelakunya bersembunyi di wilayah Poso, yang sebanyak 13 orang pelaku teroris mulai dari teroris bom Bali hingga tokoh-tokoh yang aktif tergabung dalam kelompok radikal JAD dan JAT. Tokoh-tokoh tersebut yang ditemukan berada di wilayah Poso ini memiliki peran sebagai intelijen JAD dan bendahara JAD, serta 1 tokoh aktif yang menjabat sebagai Sekjen JAT. ...... Almost all academic models understand radicalization as a development that takes place over a period of time and involves many different factors and dynamics. The other side of this radicalism can be explained as a method applied by the Sunni Islamic religious group which aims to overthrow the ruling regime that has non-Muslim geopolitical power supporting them to pave the way for achieving this goal, so that the threat is felt globally in various parts of the world starting from America, Europe, Australia and Asia, including in Indonesia. One of the regions of Indonesia that has been in the world spotlight due to radical movements that gave birth to acts of terrorism is the province of Central Sulawesi. Substantially, Central Sulawesi has become an endemic area of radicalism in Indonesia due to the widespread access to communal conflicts of the Poso people and the implications of the exceeding of social boundaries for a long time. In addition, the Central Sulawesi region has become an endemic area for radical action, due to the expansion of the radical terrorist network to Central Sulawesi which is based on the Poso conflict and outside the context of the Poso conflict. Based on the problem of failure in implementing the radicalism prevention strategy above, it can be identified that the problem stems from the inaccurate target of implementing the radical movement prevention strategy and the absence of a measure of success in preventing radical movements in Indonesia, so the implementation of the radicalism prevention strategy requires evaluation. This action is very necessary considering the many findings of terrorists in Indonesia whose perpetrators were hiding in the Poso area, as many as 13 terrorists ranging from the Bali bombing terrorists to figures who are active in the JAD and JAT radical groups. These figures who were found in the Poso area had roles as JAD intelligence and JAD treasurers, as well as 1 active figure who served as JAT Secretary General.

Abstrak :
Radikalisme menjadi ancaman nasional bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya Radikalisme Agama pada mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam. Ketahanan Nasional menjadi ukuran yang proporsional bagi kekuatan bangsa dan negara dalam menghadapi radikalisme dan terorisme. Pemuda sebagai aset masa depan bangsa dan negara memiliki peran penting dalam mencegah radikalisme, dalam kaitannya dengan Radikalisme Agama peran pemuda diwakili oleh Mahasiswa Islam sebagai kaum intelektual yang lahir dari perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan melakukan observasi juga wawancara dan data sekunder menghasilkan data analisis deskriptif, yaitu dinyatakan secara tertulis atau lisan sesuai kenyataan dengan penjelasan yang mendetail. Gambaran mendalam terkait fenomena radikalisme agama di komunitas mahasiswa, diperoleh dengan metode triangulasi untuk memvalidasi temuan penelitian, triangulasi pada penelitian ini adalah pengecekan data dari seluruh Organisasi Mahasiswa Islam (PMII, HMI, IMM, dan KAMMI). Teori Hubungan Internasional, Teori Ketahanan Nasional dan Teori Kepemimpinan Situasional masing-masing digunakan untuk : mengidentifikasi masuknya radikalisme agama di kalangan mahasiswa, menjelaskan aspek-aspek penting dari sebab dan pencegahan radikalisme, juga kondisi kekinian organisasi dan lingkungannya dalam menentukan cara pencegahan radikalisme. Ditemukan dalam penelitian ini bahwa Fundamentalisme Agama yang tumbuh dari Gerakan Transnasional menjadi pintu masuk bagi Radikalisme Agama, juga berdampak lebih lanjut menjadi Ekstrimisme Agama dan Terorisme Agama. Aspek Ideologi dalam Organisasi Mahasiswa Islam yang terwujud pada setiap nilai luhur organisasi disepakati sebagai yang terpenting pada pembangunan karakter pemuda dalam mencegah radikalisme agama. Kolaborasi antara Ketahanan Nasional dan Model Pentahelix juga menjadi tawaran untuk 4 Aspek selanjutnya, yaitu Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan ......Radicalism is a national threat to the Indonesian nation and state, especially Religious Radicalism to the majority of the Indonesian people who are Muslim. National Resilience becomes a proportional measure for the state in facing radicalism and national terrorism. Youth as the future asset of the nation and state have an important role in preventing radicalism, in relation to Religious Radicalism the role of youth is shown by Islamic students as intellectuals born from college. The research method used is descriptive qualitative method, by conducting observations as well as interviews and secondary data resulting in descriptive data analysis, which is stated in writing or orally according to reality with detailed explanations. An in-depth description of the phenomenon of religious radicalism in the student community was obtained by using the triangulation method to validate the findings, triangulation in this study was checking data from all Islamic Student Organizations (PMII, HMI, IMM, and KAMMI). International Relations Theory, National Resilience Theory and Situational Leadership Theory are respectively used to: Identify the entry of religious radicalism among students, explain important aspects of the causes and prevention of radicalism, as well as the current conditions of the organization and its environment in determining how to prevent radicalism. It was found in this study that Religious Fundamentalism which grew from the Transnational Movement became the entrance for Religious Radicalism, also had a further impact on Religious Extremism and Religious Terrorism. Ideological aspects in Islamic Student Organizations that are manifested in each organization's noble values ​​are agreed to be the most important in building youth character in preventing religious radicalism. The collaboration between National Resilience and the Pentahelix Model is also an offer for the next 4 Aspects, namely Political, Economic, Socio-Cultural, and Defense and Security.

Abstrak :
Kasus terorisme yang terjadi di Indonesia lekat kaitannya dengan kelompok-kelompok radikalisme agama. Kini kelompok tersebut berusaha menyebarkan paham-paham radikalisme kepada kalangan anak sekolah agar dapat bergabung dengan aktifitas kelompok mereka. Penyebaran paham radikalisme tersebut dilakukan melalui keluarga, institusi pendidikan, dan media sosial. Penelitian-penelitian terdahulu menyatakan bahwa terdapat pendekatan keras dan pendekatan lunak dalam mencegah masuknya paham radikalisme sehingga posisi penelitian ini bertujuan untuk mendalami pendekatan lunak tersebut menggunakan konsep sosialisasi oleh Mead serta Elkin dan Handel. Peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana sosialisasi penyebaran paham radikalisme dan pencegahannya pada anak Sekolah Menengah Atas SMA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis pada BNPT, guru SMA, dan murid-murid SMA di Jakarta. Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada sosialisasi yang dilakukan oleh BNPT dan guru SMA kepada murid-murid SMA. Berdasarkan pada hasil temuan lapangan terhadap 6 orang siswa SMA, 2 guru SMA, dan 2 pejabat BNPT, penelitian ini menghasilkan argumen bahwa penyebaran paham radikalisme pada anak SMA dilakukan melalui jaringan alumni rohis dan media sosial. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa kontra radikalisme yang dilakukan secara inisiatif oleh masyarakat lebih efektif daripada BNPT.

---

Terrorism cases in Indonesia closely related to religious radicalism groups. Nowadays, religious radicalism groups try to spread their ideology to school students so they can join with those group's activities. Radicalism ideologies spreads through family, education institution, and social media. The previous study shows that there are soft approach and hard approach to prevent the spread of radicalism ideology so the researcher's position is to extend the soft approach using Mead, Elkin, and Handel's socialization concept. The researcher tries to explore how radicalism ideologies socialization and its prevention to high schoolers kids. This study using qualitative approach and constructivist paradigm to BNPT, high school teachers, and high school student in Jakarta. This study is a case study of the BNPT's and high school teacher's preventive socialization to high schoolers. Based on field findings from 6 high schoolers, 2 high school teachers, and 2 BNPT staffs, this study resulted an argument that radicalism ideologies spreads through Rohis's alumni network and social media. Also, this study found that people's initiative counter radicalism is more effective than BNPT's.

Abstrak :
ABSTRACT
Penyebaran radikalisme pada saat ini sudah menyerang semua lapisan masyarakat terutama generasi muda yang apabila tidak segera dilakukan pencegahan maka akan memberikan ancaman terhadap kestabilan dan keamanan di Indonesia termasuk di Kabupaten Deli Serdang. Kodim 0204/DS merupakan Satuan Teritorial yang salah satu tugas pokoknya untuk melaksanakan pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial Kodim 0204/DS dilaksanakan dengan metode Komunikasi Sosial, Bhakti TNI dan Pembinaan Perlawanan Wilayah. Penelitian ini dirancang guna memperoleh pemahaman untuk mengimplementasikan kegiatan Komunikasi Sosial Kodim 0204/DS dalam mencegah radikalisme di Kabupaten Deli Serdang. Tujuan dari penelitian ini : pertama, menganalisis Komunikasi Sosial Kodim 0204/DS di Kabupaten Deli Serdang; kedua, menganalisis implementasi Komunikasi Sosial yang dilaksanakan oleh Kodim 0204/DS dalam mencegah radikalisme di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, teknik dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan. Lokasi penelitian yaitu di wilayah Kodim 0204/DS khususnya Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Komunikasi Sosial secara teori dapat dilaksanakan sesuai program kerja bidang teritorial yang ada walaupun pelaksanaannya belum optimal dan perlu ditingkatkan pada aspek-aspek yang mendukung terjadinya proses komunikasi yaitu sumber, pesan, media, penerima, pengaruh, tanggapan balik dan lingkungan; 2) Implementasi Komunikasi Sosial didukung oleh sumber daya, cara dan tujuan yaitu untuk mencegah radikalisme di Kabupaten Deli Serdang. Komunikasi Sosial Kodim 0204/DS dalam mencegah radikalisme dapat diimplementasikan namun perlu ditingkatkan lagi. Untuk mengatasi hal tersebut maka langkah-langkah yang dianggap perlu untuk dilakukan adalah dengan memaksimalkan unsur-unsur yang mendukung terjadinya proses komunikasi.

Abstrak :
ABSTRAK
Penyebaran paham radikal terorisme tidak akan berhenti pada kebijakan pemerintah dan berbagai instansi terkait dalam melakukan tindakan tegas seperti dengan memblokir situs, blog, akun atau bahkan dengan menangkap pemilik situs atau akun tersebut. Pendekatan secara tegas melalui jalur hukum sangat penting, namun disamping itu sangat diperlukannya upaya integratif dengan megkolaborasi pendekatan lunak yaitu upaya kontra narasi yang dilakukan oleh BNPT sehingga dapat menyentuh pada hulu persoalan. Penelitian ini berupaya menganalisis kontra narasi oleh BNPT dengan menggunakan teori kontra narasi oleh Sarah Zeiger 2016 dalam mencegah penyebaran paham terorisme melalui media online dengan metode deskriptif kualitatif seperti studi literatur dan wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber di BNPT maupun narasumber ahli. Hasil penelitian menemukan bahwa monitoring melalui media online perlu dilakukan setiap saat sebagai upaya proses deteksi dini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat terhadap potensi penyebaran paham terorisme yang sebagian besar mengatas namakan ideologi dan agama. Strategi kontra narasi dilakukan melalui dua pendekatan baik secara online melalui situs BNPT dan secara offline dilakukan pertemuan langsung dengan audiens melalui kegiatan sosialisasi, workshop dan pelatihan. Selanjutnya perlunya keterlibatan seluruh komponen masyarakat khususnya audiens sebagai komunitas media. Strategi kontra narasi terhadap audiens dalam merespon potensi ancaman radikal terorisme melalui situs BNPT, memiliki jumlah yang relatif masih kecil bila dihadapkan dengan jumlah pengguna internet saat ini. Namun dengan adanya penguatan wawasan kebangsaan, kebhinekaan dan kecintaaan terhadap NKRI melalui kontra narasi dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Ketahanan Nasional.

---

ABSTRACT
The spread of radicalism of terrorism will not stop at government policies and various agencies involved in taking decisive action such as by blocking sites, blogs, accounts or even by capturing the site owner or the account. The unequivocal approach through legal channels is very important, but besides that it is very necessary integrative efforts with megkolaborasi soft approach that is counter narrative efforts conducted by BNPT so that it can touch on the upstream of the problem. This research attempts to analyze counter narrative by BNPT by using counter narrative theory by Sarah Zeiger 2016 in preventing the spread of terrorism through online media with qualitative descriptive method such as literature study and in depth interview with a number of resource persons in BNPT and expert source. The results of the study found that monitoring through online media needs to be done at any time as an early detection process aims to obtain accurate information on the potential spread of terrorism that mostly in the name of ideology and religion. The counter narrative strategy is carried out through two approaches both online through the BNPT website and offline to a live meeting with the audience through socialization, workshop and training. Furthermore, the need for the involvement of all components of society, especially the audience as a media community. The counter narrative strategy of the audience in responding to the potential threat of radical terrorism through the BNPT site, has a relatively small amount when faced with the current number of internet users. However, with the strengthening of national insight, diversity and love of the Republic of Indonesia through counter narrative can contribute greatly to the National Resilience.

Abstrak :
Penelitian ini membahas implementasi strategi Polmas dalam penanggulangan paham radikalisme (pemberdayaan pemuda oleh Bhabinkamtibmas di Kepolisian Resort Metro Depok). Keberagaman identitas masyarakat di Indonesia memicu tumbuhnya paham radikalisme yang sebagian besar terafiliasi pada organisasi-organisasi intoleran di dalam masyarakat. Dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme Kepolisian Republik Indonesia (Polri) gencar melakukan pendeteksian terhadap seluruh wilayah yang dianggap sebagai pusat penyebaran ajaran tersebut. Adanya kerjasama yang baik antara Polri melalui Bhabinkamtibmas sebagai pengemban Polmas di desa/kelurahan yang merupakan salah satu instrumen keamanan negara dan masyarakat sipil terutama organisasi pemuda dapat mempermudah pengawasan dan pelaporan bibit-bibit aksi radikalisme. Optimalisasi kerjasama diantara kedua elemen tersebut menjadi kunci utama disamping terus melaksanakan dan mengevaluasi upaya pencegahan radikalisme yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan Teori Radikalisme, Kontra-Radikalisme, Konsep Kebijakan Publik, Konsep Polmas, dan Konsep Psikologi Pemuda. Penelitian ini menemukan bahwa upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas Polrestro Depok masih belum optimal, dan diperlukan dukungan kuat dari Polri untuk memperkuat posisi Bhabinkamtibmas di wilayah binaan terkait dengan penanggulangan penyebaran radikalisme. ......This study discusses the strategy implementation of Polmas on countering radicalism (empowerment of youth by the community service unit at the Depok Metro Police Resort). The diversity of people's identities in Indonesia has triggered the growth of radicalism, most of which are affiliated with intolerant organizations in society. In an effort to prevent the spread of radicalism, the Indonesian National Police (Polri) are intensively carrying out detection of all areas considered to be centers of the spread of these teachings. The existence of good cooperation between the National Police through Bhabinkamtibmas as the caretaker of Polmas in villages / kelurahan which is one of the state security instruments and civil society, especially youth organizations, can facilitate monitoring and reporting of the seeds of radicalism. Optimizing cooperation between the two elements is the main key in addition to continuing to implement and evaluate efforts to prevent radicalism that have been carried out by the Government. This research was conducted using qualitative methods and using the theory of radicalism, counter-radicalism, the concept of public policy, the concept of community policing, and the concept of youth psychology. This study found that the efforts made by the Depok Police Service Unit are still not optimal, and strong support from the National Police is needed to strengthen the position of babhinkamtibmas in the target areas related to overcoming the spread of radicalism.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan soft approach oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dalam menangani penyebaran paham radikalisme dan terorisme, apa yang menjadi pertimbangan BNPT menggunakan soft approach dalam kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kebijakan kriminal dan counter-terrorism. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain eksplanatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang melatarbelakangi Indonesia menggunakan soft approach karena munculnya residivis terorisme dan kembalinya mantan narapidana terorisme yang terlibat aksi terorisme. Faktor manfaat-biaya turut menjadi pertimbangan mengapa pemerintah melalui BNPT menggunakan soft approach, karena soft approach dianggap lebih efisien dari berbagai alternatif yang ada, sehingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menggunakan pendekatan soft approach dalam kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Dengan menggunakan soft approach tidak berarti pemerintah mengesampingkan unsur penegakan hukum, pemerintah tetap menindak tegas setiap pelaku aksi teror, yang dilakukan pemerintah adalah memindahkan titik fokus penanganan; bukan lagi pada 'tangkap' dan 'tahan', tetapi lebih pada 'cegah', itulah yang menjadi tujuan soft approach yang dilakukan oleh BNPT. ...... This thesis discusses on the formulation of soft approach policy by National Counter Terrorism Agency BNPT in handling the spread of radicalism and terrorism, what is BNPT consideration using soft approach in policy of counter terrorism in Indonesia. The concepts used in this study include criminal policy and counter terrorism. This research uses qualitative method with explanative design. The results of this study indicate that the Indonesian background uses a soft approach due to the emergence of terrorist recidivism and the return of former terrorism prisoners involved in acts of terrorism. The cost benefit factor is the consideration of why the government through BNPT uses a soft approach, because the soft approach is considered more efficient than the various alternatives available, so the Counter Terrorism Agency BNPT uses a soft approach in anti terrorism policy in Indonesia. Using a soft approach does not mean that the government overrides law enforcement elements, the government is still taking action against every actor of terror acts, which the government is doing is moving the focal point of handling No longer in catch and hold, but on prevention, that's the purpose of soft approach by BNPT.