Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Andi Putri Fathania Nur Ranti Faisal
Abstrak :
ABSTRAK
Penunjukan langsung sebagai metode pengadaan badan usaha pelaksana KPBU baru diperkenalkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 setelah selama ini hanya terdapat satu metode yakni pelelangan umum. Sebagai metode baru, maka perlu dikaji hal-hal terkait bagaimana hukum Indonesia mengatur mengenai hal tersebut, implementasi dan pengaruhnya terhadap regulasi sektoral serta mengkaji mekanisme penunjukan langsung tersebut jika ditinjau dari sudut praktik terbaik dari pengadaan infrastruktur. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Berdasarkan peninjauan hukum yang telah dilakukan terhadap peraturan-peraturan tersebut, hukum Indonesia telah mengatur mengenai pengadaan badan usaha pelaksana sejak di Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005 dan perubahannya. Kemudian implementasi metode penunjukan langsung pengadaan badan usaha pelaksana belum dapat dilihat hasilnya sebab sampai saat ini belum ada proyek KPBU yang menggunakan metode penunjukan langsung ini. Sejauh ini syarat kondisi tertentu dalam penunjukan langsung di Indonesia sudah cukup baik. jika dibandingkan dengan syarat kondisi tertentu yang dimiliki oleh Negara lain. Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana dengan metode lelang maupun penunjukan langsung harus diawasai agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip pengadaan dan dapat mencapai nilai manfaat uang terbaik.
ABSTRACT Direct appointment as public private partnership PPP procurement of the implementing business entity method newly introduced in Presidential Regulation number 38 year 2015 after all this time, public tender is the only method. As a new method, it is necessary to examines how Indonesian law regulated related matters, the implementation and the effect on sectoral regulations and assess the direct appointment method in best practices on the provision of infrastructure. This research uses a normative juridicial study. Based on the review of the law that have been committed against these regulations, the law of Indonesia has been regulating about procurement of implementing business entity since at Presidential Regulation number 67 year 2005 and its amendments. Then, the implementation of procurement of the implementing business entity through direct appointment cannot be seen the results yet because thus far, there is no PPP project that uses direct appointment method. The certain conditions in terms of direct appointment in Indonesia has been quite good when it compared to the terms of certain conditions that are owned by other States. Procurement of the implementing business entity through public tender or direct appointment should be supervised to ensure the implementation in accordance with the principles of procurement and to achieve best value for money.
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S65756
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dian Arsita Wardhani
Abstrak :
Tesis ini menganalisis bagaimana penyelenggaraan Jalan Tol dilakukan dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU), khususnya terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek Jalan Tol tersebut. Tulisan ini juga menganalisis pemberian Jaminan Pemerintah jika dikaitkan dengan Prinsip Kemanfaatan KPBU. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Jaminan Pemerintah merupakan suatu jaminan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kelayakan kredit (creditworthiness) untuk mempermudah investor swasta memperoleh modal dan mengurangi beban pembiayaan, sehingga nantinya berdampak pada biaya layanan yang diberikan kepada masyarakat. Namun dalam prakteknya, pemberian Jaminan Pemerintah menimbulkan suatu biaya imbal jasa yang tidak sedikit untuk ditanggung oleh Badan Usaha Pelaksana KPBU. Konsekuensinya, biaya tersebut akan mempengaruhi nilai pengembalian investasi proyek KPBU yang berujung pada peningkatan tarif penggunaan jalan tol. Jika berpedoman pada Prinsip Kemanfaatan KPBU, yakni memberikan kemanfaatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, maka idealnya tarif rol pun tidak memberatkan masyarakat.
......This thesis analyses how the operation of toll roads is conducted under the Public-Private Partnership (PPP) Scheme, particularly concerning the provision of Government Guarantees in toll road projects. It also examines the provision of Government Guarantee in relation to the Utility Principle of PPP. This paper structured using doctrinal research methods. A Government Guarantee is designed to enhance creditworthiness, making it easier for private investor to obtain capital and reducing the financing burden, ultimately impacting the cost of services provided to the public. However, in practice, the provision of a Government Guarantee incurs significant guarantee fees for the PPP implementing business entity. Consequently, these costs affect the return on investment for PPP projects, leading to increased toll road usage fess. Based on the Utility Principle of PPP, which aims to provide social and economic benefits to the community, ideally, the toll fees should not be burdensome to the public.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
