Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dibentuk untuk meningkatkan kredibilitas atau kelayakan kredit (credit worthiness) jaminan infrastruktur serta untuk menerapkan pengendalian resiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya, dukungan dan jaminan diberikan tanpa adanya ketentuan yang membatasi, sehingga tidak ada kepastian hukum dan terdapat resiko kerugian yang mungkin ditimbulkan terhadap APBN. Sejak tahun 2006 jenis resiko yang dijamin oleh pemerintah dalam proyek kerjasama pembangunan infrastruktur dibatasi, namun dengan berdirinya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, terdapat mekanisme satu pelaksana (single window) di mana seluruh rangkaian proses penjaminan dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, baik jika penjaminan dilakukan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, Pemerintah, atau merupakan penjaminan bersama. Kepastian hukum dapat diperoleh melalui ketegasan tidak hanya jenis resiko dan cakupan penjaminan, namun juga kriteria penjaminan, ketentuan dan tata cara pengajuan dan penyelesaian klaim. Selain itu, mekanisme regres dapat meningkatkan kredibilitas karena penjamin dapat meminta pertanggung jawaban Penanggung Jawab Proyek Kerjasama setelah jaminan dibayarkan. Penjaminan infrastruktur yang disediakan melalui BUPI yang didirikan dalam bentuk Persero merupakan pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk membatasi terpaparnya APBN akibat resiko kontijensi penyediaan blanket guarantee dan meningkatkan kredibilitas proyek kerjasama antara pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan infrastruktur. Meski demikian, berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proyek kerjasama antara pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan infrastruktur tidak dapat diselesaikan hanya melalui keberadaan BUPI. Upaya lain harus dilakukan agar BUPI dapat berperan dalam penjaminan infrastruktur.Agar BUPI dapat memainkan perannya, kebijakan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan kapasitas pemerintah harus dibenahi. Kemampuan BUPI untuk melakukan due diligence, mendapatkan akses dan melakukan koordinasi antar instansi yang terkait sebaiknya dijamin. ......Infrastructure Guarantee Facility is created to improve credibility or credit worthiness of infrastructure guarantee and to apply financial risk management in the State Budget. Prior to the creation of the facility, support and guarantee is provided without restricting provision, thus there is little legal certainty and the arrangement poses a risk to the State Budget. Since 2006 the types of risk to be guaranteed by the government in public private partnership infrastructure development is limited, but with the creation of Infrastructure Guarantee Facility, a single window is constituted whereby all guarantee processes are undertaken by the Infrastructure Guarantee Facility, in instances where guarantee is provided by the government or by the Facility, or is a joint guarantee. Legal certainty is improved not only through the better definition of the types of risks and coverage of guarantee, but also in the criteria of guarantee, the requirements and procedures of claim submission and processing. Apart from that, ability to request payment from contracting agency will improve credibility as Contracting Agency will have to account their conduct following the payment of guarantee.Infrastructure guarantee provided by IGF, set up as a limited liability corporation is the choice made by the government to limit the contingency risk exposed to the state budget, attributed by the provision of blanket guarantees and to improve credibility of public private partnership in infrastructure development. However, a multitude of issues prevail which impede the success of public private partnership in infrastructure, and the presence of IGF in solitary will not be able to resolve such issues. Other efforts have to be made in order for IGF to effectively play its role in guaranteeing infrastructure projects. In order to ensure effective role of IGF, reforms are required for policies which affect infrastructure and capacity of public institutions need to be built. IGF's ability to perform due diligence, and to access and to play coordinating role between relevant institutions should also be effectively in place.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan penggunaan transportasi udara di Indonesia. Pada umumnya kondisi ini tidak segera direspon oleh pengelola bandar udara dengan melakukan pembangunan serta pengembangan infrastruktur, sehingga mengakibatkan terjadinya lack of capacity. Pada tahun 2011, jumlah penumpang pada bandar udara Juanda Surabaya telah mencapai 13 juta orang per tahun, sedangkan terminal bandar udara Juanda Surabaya hanya memiliki kapasitas 8 juta penumpang per tahun, hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya standar pelayanan penumpang di terminal. Kondisi ini harus segera direspon oleh pengelola bandar udara, sehingga bandar udara Juanda Surabaya rencananya akan dikembangkan melalui beberapa tahapan yaitu mengoptimalkan terminal lama sebagai terminal 2, memperpanjang runway dan penambahan rapid exit taxiway, membangun terminal baru sebagai terminal 3 serta membangun runway ke dua guna merespons tingginya pertumbuhan trafik pesawat dan penumpang yang terjadi pada bandar udara Juanda Surabaya. Total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pengembangan bandar udara Juanda Surabaya diperkirakan sekitar 13 triliun rupiah. Seluruh biaya tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) secara korporat maupun bandar udara Juanda secara individu. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemungkinan pelaksanaan strategi pengembangan bandar udara melalui Public Private Partnership (PPP) pada bandar udara Juanda Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam PPP serta peran masing-masing pihak dalam kerjasama tersebut. Penelitian ini menghasilkan konsep PPP multi partnership yang melibatkan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan pihak swasta dimana konsep ini merupakan penggabungan dari dua tipe PPP yaitu technical assistance contract dan management contract. Hasil penelitian ini memberikan pandangan yang berbeda tentang pelaksanaan PPP khususnya pada pembangunan serta pengembangan infrastruktur bandar udara secara brownfield yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara.

---

ABSTRACT
In recent years, there has been increased use of air transportation in Indonesia. In general, this condition is not immediately responded by the airport managers to undertake the construction and development of infrastructure, which causes lack of capacity. In 2011, the number of passengers at Juanda airport Surabaya has reached 13 million people per year, while passenger terminal of the airport only has a capacity of 8 million passengers per year, which resulted in failure to meet the standard of service to passengers in the airport. This condition should be immediately responded by the the airport manager, so Juanda airport in Surabaya is planned to be developed through several stages that consist of optimizing the old terminal as terminal 2, extending the runway and the addition of rapid exit taxiways, building a new terminal as terminal 3 and to build a second runway to respond high growth of passenger traffic and aircraft that occurs in Juanda airport Surabaya. The total cost required for the construction and development of Juanda airport Surabaya estimated about 13 trillion rupiah. The entire cost can not be fulfilled by PT. Angkasa Pura I (Persero) as a corporate or Juanda airport as an individual. Therefore, this study was conducted to determine the possible implementation of airport development strategies through Public Private Partnership (PPP) at Juanda airport in Surabaya. This study deliver a concept of PPP multi partnership that involve Government, State Owned Enterprises and the private sector which is a combination of two types of PPP that is technical assistance contracts and management contract.This study aims to determine the parties involved in the PPP and the role of each party in the implementation of PPP. The results of this study have provided different views about the implementation of PPP in particular on the brownfield development of airport infrastructure that has been managed by the State-Owned Enterprises.

Abstrak :
Berdirinya perusahaan pertambangan emas di Desa S menyebabkan terbelahnya masyarakat menjadi dua kubu. Kubu pertama sebagian masyarakat mendukung perusahaan pertambangan dan kubu kedua sebagian masyarakat lainnya menolak berdirinya perusahaan pertambangan. Selama ini fenomena terbelahnya masyarakat menjadi dua kubu, sering dilihat dalam ranah nasional maupun lokal. Penelitian ini ingin melihat fenomena tersebut terjadi dalam ranah rumah tangga. Terbelahnya masyarakat dalam ranah rumah tangga menarik untuk dipahami ketika peran aktor negara tingkat lokal berada di dalamnya. Kondisi ini terjadi dalam penelitian saya, dimana terdapat tiga rumah tangga yang di dalamnya terdapat aktor-aktor negara tingkat lokal. Posisi aktor-aktor negara ini cukup dilematis, di satu sisi salah seorang anggota rumah tangga mendukung perusahaan pertambangan, di sisi lain salah seorang anggota rumah tangga menolak perusahaan pertambangan. Kajian relasi negara-masyarakat adalah kajian yang tepat dalam memahami kondisi tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam mengkaji relasi negara-masyarakat adalah state in society milik Migdal. Salah satu argumen utama Migdal dalam pendekatan ini adalah negara bekerja di dua level, yaitu praktek dan citra, dimana Migdal mengandaikan suatu entitas memiliki batas sosial antara public (negara dan agensinya) dan private (subjek aturan negara). Namun, yang terjadi dalam penelitian yang saya lakukan, tidak ada pemisahan mengenai public dan private dalam relasi negara-masyarakat di ranah rumah tangga. Oleh karena itu, adanya penelitian ini ingin memperlihatkan bahwa batasan antara public dan private itu blurred dan saling tumpang tindih dalam relasi negara-masyarakat di ranah rumah tangga.The establishment of a gold mining company in Desa S caused the split of society into two part. The first part of the community supported mining companies and the second part, some of them refused the establishment of mining companies. So far, the phenomenon of the split of society into two part, often seen in the national and local domains. Whereas, this study wants to see this phenomenon occur in the realm of the household. The division of society in the realm of households is interesting to understand when the role of local state actors is in it. This condition occurred in my research, where there were three households in which there were local level state actors. The position of these state actors is quite dilemma, on the one hand, a family member supports a mining company, on the other hand, one family member rejects a mining company. The study of state-society relations is an appropriate study in understanding these conditions. In this study, the approach used in assessing the relation of state-society is Migdal's. One of Migdal's main arguments in this approach is that the state works on two levels, practice and image, where Migdal presupposes an entity to have a social boundary between the public (state and agency) and private (subject to state rules). However, what happened in the research that I did, there was no separation between public and private in the state-society relations in the household domain. Therefore, this study would like to show that the boundary between public and private is blurred and overlaps each other in the relations of the state-society in the household domain.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perjanjian dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur satelit multifungsi pemerintah. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara penanggung jawab pelaksana pekerjaan (PJPK) dalam hal ini adalah Menteri komunikasi dan informatika dengan badan usaha pelaksana. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme perjanjian KPBU dan tanggung jawab badan layanan umum dalam pelaksanaan perjanjian KPBU satelit multifungsi. Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka dengan bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat. Peran Badan Layanan Umum (BLU) dalam perjanjian KPBU tidak dapat disebut sebagai pihak penerima delegasi yang ditugaskan oleh PJPK yang melaksanakan tahap transaksi dan perjanjian dalam KPBU. BLU hanya berperan sebagai penerima mandat. Tingginya risiko dalam pelaksanaan melalui mekanisme KPBU ini membuat besar kemungkinan Pemerintah dapat digugat secara perdata di pengadilan maupun di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kedudukan dan tanggung jawab badan layanan umum dalam pelaksanaan perjanjian KPBU perlu ditegaskan dalam perjanjian agar jelas mengenai batas-batas tanggung jawabnya dan badan layanan umum dapat optimal melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mematuhi peraturan-peraturan terkait yang ada. ......This thesis consists of agreement which uses Government Cooperation Scheme with Business Entities or known as Public Private Partnership (“PPP”) scheme in terms of providing government multifunctional satellite infrastructure. This Agreement is within Cooperation Project Responsible (PJPK) in this case Communication and Informatics Minister and Business Entities in Infrastructure Provision. This research consists of the issue related to agreement mechanism of PPP and the responsibility of Public Service Agency (BLU) in terms of agreement implementation of multifunctional satellite’s PPP. The methodology of this research is normative judicial study in which a legal research whose objective is the references materials with primary legal sources as a bound legal references. The role of BLU in PPP agreement can not be stated as delegation party recipient which assigned by PJPK who executes the transaction and agreemet in PPP. BLU only takes part as mandate recipient, The higher risk of PPP mechanism impacts on higher chance of government on being sued perdataly in the court or Indonesian National arbitrary unit. The state and responsibilities of BLU in terms of PPP agreement needs to be confirmed so that the boundaries of responsibilities. Therefore BLU might be optimizing their role as a unit who delivers services by conforming related rules.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai urgensi pembentukan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pemberi jaminan proyek kerjasama pemerintah swasta di bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi dalam perkembangannya infrastruktur dapat dibangun oleh swasta berdasarkan kerjasama pemerintah swasta dimana untuk menarik minat swasta untuk membangun, dibutuhkan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana peran pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah Swasta dalam bidang infrastruktur, mengapa PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) diperlukan sebagai penyedia jaminan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta di bidang Infrastruktur, dan bagaimana mekanisme PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam menjamin proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk menginvestasikan dananya untuk membangun infrastruktur, swasta memerlukan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta yang pada akhirnya dibentuk PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). ......This mini-thesis discusses about the urgency of the establishment of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as a Public Private Partnership Project's guarantee provider in infrastructure sector. The development of infrastructure is actually a government obligation, but in the development, infrastructure can be built by the private sector based on Public Private Partnership in which to attract private sector to build, takes guarantee from the government on risks can not be borne by the private sector. Main issues to be discussed how the government's role in Public Private Partnership in infrastructure sector, why Indonesia Infrastructure Guarantee Fund is required as a public private partnership project's guarantee provider in infrastructure sector and how the mechanism of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund in guaranteeing the establishment of infrastructure projects in Indonesia. This mini-thesis is prepared by the method of normative legal writing to produce analytical data that is descriptive. The study concluded that in order to invest funds to build infrastructure, private companies need guarantee from the government on risks that cannot be borne by the private sector that ultimately established Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.

Abstrak :
[Pembangunan infrastruktur jalan tol pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta. Kerjasama pemerintah dan swasta muncul karena biaya untuk membangun infrastruktur jalan tol tidak sedikit. Disisi lain, kInvestasi asing dalam pembangunan jalan tol sangat dibutuhkan karena saat ini investasi dalam negeri masih kurang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum di Indonesia, pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol di Indonesia, serta prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum.menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol, serta menjelaskan mengenai prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa investasi asing dalam konsesi pengusahaan jalan tol dapat dilakukan dengan syarat tertentu., Basically, the development of toll road infrastructure is the government obligation, but in some case the private sector can build the infrastructure in the public private partnership framework. . Public-private partnerships arise because the substantial cost in infrastructure development. Foreign investment toll road is needed because the current domestic investment is still lacking. This paper discusses about the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. The aim of this paper is to explain the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. This research use the normative legal writing method and the qualitative analysis method .The research concludes that foreign ]

Abstrak :
Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol dalam bentuk Bangun Guna Serah (Bulid Operate Transfer) di Indonesia mulai berkembang sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Pemisahan antara Regulator dengan Operator Jalan Tol yang diamanatkan dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut dinilai sebagai salah satu langkah maju yang dapat mendorong perkembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol dalam bentuk Bangun Guna Serah (Bulid Operate Transfer) di Indonesia. Selain dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut pengaturan mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Swasta sendiri diatur pula dalam peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang bersifat umum untuk mengatur Kerjasama Pemerintah dengan Swasta maupun yang terkait dengan perbendaharaan Negara/pengelolaan barang milik Negara. Di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut diatur pula mengenai pengalihan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Swasta tersebut di akhir masa konsesi. Penelitian ini akan berusaha menjawab permasalahan yang terkait dengan pengaturanpengaturan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol dalam bentuk Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer) di Indonesia yang diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, serta permasalahan terkait dengan pengalihan jalan tol tersebut di akhir masa konsesi. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisa peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta tersebut, baik yang bersifat umum, sektoral maupun yang terkait dengan perbendaharaan Negara atau pengelolaan barang milik Negara serta dengan menganalisa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang menjadi landasan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa masih terdapat aturan-aturan yang tidak tersinkronisasi dan terintegrasi satu sama lain dan ditemukan pula adanya inkonsistensi dalam pengaturan serta ketidaklengkapan aturan main dalam PPJT khususnya terkait dengan pengalihan jalan tol di akhir masa konsesi. ......Public Private Partnership in toll road concession in the form of Build Operate Transfer in Indonesia began to grow since the enactment of Law No. 38 of 2004 about Road, which was followed by the establishment of the Government Regulation No. 15 of 2005 about The Toll Road. The separation between the toll road Regulator with the toll road Operator which mandated in the aforementioned legislations is considered as a step forward that can boost the development of the Public Private Partnerships in toll road concession in the form of Build Operate Transfer in Indonesia. In addition to the aforementioned legislation, the regulation regarding Public Private Partnerships also regulated in other legislation, legislation regarding Public Private Partnerships in general and with regards to the State treasury / management of state property. In those regulations, also regulated the transfer of Public Private Partnership projects at the end of the concession period. This reaserch will attempt to answer the problems associated with the regulation of Public Private Partnership in toll road concession in the form of Build Operate Transfer in Indonesia which is set in a wide range of legislation, as mentioned above, as well as problems related to transfer of the toll road at the end of the concession period. The reaserch was conducted by analyzing the rules and regulations related to the Public Private Partnership, both in general, sectoral or in regards to the State treasury / management of state property as well as by analyzing The Toll Road Concession Agreement on which became the basis of Public Private Partnership in toll road concession. The results of these reaserch found that there are rules that are not synchronized and integrated with one another and also found inconsistencies in the setting and the incompleteness of the rules in The Toll Road Concession Agreement, especially related to the transfer of the toll road at the end of the concession period.

Abstrak :
Kendala keterbatasan pembiayaan dari Pemerintah untuk meningkatkan fasilitas publik dapat diselesaikan melalui pola kerjasama yang bersifat Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alokasi resiko dan hubungan klausal kontrak pada Pembangunan Terminal Kapal Pesiar di Indonesia (Studi Kasus Terminal Kapal Pesiar Tanah Ampo Bali) sedangkan pengolahan data dari Pilihan Alokasi Resiko sampai dengan penanggung jawab resikonya menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan software Expert Choice 11.1. Hasil dari penelitian ini 51,3% dari seluruh risiko di tanggung oleh Pemerintah, dan 48,7% di tanggung oleh pihak Swasta. Bentuk pengelolaan seharusnya berdasarkan aset yang ada adalah melalui O&M Contract. ......Constraints of financing limitedness from the Government to increase public facilities can be resolved through a pattern of cooperation that are Public-Private Partnership (PPP), which brings benefits to the parties involved. This study aimed to identify risk allocation and relations of contract clauses on Cruise Ship Terminal Development in Indonesia (Case Study Cruise Ship Terminal Bali Land Ampo) whereas processing data from the Risk Allocation up to risk responsible parties using the Analytical Hierarchy Process (AHP) with the help of software Expert Choice 11.1. The results of this study 51.3% of entire the risk borne the Government, and 48.7% on the responsibility by private parties. Form of management based on existing assets is through the O & M Contract.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengadaan infrastruktur di Indonesia saat ini telah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha KPBU di mana di sini Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dalam skema KPBU di kenal suatu pengajuan proyek dengan prakarsa Badan Usaha di mana proyek tersebut tidak termasuk kedalam Rencana Induk Pemerintah, yang disebut sebagai Unsolicited Project. Dalam Unsolicited Project, dikenal suatu pemberian kompensasi terhadap Badan Usaha pemrakarsa yang salah satunya adalah pemberian Hak Untuk Menyamai Penawaran Terbaik Right to Match . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik Right to Match saat ini dan bagaimana pengaturan hukum di Indonesia berkaitan dengan Right to Match dalam skema KPBU, serta permasalahan-permasalahan apa yang umum terjadi berkaitan dengan Right to Match didalam skema KPBU dan bagaimana cara mengatasinya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pembagian tanggung jawab risiko dalam skema KPBU diberikan kepada pihak yang dianggap paling bisa mengelolanya, dan Pemerintah dalam memberikan kompensasi Right to Match lebih melakukan pengawasan agar Badan Usaha tidak menerima keuntungan yang dapat merugikan masyarakat sebagai calon pengguna infrastruktur.

---

ABSTRACT
Infrastructure provision in Indonesia right now has adopted the Public Private Partnership PPP scheme where Government is in cooperation with private sector to build an infrastructure for public interest. In PPP scheme there is a project called Unsolicited Project in which the projects are not requested by Government or not in the Government rsquo s Master Plan and usually originate from the private sector. In an Unsolicited Project, the private sector as proponent can receive an advantages, one of which is The Right to Bid by The Initiating Business Entity In Relation With The Best Bidder Right to Match . This research aims to determine the current practice of Right to Match, how the legal arrangement in Indonesia relating to the Right to Match in PPP scheme, and the problems relating to the Right to Match in PPP scheme and how to handle it. This research is normative with descriptive. The result of this research suggest to allocate the risk in PPP scheme to those deemed most able to manage it, and Government in providing the Right to Match compensation to do more supervision to the private sector so they don rsquo t receive benefits that can do harm to the communities as users of infrastructure.