Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kritik sosial terhadap pejabat publik direpresentasikan dalam meme. Analisis teks menggunakan semiotika Roland Barthes. Meme yang diteliti adalah meme yang membahas tentang pejabat publik, mengandung kritik, dan populer pada kurun waktu tertentu. Analisis pembahasan diperkuat dengan menggunakan konsep meme dan mitos dalam Barthes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa dianggap tidak lagi mampu menyuarakan kritik sosial, sehingga masyarakat memanfaatkan meme sebagai media alternatif penyampaian kritik. Temuan lainnya adalah bahwa mitos di dalam meme memperkuat gambaran pejabat di benak masyarakat. Pemilihan dan penempatan teks di dalam meme adalah hasil dari framing yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam upayanya untuk menyampaikan kritik. Tanpa mitos, fungsi meme sebagai media penyampaian pesan tidak akan kuat.

---

The purpose of this research is to find out how social critics on public officials is represented through a meme. Text analysis is done using Ronald Barthes' semiotics. The memes being researched are the ones mentioning public officials, which contains critics, and also popular within a certain period of time. The analysis discussion is then strengthened by Barthes' concepts of meme and myth. The findings shows that mass media is no longer considered capable of expressing social criticism, therefore the society then uses memes as an alternative media to express their critics. Other findings suggest that myths within memes strengthens the image of public officials in the minds of society. The text selection and placement inside memes are a result of framings that are done by certain parties in their effort to express critics."

"Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya belanja pemerintah untuk kegiatan perjalanan dinas. Namun pada prakteknya banyak ditemukan penyimpangan (fraud) dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas ini di pemerintah daerah. Dengan menggunakan data kerugian daerah akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas yang diperoleh dari hasil audit BPK RI pada 542 pemerintah daerah selama tahun 2015-2017, studi ini menemukan adanya hubungan negatif antara gaji rata-rata pegawai publik dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap nilai kerugian daerah akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas, namun menunjukkan hubungan positif antara jarak pemerintah daerah ke Jakarta terhadap nilai kerugian daerah akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas. Bukti empiris dari studi ini diharapkan dapat menjadi masukan didalam merumuskan kebijakan publik terkait pelaksanaan perjalanan dinas di daerah.

---

Indonesia is a very large archipelago country. The obligation of the government to provide public services in all areas of Indonesia is one of the reasons the importance of government spending in public official travel activities.  In practice many frauds were found in the implementation of these official travel activities, specially in local government. By using the local government loss due to cases of official travel fraud from BPK RI audit report during 2015-2017, this study found a negative correlation between average salary of public employees, and also the Internal Financial Monitoring System to government loss due to cases of official travel. But in otherwise shows a positif correlation between the distance of the local government to Jakarta to government loss due to cases of official travel. Empirical evidence from this study is expected to be an input in formulating public policies related to implementation of the official travel in local government."