Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keterbatasan ruang yang ada di permukiman kumuh membuat pemukimnya terpaksa menggunakan ruang dan fasilitas yang tersedia secara bersama-sama. Hal ini memaksa terjadinya interaksi antar pengguna fasilitas umum secara intens dan rutin, sehingga pemaknaan fasilitas umum yang tumbuh dalam diri pemukim dapat berkembang, tidak lagi hanya sebatas fungsional semata. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan geografi humanistik sebagai landasannya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga hirarki pemaknaan yang timbul dalam penggunaan fasilitas umum di daerah penelitian yakni: (1) Makna fasilitas umum secara fungsional dimana terbentuk suatu teritori publik dalam penggunaan fasilitas umum yang bersifat temporer dan cenderung dibatasi oleh barrier fisik; (2) sebagai tempat interaksi sosial, dimana terbentuk suatu teritori sekunder yang bersifat temporer dan cenderung dibatasi oleh barrier sosial; (3) serta sebagai bagian dari identitas pemukim yang dibatasi oleh suatu teritori primer yang bersifat permanen yang dibatasi oleh barrier sosial dan juga barrier fisik. Pemaknaan terhadap suatu fasilitas umum sangat dipengaruhi oleh intensitas penggunaan/lama tinggal, dan juga keterlibatan peran dalam berinteraksi dengan sesama pengguna. ...... The limits of space on crowded area in slum environment, pushes its dwellers to use public facility together in their everyday life. This makes an opportunity of an intense social interaction between its users, which may increase the sense of public facility to not be used by its function only. This qualitative research is conducted by using a humanity geography approaches. The results show that there are type of sense of public facilities which can be emerged, those are: (1) functional, which tends to be bounded by public territory with (temporal) physical barrier, (2) public facility as social interaction which tend to be bounded by social barrier in a secondary territory; and (3) public facility as part of identity which tend to be bounded by a permanent territory. The sense of public facility is greatly depended by the intensity of usage and also deep involvement on a social interaction among its users.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen aset pada pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen aset telah diterapkan di Kementerian Perindustrian namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah tidak adanya kebijakan umum yang mengatur manajemen aset dan standar kebutuhan barang, kurangnya peran Sekretariat Jenderal sebagai unit sentralisasi dalam manajemen aset, lemahnya perencanaan, sumber daya manusia yang kurang memahami manajemen aset, data aset yang tidak akurat serta lemahnya sistem pengawasan.

---

This research is aimed to analyze the implementation of asset management in state owned property management at Ministry of Industry. This research uses qualitative method with case study approach. Results of research indicate that asset management has been implemented at Ministry of Industry, but there are many weaknesses in its implementation. These weaknesses are the absence of a general policy and standard of asset requirement, lack of role of Sekretariat Jenderal as unit of centralization, lack of asset planing, lack of human resources understanding about asset management, innacurate data of asset, and lack of controling systems.