Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This paper aims to examine the spread of manchurian plague and the response of the Japanese colonial government...

Abstrak :
Pandemi COVID-19 telah menyebar dan menginfeksi sebagian besar penduduk dunia. Penyebarannya cenderung sulit untuk dikendalikan sebab dapat ditularkan dengan mudah melalui interaksi manusia. Dengan belum adanya vaksin dan pengobatan yang efektif di masa awal pandemi, intervensi yang dapat dilakukan dalam upaya menghambat penyebaran virus adalah dengan menerapkan kebijakan karantina wilayah. Walaupun karantina wilayah mampu menekan laju penularan, implementasinya berpotensi menyebabkan penurunan ekonomi yang lebih tajam dari krisis akibat pandemi. Dalam upaya menurunkan dampak buruk karantina wilayah terhadap perekonomian, dibutuhkannya kebijakan pandemi lainnya, seperti testing, tracing, dan vaksin. Dengan adanya upaya penanganan pandemi yang lebih ramah biaya, penelitian ini akan mencoba menganalisis pengaruh kebijakan pandemi terhadap performa dan biaya ekonomi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa keketatan karantina wilayah menurunkan performa ekonomi, sedangkan containment, morbiditas, business confidence, dan consumer confidence meningkatkan performa ekonomi. Nilai koefisien morbiditas yang positif terhadap performa ekonomi mengindikasi bahwa telah terjadi trade-off antara kesehatan dan perekonomian selama tahun 2020. Dalam konteks biaya ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa tingkat keketatan karantina wilayah menurunkan biaya ekonomi (terdiri atas hilangnya PDB, biaya stimulus, dan utang), sedangkan containment, mortalitas, median age, dan indeks demokrasi meningkatkan biaya ekonomi. ......The COVID-19 pandemic has spread and infected most of the world's population. Its spread tends to be difficult to control since it can be transmitted easily through human interaction. In the absence of an effective vaccine and treatment in the early days of the pandemic, the intervention that can be done in an effort to inhibit the spread of the virus is to implement a lockdown policy. Although lockdown is able to reduce the rate of transmission, its implementation has the potential to cause a sharper economic downturn than the crisis caused by the pandemic. In order to reduce the negative impact of lockdown on the economy, other pandemic policies are needed, such as testing, tracing, and vaccines. In an efforts to handle the pandemic that are more cost-friendly, this research tried to analyze the effect of pandemic policies on economic performance and costs. The research found that lockdown stringency reduces economic performance, while containment, morbidity, business confidence, and consumer confidence increase economic performance. The positive value of the morbidity coefficient on economic performance indicates that there has been a trade-off between health and the economy during 2020. In the context of economic costs, this research found that the lockdown stringency reduces economic costs (consisting of GDP loss, stimulus costs, and debt), while containment, mortality, median age, and democracy index increase economic costs.

Abstrak :
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 ini Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk pencegahan persebaran virus Covid-19. Salah satu kebijakan yang diterapkan di Indonesia salah satunya kebijakan yang mengatur tentang perjalanan internasional dan pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Pada tesis ini akan membahas tentang ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri dan strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan kebijakan karantina tersebut di Indonesia. Latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini adalah adanya perubahan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri yang berlaku secara dinamis dan cepat di negara Indonesia sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022. Adanya temuan beberapa pelanggaran pelaksanaan karantina yang diduga terjadi akibat oknum pelaksana karantina maupun penyelenggara karantina juga mendorong peneliti untuk mendalami permasasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori intelijen, teori keamanan nasional, teori strategi dan teori Human Security. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan ancaman dari pelanggaran sebagai bentuk penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN adalah meningkatnya angka positif Covid-19 di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena belum pahamnya PPLN terhadap pentingnya pelaksanaan karantina PPLN pasca melakukan perjalanan internasional dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan regulasi perjalanan internasional yang mengatur terkait pelaksanaan karantina PPLN tersebut. Strategi untuk mengatasi ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN yaitu mengoptimalisasi edukasi kepada masyarakat, menindak tegas setiap upaya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PPLN, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana akomodasi repatriasi, melakukan evaluasi dan pengawasan secara ketat pada pelaksanaan karantina dan membuat Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman bagi penyelenggara karantina guna mengetahui tugas, peran dan fungsinya dengan baik dalam pelaksanaan karantina PPLN di Indonesia. ......Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a new type of disease that has never been identified in humans before. With the spread of the Covid-19 virus, Indonesia has implemented several policies and regulations aimed at preventing the spread of the Covid-19 virus. One of the policies implemented in Indonesia is a policy that regulates international travel and the implementation of quarantine for domestic and foreign travellers. This thesis will discuss the threat of quarantine policy abuse by foreign travelers and strategies to prevent potential abuse of quarantine policy in Indonesia. The background of the problem underlying this research is the change in the quarantine policy for foreign travelers that applies dynamically and quickly in Indonesia from 2020 to 2022. The findings of several quarantine implementation violations that are suspected to have occurred due to quarantine implementers and quarantine organizers also encourage researchers to explore the problem. This study uses intelligence theory, national security theory, strategy theory and Human Security theory. This study also uses a qualitative approach using descriptive analysis. Collecting research data through interviews and literature study. Based on the interview results, it was found that the threat of violations as a form of abuse of the PPLN quarantine policy was the increase in the positive number of Covid-19 in Indonesia. This can happen because PPLN do not understand the importance of implementing PPLN quarantine after international travel and lack of socialization to the public regarding changes to international travel regulations that regulate the implementation of the PPLN quarantine. Strategies to overcome the threat of abuse of the PPLN quarantine policy include optimizing education for the public, taking firm action against any attempted violations committed by PPLN elements, improving the quality of repatriation accommodation facilities and infrastructure, evaluating and strictly supervising the implementation of quarantine and establishing Standard Operating Procedures as a guideline for Quarantine organizers to know their duties, roles and functions well in implementing PPLN quarantine in Indonesia.

Abstrak :

Negara menjamin hak dasar warga negara atas kesehatan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Munculnya virus SARS nCoV-2 yang menyebabkan sindrom dan penyakit COVID-19 yang terdeteksi pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019, mengharuskan pemerintah Republik Indonesia mengevakuasi 245 WNI yang terjebak di sana dan mengadakan karantina sebelum memulangkan mereka ke daerah asal. Dari pelaksanaan karantina selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau, Bulan Februari 2020 lalu, penulis hendak melakukan penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam penanggulangan wabah penyakit COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi perundang-undangan dan studi pustaka. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memiliki kapasitas mengatur dalam area pencegahan dan penanganan masuknya wabahnya penyakit menular dan resiko kesehatan yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Dalam upaya karantina WNI di Natuna pada tahun 2020, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 telah terlaksana dengan cukup baik walaupun terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya keteresediaan air bersih, penolakan warga sekitar area karantina, dan mis-koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia harus segera membuat Peraturan Menteri Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2018.

 

---

Indonesia is obliged to ensure its citizens’ fundamental right to health care as stipulated in the Constitution. The outbreaks of SARS nCoV-2 virus which caused the syndrome and diseases of COVID-19 was first detected in Wuhan city, Hubei Province, China at the end of 2019, requiring the Government to evacuate 245 Indonesian citizens who were trapped there to held quarantine before returning them home. From the 14-day quarantine in Natuna, Riau in February 2020, the authors about to conduct research on the implementation of Law No. 6 of 2018 on Health Quarantine in response to the outbreak of the COVID-19 disease in Indonesia. This research is a juridical-normative study. This research was conducted with statutory study and library studies. Law No. 6 of 2018 on health quarantine has a capacity to regulate in the area of prevention and treatment of the inclusion of infectious diseases and health risks that can pose a threat to public health. In Natuna quarantine, Law No. 6 of 2018 has been carried out quite well despite some constraints such as limited clean water, rejection of residents around the quarantine area, and miss-coordination between the central Government and the region. Ministry of Health of Indonesia must immediately create regulation under Minister of Health to support the implementation of LAW No. 6 of 2018.