Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Akta hibah PPAT dengan subjek fiktif yang dimana pihak pemberi hibah yang sudah meninggal dunia dibuat fiktif oleh penerima hibah tanpa sepengetahuan PPAT. Dalam pembuatan akta hibah, para pihak tidak menghadap PPAT melainkan PPAT memberikan blanko kosong kepada penerima hibah yang menyebabkan penerima hibah membuat subjek fiktif sebagai pemberi hibah dengan membubuhkan cap jempol pada akta hibah tersebut. Dalam kasus ini, penulis akan membahas mengenai tanggung jawab PPAT atas akta tersebut, serta keabsahan dari akta hibah dengan subjek fiktif tersebut. Metode penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif, yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat dengan pendekatan kasus Putusan Nomor 93/Pid/B/2016/Pn. Gpr. Sedangkan jenis data yang digunakan ialah data sekunder atau bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitis karena memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan serta berusaha mencari jawaban atas permasalahan. Berdasarkan data hasil yang diperoleh, bahwa akta hibah tersebut menjadi tidak otentik dan karena Pasal 1682 KUHPerdata akta hibah wajib dibuat dengan akta otentik, maka akta hibah tersebut menjadi non-existent. Dan PPAT dalam kasus ini, bertanggung jawab secara administratif, secara perdata karena melanggar Pasal 1365 KUHPerdata, namun tidak dapat dikenakan sanksi pidana. ......The deed of grant is issued by Land Deed Official with the fictitious subject when the dead grantor is written fictitiously by the grantee unbeknownst to Land Deed Official. In issuing the deed of grant, the parties do not face Land Deed Official, but Land Deed Official gives the grantee a blank form which encourages the grantee to write a fictitious subject as the grantor by putting a thumbprint on the deed of grant. In this case, the researcher discusses responsibility of Land Deed Official to the deed, as well as validity of the deed of grant with fictitious subject. The normative juridical method was used in this research, with an approach from the perspective of principles and implementation of applicable regulation in the society with the approach of a case, verdict No. 93 Pid B 2016 Pn. Gpr. Meanwhile, the used data were secondary data or literature, which consists of primary and secondary legal materials. The data analysis method used in this research was the qualitative approach. Viewed from its characteristics, this research belongs to the descriptive analysis research since it provides a solution or suggestion to solve the problems and attempts to find an answer to the problem. Based on the obtained result, the deed of grant with fictitious subject turns inauthentic and the deed of grant must be issued with an authentic deed as stipulated in Article 1682 of Indonesian Civil Code. Thus, such deed of grant becomes non existent. In this case, Land Deed Official is administratively responsible since there is an infringement on Article 1365 of Indonesian Civil Code in civil terms, but the criminal sanction cannot be imposed.

Abstrak :
Salah satu kegiatan remaja yang paling terlibat sehubungan dengan interaksi mereka dengan kelompoknya dalam pencarian identitas di sebuah ruang publik adalah kegiatan hang out. Ruang terbuka publik yang dijadikan tempat hang out biasanya merupakan area-area yang dekat dari lingkungan tempat tinggal mereka, area komersial dan/atau area sosial. Karakteristik ruang terbuka publik yang dianalisis terdiri dari ukuran, aksesibilitas dan lokasi, batas serta sifat kontrol. Persamaan dan perbedaan dari karakteristik ruang terbuka publik yang ada membentuk suatu pola penggunaan bila dikaitkan dengan karakteristik remaja berdasarkan psikologis dan sosialnya. Pola penggunaan yang terbentuk dapat berdasarkan kelompok sosial remaja, sebaran tempat tinggal remaja serta sebaran remaja dalam ruang tersebut. ......One of the most involving teenage activity in correlation of their relationship between them and their group in a searching of identity at a public space is hang out activity. Public open space that were being a place of hang out is usually the areas close to their neighborhood, commercial area and/or social area. Characteristics of public open space that being analyzed consist of size, accessibility and location, boundary and it's nature of control. Equation and differentiation of public open space characteristics forming some patterns of it's usage when it's associated with teenager characteristics based on their psychological and social aspects. Usage patterns that can be formed are based on teenager's social category, distribution of teenager's dwelling place of origin and teenager's distribution in the public open space area.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai deteksi dini intelijen dalam mencegah ancaman faktual konflik tanah, dengan mengambil studi kasus konflik tanah di Taman BMW (Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa) yang berlokasi di Tanjung Priok Jakarta Utara. Penelitian difokuskan di Jakarta Utara. Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2018 berdasarkan data Kanwil BPN/ ATR DKI Jakarta, Jakarta Utara memiliki jumlah sengketa tanah terendah dibanding kota-kota di Jakarta lainnya. Namun, hal ini berkontradiksi dengan jumlah laporan polisi yang masuk terkait permasalahan tanah di Jakarta. Berdasarkan data dari masing-masing Polres di DKI Jakarta, Jakarta Utara menjadi wilayah yang paling banyak menerima laporan polisi terkait sengketa tanah. Tentu ini menunjukkan bahwa potensi kerawanan yang timbul dari konflik tanah di Jakarta Utara sangat tinggi karena berkaitan dengan unsur pidana yang merupakan potensi terjadinya ancaman faktual. Taman BMW merupakan tanah milik Pemprov DKI yang berasal dari kewajiban delapan perusahaan yang berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 8 Juni 2007 diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso seluas 265.335,99 M2 (Nilai asset sebesar Rp 737.395.249.809,00). Namun, seiring berjalannya waktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendaftarkan tanah tersebut guna penerbitan sertifikatnya yang membuat warga sekitar, perusahaan-perusahaan, maupun pihak-pihak lain berupaya untuk mengambil alih bidang-bidang tanah yang terdapat di Taman BMW tersebut. Yang menarik adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan yang terlanjur menempati tanah tersebut dalam mempertahankan tanah yang sudah ditempatinya selama beberapa tahun dengan lawannya adalah pemerintah, tetapi dalam hal ini penyelesaian konflik tanah tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan adanya ancaman faktual yang memakan korban jiwa ataupun kerusakan infrastruktur lingkungan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya deteksi dini intelijen dalam melakukan preventif konflik yang dapat disebabkan oleh aktor-aktor berkepentingan terhadap tanah di Taman BMW hingga memunculkan ancaman faktual dan menganalisis serta membangun mekanisme deteksi dini intelijen yang melibatkan lebih dari satu institusi yaitu Polri, BPN, dan Pemprov DKI Jakarta dalam bekerja sama mencegah terjadinya ancaman faktual konflik tanah di Taman BMW. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan deskriptif analitik. Penulis menganalisis data menggunakan teori konflik dan teori pembangunan nasional dalam menganalisis upaya deteksi dini intelijen dalam melakukan preventif konflik yang dapat disebabkan oleh aktor-aktor berkepentingan dan mekanisme deteksi dini intelijen antara Polri, BPN, dan Pemprov DKI Jakarta dalam mencegah terjadinya ancaman faktual konflik tanah di Taman BMW. ......This study discusses the early detection of intelligence in preventing the occurrence of factual threats due to land conflicts, by taking case studies to resolve land conflicts that occur in the BMW Park (Clean, Humane, and Charitable) located in Tanjung Priok, North Jakarta. The research was focused on North Jakarta. During the period of 2015 to 2018 based on data from the Regional Office of BPN / ATR DKI Jakarta, North Jakarta had the lowest number of land disputes compared to other cities in Jakarta. However, this contradicts the number of incoming police reports related to land issues in Jakarta. Based on data from each Polres in DKI Jakarta, North Jakarta is the region that receives the most police reports regarding land disputes. Of course this shows that the potential vulnerability arising from land conflicts in North Jakarta is very high because it is related to the criminal element and certainly is the potential for the occurrence of factual threats. The BMW Park is a land owned by the DKI Provincial Government that comes from the obligations of eight companies, based on the Handover Minutes (BAST) dated June 8, 2007 was submitted to the Governor of DKI Jakarta, Sutiyoso, covering an area of 265,335.99 M2 (Asset value of Rp. 737,395,249,809.00). However, over time the DKI Jakarta Provincial Government did not register the land for the issuance of its certificates that made local residents, companies, and other parties try to take over the plots of land contained in the BMW Park. What is interesting is that the efforts made by the community and companies that already occupy the land in defending the land they have occupied for several years with their opponents are the government, but in this case the settlement of land conflicts can proceed smoothly without causing any factual threats to eat. Loss of life or damage to environmental infrastructure. The objectives to be achieved in this study are to analyze the efforts of early detection of intelligence in conducting preventive conflicts that can be caused by actors with an interest in land in the BMW Park to bring up factual threats and analyze and build mechanisms for early intelligence detection involving more than one institution namely the National Police, National Land Agency, and DKI Jakarta Provincial Government in working together to prevent the occurrence of factual threats due to land conflicts in the BMW Park. This research is qualitative research by doing analytics descriptive accurately of the symptoms / analysis of existing cases. This research is qualitative research where in analyzing the data the writer will use the theory of conflict and national development theory in analyzing the efforts of early detection of intelligence in conducting preventive conflicts that can be caused by interested actors and mechanisms for early intelligence detection between National Police, National Land Agency, and DKI Jakarta Provincial Government in preventing the occurrence of factual threats due to land conflicts in the BMW Park.