Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau- pulau besar maupun kecil yang tersebar begitu banyaknya. Untuk mengawasi keamanan tiap-tiap pulau membutuhkan tenaga maupun sarana yang sangat besar. Demikian juga dalam lalu lintas keluar-masuknya barang ke dan dari pulau-pulau tersebut. Untuk itu dibuatlah peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sehingga lalu lintas barang dapat terkontrol dan untuk menambah pemasukan dalam bentuk pajak tidak langsung pada pemerintah.

Kepabeanan masuk dalam bidang hukum administrasi, karena dalam penerapan sanksinya menggunakan sanksi administrasi berupa denda disamping sanksi pidana. Pengkategorian ini didasarkan pada jenis pelanggaran yang dilakukan, pelanggaran ringan dikenakan sanksi administrasi saja, sedangkan untuk pelanggaran yang berat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda.

Dalam penelitian yang penulis lakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pemalsuan dokumen baik impor maupun ekspor. Sedangkan penyidikan dilakukan oleh Penyidik PPNS dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian. Selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu menggunakan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jenis sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda.

Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah Sanksi Pidana dalam Hukum Administrasi dengan Mengkaji Undang- Undang Kepabeanan (UU No. 10 tahun 1995). Disini penulis membahas penggunaan sanksi pidana dalam penerapan ketentuan pidana pada UU Kepabeanan bagi pelaku tindak pidananya.