Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perjanjian pengikatan jual beli yang belum lunas dan hendak dialihkan ke pihak lain. Berdasarkan putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 13/B/MPPN/XII/2017 adalah pelanggaran terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum lunas dan dijadikan sebagai dasar dilakukannya peralihan hak atas tanah. Pada kasus tersebut terdapat beberapa permasalahan yang timbul yaitu terkait dengan kekuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, proses pengalihan hak atas tanah yang hanya didasarkan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, dan tanggung jawab Notaris yang bersangkutan. Metode Penelitian yang dipakai untuk menjawab permasalahan tersebut adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian yang didapat adalah terhadap kekuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang demikian adalah kekuatan pembuktian dibawah tangan yang mana tidak menuangkan keinginan para pihak ke dalam Akta. Proses pengalihan hak dalam kasus ini tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mana diharuskan adanya pelunasan objek perjanjian dan pajak-pajak serta biaya lain yang akan timbul juga diikuti dengan dibuatkannya Akta Jual Beli oleh PPAT disertai penyerahan Sertipikat yang telah dibalik nama sehingga tanggung jawab Notaris tersebut adalah sanksi pemberhentian selama 3 tiga bulan dari jabatannya sebagai Notaris. Seorang Notaris harus berhati-hati dan saksama ketika menjalankan jabatannya dengan cara mengecek kembali bukti-bukti surat dan kelengkapan dokumen termasuk pengakuan-pengakuan dari para penghadap dan harus memahami peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan solusi atau penyuluhan hukum terhadap permasalahan yang terjadi antara para pihak.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about preliminary sales and purchases which has not been fully paid and want to diverted to the other party. Based on The Verdict Of The Notary Council Supervisory Center Number 13 B MPPN XII 2017 which constitutes an offense in which the deed of preliminary sales and purchases that has not been fully paid as the basis for the transfer of land rights. In such cases there are several problems that arise in relation to the strength of the deed of preliminary sales and purchases, the process of transferring rights to land based solely on the deed of preliminary sales and purchases, and the responsibility of the Notary concerned. The research method used to answer the problem is juridical normative research with qualitative approach and descriptive analysis. The conclusion is the strength of the deed of preliminary sales and purchases thus is the strength of evidence under the hand which does not pour the wishes of the parties into the deed. The process of transfer of rights in this case does not comply with the provisions of legislation, which is required for the repayment of the object of the agreement and the taxes and other costs which will arise also followed by the deed of sale and purchase by PPAT accompanied by giving of the certificate which has been reversed, so the responsibility of the Notary as stipulated in MPPN Decision shall be termination sanction for 3 three months from its position as Notary. A Notary must have careful and thoroughly while did their job by doing recheck the completeness of documents, recognition of the parties and also understand the regulations so as to provide solutions or legal counseling to the parties.

Abstrak :
Perjanjian Pengikatan Jual Beli memiliki hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Setelah dilakukannya PPJB yang telah dibayar lunas, sebagai pembeli yang beritikad baik berhak membuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT dan melakukan balik nama atas sertifikat. Namun, dalam hal penjual beritikad buruk dalam jual beli maka dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak pembeli tersebut yang menyebabkan pembeli tidak dapat melakukan proses balik nama. Penjual dalam kasus ini tidak jujur saat dikemudian hari ia digugat oleh pihak lain dalam kasus berbeda yang memohonkan diletakannya sita jaminan terhadap objek sengketa dan tidak menyatakan bahwa objek sengketa tersebut sebenarnya telah dijual dan dibayar lunas sehingga atas objek sengketa tersebut diletakan sita jaminan. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang telah membuat PPJB lunas di hadapan Notaris dan telah menguasai objek sengketa namun kemudian kehilangan kepemilikannya karena belum melakukan Akta Jual Beli di hadapan PPAT dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394 K/Pdt/2022. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen. Hasil analisis penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli yang beritikad baik dalam PPJB belum tercapai. Penjual seharusnya melindungi Objek Sengketa untuk tidak terkait dengan sengketa apa pun karena telah diikat dengan jual beli yang dibayar lunas. Pertimbangan yang dipaparkan majelis hakim dalam kasus ini juga belum tepat. Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap pembeli yang sudah terikat dalam PPJB meskipun PPJB tersebut telah dibuat secara sah. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan isi dari PPJB yang mengikat para pihak dan menyatakan bahwa perbuatan penjual yang dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa objek sengketa telah dijual seharusnya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. ......The Sale and Purchase Agreement has rights and obligations that bind the parties. After it has been paid in full, as a buyer with good intentions, he has the right to make a Sale and Purchase Deed before the PPAT and transfer the name of the certificate. However, if the seller has bad intentions in buying and selling, it can cause losses to the buyer which causes the seller to be unable to process the transfer of names. The seller in this case was dishonest when he was later sued by another party in a different case who requested the placement of collateral for the disputed object and did not state that the disputed object had actually been sold and paid in full so that the collateral for the disputed object was placed. This research discusses legal protection for good-faith buyers who have paid off the PPJB before a Notary and have taken control of the object of the dispute but then lost their ownership because they have not carried out the Deed of Sale and Purchase before the PPAT in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 394 K/Pdt/2022. In answering these problems, normative juridical methods are used with descriptive analytical research types. The data in this study were obtained through a document study. The result of this research analysis is that the legal protection given to the good faith buyers in the PPJB has not been achieved. The seller should protect the object of the dispute not to be related to any dispute because it has been bound by a sale and purchase that have been paid in full. The considerations presented by the panel of judges in this case were also not correct. The panel of judges did not consider legal protection for buyers who were bound by the PPJB even though the PPJB had been made legally. The Panel of Judges should have considered the contents of the PPJB which are binding on the parties and stated that the actions of the seller who deliberately did not notify that the object of the dispute had been sold should be declared an unlawful act.

Abstrak :
Salah satu kewenangan khusus notaris yaitu membuat akta di bidang pertanahan berupa akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Dalam pembuatan akta PPJB pada transaksi jual beli tanah, para pihak pembeli dan penjual pada saat penandatangan akta harus hadir di hadapan notaris dan bukan pihak perantara yang mengurus proses jual beli bertindak sebagai pembeli. Namun hal ini terjadi dalam perkara Putusan Nomor 35/Pid/B/2022/PN.Tpg, pihak perantara bertindak sebagai pembeli yang turut melibatkan notaris sehingga akta PPJB yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga timbul pertanyaan yang menjadi inti permasalahan yakni terkait bagaimana kekuatan hukum akta pengikatan jual beli terhadap akta nomor 6, 7, 8 dan 9 apabila ditinjau dari Pasal 48 UUJN dan Pasal 1320 KUHPer dan bagaimana pertanggungjawaban hukum notaris RAG atas kesalahannya dalam membuat akta pengikatan jual beli tersebut. Bentuk penelitiannya adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif dengan mengadopsi pendekatan kualitatif yang selanjutnnya dapat ditarik sebuah kesimpulan kekuatan akta yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka akta terdegradasi dan menjadi akta dibawahtangan atau akta tersebut berakibat menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan dan pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan. Bentuk pertanggungjawabannya, notaris dapat diberhentikan sementara dan jika telah diputus dalam perkara pidana pemberhentiannya mengikuti lamanya putusan pidana. ......One of the special powers of a notary is to make a deed in the land sector in the form of a deed of sale and purchase agreement (PPJB). In making the PPJB deed for the land sale and purchase transaction, the buyer and seller at the time of signing the deed must be present before the notary and not the intermediary party who takes care of the buying and selling process acting as the buyer. However, this happened in the case of Decision Number 35/Pid/B/2022/PN.Tpg, an intermediary party acting as a buyer involved a notary so that the PPJB deed made was not in accordance with statutory provisions. So that the question arises which is the core of the problem, namely related to how the legal force of the deed of sale and purchase binding on deed number 6, 7, 8 and 9 when viewed from Article 48 UUJN and Article 1320 of the Criminal Code and what is the legal responsibility of the notary RAG for his mistakes in making the deed of binding sale and purchase the. The form of research is a normative juridical method with a prescriptive research typology by adopting a qualitative approach which can then be drawn a conclusion that the strength of a deed that is made is not in accordance with statutory regulations, then the deed is degraded and becomes a private deed or the deed results in being null and void or can be canceled and the aggrieved party can file a claim for compensation to the court. The form of accountability, the notary can be temporarily dismissed and if it has been decided in a criminal case the dismissal follows the duration of the criminal decision.

Abstrak :
Penelitian ini adalah berkaitan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa ketika terjadi kepailitan dari penjual yang semestinya akta-akta tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengalihan hak atas tanah, sebagaimana kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 705K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Sedangkan dalam kasus di Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Jkt.Pst., apabila ada kepailitan maka Akta PPJB serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa tidak dapat digunakan dalam peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum pernyataan pailit terhadap Akta PPJB serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa. Selain itu juga tentang kedudukan hukum debitur pailit dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Adapun pengumpulan datanya dilakukan melalui studi dokumen. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat dinyatakan bahwa dalam konteks kepailitan, Akta PPJB serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa dinyatakan sebagai sah dan mengikat karena harga telah dibayar lunas dan fisik tanah telah dikuasai oleh pembeli. Selain itu karena adanya kepailitan maka debitur tidak berwenang untuk menghadap PPAT dalam rangka pembuatan AJB. ......This research is related to the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) and the Deed of Transfer of Rights and Authority when bankruptcy occurs to the seller which such deeds should be used as the basis for the transfer of land rights, as is the case of the Supreme Court Decision Number 705K/Pdt. Sus-Pailit/2021. However, in the case of the Commercial Court Decision Number 13/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Jkt.Pst., when bankruptcy occurs, the PPJB Deed and the Deed of Transfer of Rights and Authority cannot be used in the transfer of land rights. Therefore, the problem in question of this research is about the legal consequences of the bankruptcy declaration on the PPJB Deed and the Deed of Transfer of Rights and Authority. In addition, it is also concerning the legal standing of the bankrupt debtor in making the Sale and Purchase Deed (AJB) before the Land Deed Official (PPAT). This normative juridical research uses secondary data which is analyzed qualitatively. The data collection is conducted through document study. Based on the analysis that has been carried out, it can be stated that in the context of bankruptcy, the PPJB Deed and the Deed of Transfer of Rights and Authority are declared valid and binding since the price has been fully paid and the physical land has been controlled by the buyer. In addition, due to bankruptcy, the debtor is not authorized to appear before the PPAT in respect of making the AJB.

Abstrak :
Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak pernah dibuat oleh salah satu pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata berakibat hukum pada perjanjian tersebut. PPJB yang tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian yaitu akta tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari. Selain itu PPJB yang tidak memenuhi syarat objektif menjadi batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena ketidakseksamaan Notaris dalam memeriksa dokumen-dokumen pendukung sebelum saat dibuatnya akta autentik sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum perjanjian pengikatan jual beli yang tidak pernah dibuat oleh salah satu dan tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang tidak pernah dibuat oleh salah satu pihak. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder yang didukung dengan data primer. Tipe penelitian yang digunakan bersifat Eksplanatoris. Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB yang dilakukan dengan mengalihkan hak atas tanah yang dilakukan tanpa alas hak yang sah berakibat hukum perjanjian tersebut menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga jika terbukti demikian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata susulan untuk memperoleh ganti rugi dengan mendasar pada putusan tersebut di pengadilan negeri setempat ......A Sale and Purchase Binding Agreement that has never been made by one of the parties does not meet the legal requirements of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code, which has legal consequences for the agreement. PPJB that does not meet the subjective requirements in the agreement, namely the deed can be canceled by the parties who feel aggrieved in the future. In addition, PPJB that does not meet the objective requirements will be null and void by law. This is due to the Notary's inaccuracy in examining the supporting documents before the authentic deed is made as stipulated in the law. The problems raised in this study are regarding the legal consequences of binding sale and purchase agreements that have never been made by one of the parties and the responsibility of the Notary to the binding sale and purchase agreements that have never been made by either party. To answer these problems, normative juridical research methods are used. This is done by tracing materials from secondary data supported by primary data. The type of research used is explanatory. The research materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out by means of library research and interviews. The results of the study indicate that PPJB which is carried out by transferring land rights which is carried out without legal rights causes the law of the agreement to be null and void and has no legal force. So that if it is proven so, the aggrieved party can file a follow-up civil lawsuit to obtain compensation based on the decision in the local district court.

Abstrak :
Jual beli tanah di bawah tangan menggunakan Surat Pernyatan Bersama jual beli tanah mempunyai kendala dalam hal proses pendaftaran peralihan hak, dikarenakan dasar beralihnya bukan merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga tidak dapat melakukan pencatatan perubahan data yang disebabkan oleh jual beli tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan adanya permasalahan tersebut maka permasalahan pokok yang dianalisis adalah kekuatan hukum Surat Pernyataan Bersama jual beli tanah dan Akibat hukum yang ditimbulkan pada peralihan hak atas tanah yang disebabkan oleh Putusan Pengadilan, untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat eksplanatoris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, metode yang digunakan dalam analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan kekuatan hukum Surat Pernyataan Bersama jual beli tanah ialah tidak kuat atau belum sempurna dan menjelaskan Akibat hukum yang ditimbulkan pada peralihan hak atas tanah yang disebabkan oleh Putusan Pengadilan ialah dapat melakukan proses pencatatan perubahan data tanah. ......The sale and purchase of land under the hands using a Joint Statement Letter of buying and selling land has problems in the registration process for the transfer of rights, because the basis for the transfer is not an Authentic Deed made by the Land Deed Making Officer so that it cannot record changes in data caused by the sale and purchase of land in accordance with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, with these problems, the main problems analyzed are the legal force of the Joint Statement on the sale and purchase of land and the legal consequences arising from the transfer of land rights caused by Court Decisions, to answer these problems the method is used normative juridical research conducted by tracing primary legal materials and secondary legal materials, the type of research used is explanatory research, data collection techniques are carried out by means of library research, the method used in data analysis using qualitative methods. The results of this study explain that the legal force of the Joint Statement on the sale and purchase of land is not strong or not perfect and explains the legal consequences of the transfer of land rights caused by the Court's Decision is to be able to carry out the process of recording changes to land data.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan penyalahgunaan keadaan dan kuasa mutlak yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan hak atas tanah tanpa diketahui oleh pihak penjual. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah pembuatan akta PPJB 01/2010 dengan penyalahgunaan keadaan serta Akta Kuasa Mutlak 02/2010 yang berakibat pada peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 PK/Pdt/2019 dan tanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli Nomor 02/2011 berdasarkan Akta Kuasa Mutlak. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dan tipe penelitian ini problem identification. Hasil analisa dari permasalahan tesis ini adalah batal demi hukum karena PPJB 01/2010 dan Akta Kuasa melanggar Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat subyektif dan objektif. Sehingga AJB 02/2011 batal demi hukum, PPAT yang membuat AJB 02/2011 yg berdasarkan kuasa mutlak dapat dikenakan pertanggung jawaban secara perdata, karena menimbulkan kerugian dan melanggar hak pihak lain. Bagi pemerintah harus segera membuat Undang-undang mengenai penggunaan kuasa mutlak untuk pemindahan hak atas tanah, sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi permasalahan yang merugikan pihak pembeli maupun penjual, dan bagi masyarakat yang ingin melakukan perbuatan hukum harus lebih memperhatikan lagi klausul-klausul yang terdapat dalam akta, agar tidak ada sengketa di kemudian hari. PPAT sebagai pejabat umum pembuat akta autentik harus lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat akta autentik, agar tidak dijadikan turut tergugat. PPAT wajib menolak untuk membuat AJB, apabila terdapat kuasa mutlak yang bertentangan dengan Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982 dan Pasal 39 ayat 1 huruf d Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, terkait larangan PPAT untuk membuatkan akta atas dasar kuasa mutlak.

---

This thesis discuss about drawing up a Sale and Purchase Binding Agreement with abuse of circumstances and utilization of the Irrevocable Power of Attorney on Attorney for Conveyancing Land Rights Deed would causing those deed void by law. That because of drafting a Sale and Purchase Binding Agreement should be based on the conformity and consensus between parties while the use of Irrevocable Power of Attorney on acquittal sale and purchase for legal protection of the buyer. The issue in this thesis is the drawing up of Sale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 with the abuse of circumstances and the Irrevocable Power of Attorney Number 02/2010 which results in the conveyance of land rights based on the Supreme Court of Republic of Indonesia Decision Number 197 Pk/Pdt/2019 and the responsibility of Land Deed Official related to its jurisdiction to drafting the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 based on the Irrevocable Power of Attorney. This research uses normative judicial research and problem identification type of research. The result of this research is The Sale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 as well as the Irrevocable Power of Attorney Number 02/2010 caused to void by law because they contravene Article 1320 of Civil Code which ruled about subjective and objective requirements. Because of the Sale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 is void by law, the Land Deed Official that draft the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 with Irrevocable Power of Attorney could be subject to civil accountability for causing losses to other parties. The government must immediately make a law regarding the use of absolute power to transfer land rights, so that in the future there will be no more problems that harm buyers and sellers, and for people who want to take legal actions, they must pay more attention to the clauses contained. in the deed, so that there are no disputes in the future. PPAT as a general official who makes authentic deeds must be more careful and thorough in making authentic deeds, so that they are not made a defendant. PPAT is obliged to refuse to make AJB, if there is absolute power that contradicts the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 and Article 39 paragraph 1 letter d Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration, related to the prohibition of PPAT from making deeds on the basis of absolute power.

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah Pokok. Perusahaan penerbangan yang bergerak dibidang jasa angkutan, PT. Garuda Indonesian Airways, berusaha untuk dapat menyukseskan Program Pemerintah dalam menunjang meningkatkan hasil produksi dalam negeri selain minyak dan gas bumi (non migas). Didalam pelaksanaan dari tujuan untuk menunjang program pemerintah tersebut, PT. GIA berusaha sebanyak mungkin menggunakan hasil produksi dari dalam negeri, baik itu berupa barang-barang hasil produksi, hasil-hasil alam maupun jasa.

Oleh karena itu adalah tidak dapat dihindari terjadinya hubungan antara PT. GIA dengan para Produsen tadi, dimana hubungan tadi menimbulkan adanya hubungan hukum diantara keduanya. Hubungan tadi adalah berupa Perjanjian jual beli, kontrak atau sewa. Yang kami bahas didalam Skripsi kami ini hanyalah terbatas pada perjanjian jual beli saja.

Didalam hubungan yang terjadi antara keduanya tadi banyak terdapat hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, baik itu yang terjadi pada perjanjian secara umumnya maupun pada perjanjian jual belinya sendir.

Metode Penelitian. Kami menggunakan dua metode penelitian didalam penyusunan Skripsi ini, yaitu meliputd baik penelitian kepustakaan manpun peneli tian lapangan. Penelitian ini kami lakukan jauh sebelum kami memulai melaksanakan pennlisan Skripsi ini dengan harapan akan mempermudah penyusunannya. Tetapi tetap saja ada kekurangan yang kami alami, yaitu untuk menjumpai pihak-pihak yang berhubungan dengan penyusunan materi pokoknya.

Hal-hal yang ditemukan. Dari apa yang telah kami lakukan guna dapat tersusunnya skripsi ini, kami temui beberapa hal yang sebeluranya kurang menjadi perhatian dari kami. Hal-hal yang kami anggap sebagai masalah baru antara lain ; 1. Adanya proteksi yang sangat kuat dari pihak pemerintah kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia khususnya terhadap pengusaha modal lemah. Proteksi ini kami anggap cukup baik, demi kelangsungan hidup para pengusaha. Hanya perlu pula diperhatikan kemampuan rata-rata dari pengusaha tadi terhadap kelangsungan usahanya kemudian. 2. Akibat/efek sampingan yang negatif dapat pula terjadi didalam ruang lingkup yang luas, yang kami maksud adalah bahwa tidak hanya pera turan yang dibuat oleh Perusahaan saja, tetapi juga Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. 3. Didalam suatu perjanjian jual beli, dapat terjadi dimana salah satu pihak mengajukan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak yang lain dengan tanpa adanya perubahan dari ketentnan yang telah ada tadi.

Kesimpulan. - Didalam pelaksanaan tugasnya sebagai penjual jasa, PT. GIA masih ber usaha untuk dapat ikut serta berpartisipasi didalam menyukseskan program pemerintah didalam meningkatkan produksi dalam negeri. - Perjanjian jual beli antara PT. GIA dengan para rekanannya, adalah dibuat berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh Material Departemen PT. GIA, atau juga disebut dengan sistim Tender; disamping dilaksanakan pula pembelian secara tunai/kontan. - Dengan adanya persetujuan dari pihak rekanan untuk memenuhi ketentuan yang dikeluarkantr oleh PT. GIA, maka perjanjian.itu dianggap sah, walaupun akibatnya PT. GIA harus membayar dengan harga yang lebih tinggi.

Saran-saran. - Didalam pembuatan suatu peraturan, hendaknya diperhatikan dahulu apa saja yang mungkin akan terjadi dengan dikeluarkannya peraturan tadi. - Proteksi yang diberikan pemerintah pada para pengusaha, agar sedikit demi sedikit dikurangi, agar mereka dapat berdiri sendiri untuk langkah-langkah yang selanjutnya.

Abstrak :
Untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan Negara yang baik, diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang bersifat indenpenden. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, salah satunya pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali ditemukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. Skripsi ini membahas pola-pola kecurangan yang terjadi, serta penyebab kecurangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pola kecurangan dikelompokan berdasarkan fraud tree. Faktor penyebab kecurangan antara lain terjadi karena kurangnya pemeriksaan, lemahnya tindak lanjut, lemahnya penegakan undang-undang, serta lemahnya pengawasan dari badan pengawas internal pemerintah. Dengan mengetahui pola-pola dan penyebab kecurangan ini, diharapkan mampu memberi solusi untuk menemukan cara-cara terbaik untuk menghilangkan kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. ......To support a good public governance an Independen Audit External for Public entities was made there is BPK RI BPK do audit for public finance activity one of them is audit for public procurement of goods and services In procurement process fraud is always happened and make loss ini public finance This thesis discuss about pattern of fraud and the causes of fraud in Indonesia The pattern of fraud classified base on fraud tree The causes of fraud can happen because a weak in auditing law and weak in control By knowing the pattern and causes of fraud the solution to avoid fraud could be found.

Abstrak :
Demi terciptanya pembangunan yang berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia secara merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tiap-tiap instansi Pemerintahan dan juga Lembaga Tinggi Negara perlu mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pengadaan barang demi tercapainya pertumbuhan perekonomian tersebut. Dalam karya tulis ini, Penulis akan mengupas perihal kegiatan pengadaan barang oleh pihak swasta bagi Lembaga Tinggi Negara, dimana dalam pengadaan barang tersebut diperlukan suatu perikatan atau kontrak yang mengatur seluruh hak dan kewajiban pihak swasta maupun Lembaga Tinggi Negara. Pembahasan perihal perikatan itu akan didasari oleh ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pembahasan perihal pengadaan barang bagi Pemerintah akan didasari oleh ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam karya tulis ini Penulis mengemukakan adanya suatu temuan atas kontrak pengadaan barang bagi Lembaga Tinggi Negara yaitu bahwa kontrak yang digunakan oleh Lembaga Tinggi Negara bagi pihak swasta dalam rangka pengadaan barang adalah kontrak/perjanjian baku dan bahwa pihak swasta tidak mempunyai suatu bargaining position untuk melakukan perubahan atau revisi atas perjanjian baku yang diberikan oleh Lembaga Tinggi Negara agar muatannya dapat sesuai dengan keinginan dari pihak swasta pula. Dari temuan tersebut, Penulis membahas apakah dengan penggunaan perjanjian baku dalam pengadaan barang tersebut Asas Keseimbangan bagi kedua pihak telah terpenuhi berdasarkan itikad baik dari para pihak, terutama dari pihak Lembaga Tinggi Negara sebagai pihak yang lebih 'kuat' dibanding pihak swasta. Penulis juga memberikan sedikit saran bagi para pembaca atau pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak yang akan mengadakan perikatan dengan pihak Pemerintah agar pihak-pihak tersebut dapat lebih paham dan mengerti jenis dan hakikat perikatannya serta lebih mengetahui hak-hak dan kewajiban yang relevan dengan kegiatan pengadaan barang bagi Pemerintah.