Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Yodisasi garam merupakan salah satu program upaya jangka panjang untuk mengatasi masalah GAKY, akan tetapi dari sampel hasil uji laboratorium Balai POM di Jambi sering ditemukan garam konsumsi yang dipasarkan tidak mengandung yodium sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu 30-80 ppm. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengawasan mutu garam beryodium serta sistem pengawasan mutu garam beryodium tahun 2002 di tingkat produsen mulai kegiatan pemasukan bahan baku, proses yodisasi dan hasil produksi. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pengambilan data melalui wawancara mendalam terhadap 8 orang informan. Validasi data dilakukan dengan tekhnik triangulasi sumber berupa informan yang berbeda dan analisis data dilakukan dengan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan sejak Juli 2001 sampai dengan tahun 2002 Dinas Perindag Propinsi Jambi tidak mempunyai dana dalam melakukan pengawasan garam beryodium. Sementara di Balai POM Jambi dan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi tersedia dana tahun 2002 melalui APBN untuk pengawasan garam beryodium 2-3 kali per tahun untuk pengambilan sampel dari peredaran dan pengujian di laboratorium Balai POM. Produsen garam beryodium PD Onoda Jambi mempunyai keterbatasan tenaga yodisasi, pengemas dan penanggung jawab mutu yaitu mengenai pendidikan tenaga yodisasi adalah SMP dan hanya mengikuti pelatihan untuk melakukan yodisasi. Tenaga penanggung jawab mutu pendidikannya adalah SMA serta tenaga pengemas merupakan karyawan lepas yang mendapat petunjuk melakukan pengernasan dari karyawan sebelumnya. Mesin yodisasi sering macetlrusak sehingga ada kalanya proses yodisasi dengan cara manual. Disarankan kepada Dinas Perindag untuk melakukan advokasi garam beryodium untuk semua kepada DPRD dan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi untuk mendapat dukungan dana clan APBD. Bagi produsen garam beryodium PD Onoda Jambi dimintakan untuk meningkatkan mutu produksi dan pengawasan internal dengan cara memperkerjakan tenaga yang tepat berdasarkan latar belakang pendidikan/pengetahuan yang sesuai khususnya pengawas mutu produk, pengemas, penyimpan dan pelaksana yodisasi dan tenaga yang ada sekarang ini supaya mengikuti pelatihan. Menerapkan sistem jaminan mutt dengan melaksanakan 16 elemen Standar Nasional Industri (SNI) dan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB). Kepada Pemerintah Daerah Propinsi Jambi agar mengoptimalkan fungsi Komite Nasional Garam sebagai wadah koordinasi instansi lintas sektor terkait, Berta melibatkan masyarakat dalam pengawasanlpenegakan hukum berupa social enforcement dengan mempublikasikan merek garam yang tidak memenuhi syarat. Law Enforcement juga perlu ditegakkan sesuai pelanggaran yang dilakukan pihak produsen, distributor/penjual garam beryodium. Mekanisme pengawsan garam beryodium yang tepat adalah koordinasi instansi terkait sesuai Keppres 69 tahun 1994. Pada tingkat propinsi sudah ada Tim Pokja GAKY atau Tim Pangan dan Gizi atau Tim Komisi Nasional Garam Daerah yang memberikan rekomendasi secara institusional fungsinya lebih dioptimalkan. Dafar bacaan : 30 (1985 - 2001)

---

Analysing The Iodised Salt Quality Control in Jambi Province in 2002Iodised salt is one of long-term programs to solve GAKY problems. But according to Balai POM of Jambi, laboratory's result from sample of the iodised salt that had been consumed by people is not containing the standard iodine in salt, 30 - 80 ppm. This research has the objectives to find out the information about the iodised salt quality control and also find out the system of iodised salt quality control in 2002 at producer level, including purchasing the raw material, iodised process, and product. The research is using qualitative method and gathering data by deep interviewing with 8 informants. The validity of data was doing by triangle technique of the different informants source and analysing the data by data content analyse. The result shown that since July 2001 until 2002, the Dinas Perindag of Jambi Province don't have available funds in controlling and monitoring the iodised salt quality. In the other side, Balai POM of Jambi and Dinas Kesehatan of Jambi Province have the available funds, from the APBN, to controlling and monitoring the iodised salt quality. One of the producers of iodised salt, PD Onoda Jambi, doesn't have more iodising process officers, packing, and the quality control officers. The recent officers only have Junior High School diploma and iodised training certificate as educational background. And as the quality control officers, they have officers whom only graduated from Senior High School, and the free lancers as packaging officers who had training skill from former employees. The iodised processing machines often broke down and not running well, so the iodised process should run in manual process. The research gives suggestions to Dinas Perindag to advocating about iodised salt to DPRD and Jambi's Government, so it could, had support from them and also get the fund from APBD. The research also give the suggestions to PD Onoda Jambi, as the iodised salt producer, to hire more employees with proper educational background, especially to quality control officers, packaging officers, storing and iodising process officer, and do some extra training to recent employees. And do the implementation of Quality Guarantee System to have 16 elements of Standard of National Industry (SN1) and Good Food Producing Process (CPMB). Province Jambi's Government should optimise the Salt National Board as the coordinating institution for cross sector that involve, and empower the society to join the government to monitoring and judging as social enforcement and publicizing the low-grade iodised salt brand that failed iodised salt contain quality control. The law enforcement also given to the producers and the distributors/vendors of that not passed the quality control of iodised salt. The suitable mechanism of monitoring iodised salt is doing some coordination between the related instances that appropriate with Keppres 69/1994. At the province level, there's GAKY's Conductors Team or Food and Nutrient Team or The Regional of National Commission of Salt, who give the institutional recommendation, to be more functional. Reference: 30 (1985 - 2001)

Abstrak :
Perkembangan dunia usaha khususnya industri manufaktur di Indonesia kurang menggembirakaa yang disebabkan kurang mampu bersaing secara global dengan produk-produk dari luar negeri yang jauh lebih memberikan keuntungan. Beberapa faktor penyebabnya di antaranya kualitas produk dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan pasar (pembeli) dan harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari pesaing dengan tingkat kualitas yang sama. Berbicara tentang kegagalan kualitas terdapat beberapa variabel yang terkait di dalamnya secara kolektif akan menghasilkan jaminan kualitas produk. Penulis memilih meneliti dua variabel yang dianggap berpengaruh pada jaminan kualitas produk yaitu variabel kalibrasi (X1) dan variabel pengendalian kualitas (X2). Untuk meneliti pengaruh dari kedua variabel tersebut, dipilih PT. Bakrie Pipe Industries sebagai studi kasus dengan unit kerja meliputi Quality Assurance (QA) dari Produksi, dimana perusahaan ini cukup representative dalam mendukung kegiatan penelitian karena perusahaan ini telah lama menerapkan sistem manajemen kualitas melalui ISO 9000 dan sertifikasi produk API yang didalamnya terdapat kegiatan kalibrasi dan pengendalian kualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci pelaksanaan kalibrasi dan pengendalian kualitas serta jaminan kualitas produk di PT. Bakrie Pipe Industries dan lebih jauh lagi untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel kalibrasi dan pengendalian kualitas serta hubungan interaktif keduanya terhadap variabel jaminan kualitas produk. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pelaksanaan kalibrasi dan pengendalian kualitas, data-data diperoleh melalui wawancara langsung, melihat kondisi lapangan (on the spot) dan hasil survey melalui pengisian kuesioner oleh para responden (data-data primer) sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen dan rekaman kualitas. Data tersebut kemudian dibahas dan dianalisis. Sedang untuk mengetahui tingkat hubungan (korelasi) antar variable dilakukan dengan analisis korelasi menggunakan SPSS versi 10. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pelaksanaan kalibrasi dan pengendalian kualitas, ternyata PT. Bakrie Pipe Industries sangat antusias dan komitmen dalam kedua kegiatan tersebut, terbukti dari implementasi di lapangan, bahwa semua peralatan dikalibrasi ke laboratorium eksternal sesuai dengan jadwal. Kemudian pengendalian kualitas dilakukan dengan penerapan rencana kualitas yang baik dan pemeriksaan kualitas pada produk akhir secara total (100 %), dan hasilnya menunjukkan 99,3 % memenuhi persyaratan. Hasil korelasi sederhana antara variabel kalibrasi dan pengendalian kualitas diperoleh koefisien korelasi ( r) sebesar 0,510 dengan tingkat signifikan ( a) sebesar 0,001. Ini berarti 51,0 % kalibrasi berhubungan interaktif secara positif dengan pengendalian kualitas produk sisanya 49,0 % berhubungan dengan faktor lain. Setiap adanya perubahan dalam kalibrasi akan mempengaruhi pengendalian kualitas sebesar 51,0 % demikian sebaliknya. Dari hubungan interaktif ini menghasilkan hubungan asosiatif pada jaminan kualitas produk dengan koefisien korelasi (R) sebesar 0,616 dengan signifikan ( a ) sebesar 0,000 atau 61,6 % kedua variabel (kalibrasi dart pengendalian kualitas) berkorelasi positip dengan jaminan kualitas dan sisanya sebesar 38,4 % dengan faktor lain. Dari hubungan interaktif antara kalibrasi dan pengendalian kualitas akan mempengaruhi jaminan kualitas sebesar 61,6 %. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya hubungan dan pengaruh yang positif antara kalibrasi dan pengendalian kualitas. Dari kedua hubungan interaktif ini menghasilkan hubungan dan pengaruh positif terhaadap jaminan kualitas produk yang berarti bila ingin meningkatkan jaminan kualitas, maka PT. Bakrie Pipe Industries harus meningkatkan kalibrasi dan pengendalian kualitas. Saran dalam penelitian ini agar manajemen PT. Bakrie Pipe Industries selalu melakukan improvement dengan skala prioritas pada kalibrasi dan pengendalian kualitas, karena pengaruhnya cukup signifikan dalam meningkatkan jaminan kualitas produk. Penelitian ini sebaiknya dapat dilanjutkan kepada penelitaian sampai tingkat kepuasan pelanggan dan biaya kualitas untuk mengetahui tingkat efisiensi dari penerapan kalibrasi dan pengendalian kualitas.

Abstrak :
Lembaga Kepresidenan adalah salah satu lembaga yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian diberi kewenangan sebagai penentu kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil. Presiden selaku kepala pemerintahan memiliki wewenang menetapkan mutasi kenaikan pangkat, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta mutasi jabatan PNS yang menduduki pangkat/golongan tertentu. Untuk menjalankan kewenangan tersebut, Biro Personil Sekretariat Kabinet bertugas membantu menjalankan tugas dan kewenangan Presiden di bidang administrasi kepegawaian tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengungkapkan dan menganalisis kualitas pelayanan pada Biro Personil pada saat ini dan kondisi kualitas pelayanan yang diharapkan oleh para pegawai yang mengurus kenaikan pangkatnya di Biro Personil. Di samping itu, penelitian ini ingin mengungkapkan sejauh mana optimalisasi proses pelayanan telah dilakukan oleh Biro Personil dan bagaimana harapan penerima layanan terhadap upaya itu. Populasi dan sampel penelitian adalah para penerima layanan meliputi para PNS yang mengurus kenaikan pangkatnya dan petugas penghubung, ditambah pegawai pada Biro Personil Setkab yang menangani pemrosesan administrasi kepangkatan, pemberhentian dan pensiun. Dengan metoda sensus didapatkan 30 orang sampel internal dan 30 sampel eksternal. Ada dua teknik analisis yang digunakan, Pertama: analisis deskriptif dengan menggunakan analisis rentang kriteria untuk menentukan kriteria dari variabel yang akan diteliti. Kedua: analisis statistik untuk mengetahui koefisien korelasi, signifikansi, determinasi dan regresi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keeratan hubungan antar variabel. Hasil penelitian dengan analisis rentang kriteria menunjukkan bahwa menurut pegawai pemberi layanan, kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Personil normal, sedangkan harapan penerima layanan sangat tinggi. Hal yang sama terjadi pada hasil analisis terhadap optimalisasi proses pelayanan yang diupayakan oleh Biro Personil Setkab. Persepsi pegawai terhadap optimalisasi proses pelayanan normal, sedangkan harapan penerima layanan terhadap optimalisasi proses pelayanan sangat tinggi. Dari analisis terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara persepsi pegawai Biro Personil dan harapan penerima layanan. Sedangkan berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat dan sangat signifikan antara variabel optimalisasi proses pelayanan (X) yang meliputi sistem, struktur, strategi, gaya kepemimpinan, penataan staf, skill dan pemilikan nilai dengan variabel kualitas pelayanan (Y). Nilai koefisien korelasi menunjukkan nilai 0,809 dan koefisien determinasi 0,654. Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, yaitu: Pertama: Biro personil perlu memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihaknya dengan pihak penerima layanan, Kedua: perlu dibangun visi dan komitmen bersama di antara anggota organisasi Biro Personil untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dengan secara terus menerus mengupayakan optimalisasi proses pelayanan melalui implementasi The Seven 'S Mc Kinsey secara konsisten.

Abstrak :
Jenis alat transportasi banyak tersedia di ibukota Jakarta, misalnya bus kota PPD. Bus ini merupakan salah satu jenis alat transportasi milik pemerintah. Oleh karena itu, saking banyak jenis alat transportasi di Jakarta, maka penumpang akan lebih selektif memilih angkutan umum yang cocok bagi mereka. Kecocokan penumpang berdasarkan atas kualitas pelayanan yang lebih baik. Dengan demikian, Perum PPD dapat segera meningkatkan kualitas pelayanan bus kota, karena persaingan di bidang trasnportasi akan semakin ketat, apalagi persaingan itu akan dihadapi oleh era perdagangan bebas. Jika bus kota PPD tidak segera memperbaiki kualitas pelayanan bus kota, maka Perum PPD akan ketinggalan zaman, terutama dibidang teknologi dan informasi yang semakin canggih. Bahkan Perum PPD tidak akan mampu bertahan hidup dari kompetitif baik disegala bidang maupun hanya dibidang transportasi. Untuk itu, Penelitian ini akan memberi masukan kepada Perum PPD untuk membuat suatu strategi peningkatan kualitas pelayanan bus kota. Strategi ini harus sejalan dengan visi, misi, dan budaya perusahaan Perum PPD. Strategi Perum PPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan bus kota disusun dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode "SWOT". Tahap pertama dari strategi ini adalah melakukan analisis faktor-faktor eksternal dan internal Perum PPD. Analisis ini diperoleh dari wawancara dengan dirut Perum PPD, karyawan, staffteknis dan non teknis. Berikutnya, dalam tahap kedua melakukan metode "Matrik Internal-Eksternal (IE -- Matrix)", matrik "SWOT". Pada tahap ketiga sebagai tahap terakhir melakukan pilihan strategi yang tepat bagi Perum PPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan bus kota. Analisis dengan IE - Matrix memperlihatkan Perum PPD berada pada posisi kuadran V yang berarti perusahaan tersebut direkomendasikan untuk menerapkan strategi memelihara dan mempertahankan. Mempergunakan matrik SWOT berarti Perum PPD berada posisi kuadran II yaitu perusahaan menghadapi tantangan yang cukup berat, karena perusahaan tidak mempunyai peluang untuk tumbuh, pangsa pasar mulai menurun, dan kondisi internal lemah, maka perlu penciutan kegiatan usaha. Mempertimbangkan hasil yang diperoleh dari analisis dengan mempergunakan IE - Matrix, SWOT - Matrix, maka Perum PPD akan mempergunakan Strategi WT yaitu : menciptakan strategi yang dapat meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi ini diuraikan masing-masing, sebagai berikut : Strategi memperkuat kerjasama dengan pihak terkait dan bus-bus kota swasta. Strategi memanfaatkan teknologi untuk memperkuat sistem keuangan dan logistik. Strategi menyusun SOP yang baku. Pelaksanaan strategi Perum PPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan bus kota terus dipantau dan dievaluasi oleh pembuat kebijakan perusahaan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan yang telah dicanangkan.

Abstrak :
Program pengendalian mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit merupakan bagian penting dalam pelayanan keperawatan secara keseluruhan. Hal tersebut dapat tercapai dengan baik apabila salah satu peran kepala ruangan yaitu peran koordinasi dalam program pengendalian mutu baik sehingga berdampak baik terhadap kinerja perawat pelaksana dalam program pengendalian mutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan peran koordinasi kepala ruangan dan kinerja perawat pelaksana dalam program pengendalian mutu pelayanan keperawatan di RSUD Pandan Arang Boyolali, Agustus 2001. Desain penelitian diskriptif korelasi dengan metode pendekatan cross sectional. Responden dalam penelitian ini sebanyak 96 perawat pelaksana di rawat inap. Pengumpulan data menggunakan 3 jenis instrumen yang terdiri dari kuesioner karakteristik individu perawat, kuesioner peran koordinasi kepala ruangan dan kuesioner kinerja perawat pelaksana dalam program pengendalian mutu pelayanan keperawatan. Analisis hubungan menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian mendapatkan adanya hubungan kinerja perawat dalam program pengendalian mutu dengan pembagian tugas (p=0,024), pemanfaatan sumber daya (p-0,025), menciptakan kesatupaduan (p= 0,013), gerak aktivitas kepala ruangan (p= 0,013), membuat arah yang sama (p=0,009) dan pelatihan tentang mutu (p=41,03 1). Faktor yang dominan terhadap kinerja perawat pelaksana dalam pengendalian mutu pelayanan keperawatan adalah membuat arah yang sama (OR= 3,996 ) dan faktor yang diduga sebagai pengganggu hubungan koordinasi dengan kinerja perawat dalam pengendalian mutu adalah pelatihan tentang mutu (OR=3.026). Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah kinerja pada perawat pelaksana dalam program pengendalian mutu pelayanan keperawatan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kemampuan kepala ruangan dalam membuat arah yang sama melalui pelatihan tentang peran koordinasi dalam program pengendalian mutu dan melaksanakan pelatihan tentang mutu pelayanan keperawatan bagi perawat pelaksana serta melaksanakannya dengan supervisi seksi keperawatan. Daftar Pustaka 76 (1980 - 2003) The nursing service quality assurance program in the hospital is an important part of the nursing service. This program can be achieved if the coordination role of the head nurse in relation to the nursing service quality assurance program implementing well, so then it will influence the performance of the nurse practitioners. The objective of this research is to identify relationship of coordinating role of the head nurse with the performance of nurse practitioners relation to nursing service quality assurance program in Pandan Arang District Hospital, Boyolali, in Agustin 2003. Research design using correlational descriptive with cross sectional method. Minty six (96) nurses selected as respondents. The analysis of relationship using Chi Square test. The research result revealed that there was relationship between nurse practitioner performance in nursing service quality assurance program with job description (p = 0,025), manpower empowerment (p = 0,024), unity (p = 0,013), head nurse activity (p'O,013), made the goal oriented (p = 0.009) and training about quality assurance (p = 0,031. The dominant factors related to nurse practitioners performance in nursing service quality assurance program is the goal oriented with OR = 3,996 and dominant confounding factor is training on quality assurance with OR-3,026. The recommendation of this researches includes nurse practitioners performance in nursing service quality assurance program could be improved by increasing the head nurse ability to encourage nurse practitioners to perform activities on quality assurance based on job description. and implementing training program on quality assurance for nurse. To maintain nurse practitioners performance after following the training , it is necessary the nurse managers to supervise them regularly. Biblioggraphy; 76 (1980 - 2003)

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh profesionalitas Auditor yang memiliki pengetahuan, keahlian dan sikap/perilaku, juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas pengawasan terutama dalam melaksanakan standar profesional aparat pengawas internal pemerintah yang merupakan acuan bagi Auditor dalam bertugas untuk dapat menjamin kualitas pengawasan tersebut, khususnya pada standar pelaksanaannya dimana peran dari masing-masing Auditor sangat besar pengaruhnya. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Profesionalitas Auditor terhadap Kualitas Pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I dengan pokok perrnasalahan apakah ada pengaruh pengetahuan, keahlian dan prilakulsikap yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan yang dimiliki oleh auditor dengan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R,I; Hubungan antara keahlian yang dimiliki oleh auditor dengan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.; dan mengetahui hubungan antara sikap/prilaku yang dimiliki oleh auditor dengan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode survey eksploratif yakni berusaha menggambarkan serta mengetahui berbagai data yang menyangkut masalah kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel pejabat fungsional auditor pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I sebanyak 35 orang terdiri dari 20 auditor ahli, dan 15 orang auditor penyelia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi dengan menggunakan regresi sederhana, yang perhitungannya dilakukan dengan komputer yaitu menggunakan program SPSS for Window. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,808 antara pengetahuan yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Berdasarkan hal tersebut di atas berarti bahwa untuk menghasilkan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal diperlukan profesional auditor yang memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya. Ada hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,828 antara keahlian yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Berdasarkan hal tersebut di atas berarti bahwa untuk menghasilkan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal diperlukan auditor yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugasnya. Ada hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,673 antara sikap/prilaku yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Berdasarkan hal tersebut di atas berarti bahwa untuk menghasilkan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal diperlukan auditor yang memiliki sikap/prilaku sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam standar umum kedua serta pendoman umum kedua, mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum dan atau negara.

Abstrak :
Pelaksanaan Otonomi Daerah menuntut adanya reformasi birokrasi, dimana kedudukan pemerintah dan rakyat menjadi sejajar. Dalam hal ini Pemda DKI Jakarta sebagai pelaksana isi dari otonomi daerah, harus mampu menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas Publik merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang Akuntabel. Konsep Akuntabilitas Pelayanan ini merupakan paradigma baru yang menjadi tanggung jawab Pemda DKI Jakarta kepada masyarakatnya, dalam menciptakan Good Governance. Salah satu pelayanan umum yang dilakukan oleh Pemda adalah perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor, yang memiliki fungsi penghimpun dana (Budgetter) maupun pengaturan (Regulation). Pelayanan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui Unit Pelaksana Teknisnya yaitu Kantor SAMSAT DKI Jakarta, yang salah satunya adalah Kantor SAMSAT Timur DKI Jakarta yang terletak di JL. DI. Panjaitan. Konsep Kantor SAMSAT ini merupakan upaya pemerintah yang berorientasi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dimana masyarakat tidak perlu lagi mengurus suatu jenis pelayanan ke beberapa tempat. Masyarakat hanya perlu datang ke satu tempat, dimana pelayanan dapat dilakukan sekaligus. Kantor SAMSAT merupakan integrasi unsur Kepolisian, Dipenda, Kas Daerah, Jasa Raharja, Kantor Pengolahan Teknologi dan Infromasi (KPTI) serta Sudin Kependudukan, dalam memberikan pelayanan perpanjangan STNK kepada masyarakat khususnya di wilayah Jakarta Timur. Dalam penelitian ini dilakukan terhadap 100 responden dengan menggunakan teknik sampling Aksidental dan metode pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, pedoman wawancara dan studi kepustakaan. Kuesioner ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan, yaitu dengan membandingkan persepsi pelanggan dengan harapan yang menjadi keinginan pelanggan, dengan Indikator 5 (lima) dimensi pengukuran kualitas jasa yang terdiri dari : Tampilan Fisik (Tangible), Daya Tanggap (Responsiveness), Keandalan (Reliability), Jaminan (Assurance) dan Empati (Emphaty). Model pengukurannya dengan menggunakan Konsep Gaps Model Of Service Quality, yang dikembangkan oleh Valarie A. Zeithaml, Parasuraman A. Di samping itu juga akan di analisis implementasi konsep Akuntabilitas Pelayanan sehingga akan terlihat sampal sejauhmana telah dilaksanakan dalam pelayanan perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Timur DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan menurut dimensi Tangible sebesar 107 %, Resposiveness sebesar 71 %, Reliability sebesar 68 %, Assurance sebesar 76 % dan Emphaty sebesar 72 %. Dari skor-skor tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada dimensi Tangible (107 %) dan terendah terdapat pada dimensi Reliability (68 %). Secara keseluruhan diperoleh tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan perpanjangan SINK Kendaraan Bermotor sebesar 78 % dari harapan pelanggan. Sementara dari analisis Akuntabilitas Pelayanan menunjukkan indikator Akuntabilitas secara umum belum dilaksanakan dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan pelayanan perpanjangan STNK kendaraan bermotor cukup memuaskan, sementara pelayanan belum Akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan belum tentu menunjukkan Pelayanan yang Akuntabel karena faktor sosial-budaya masyarakat, sementara Akuntabilitas Pelayanan lebih mengacu kepada standar kualitas pelayanan kliersg dari kesimpulan di atas, diberikan beberapa saran seperti perlu adanya loket khusus bagi penanganan berkas bermasalah maupun loket komplain atas pelayanan,perlu adanya standar waktu pelayanan di tiap loket maupun secara keseluruhan, perlu dibuat suatu produk hukum yang menunjuk penanggungjawab SAMSAT secara keseluruhan atas pelayanan yang diberikan, perlu dibuat kesepakatan bersama tentang pola pelayanan yang terpadu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelayanan secara berkesinambungan, serta perlu adanya payung hukum yang melindungi kepentingan pelanggan atas pelayanan yang diterimanya.

Abstrak :
Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan membentuk Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu. Tujuan dibentuknya Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu adalah agar proses pelayanan lebih cepat, tepat dan murah, karena masyarakat tidak perlu ke beberapa tempat untuk memproses suatu jenis layanan. Akan tetapi karena masyarakat mempunyai penilaian yang berbeda terhadap kualitas pelayanan yang diterimanya, sehingga ada masyarakat pengguna jasa yang puas dan tidak puas. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengetahui bagaimana kualitas layanan Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu, kedua untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pertimbangan pengguna jasa dalam mempersepsikam kualitas layanan dan ketiga untuk menentukan urutan prioritas faktor yang menjadi pertimbangan pengguna jasa dalam mempersepsikan kualitas layanan. Pengukuran tingkat kualitas layanan menggunakan Konsep Gaps Model Of Service Quality, khususnya customer gap (gap 5) yang dikembangkan oleh Valarie A. Zeithaml, Parasuraman A. Tingkat kualitas layanan didapat dari selisih penilaian pengguna jasa atas pelayanan yang dibetikan dengan harapan yang menjadi keinginan pengguna jasa. Pengukuran tingkat kualitas layanan menggunakan 5 dimensi kualitas jasa yang terdiri dari: Tampilan Fisik (Tangible), Daya Tanggap (Responsiveness), Keandalan (Reliability), Jaminan (Assurance) dan Empati (Emphaty). Dilihat dari tingkat penjelasannya jenis penelitian ini adalah deskriptif dan jika dilihat dari jenis data yang digunakan memakai pendekatan kuatitatif, dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 20 pertanyaan dan pengukuran jawaban menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengurus atau meminta informasi mengenai sesuatu jenis layanan di Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu. Jumlah sampel ditetapkan sebesar 150 dengan teknik pengambilan secara aksidental. Analisis yang pertama dilakukan pengukuran tingkat kualitas layanan, dilanjutkan dengan analisis uji beda nilai rata-rata kualitas layanan yang dilakukan terhadap kelompok unit layanan yang sibuk dan kurang juga terhadap pengguna jasa yang memberikan uang extra dan yang tidak memberikan uang extra. Selanjutnya dilakukan teknik analisis faktor untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan pengguna jasa dalam mempersepsikan kualitas Iayanan serta bagaimana urutan prioritas faktor tersebut. Hasil penelitian menunjukan nilai rata-rata tingkat kualitas layanan menurut dimensi tangible sebesar -1.0336, Reliability sebesar -1.4253, Responsiveness sebesar -1.2984, Assurance sebesar -1.2517 dan Empathy sebesar - 1.2244. Dan hasil uji beda, ternyata tidak ada indikator variabel yang mempunyai signifikansi perbedaan nilai rata-rata kualitas layanan antara kelompok unit layanan yang sibuk dengan kelompok unit layanan yang kurang sibuk. Dari hasil uji beda nilai rata-rata kualitas layanan antara pengguna jasa yang memberikan uang extra dengan pengguna jasa yang tidak memberikan uang extra ternyata ada 9 indikator variabel yang berbeda secara signifikansi. Dari hasil analisis faktor, ternyata terbentuk 3 faktor baru berikut urutan prioritasnya yaitu faktor 1, dijelaskan oleh variabel yang berasal dari dimensi responsiveness dan empathy dengan total variance explained 47.448%, faktor 2 dijelaskan oleh variabel yang berasal dari dimensi reliability dan assurance dengan total variance explained 7.468% dan faktor bukti fisik, seluruhnya dijelaskan oleh variabel yang berasal dari dimensi tangible dengan total variance explained 5.695%. Dari hasil analisis diatas tidak satupun nilai rata-rata kualitas layanan yang bertanda positif. Hal ini berarti rata-rata responden memberikan penilaian bahwa pelayanan yang diberikan unit pelayanan masyarakat terpadu belum memenuhi harapan pengguna jasa ( belum memuaskan ). Hasil analisis faktor terbentuk 3 faktor baru yang merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh responden dalam mempersepsikan kualitas layanan pada Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu Kotamdya Jakarta Pusat yaitu faktor 1 yang merepresentasikan faktor manusia, faktor 2 yang merepresentasikan faktor kehandalan dan faktor 3 yang merepresentasikan faktor bukti fisik. Atas dasar kesimpulan diatas, diberikan beberapa saran seperti : perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya pegawai yang bertugas diloket Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu, perlu adanya peningkatan kehandalan dalam memberikan pelayanan dan perlu adanya peningkatan dari sisi faktor bukti fisik seperti papan petunjuk pelayanan, penampilan petugas layanan dan sebagainya.

Abstrak :
Terjadinya peningkatan jumlah kantor cabang bank menimbulkan persaingan yang semakin ketat di dalam dunia perbankan. Persaingan ini menyebabkan bank-bank harus berpikir bagaimana caranya agar bank tetap menjadi bank pilihan masyarakat dan tidak ditinggalkan nasabahnya. Di antaranya dengan berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah, sehingga bank dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dalam dunia perbankan pelayanan merupakan hal yang panting karena produk utama dari bank adalah jasa untuk melayani transaksi keuangan pelanggannya. Tanpa pelayanan berkualitas tinggi maka bank akan ditinggalkan pelanggannya. Penyusunan strategi Pelayanan Prima merupakan salah satu elemen nyata atas "differentiator" yang perlu dibuat untuk dapat mewujudkan keunggulan bersaing pada dekade ini. Sedangkan persepsi konsumen terhadap nilai dan mutu suatu produk (barang dan jasa) banyak dipengarahi oleh pelayanan prima sebagai suatu atribut yang melekat pada produk inti itu sendiri. Oleh karena itu, bagi dunia perbankan kualitas pelayanan perlu mendapat perhatian khusus agar dapat bersaing dengan bank lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dan menganalisis komponen yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan nasabah Bank. Model awal yang digunakan untuk menganalisis jasa, terdiri dari lima dimensi yaitu Tangible, Reability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Selain itu dilakukan pula analisa faktor dengan perspektif eksploratory dimana data dibiarkan dengan sendirinya mengelompok menjadi beberapa faktor. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah penyebaran kuestioner pada nasabah yang menggunakan jasa perbankan di Bank DKI Cabang Utama Djuanda dimana didapatkan 125 kuestioner sebagai sampel data penelitian. Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa pertama secara keseluruhan terdapat kesenjangan kualitas pelayanan sebesar 1,4847 dengan tingkat kepuasan sebesar 77,05 %. Hal ini menunjukan bahwa kualitas layanan yang diberikan masih belum sesuai dengan harapan pelanggan. Dimensi Reliability dan indikator ketelitian (Q10) yang terdapat di dalam dimensi Reliability memiliki skor kepuasan tertinggi sedangkan dimensi Tangibility dan indikator peralatan dan teknologi modern (Q3) yang terdapat di dalam dimensi Tangibility memiliki skor kepuasan terendah. Hasil uji beda menunjukan bahwa pada kelompok sampel pegawai pemerintah dan pegawai swasta terdapat perbedaan tingkat kepuasan yang cukup signifikan, terutama pada indikator sikap karyawan (Q22), keluwesan waktu layanan (Q24), keadilan layanan (Q23), dukungan pada nasabah (Q21) dan kepercayaan (Q16). Pada kelompok sampel jenis produk dan kelompok sampel pemilik rekening tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan. Kedua, Berdasarkan analisis faktor terbentuk 3 komponen Baru yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Bank DKI Cabang Utama Djuanda yaitu : (1) Faktor Karyawan (orang), yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan kemampuan karyawan dalam melayani nasabah; (2) Faktor Proses, berkaitan dengan ketepatan, keandalan serta ketanggapan karyawan dalam memproses pelayanan kepada nasabah; (3) Faktor Bukti Fisik, berkaitan dengan peralatan dan sarana yang mendukung pelayanan. Dari hasil penelitian ini diharapkan Bank DKI Cabang Utama Djuanda dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap ketiga faktor tersebut dalam merencanakan strategi di dalam meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran atau persepsi karyawan Perusahaan terhadap kompetensi perusahaannya dalam aspek peningkatan mutu dan pembelajaran yang diperlukan dalam meraih dan mempertahankan posisi persaingan di era kompetisi yang ketat. Penelitian dilakukan dengan metode survei dengan mengambil studi kasus pada Perusahaan GUF yang bergerak di bidang engineering, procurement, dan construction anjungan lepas pantai (offshore platform). Sampel diambil secara random sebanyak 110 orang dari 150 orang karyawan. Instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah Learning Organization Profile (LOP) untuk mengukur variabel tingkat penerapan pembelajaran, serta Kriteria Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) untuk mengukur variabel peningkatan mutu. Untuk mengukur variabel-variabel tersebut digunakan skala model Likert. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa karyawan yang menyatakan pembelajaran telah diterapkan pada sebagian kecil perusahaan sebanyak 30,18%, belum diterapkan sebanyak 28,98%, dan diterapkan pada bagianbagian tertentu sebanyak 22,11%. Selebihnya, sebesar 18,73% menyatakan bahwa pembelajaran telah diterapkan pada sebagian besar dan diterapkan sepenuhnya. Selain itu, karyawan yang menyatakan setuju terhadap peningkatan mutu di Perusahaan GUF sebanyak 48,41% dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 39,77%, serta sisanya (11,82%) menyatakan tidak ada pendapat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dengan rendahnya tingkat penerapan pembelajaran (learning), usaha-usaha yang mengarah pada peningkatan/perbaikan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement) di Perusahaan GUF masih memiliki kelemahan-kelemahan yang mendasar.