Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pemungutan atas pajak penggunaan energi listrik di Kabupaten Bekasi. Permasalahan dalam skripsi ini difokuskan pada bagaimana efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta PT. X yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan official assessment system atas pajak penggunaan energi listrik yang dihasilkan PT. X karena PT. X belum memiliki kemampuan secara teknis dan administratif untuk menjadi pemungut pajak. Selain itu, bagi perusahaan-perusahaan yang baru berdiri sulit untuk diterapkan self assessment karena diragukan kepatuhannya. Secara keseluruhan, pemungutan pajak penggunaan energi listrik dinilai belum terpenuhi berdasarkan dimensi struktur, sistem, staf dan skill. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan beban kerja tiap bagian, jumlah pegawai yang berlebih dan latar belakang pendidikan petugas yang tidak sesuai dengan tugas yang diemban, sistem yang belum optimal serta kurangnya pendidikan bagi petugas.

---

This paper discusses the collection of taxes on energy use in the district of Jakarta. Problems in this thesis focused on the extent of the effectiveness of tax collection electrical energy usage for electricity generated by privately owned companies PT. X is performed by the Department of Revenue, Finance and Asset Management Bekasi. This study uses a quantitative approach based on the theory of Seven S.

The results of this study indicate that the background Bekasi government official to apply the tax assessment system for the use of electrical energy generated PT. X because of PT. X does not have the technical and administrative skills to become tax collectors. In addition, for companies newly established selfassessment is difficult to apply because of questionable compliance.

Overall, the taxation of electrical energy usage considered have not been met based on the dimensions of structures, systems, staff and skills. This is caused by uneven workload of each section, the excess number of employees and the educational background of the officer who is not in accordance with their mandates, a system that has not been optimal and lack of education for officers."

"Dalam pemenuhan kebutuhan listrik pada saat ini terjadi pergeseran pemanfaatan penggunaan energi fosil ke energi air karena energi fosil sudah tidak memadai ketersediannya. Penggunaan air sebagai energi baru terbarukan tersebut sebagaimana Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang mengutamakan pada Pembangkit Listrik Tenaga Hidro dinilai butuh investasi yang relatif lebih rendah dan stabil produksi listriknya dibandingkan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ataupun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Dalam penyediaan air tersebut memerlukan biaya konservasi dan biaya pengelolaan air lainnya. Sehingga pokok bahasan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai permasalahan dan dampak dari pengenaan biaya air meliputi Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Alam (BJPSDA) dan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap konservasi sumber daya air. Penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yang eksplanatoris dengan menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian adalah pengenaan biaya air selain melalui BJPSDA terdapat PAP yang hingga kini belum dikenai earmarking. Keduanya diatur dalam regulasi yang berbeda tapi dikenakan pada objek yang sama yaitu air. Berdasarkan analisis, perlu dievaluasi bagaimana pelaksanaan pengenaan biaya tersebut telah mampu memenuhi hak- hak masyarakat atas air dan dapat menjaga keberlanjutan ketersediaan air melalui konservasi sumber daya air. Oleh karena itu perlu dipertimbangan kembali mengenai pengenaan pungutan ganda kepada penerima manfaat air permukaan dengan mengganti pengelola BJPSDA ke pihak yang lebih berkepentingan atas hasil konservasi air dan menerapkan konsep earmarking PAP.

---

In meeting electricity needs, there is currently a shift in the use of fossil energy to water energy because fossil energy is no longer available. The use of water as a new renewable energy, as stated in the Electricity Supply Business Plan (RUPTL), which prioritizes Hydroelectric Power Plants, is considered to require lower investment and stable electricity production compared to Solar Power Plants (PLTS) or Wind Power Plants. (PLTB). Providing this water requires conservation costs and other water management costs. So the main topic studied in this research is the problems and impacts of the imposition of water fees including Natural Resource Management Services Fees (BJPSDA) and Surface Water Tax (PAP) on water resource conservation. The research used is explanatory doctrinal research using document studies. The results of the research are that apart from the BJPSDA, there is a PAP which has not been subject to earmarking. Both are regulated in different regulations but are imposed on the same object, namely water. Based on the analysis, it is necessary to evaluate how the implementation of the fee has been able to fulfil the community's rights to water and can maintain the sustainability of water availability through water resource conservation. Therefore, it is necessary to reconsider the imposition of double levies on surface water beneficiaries by changing the BJPSDA manager to a party who has a greater interest in water conservation results and applying the LAP earmarking concept."