Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kesenjangan desain dan realitas pada Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). LAPOR! merupakan suatu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat berpartisipasi meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan aspirasi dan pengaduan kepada pemerintah. Mekanisme pengaduan pelayanan publik ini harus berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi penggunanya. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam implementasi LAPOR!. Untuk itu, perlu melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut guna melihat risiko adanya kegagalan yang muncul. Design-reality gap atau ITPOSMO digunakan untuk mengetahui kesenjangan desain dan realitas dalam implementasi serta kategorisasi kemungkinan kesuksesan atau kegagalan dari LAPOR!. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivism dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan desain dan realitas pada LAPOR! sebesar 31,5 dan termasuk dalam kategori proyek e-government mungkin gagal secara total atau gagal parsial kecuali ada tindakan untuk menutup kesenjangan desain-realitas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan yang ditemukan dalam penelitian ini harus dikurangi supaya tidak meningkatkan risiko adanya kegagalan e-government kedepan. Selanjutnya, dimensi sumber daya lainnya memiliki kesenjangan terbesar, sehingga menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan e-government tidak selalu terkait teknologi saja. Oleh karena itu, pengelola LAPOR! baik pada tingkatan nasional maupun K/L/D harus memperhatikan pula faktor-faktor sosial dalam implementasi sistem tersebut. Pada penelitian ini diuraikan pula praktik baik dalam implementasi LAPOR!, faktor yang akan mendukung kesuksesan sistem dan saran perbaikan kedepan. ......This thesis discusses the design and reality gaps of the Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). LAPOR! is one form of utilization of information and communication technology by the government to facilitate the public to improve the quality of public services by providing aspirations and complaints to the government. This public service complaint mechanism must be sustainable so that it can provide benefits to its users. However, several obstacles occurred in implementing LAPOR!. For this reason, it is necessary to evaluate the system to see the risk of failures that arise. Design-reality gap or ITPOSMO is used to determine the design and reality gap in implementation and categorize the possibility of success or failure of LAPOR!. This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques. The results show that the design and reality gaps of LAPOR! amounted to 31.5 and categorized as egovernment projects that might fail totally or might well be a partial failure unless action is taken to close the design-reality gap. That indicates that the gaps found in this study should be reduced not to increase the risk of future e-government failure. Furthermore, the other resource dimension has the most significant gaps, thus suggesting that the main factors influencing the success or failure of e-government are not necessarily technologyrelated. Therefore, administrators of LAPOR!, both at the national level and agencies, must also pay attention to social factors in implementing the system. This research also describes good practices in implementing LAPOR!, factors that will support the success of the system, and suggestions for future improvements.

Abstrak :
Penggunaan teknologi menjadi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan publik di bidang transportasi. Aplikasi Mass Rapid Transit Jakarta (MRT-J) merupakan salah satu wujud inovasi layanan pembelian tiket berbasis aplikasi yang dibuat oleh PT MRT Jakarta dan hadir sebagai solusi yang dinilai mumpuni dalam meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna transportasi umum MRT. Namun, pengguna kerap kali mengeluhkan layanan pada aplikasi MRT-J, seperti sistem aplikasi yang sering error, tampilan kode QR tiket yang tidak ter-update otomatis, dan respon Help Center/Operator aplikasi MRT-J yang tidak solutif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan elektronik pembelian tiket pada aplikasi Mass Rapid Transit Jakarta (MRT-J). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pemikiran deduktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa mixed method yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner melalui Google Form pada sejumlah sosial media, seperti Instagram, Twitter, Telegram, Whatsapp, dan Line kepada 100 responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan elektronik pembelian tiket pada aplikasi MRT-J sudah tergolong baik dengan memperoleh persentase sebesar 87,29%. Hal tersebut diperoleh berdasarkan pengukuran terhadap teori e-GovQual milik Papadomichelaki & Mentzas (2012) yang terdiri atas empat dimensi, yaitu efficiency, trust, reliability, dan citizen support. Meskipun, pada masing-masing indikator yang terdapat pada keempat dimensi tersebut masih memiliki sejumlah catatan yang harus diperbaiki guna dapat meningkatkan kualitas pelayanan elektronik pembelian tiket pada aplikasi MRT-J. ......The use of technology is very much needed in the delivery of public services, including public services in the field of transportation. The Mass Rapid Transit Jakarta (MRT-J) application is an application-based ticket purchase service innovation created by PT MRT Jakarta and is present as a solution that is considered qualified in improving the quality of service for MRT public transportation users. However, users often complain about the services in the MRT-J application, such as the application system which often has errors, the appearance of a QR code ticket that is not updated automatically, and the help center/operator response of the MRT-J application which is not a solution. Therefore, this study aims to analyze the quality of electronic ticket purchasing services on the Mass Rapid Transit Jakarta (MRT-J) application. This study uses a quantitative approach with deductive thinking. The data collection technique used was in the form of a mixed method which was carried out by distributing questionnaires via Google Form on a number of social media, such as Instagram, Twitter, Telegram, Whatsapp, and Line to 100 respondents based on predetermined criteria. The results of this study indicate that the quality of electronic ticket purchase services on the MRT-J application is quite good with a percentage of 87.29%. This was obtained based on measurements of the e-GovQual theory belonging to Papadomichelaki & Mentzas (2012) which consists of four dimensions, namely efficiency, trust, reliability, and citizen support. Although, each indicator contained in the four dimensions still has a number of notes that must be corrected in order to improve the quality of electronic ticket purchasing services in the MRT-J application.

Abstrak :
Indonesia merupakan negara yang menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan yang baik. Dalam situasi COVID-19 ini, industri kesehatan memiliki tantangan untuk tetap melakukan pelayanan kesehatan dengan sebisa mungkin mengurangi pertemuan tatap muka. Penggunaan layanan kesehatan jarak jauh kemudian menjadi pilihan yang aman. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan pelayanan publik di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan dan penyelenggaraan mobile health (m-health) oleh Alodokter sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelayanan publik di Indonesia di atur berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Peraturan tentang pelayanan kesehatan secara mendasar diatur oleh UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelayanan kesehatan turut merasakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. World Health Organization menyebutnya sebagai e-kesehatan (e-health). Salah satu penerapan yang saat ini cukup dikenal ialah telemedisin dan m-health. M-health merupakan layanan kesehatan yang didukung oleh perangkat komunikasi seluler, seperti aplikasi dan situs web. Alodokter merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan dalam bentuk m-health. Layanan Alodokter mencakup artikel kesehatan, chat bersama dokter, buat janji konsultasi, proteksi Alodokter, dan aloshop. Dalam menyelenggarakan m-health, Alodokter kini tunduk pada SE Kemenkes tentang Pelayanan Kesehatan Melalui TIK dan Perkonsil Telemedicine. Dua peraturan yang muncul di tengah pandemi COVID-19 karena terjadi peningkatan penggunaan m-health di Indonesia. Sebelum hadirnya dua peraturan ini, tidak ada landasan atau dasar dari penyelenggaraan Alodokter ini. ......Indonesia is a country that guarantees the right of its citizens to obtain public services, including good health services. In this COVID-19 situation, the healthcare industry has the challenge of continuing to perform health services by reducing face-to-face meetings as much as possible. The use of remote healthcare then becomes a safe option. This research will discuss about the regulation of public services in Indonesia, especially in the health sector and the implementation of mobile health (m-health) by Alodokter as one form of health services. The research method used is normative research method with qualitative approach. The results showed that the regulation of public services in Indonesia is regulated based on Law No. 25 of 2009 on Public Services. Health care is one form of public service. Regulations on health services are fundamentally regulated by Law No. 36 of 2009 on Health. Health services also feel the impact of the development of information technology. The World Health Organization refers to it as e-health. One of the applications that are currently quite well known is telemedicine and m-health. M-health is a health service supported by mobile communication devices, such as apps and websites. Alodokter is one form of health service in the form of m-health. Alodokter's services include health articles, chat with doctors, make consultation appointments, Alodokter’s protection, and aloshop. In organizing m-health, Alodokter is now subject to the Ministry of Health Circular letter on Health Services through Information and Communication Technology and the Regulation of the Medical Council on Telemedicine. Two regulations that emerged during the COVID-19 pandemic due to the increased use of m-health in Indonesia. Prior to the presence of these two regulations, there was no legal basis for the implementation of Alodokter.

Abstrak :
Pelayanan publik merupakan langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. SPAN-LAPOR! merupakan salah satu media pelayanan publik yang di mana masyarakat bisa memberikan langsung pengaduan kepada pemerintah. Pada SPAN-LAPOR!, masyarkat bisa melaporkan pengaduan terhadap lembaga atau badan pemerintah yang di mana salah satunya yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Terdapatnya beberapa pengaduan yang belum ditindaklanjuti mempengerahui tidak tercapainya pengelolaan pengaduan yang belum efektif di BNN. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pengelolaan pengaduan pada Badan Narkotika Nasional untuk meningkatkan jumlah pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi SPAN-LAPOR! dan meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian campuran (mixed methods), metodologi kuantitatif digunakan pada saat kuesioner kepada seluruh satuan kerja dan kualitatif yang dilakukan dilakukan dengan wawancara dan asesmen kepada narasumber di BNN. Framework ITIL untuk mengukur tingkat kapabilitas layanan di BNN dan framewok SPAN-LAPOR! digunakan untuk menganalisis kondisi pengelolaan aplikasi SP4N-LAPOR! pada BNN.  Hasil penelitian menunjukkan tingkat kapabilitas layanan di BNN untuk proses incident management adalah satu dan untuk proses problem management adalah satu. Roadmap rencana aksi sebagai hasil akhir penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan aduan pada BNN. ......Public service is a government step to meet the needs of the community. SPAN-LAPOR! is one of the public service media that can provide direct complaints to the government. In SPAN-LAPOR!, the public can report complaints against government institutions or agencies, one of which is the National Narcotics Board (BNN). Several complaints have not been followed up for the follow-up, the ineffective management of complaints at BNN has not been achieved. The purpose of this study was to analyze the implementation of complaint management at the National Narcotics Board to increase the number of complaints from the public through the SPAN-LAPOR! and the percentage of complaint resolution. This research is a mixed research study, quantitative methods used in questionnaires to all work units and qualitative research carried out by interviews and assessments of resource persons at BNN. ITIL framework to measure service capability level in BNN and SPAN-LAPOR! used to analyze the management conditions of the SP4N-LAPOR! at BNN. The results show that the level of service capability at BNN for the incident management process is one and for the problem management process it is one. The action plan roadmap as the final result of this research is expected to be a guide in implementing the development of a complaint management system.