Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas reaksi Pemerintah Rusia terhadap Referendum Krimea melalui Pidato Kenegaraan Presiden Vladimir Putin. Pembahasan yang dianalisis adalah teks pidato kenegaraan Presiden Vladimir Putin. Penelitian ini menggunakan teori Analisis Wacana Kritis oleh Norman Fairclough. Pada teori tersebut, penulis mengkaji pidato kenegaraan Presiden Vladimir Putin dari segi teks, discourse practice, dan sociocultural practice. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reaksi Pemerintah Rusia melalui pidato kenegaraan Presiden Vladimir Putin adalah untuk mengakui dan menyetujui Krimea kembali bergabung dengan Rusia melalui unsur sejarah dan perdamaian.

---

The aim of this study is to describe and understand the Russian Federation Government response to Crimea Referendum through President Putin?s Official Speech of the Nation Address. This research analyzed the text draft of President Vladimir Putin's official speech of the nation address by employing Critical Discourse Analysis theory of Norman Fairclough. Within this theory framework, the author examines the text of speech of President Vladimir Putin from the angle of text, discourse and sociocultural practices. The thorough analysis results in a conclusion that majority of the part of Putin?s nation address is to acknowledge and approve the Crimea reunification with Russian Federation through historical and peace lenses."

"Nasionalisme Pragmatis Pemerintahan Pertama Vladimir Vladimirovich Putin Tahun 2000-2004. (Di bawah bimbingan Dr. Zeffry Alkatiri). Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2007. Nasionalisme pragmatis merupakan sebuah kajian tentang upaya-upaya yang dilakukan sebuah pemerintahan untuk menjaga kedaulatan bangsanya dalam beberapa kasus berusaha membangkitkan kembali kejayaan masa lalu. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam metode pragmatis yang tidak terikat dogma dan ideologi. Tujuan yang hendak dicapai adalah keuntungan paling optimal bagi bangsa dengan memanfaatkan berbagai kebijakan strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal telah dijalankan oleh pemerintahan Vladimir Vladimirovich Putin pada periode pertamanya tahun 2000-2004 di Republik Federasi Rusia.Nasionalisme menurut Ernest Gellner pada dasarnya merupakan doktrin politik yang menuntut pertautan (kongruensi) antara unit sosial (bangsa dan unit politik (negara). Nasionalisme muncul dengan Cara yang berbeda-beda di setiap masyarakat tergantung pads nilai-nilai budaya setempat. Nasionalisme Rusia dalam setiap periode sejarahnya selalu tampil dalam bentuk nasionalisme pemerintahan (official nationalism). Hal ini terkait dengan upaya pemerintah Rusia untuk memposisikan bangsa Rusia di tengah-tengah alur evolusi sejarah dunia yang lebih banyak didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Setiap upaya ini selalu menandakan corak pragmatis. Tujuannya adalah pengakuan eksistensi bangsa Rusia oleh bangsa-bangsa lain, khususnya Eropa.Pragmatisme menurut Charles Sanders Peirce merupakan sebuah metode penalaran (method of logic). Pragmatisme disebut sebagai sebuah metode karena ia bukanlah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan manusia. Ia tampil sebagai alat untuk mencari jawaban dengan menggunakan berbagai pemikiran (ide). Pembuktian pragmatisme dapat dilakukan melalui tindakan konkret. Sebuah ide dapat dikatakan berhasil jika si pelaku tindakan telah memperoleh manfaat dari tindakannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh si pelaku, maka sebuah ide memperoleh nilai kebenaran menurut pragmatisme.Penggunaan terminologi pragmatis secara resmi diterapkan Putin dalam menjalankan setiap kebijakannya, terutama kebjakan-kebijakan luar negeri. Hal ini dapat dilihat dalam naskah pidato pengangkatan dirinya sebagai presiden Rusia terpilih, 7 Mei 2000; pidato resmi pertama Putin di depan parlemen (Duma), 8 Juli 2000; pidato resmi kedua Putin di depan Duma, 3 Juli 2001; dan dalam Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia yang dirilis tanggal 28 Juni 2000.Nasionalisme dan pragmatisme seharusnya tidak dapat dipadukan dalam sebuah konsepsi baru karena pertentangan nilai yang dikandung kedua konsep tersebut. Hal yang paling mencolok adalah nilai-nilai demokaasi dan individualisme yang dikandung pragmatisme. Upaya mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa lebih sering menempuh cara-cara yang tidak demokratis. Hal ini menjadi ciri khas bangsa Rusia dalam menjaga eksistensinya. Di lain pihak, bangsa Rusia merupakan bangsa yang memiliki tradisi kolektivisme. Artinya, demokrasi model Barat tidak akan pernah cocok diterapkan pada masyarakat Rusia. Namun, kajian ini mencoba untuk menggabungkan nasionalisme dengan sifat umum pragmatisme, yaitu asas manfaat. Hal ini dilakukan Putin mengingat situasi dalam negeri Rusia yang mulai mengarah pada kehancuran tatanan sosio-politik setelah kegagalan Yeltsin dalam mengelola demokratisasi pada dekade 1990-an. Kebijakan-kebijakan strategis Putin dalam kerangka konsep nasionalisme pragmatis terlihat dari upayanya untuk menjadikan Rusia sebagai kekuatan utama di wilayah Eurasia. Singkatnya, nasionalisme pragmatis merupakan doktrin politik yang mengharuskan pertautan bangsa dan negara dalam cara-cara yang mengedepankan asas manfaat demi kemajuan bangsa."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan smart power Pemerintahan Vladimir Putin dalam menghadapi perluasan keanggotaan yang dilakukan oleh NATO pada tahun 2000-2008 ke Ukraina dan Georgia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pemerintahan Vladimir Putin tahun 2000-2008 berhasil mencegah ekspansi NATO ke Georgia dan Ukraina. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-analitis. Kebijakan smart power Vladimir Putin terdiri atas pendekatan lunak (soft power) dan pendekatan keras (hard power). Putin berusaha menaikkan citra Rusia di tingkat global untuk mendapat perhatian dunia melalui kedua pendekatan tersebut. Hard power dan soft power juga diterapkan di Ukraina dan Georgia dengan proporsi yang berbeda. Hingga akhir masa pemerintahannya Putin berhasil mencegah upaya Georgia dan Ukraina untuk bergabung dangan NATO melalui kebijakan Smart Power.

---

This thesis discusses the policy of Vladimir Putin?s smart power toward the expansion of NATO membership in 2000-2008 in Ukraine and Georgia. This thesis aims to prove that the Vladimir Putin government in 2000-2008 succeeded in preventing the expansion of NATO over Georgia and Ukraine. The research method used this thesis is a descriptive-analycal. Vladimir Putin?s policy of smart power concists of the soft approach (soft power) and the hard approach (hard power). Putin tried to raise the image of Russia at the global level to get world attention through both approaches. Both approaches are also implemented in Ukraine and Georgia in different proportions. By the end of his reign Putin managed to prevent Georgia and Ukraine?s efforts to join NATO through Smart Power policy."

"Invasi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022 berdampak besar terhadap eksistensi dan keberlangsungan para oligarki Rusia. Para oligarki ini menghadapi banyak ancaman, baik ancaman eksternal, berupa sanksi-sanksi dari negara-negara Barat dan ancaman internal dari pemerintahan Putin yang menargetkan harta dan pendapatan mereka. Sanksi-sanksi yang dialami para oligarki Rusia merupakan upaya pemimpin Barat untuk memutus dukungan para oligarki dengan pemerintahan Putin. Untuk mengurangi sanksi tersebut, beberapa oligarki Rusia mencoba untuk menghentikan dukungan mereka terhadap Putin, mengingat bahwa tujuan utama seorang oligarki adalah untuk mempertahankan harta kekayaan. Namun, strategi ini tidak mudah karena para oligarki Rusia juga mendapatkan ancaman dari Putin untuk mendukung operasi militernya, baik ancaman yang menargetkan harta kekayaan maupun nyawa mereka. Oleh karena itu, para oligarki Rusia dihadapi dengan keputusan yang sulit untuk menentukan posisi dan dukungan mereka selama masa perang ini. Penelitian ini menganalisis posisi dan dampak yang dialami para oligarki akibat ancaman pemerintahan Putin selama perang Rusia-Ukraina 2022. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode kajian pustaka dengan mengkaji buku, artikel ilmiah dan sumber elektronik yang akuntabel mengenai oligarki Rusia dalam perang Rusia-Ukraina 2022. Penelitian ini menemukan bahwa ancaman langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintahan Putin menyulitkan para oligarki untuk mempertahankan harta kekayaan mereka dan memaksa para oligarki untuk kembali mendukung Putin.

---

The Russian invasion of Ukraine in 2022 profoundly impacts the existence and sustainability of Russian oligarchs. These oligarchs confront numerous external threats in the form of Western sanctions and internal threats from the Putin administration aimed at their wealth and income. The sanctions imposed by Russian oligarchs are an attempt by Western governments to deter oligarchs from supporting the Putin regime. Several Russian oligarchs attempted to withdraw their support for Putin to lessen these sanctions. However, this strategy was not easy as Putin threatened the Russian oligarchs to back his military operations by threatening their wealth, income, and lives. Thus, choosing their stance and allies throughout these wartimes was difficult for the Russian oligarchs. This qualitative study employs a literature review method, reviewing credible books, scholarly articles, and electronic sources about the Russian oligarchs and the Russia-Ukraine war in 2022. This study finds that direct and indirect threats from Putin's government make it impossible for oligarchs to defend their money, forcing them to return to supporting Putin's Russia."

"ABSTRAKPenelitian ini secara garis besar membahas tentang tiga peran besar yang dilakukan gereja Kristen Ortodoks padamasa pemeritahan Vladimir Putin periode 1 Januari 2018 hingga 20 Maret 2019. Penentuan tiga peran besar tersebutdidasarkan pada berita yang sering muncul pada laman koran harian Rusia, Rossisjkaja Gazeta . Penelitian inimenggunakan metode penelitian deskripsi analisis dengan tehnik studi pustaka karena tujuan dari penelitian iniadalah untuk melihat kesesuaian antara tiga peran tersebut dengan undang-undang. Korpus utama penelitian iniadalah berita-berita koran Rossisjkaja Gazeta. Tentunya, penelitian ini juga menggunakan sumber lain, berupa videowawancara, jurnal dan artikel berita dari pelbagai situs sejarah, yang penulis dapatkan sebagai pendukung hipotesispenulis di dalam penelitian ini. Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa secara keseluruhan peran besar yangdilakukan oleh gereja Kristen Ortodoks pada periode tersebut telah sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia.Akan tetapi, larangan aborsi yang dikeluarkan oleh gereja Kristen Ortodoks nyatanya telah melanggar pasal 56mengenai hak perempuan, dalam hal ini mengenai aborsi."

"Solidarnost' adalah gerakan oposisi di Rusia yang muncul pada tahun 2008 dan hingga kini masih ada. Gerakan ini menjadi payung oposisi liberal-demokrat terhadap pemerintahan Putin-Medvedev. Data primer penelitian berupa laporan independen, siaran pers, dan survei tentang gerakan ini pada tahun 2008-2017. Melalui metode kualitatif dan studi pustaka, skripsi ini berusaha menjelaskan keberadaan gerakan Solidarnost' dengan menggunakan teori dan tipe oposisi Robert A. Dahl dan H. Gordon Skilling. Berdasarkan hal itu, gerakan Solidarnost' berperan sebagai oposisi faksional dalam demokrasi Rusia. Dengan afiliasi partai politik, Solidarnost' melancarkan aksi massa dan wacana anti-Putin dengan cara mengkritik kebijakan-kebijakan dibidang politik dan pemerintahan, ekonomi dan energi, serta perang dan HAM.

---

Solidarnost rsquo is an opposition movement in Russia that appeared in 2008 and still exists. This movement became the umbrella of the liberal democratic opposition to the Putin Medvedev government. The primary data were independent reports, press releases, and surveys of the movement in 2008 mdash 2017. Through qualitative method and literature study, this thesis aims to explain the existence of Solidarnost rsquo movement by using theory and opposition type of Robert A. Dahl and H. Gordon Skilling. Based on this, the Solidarnost rsquo movement serves as a factional opposition in Russian democracy. With political party affiliation, Solidarnost rsquo launches mass action and anti Putin discourse by criticizing policies in the field of politics and government, economy and energy, and war and human rights. "

"Summary: "A timely, topical book grounding Russia's recent turn towards conservativism in pre-1917 culture and explaining what this shift could mean for the rest of the world"--"