Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kemajuan di bidang teknologi informasi dewasa ini secara tidak langsung membawa dampak yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintah dengan lahirnya konsep E-Government. E-Government merupakan sebuah layanan dan jaringan komunikasi berbasis internet yang digunakan pemerintah untuk melayani warganya. Prinsip e-Government ini adalah menciptakan sebuah pemerintahan yang efisien, efektif dan transparan dengan bantuan teknologi informasi canggih. Permasalahannya adalah apakah pemanfaatan e-Government ini sudah sejalan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimanakah persepsi dunia usaha terhadap fasilitas e-Government yang diimplementasikan Pemda DKI Jakarta saat ini? Dan sejauhmana tingkat pelayanan e-Government yang dibutuhkan oleh dunia usaha? Penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh para ahli yaitu teori/konsep e-Government dimana e-Government ini diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu publikasi, interaksi dan transaksi. Penelitian ini juga didukung oleh teori pelayanan publik dan good governance. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode survey yang dilakukan terhadap dunia usaha, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di DKI Jakarta yaitu sebanyak 68 responden/perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan e-Government Pemda DKI Jakarta saat ini masih berjenis publikasi (publish), karena jika dilihat dari karakteristiknya, website Pemda DKI Jakarta tersebut hanya memberikan informasi yang sifatnya masih satu arah. Memang harus diakui bahwa sejak dikembangkan dari tahun 1995 sampai sekarang telah terjadi perkembangan yang memadai tetapi terbatas pada penyediaan informasi saja, tetapi belum terjadi peningkatan pada jenis pelayanannya, yaitu interaksi maupun transaksi. Walaupun demikian dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari dimensi publikasi, situs Pemda DKI pada umumnya sudah sesuai dengan kebutuhan mayoritas para responden, karena jenis informasi-informasi yang mereka perlukan sudah tersedia dan isinya cukup lengkap. Sama halnya dengan fitur-fitur publikasi, mayoritas responden juga menilai fitur-fitur interaktif perlu direalisasikan di dalam website Pemda DKI, terutama fasilitas e-mail yang akan membantu para pengakses (kalangan dunia usaha) dapat berkomunikasi secara interaktif dengan pemerintah daerah. Responden yang sudah memiliki akses internet lebih besax proporsinya yang menilai fitur tersebut mendesak untuk segera diimplementasikan di dalam situs tersebut. Hasil survei juga menunjukkan temuan yang menarik. Mayoritas responden menilai aplikasi transaksi online perlu ditampilkan dalam situs e-Gov DKI, yaitu pengurusan izin dunia usaha, pembayaran pajak dan transaksi tender. Meskipun demikian, ternyata mayoritas responden menilai dua dari tiga aplikasi tersebut belum menjadi kebutuhan yang mendesak bagi aktifitas mereka di dunia usaha, yaitu pembayaran pajak dan transaksi tender secara online. Sebaliknya, mayoritas responden menilai pengurusan perizinan dunia usaha secara online perlu segera diaplikasikan. Jika melihat tingkat kebutuhan dari kalangan dunia usaha yang masih terjadi "gap" antara kebutuhan dan ketersediaan pelayanan yang ada sekarang ini, dengan kondisi dan kendala yang ada, bisa dipastikan "gap" tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk segera dipenuhi, jika Pemda DKI Jakarta tidak segera membenahi diri yaitu dengan melengkapi instrumen-instrumen yang mendukung bagi pengembangan e-Government di Pemda DKI Jakarta. Karena itu Pemda DKI Jakarta masih perlu terus berusaha mengembangkan e-Governmentnya agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, yaitu dengan membuat perencanaan (blue print) yang jelas sehingga tergambar dengan jelas visi dan misi kedepannya. Dengan demikian dikatakan pelayanan yang akan diberikan nantinya dapat menjadi lebih transparan, efektif, efisien dan lebih cepat.

Abstrak :
Recently Service Quality condition in Public sector is undelight in reality, many factor that caused coustrans of service profile in public sector are under estimated from service expectation.

Immigration Office as a Government Institution, which serve the public, is a form of government Employee functions as public servant, for this task therefore public has to be well-served, so there is positive image in public society.

Therefore, the author conducts the research on service that is delivered by Batam Immigration Office based on The Decree of Ministry of Justice Republic of Indonesia, Number M.02.PW.09.021992, on using Smart Card as Investigation Process of Immigration in Batam Check Point area. Smart Card service is a fast service which is given by Batam Immigration Office, as a toolkit to acceralate for solution investigation process of Immigration in many Immigration Check Points in integrated area of Riau Province, but it is not as substitution of Nationality Passport or Travel Document.

The research is aimed to identify service quality of Smart Card in Batam Immigration Office, by using the concept of Service Quality from Zeithaml, Parasuraman and Berry, and to analysis the level of perception and expectation of customer at Batam Immigration Office. Beside that it also want to identify expectation difference level of customer on Service Quality dimension and also, how to position each of service dimension in Cartesian Diagram.

This research used descriptive analytical method. The research involved population of 131 respondents, which consist of three Nationality in SIJORI (Singapore, Johor and Riau). The data resource of this research is Ordinal data using Likert scale. Data collecting method used questionnaire, and the data is analyzed by using SPSS (Statistical Programme for Social Science) 11,0 version.

The result of this research has shown that 76,37% of customers think that the service officer of Smart Card in Batam Immigration Office is good, and the rest of 23,63% still think that it's less than good. Where as statistical result using Chi Square test show that there is no different judgment of customer among five Service Quality dimensions is still the need to improve human resource so that they can meet customers need.

The result of this research academically is useful to all kinds of parties, while Immigration Office can be as the reference material in conducting the next research, but in a wider scope, as well as advanced policy on expansion of Smart Card. This research practically is expected to be a consideration for Batam Immigration Office in arranging strategy of decision-making on improvement Service Quality and its performance by paying attention at service quality dimensions and aspects, which are considered important to be improved.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Manajemen Pelayanan Publik pada Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teori segitiga pelayanan dari Albrecht dan Zemke dalam melakukan analisis manajemen pelayanan terhadap faktor strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem. Penelitian ini menggunakan paradigma Positivis dengan metode penelitian mix method. Teknik Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan dengan purposive sampling sedangkan untuk data kuantitatif dilakukan dengan pemberian kuesioner yang dilakukan dengan accidental sampling. Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dalam manajemen pelayanan publik pada program Larasita yang dijalankan di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Program Larasita di BPN Kota Depok ditemukan berbagai masalah sedangkan Program Larasita di BPN Jakarta Barat berjalan dengan sangat baik.

---

This thesis discusses the Public Service Management in People?s Service for Land Certification Program (LARASITA) at National Land Agency (BPN) Depok and West Jakarta City Office. This study uses a Service triangle theory of Albrecht and Zemke there is three factors of service management based on this theory; Strategy, Human Resources, and Systems. This study used the positivist paradigm and the research methods is mix method. Data collection technique in qualitative use in-depth interviews conducted with informants were determined by purposive sampling while quantitative data conducted by questionnaires conducted with accidental sampling. Based on this study there is a difference in public service management application in Larasita programs that run at BPN Depok and West Jakarta Office. Larasita Program at BPN Depok office found numerous problems while Larasita Program at BPN west Jakarta office going so well.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah menganalisis reformasi birokrasi mengatur pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional, evaluasi kebijakan reformasi birokrasi Badan Pertanahan Nasional dan mengatur pelayanan publik untuk kebijakan Badan Pertanahan Nasional yang lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Metode penelitian dengan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Reformasi Birokrasi yang sudah terlaksana secara terencana oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat dilihat dari visi dan misi yang sejalan dengan RPJMN 2010-2014. Dengan adanya pengaturan-pengaturan mengenai pedoman dalam kegiatan pendaftaran tanah dan program-pogram percepatan, maka kegiatan dan program tersebut dapat terukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui pengukuran kinerja menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, sehingga dapat dilihat dalam penelitian ini antara rendahnya pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan dibandingkan dengan rencana strategis yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2009-2014. Dalam hal mengatur pelayanan publik yang lebih baik Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih sejalan dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan melakukan pengaturan yang lebih konkrit dan jelas melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai standar prosedur pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam hal pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam pemberian sanksi.

---

The focus of this research discusses about Implementation of Bureaucracy Reforms of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in Public Services. The aims to : analyzing the set of bureaucratic reform public services at the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional), evaluation of bureaucratic reform policy of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) and regulate public services to the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) policies that better fits with Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Methods used in this research is qualitative. The data were collected by literature study with the use of primary law and secondary law. Result of this research that Bureaucracy Reform that have been implemented as planned by the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) can be seen from the vision and mission that are in line with the 2010-2014 RPJMN. With the arrangements of guidelines in land registration activities and accelerated programs, the activities and the program can be measured by the performance indicators that have been set. Evaluation is done by measuring performance using a form of performance measurement according to the Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Performance measurements to compare targets and implemetation of each end of year to take masurement the achievement of performance targets set forth in the determination of the performance, so that it can be seen in this study include lack of implementation of land registration is done in comparison with the strategic plan that set the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional)in 2009-2014. In terms of regulating public services better of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) should be more in line with the principles of the Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik and make arrangements more concrete and clearly through the policies established by the Regulation of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) of the standard procedure servicing and administration of land in terms of public service in the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in imposition of sanctions.

Abstrak :
Tesis ini membahas Kualitas Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan Metode SERVQUAL untuk mengukur kualitas pelayanan dari sektor penyedia layanan dan penerima layanan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelayanan perizinan di Unit Pelayanan Terpadu belum optimal dan menyarankan perlu dilakukan perbaikan terhadap faktor kepastian waktu penyelesaian perizinan, ketepatan buka/tutup loket dan kecepatan petugas pelayanan menghadapi permintaan pelanggan. Dengan melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia dan peralatan pendukung serta melakukan kajian dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan saat ini untuk menciptakan Pelayanan perizinan yang lebih cepat, mudah dan murah.

---

This thesis discribed about Public Service Quality at One Gate Integrated Service Unit in North Jakarta Distric Administration. The research?s type is qualitative research with SERVQUAL method for measuring quality of service providers and customers. The result of this research is One Gate Integrated Service has not been optimum yet and there are some recommendations given such as: service time frame, counter working hour, and customer service responsiveness. By developing human resource management, supporting instruments, and doing evaluation research based on existing basic procedure in order to create faster, easier, and cheaper of public services.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan kajian terhadap kriteria atau variabel penentu Mitra Utama yang telah ditetapkan oleh Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai , Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui kriteria atau variabel manakah yang sebenarnya secara signifikan berpengaruh terhadap peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama. Ruang lingkup penelitian adalah data yang diperoleh dari hasil akreditasi Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai sejak 1 Januari 2006 s.d 31 Desember 2006. Hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya peluang menjadi Mitra Utama sangat ditentukan oleh variabel nilai regristrasi , variabel jumlah Nilai Pabean , variabel jumlah pemasok , variabel rasio jumlah PIB dengan pemasok, variabel jumlah jenis barang dibandingkan dengan jumlah barang, variabel rasio rata-rata nilai pungutan impor dibandingkan dengan aktiva lancar perusahaan, variabel Laporan Keuangan yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik ( KAP) dengan opini wajar tanpa pengecualian , serta rasio kekurangan bayar pungutan impor dengan total pungutan impor . Dimana variabel nilai regristrasi , variabel jumlah Nilai Pabean , variabel jumlah pemasok, variabel rasio jumlah PIB dengan pemasok, variabel Laporan Keuangan yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik ( KAP) dengan opini wajar tanpa pengecualian, berpengaruh positif terhadap peluang perusahaan menjadi Mitra Utama, sedangkan variabel rasio dari klasifikasi barang barang dibandingkan dengan jumlah jenis barang, variabel rasio rata-rata total pungutan impor dibandingkan aktiva lancar, serta variabel rasio kekurangbayaran pungutan impor dibandingkan dengan total pungutan impor berpengaruh negatif terhadap peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama. Dari hasil penelitian ini , juga memperlihatkan bahwa variabel jumlah dokumen PIB, variabel rasio rata-rata nilai pabean dibandingkan dengan modal perusahaan, serta variabel rata-rata nilai pabean dibandingkan aktiva perusahaan tidak secara signifikan memrpengaruh terhadap peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama.

---

This research is about reviewing toward the criteria or the determination variable of Mitra Utama with has been stipulated by The team for accelerating of reformation in customs and excise policy service , Directorate General Customs and Excise . The Major purpose of this research is to prove which real criteria or variables that effect significantly toward the probability of a client/ a company to became Mitra Utama.The research coverage is getting data from accreditation process by The team for accelerating of reformation in customs and excise policy service since 01 January 2006 until 31 December 2006. The result of analysis showing that the probability become Mitra Utama is more determined by regristation value variable, amount of customs value variable, quantity of supplier variable, the ratio of customs declaration quantity to supplier variable, ratio of classification quantity of goods to the quantity of goods variable, the average ratio of total import duty to company?s current asset variable , financial report that has been examined by registered public accountant variable with unqualified opinion, and ratio of under payment of import duty to total impor duty, where as also showing that regristration value variable, amount of customs value variable, quantity of supplier variable , the ratio of customs declaration quantity to supplier variable, and financial report that has been examined by registered public accountant variable with unqualified opinion, have positively influence toward the probability become Mitra Utama, as while the ratio of classification quantity of goods to quantity of goods variable , the ratio of average total import duty to company?s current asset variable, and ratio of under payment of impot duty to total impor duty have negatively influence toward the probability become Mitra Utama. From this research , also showing that the quantity of customs declarations ( PIB) variable, ratio of customs value average to company?s modal variable and the ratio of customs value average to company?s asset variable , do not have significantly influence the possibility of a company become Mitra Utama.

Abstrak :
Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab sejauh mana pelanggan internal, yakni staf BPHN merasa puas dengan pelayanan situs ini. Penelitian dilakukan dengan metode survei yang melibatkan 48 responden, dengan mendapatkan persepsi mereka terkait tujuh dimensi eservice sebagaimana diutarakan Parasuman. Guna memperdalam temuan, penelitian ini juga diperluas dengan melihat persepsi para pengelola sendiri terkait proses kerja di lingkungan PDE dengan menggunakan kerangka Malcolm Baldrige. Metode Penelitian menggunakan tehnik analisis deskriptif, dan pengambilan sampel secara random. Dari penelitian ini dihasilkan suatu wacana

---

Agency for National Legal Development (BPHN) is an agency under the Justice and Human Rights Ministry which one of its main duties is to inform public on the law and other government's regulations using some channels or medium, among them is through a website named www.bphn.go.id, which is managed by Pengelola Data Elektronik (PDE) unit. Beside used by the public, the information provided in the website is also used by the internal staff of BPHN to support their jobs. As a service, the management of the website should consider the satisfaction of its customers. This research aims is to find out the customer?s perception of internal staff of BPHN toward the service along with seven dimension of electronic service quality (E-Servqual) as proposed by Parasuman, et al. Respondent, which total are 48, is asked to rate any items related to the seven E-Servqual dimension using a five-point Likert scale ranging from (1) strongly disagree to (5) strongly agree. The result of the research finds that customer is satisfied with the service. When the result is converted to four quality category of public service as stated in the State Minister for Administrative Reforms Minister?s Instruction number 25/2004 (complete name please provided), in general the quality of the service is good.

Abstrak :
Reformasi birokrasi dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan itu Indonesia kembali mengembangkan sistem desentralisasi sehingga daerah dapat berinovasi sesuai kebutuhannya, tidak terkecuali Kota Surakarta. Dalam meningkatkan pelayanan, Pemkot Surakarta melaksanakan program revitalisasi pasar tradisional dan penataan PKL. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik kedua program tersebut di Surakarta menurut model Sound Governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teknik pengumpulan data campuran. Teknik analisis data univarian dengan deskriptif-analitik pada variabel inovasi sektor publik. Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut model sound governance, praktik program revitalisasi pasar tradisional dan penataan PKL, belum sepenuhnya memberikan kebermanfaatan kepada para pedagang. ......Bureaucratic reform is needed to improve the quality of public services. In line with those situation, Indonesia develop again the system of decentralization so that the region can innovate according to necessity, Surakarta is not exception. In improving services, the government of Surakarta implement revitalization of traditional market and management of street vendors. Based on these conditions, this research aims to analyze the programs in Surakarta. This research use positivist approach and mix of data collection technique. Data analysis techniques is univarian with descriptive-analytic variables public sector innovation. The result of this research show that according sound governance model, the practice of traditional markets revitalization and street vendor management innovation programme do not give benefits to traders.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai perkembangan yang dilakukan Pegadaian. Pelayanan merupakan hal penting dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero), dengan adanya perubahan badan hukum dari Perum Pegadaian menjadi PT Pegadaian (Persero), juga terdapat pekembangan layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data survey dengan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pelayanan antara Perum Pegadaian dengan PT Pegadaian (Persero).

---

The focus of this study is development that happened in Pegadaian Branch Jatinegara. A service is an important thing which is conducted by PT Pegadaian (Persero). Within changes in legal entity from Perum Pegadaian to be PT Pegadaian (Persero), there is also development of the services. This research used quantitative approach with survey and questionnaire data collection techniques. The result of this research is indicated there are differences between the service of Perum Pegadaian and PT Pegadaian (Persero).

Abstrak :
Berawal dari program One Agency, One Innovation yang diusung oleh Kementerian PANRB guna meningkatkan optimalisasi pelayanan publik melalui inovasi maka dari itu dibentuklah program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk meningkatkan daya saing pemerintah dalam menciptakan inovasi. Dari banyaknya proposal inovasi yang masuk ke Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) belum ada pengawasan lebih lanjut mengenai keberlangsungan inovasi setelah berhasil mendapatkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Dari banyaknya proposal inovasi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komponen inovasi pelayanan publik guna mengetahui arah perkembangan bangsa selanjutnya dengan menggunakan teori framework public service innovation dari Pratama (2019). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor keberlanjutan inovasi pelayanan publik dengan menggunakan teori sustainability innovation oleh Pradana, Susanto, dan Kumorotomo (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, data sekunder, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa komponen inovasi pelayanan publik terdiri dari Inovator, Kategori Inovasi, Hasil Inovasi, Sektor Kebijakan, dan Perspektif Geografis. Serta pada faktor keberlanjutan inovasi menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberlanjutan, yaitu faktor konteks politik, manajemen publik, karakteristik inovasi, dan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan lebih lanjut mengenai dampak yang dihasilkan inovasi terhadap keberlanjutannya. ......Starting from the One Agency, One Innovation program promoted by the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform to increase the optimization of public services through innovation, the Public Service Innovation Competition (KIPP) program was formed to increase the government's competitiveness in creating innovation. Of the many innovation proposals submitted to the Public Service Innovation System (SINOVIK), there has been no further monitoring regarding the sustainability of the innovation after successfully obtaining the Top 99 Public Service Innovations. Of the many innovation proposals, the aim of this research is to analyze the components of public service innovation in order to determine the direction of the nation's further development using the public service innovation framework theory from Pratama (2019). Apart from that, this research also aims to analyze the sustainability factors of public service innovation using the theory of sustainable innovation by Pradana, Susanto, and Kumorotomo (2022). This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, secondary data and literature study. The results of this research show that the public service innovation component consists of Innovators, Innovation Category, Innovation Results, Policy Sector, and Geographical Perspective. And the innovation sustainability factor shows that there are 4 factors that influence sustainability, namely political context factors, public management, innovation characteristics, and the external environment. Therefore, there needs to be further consideration regarding the impact that innovation has on its sustainability.