Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Isi dari tesis ini membahas mengenai perubahan peruntukan dari lahan untuk fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang berada di Pluit,Jakarta Utara menjadi peruntukan kawasan bisnis terpadu yang terdiri dari gedung apartemen,gedung perkantoran,town house, rumah kantor,pusat perbelanjaaan dan hotel berikut segala fasilitasnya.Sebelumnya diatas lahan ini berdiri fasilitas olah raga yang terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan tennis,lapangan bola basket,lapangan bulu tangkis dan sebuah gedung pertemuan.Tujuan penulis membahas masalah ini untuk membuka wawasan masyarakat awam bahwa melakukan perubahan peruntukan tanah bukan merupakan sesuatu yang tabu atau dilarang oleh pemerintah,hal ini juga diatur didalam Undang Undang dan Peraturan Pemerintah yang membuka kesempatan untuk mengadakan perubahan suatu peruntukan tanah.Didalam tesis ini,penulis menggunakan metode penelitian Yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang analisanya berbasis dan mengacu pada norma hukum yang ada,baik yang terdapat pada peraturan perundang undangan,peraturan pemerintah,peraturan pemerintah daerah,maupun peraturan peraturan lain yang sejenis. Dalam pembahasan tesis ini penulis menggunakan teori positivisme dari Hart danJohn Austin yang mengatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa kepada rakyatnya yang harus dilaksanakan dan apabila dilanggarmaka akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa denda maupun ancaman pidana.Kesimpulan dari tesis ini jelas terlihat bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengadakan perubahan peruntukan suatu lahan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku

---

ABSTRACT
The thesis discusses about the change on land usage from social facility and public facility in Pluit, Jakarta Utara for the purpose of integrated business complex consisting of apartments, offices, town houses, home office, shopping center, hotels and their supporting facilities, Previously, there was a sport facility in this area consisting of soccer field, tennis court, basket ball field, badminton court, and a meeting hall.The purpose of discussing this problem is that to put an insight to the general society that changing the land usage is not a taboo or is prohibited by the government, as regulated in the Law and Government Regulation, which provides opportunity to change a land usage.In the thesis, the writer uses normative juridical approach, which is categorized into a legal research, of which the analysis is based and referred to the applicable legal norms, either the law, government regulation, regional regulation, or other regulations. In the discussion, the writer uses positivism theory of Hart and John Austin which said that law is the order from the ruler to the society resulted in the obedience and execution, of which if it is being violated then a legal sanction will be forced, either in form of penalty or criminal sentence.The conclusion of the thesis is clear that the regional and central government provides opportunity to the society to change the land usage according to the applicable law and regulations

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Contoh dari Badan Layanan Umum yang telah berdiri dan yang menjadi fokus analisis tesis ini adalah Badan Layanan Umum Transjakarta Busway yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta Busway. Bagaimanakah dengan permasalahan pokok tersebut, tesis ini juga menganalisis prosedur dan mekanisme pendirian kewenangan, tugas dan kewajiban dari Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Transjakarta Busway. Penelitian tesis ini menemukan bahwa hal tersebut diatur Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta Busway, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

---

ABSTRACT
By the enactment of Law Number 1 Years of 2004 Regarding the Treasuries, Public Service Entities was established for improving the level of service to the public and to educate the public society. The example of the Public Service Entities is Transjakarta Busway which based on Governed of the regional province of Jakarta and based on Number 48 Years of 2006 regarding the Establishing, Organization, and Operation of Public Service of Trans Jakarta (Busway). Because of these Law Statement, the standard procedures, the Authority, which have been established among others of Transjakarta Busway. From this research, the writer mentioned about the Government Law Number 23 Years of 2005 about the management of financial Public Service Legal Entities and the Law from Governor of Jakarta Number 48 Years 2006 about Creating, Organization, and Working Scheme of Public Service Entities of Trans Jakarta (Busway). As the practical administration of Law Number 1 Years of 2004 Regarding the Treasuries.

Abstrak :
Saocial and legal aspects of public services in Indonesia