Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pendidikan dan pelatihan yang dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah IV Kantor Pos Jakarta Pusat dalam meningkatkan kualitas pegawainya dan untuk mengetahui keterkaitan antara pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan pelayanan publik. Secara teoritis dikatakan bahwa pendidikan dan latihan bertujuan untuk mengubah perilaku kerja pegawai. Dengan peningkatan perilaku yang terdiri dari sikap, kecakapan dan pengetahuan maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi semakin baik. Sesuai kajian teori yang dipakai dirumuskan tiga hipotesis. Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian penjelasan. Variabel yang diuji terdiri dari variabel pendidikan dan latihan, sikap, kecakapan, pengetahuan serta pelayanan publik. Pengumpulan data yang utama diperoleh dari kuesioner. Selain itu dilakukan pula wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Metode analisis kuantitatif dengan rumus - rumus statistik dipilih untuk menganalisa data yang diperoleh. Antara lain dipakai rumus korelasi product moment dan regresi. Dengan menetapkan taraf singnifikan sebesar a = 0, 05.Hasil pembahasan menunjukkan adanya korelasi antara variabel - variabel yang diuji. Selain itu ditemukan juga pengaruh antara variabel tergantung dengan variabel babas. Dari data empiris yang diperoleh di lampiran, hipotesis kerja yang diuji dinyatakan diterima. Berdasarkan analisis data ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dan latihan berkaitan dengan pelayanan publik. Dengan pendidikan dan latihan, pegawai dapat mengembangkan sikap, kecakapan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketiga aspek ini sangat mendukung pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Abstrak :
Situasi ketenagakerjaan Indonesia, masih memprihatinkan, untuk itu diperluka njaminan sosial. Jaminan sosial pada prinsipnya merupakan salah satu faktor ekonomi yang berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat nserta keluarganya terhadap resiko-resiko sosial ekonomi. Salah satu bentuk jaminan sosial adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia, karena pelayanan kesehatan behubungn dengan kebutuhan dan kualitas hidup seseorang juga masyarakat secara Iuas. Dengan terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan maka terpenuhi pula kesejahteraannya. Kondisi inilah yang menggugah serikat pekerja melakukan advokasi terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan di PT Sederhana.

Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja terhadap program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi buruh perempuan. Dan faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja terhadap Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi buruh perempuan tersebut sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan non probability sampling sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam proses advokasi, buruh perempuan yang merasakan pelayanan jaminan kesehatan, lama bekerja minimal 5 tahun dan pihak manajemen yang berkaitan dengan pelayanan jaminan kesehatan di PT Sederhana. 

Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini adalah advokasi menurut berbagai pakar terutama Ezell dan Scneider dan Lester. Sedangkan Tahapan dalam pelaksanaan advokasi yang digunakan adalah tahapan menurut Sharma. Konsep Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang digunakan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU No. 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Konsep tersebut dikaitkan dcngan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Wilson, Friedlander, Wickenden, UU No. 6 tahun 74 yang diringkas oleh Adi.

Hasil Penelitian dan analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa proses advokasi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja, yang pertama yaitu tahapan mengidentifikasi masalah, dimana masalah yang diangkat adalah masalah pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang lingkupnya untuk semua buruh baik laki-laki maupun perempuan, kemudian tahap merumuskan solusi, solusi yang diambil adalah mengadvokasi pelaksanaan Jaminan Pemeliharan Kesehatan tersebut, tahap ketiga, mencari dukungan, termasuk didalamnya adalah faktor pendukung pelaksanaan advokasi ini. Tahap keempat tahap pelaksanaan kebijakan dan terakhir tahap evaluasi tidak menjadi analisa dan konsen dalam penelitian ini Hal ini dikarenakan pelaksanaan kebiiakan hasil advokasi baru dilaksanakan Januari 2005.

Untuk itu disarankan perusahaan untuk mengadakan training terlebih dahulu bagi buruhnya yang baru bekerja dimana dalam training tersebut dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban buruh disamping skill dasar yang harus dikuasai oleh buruh sesuai dengan penempatannya. Serikat pekerja lebih tanggap Iagi terhadap kebutuhan para anggotanya sehingga kesejahteraan mereka lebih meningkat, sisi lain dengan kesadaran untuk mengetahui hak dan kewajibannya nilai tukar buruh akan meningkat di hadapan perusahaan. Sosialisasi yang dilakukan oleh serikat pekerja agar Iebih menarik, misalnya dengan menggunakan media Ieaflet atau pamflet. Terakhir untuk Dinas Tenaga Kerja, agar diadakannya reward and punishment bagi perusahaan-perusahaan yang taat dan tidak taat menjalankan peraruran perundangan yang berlaku.

Abstrak :
Adanya kewenangan merekrut pegawai non Pegawai Negeri Sipil secara tetap maupun kontrak pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, telah menimbulkan berbagai macam penafsiran terutama di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ketiadaan ketentuan lanjutan menyebabkan beberapa Daerah menerapkan ketentuan sendiri dan disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Lainnya menundukkan diri dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan. Sedangkan undang-undang kepegawaian yang berlaku saat ini tidak mengenal pegawai tetap non Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu untuk mengetahui kedudukan pegawai tetap non Pegawai Negeri Sipil terhadap undang-undang kepegawaian dapat dilihat dari teori tindakan hukum pemerintah. Selain itu perlindungan hukum terhadap pegawai non Pegawai Negeri Sipil di BLUD menjadi hal yang perlu diperhatikan. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah sudah sejauh mana ketentuan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah memberikan perlindungan atas hak-hak pegawai non Pegawai Negeri Sipil. ......The authority to recruit non-civil servant employees are fixed and contracts at the public service agency/local public service agency, has given rise to various interpretations, especially in the local public service agency (BLUD). The absence of provisions continued to cause some provisions to apply its own regional and synchronized with the civil servant. Others beat themselves in the labor law provisions. While the employment laws that apply currently does not recognize permanent employee non civil servants. Therefore to know the status of permanent employee of non civil servant against law employment can be seen from the theory of government legal action. Besides legal protection against noncivil servant employees in BLUD be things that need attention. Protection of the law in question is already the extent to which the provisions and rules made by local governments to provide protection for the rights of non- civil servant employees.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh compulsory citizenship behavior, emotional labor dan abusive supervision terhadap work-family conflict dengan emotional exhaustion sebagai mediatornya. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian konklusif. Metode pengambilan sampel berjenis judgemental sampling. Sejumlah 225 responden karyawan perempuan di Indonesia pada berbagai wilayah dan industri menjadi sampel pada penelitian ini. Metode analisis data yang dipakai pada penelitian ini yaitu CB-SEM yang dioleh menggunakan Lisrel 8.80. Temuan menunjukan bahwa emotional exhaustion berhasil memediasi pengaruh emotional exhaustion terhadap work-family conflict. Akan tetapi emotional exhaustion tidak dapat memediasi pengaruh emotional labor (surface acting dan deep acting) terhadap work-family conflict. Selanjutnya, emotional exhaustion memediasi pengaruh abusive supervision terhadap work-family conflict. Meskipun demikian, sampel yang digunakan terlalu kecil untuk merepresentasikan keseluruhan populasi karyawan perempuan di Indonesia. ......This study aims to examine the effect of compulsory citizenship behavior, emotional labor and abusive supervision on work-family conflict with emotional exhaustion as the mediator. This research is a quantitative research type with a conclusive research design. The sampling method is judgmental sampling. A total of 225 female employee respondents in Indonesia in various regions and industries were sampled in this study. The data analysis method used in this study is CB-SEM which is obtained using Lisrel 8.80. The findings show that emotional exhaustion successfully mediates the effect of emotional exhaustion on work-family conflict. However, emotional exhaustion cannot mediate the effect of emotional labor (surface acting and deep acting) on work-family conflict. Furthermore, emotional exhaustion mediates the effect of abusive supervision on work-family conflict. Nevertheless, the sample used is too small to represent the entire population of female employees in Indonesia.

 

Abstrak :
Keberadaan widyaiswara di Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Depdikbud yang berasal dari para pejabat struktural eselon II yang mendekati usia 60 tahun dan sebagian pejabat struktural eselon III yang mendekati usia 56 tahun diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi tugas mengajar, melatih, dan mendidik peserta diktat. Adapun pengangkatan pejabat struktural tersebut ke dalam jabatan fungsional widyaiswara tidak di dasarkan pada Ketentuan terhadap Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menpan No.68 tahun 1985. Implementasi data Pasal 16 ayat (1) bagi masing-masing pejabat tersebut di atas, ditemukan adanya ketidaklengkapan data yang dimiliki dalam pengangkatan sebagai pejabat widyaiswara. Prestasi peserta Diklat SPAMA 1997/1998, merupakan salah satu indikator kualitas widyaiswara. Maka latar belakang masalah tesis ini adalah ?Belum terlaksananya Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985 terhadap Ketentuan Pasal 16 ayat (1) di Pusdiklat Pegawai Depdikbud. Sedang metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Di dalam penelitian, penulis telah menemukan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985. Faktor-faktor tersebut adalah: komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi, yang dalam penelitian tersebut mendapatkan penilaian kurang yaitu hanya kurang Iebih 50% dari para pejabat pelaksana Keputusan Menpan tersebut. Itu artinya bahwa Keputusan Menpan tersebut terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) belum terlaksana di Pusdiklat Pegawai Depdikbud. Rendahnya prestasi peserta Diktat SPAMA merupakan salah satu indikator kualitas widyaiswara ditinjau dari aspek kognitif maupun komprehensif. Ditemukan adanya ketidaklengkapan data Pasal 16 ayat (1) bagi masing-masing pejabat struktural yang diangkat untuk pertama kalinya menjadi widyaiswara. Atas dasar penemuan hasil penelitian tersebut di atas disarankan agar implementasi Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985 terhadap Pasal 16 ayat (1) dapat dilaksanakan di Pusdiklat Depdikbud adalah : Pertama, semua faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985 terhadap Ketentuan Pasal 16 ayat (1) perlu adanya perbaikan dan peningkatan, agar implementasi Keputusan Menpan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua, implementasi data Pasal 16 ayat (1) harus dilaksanakan dengan adil dan konsisten, bila ada pejabat struktural yang belum mempunyai kelengkapan data tersebut di atas, untuk tidak diangkat sebagai pejabat fungsional widyaiswara.

Abstrak :
Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, BUMN adalah termasuk Keuangan Negara, dan Pemeriksaan dan Pengawasan keuangannya dilakukan oleh BPK. Namun dalam pelaksanaannya penugasan khusus kepada BUMN tersebut dialihkan kepada anak perusahaan BUMN. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana kedudukan hukum Anak Perusahaan BUMN dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO)? Dan bagaimana Pengawasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik oleh Anak Perusahaan BUMN? Kedudukan hukum Anak Perusahaan BUMN dalam penyelenggaraan PSO adalah diperlakukan sama dengan BUMN apabila mendapatkan penugasan pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum. Sehingga anak perusahaan BUMN dapat menerima penugasan khusus penyelenggaraan PSO. Saat ini penugasan khusus tersebut diterima oleh PT KCI sebagai sub-kontrak dari PT KAI. Pengawasan Penyelenggaraan PSO oleh Anak Perusahaan BUMN dapat dilakukan oleh BPK dan Inspektorat Jenderal Perhubungan, namun pemeriksaan juga dapat dilakukan oleh Akuntan Publik dan SPIP. Hasil dari pemeriksaan adalah berupa saran/rekomendasi, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Penyelenggara PSO dan/atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila diduga merupakan tindak pidana. ......The government can give special assignments to SOEs to carry out the public benefit function while still taking into account the aims and objectives of SOE activities. If the assignment is not financially feasible according to the study, the government must provide compensation for all costs incurred by the BUMN including the expected margin. According to the Law on State Finances, SOEs are included in the State Finances, and the Inspection and Supervision of finances is carried out by BPK. However, in the implementation of the special assignment to the BUMN, it was transferred to a BUMN subsidiary. So the question arises how the legal position of SOE Subsidiaries in carrying out public service obligations (PSO)? And what about the Supervision of the Implementation of Public Service Obligations by SOE Subsidiaries? The legal status of SOE Subsidiaries in implementing PSO is treated the same as SOEs if they are assigned by the government or carry out public services. So that SOE subsidiaries can receive special assignments for PSO. At present this special assignment is accepted by PT KCI as a sub-contract from PT KAI. Supervision of the Implementation of the PSO by an SOE Subsidiary can be carried out by the BPK and the Inspectorate General of Transportation, but the inspection can also be carried out by the Public Accountant and SPIP. The results of the examination are in the form of suggestions/recommendations, which will then be followed up by the Organizer of the PSO and/or reported to the authorities if they are suspected of being a criminal offence.

Abstrak :
Tesis ini membahas pelayanan Publik di lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan lembaga peradilan. Sebagai lembaga peradilan baru yang belum lama berdiri, penelitian ini mencoba untuk menilai sejauh mana pelayanan lembaga ini kepada masyarakat pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan model penelitian Service quality yang menekankan pengkajian terhadap lima dimensi penelitian dari Parasuraman, yaitu daya tanggap, fisik, empati, keyakinan dan keandalan. Pokok masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas penelitian di Mahkamah Konstitusi ditinjau dari lima dimensi tersebut. Apabila kualitas pelayanan melebihi dari yang diharapkan masyarakat, maka kualitas pelayanan disebut baik, dan apabila kurang dari yang diharapkan dari masyarakat, maka penelitian disebut tidak baik. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang mengacu pada konsep service quality, dihasilkan bahwa penilaian lebih dari separuh penerima layanan di Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kelima dimensi kualitas pelayanan pada Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah baik. Berdasarkan perhitungan statistik dan diagram kartesius, beberapa hal yang dianggap baik dan perlu dipertahankan adalah kemudahan layanan dan sikap internal petugas layanan terhadap penerima layanan. Penerima layanan merasa puas terhadap akses pelayanan yang mudah, prosedur yang tidak berbelit-belit, sikap simpatik dan manusiawi petugas, serta kenyamanan dan kebersihan ruangan pelayanan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang menurut penerima layanan perlu harus ditingkatkan, dimana keduanya merupakan bagian dari atribut tangibles yaitu ketersediaan peralatan yang modern dan lengkap untuk memudahkan pelayanan. dan adanya buku petunjuk atau informasi pelayanan yang tersedia untuk memudahkan pelayanan.

---

This research discuss on Public Service at the Constitutional Court. It is based on fact that people have no longer trust on court services. As a newly established institution, this research explore on how the Constitutional Court provide services to the justice seekers. It use the quantitative research method with service quality research model which focus on study of Parasuraman?s five dimensional research which are responsiveness, tangible, empathy, assurance and reliability. The main issue of this research is about people opinion on the quality of public services at the Constitutional Court based upon five dimensional factors as mentioned before. If the quality of public services is beyond public expectation then it is regard as a good service and if the quality of public service is far from public needs then it is regard as a poor service. Based on analysis and the result of research which refer to service quality concept, it is found that more than a half of the respondent said that the quality of the service base on five dimensional factors which are tangible, reliability, assurance, responsiveness, and emphaty at the Record and Ruling of Constitional Court Service Department is good. Based on statistical calculation and Cartesius chart, few things that are consider a good service and need to maintained are the simple procedures and the warm-welcome of the officers. The respondent are content on easy access, simple procedure, kind and helpfulness of the staff, and the comfort and tidiness of the service room. Nevertheless, there are also few things that need to improve, and both of them are part of the tangibles factors which are the needs to have a modern equipments and manual or service information to improve services.

Abstrak :
"ABSTRAK
" Public service motivation dapat mempengaruhi tingkat employee outcomes yang terdiri dari job stress dan organizational citizenship behaviors pada seorang pekerja. Untuk dapat menjaga tingkat employee outcomes, sebuah organisasi dapat mempertimbangkan untuk memberikan public service motivation dalam diri pegawai, sehingga dapat menimbulkan person-organization fit dan person-job fit para pegawai. Dengan adanya person-organization fit dan person-job fit akan mampu mempertahankan employee outcomes yang baik dari para pegawai. Sampel dalam penelitian ini adalah 180 pegawai Pusat Administrasi Universitas. Data diolah menggunakan Structural Equation Modelling SEM . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa public service motivation berdampak langsung pada job stress dan organizational citizenship behaviors serta dapat mempengaruhi job stress melalui person-job fit dan organizational citizenship behaviors melalui person-organization fit.

---

ABSTRACT
Public service motivation can affect the employee outcomes level consisting of job stress and organizational citizenship behaviors in a worker. To be able to maintain employee outcomes, an organization may consider providing public service motivation in the employee, so that it can lead to person organization fit and person job fit of employees. Given the person organization fit and person job fit will be able to maintain good employee outcomes from employees. The sample in this research is 180 employee of University Administration Center and processed using Structural Equation Modeling SEM . The results of this study indicate that public service motivation has direct impact on job stress and organizational citizenship behaviors and can influence job stress through person job fit and organizational citizenship behaviors through person organization fit.