Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang-undang menentukan, seorang PPAT hanya boleh menanda tangani akta jual beli setelah kepadanya diserahkan fotocopy bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang menjadi kewajiban penjual dan pembeli dengan menunjukkan aslinya. Dengan ketentuan denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bagi PPAT yang melanggarnya. Karena kekurangpahaman para pihak mengenai tata cara pembayaran pajak, dan karena adanya kekhawatiran jual belinya gagal dilaksanakan, para pihak biasanya menunda pembayaran pajak-pajak tersebut sampai dengan adanya kepastian atas pelaksanaan jual bell itu sendiri, yaitu saat jual bell itu dilaksanakan di hadapan PPAT yang berwenang. Kemudian apakah perundang-undangan tersebut telah memberikan perlindungan hukum kepada Penjual, Pembeli dan PPAT, apakah terdapat ketentuan dalam bidang Perbankan yang membatasi waktu penyetoran PPh dan BPHTB, dan apakah memberikan perlindungan hukum kepada Penjual, Pembeli dan PPAT akan berdampak merugikan bagi kepastian adanya pemasukan pajak ke kas negara? Penulisan ini berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum-normatif, artinya penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Dan bersifat evaluatif, yaitu menilai pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak bagi penjual dan pembeli dikaitkan dengan hukum perjanjian dan perpajakan, serta permasalahannya dalam praktik dan dengan cara pengamatan terlibat dan tidak terlibat. Pembatasan waktu pembayaran PPh dan penentuan tempat pembayaran BPHTB mengharuskan PPAT mengisi nomor dan tanggal akta jual bell tidak sesuai dengan fakta hukum sesungguhnya yang terjadi, sehingga mengakibatkan tidak adanya memberikan perlindungan hukum baik bagi PENJUAL, PEMBELI, maupun PPAT sendiri.

Abstrak :
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sangat rawan dalam pelaksanaannya karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan proses pengadaan tanah dalam hal pembebasan tanah tidak akan terlepas dari masalah ganti rugi, oleh karena itu dalam menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi harus dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan tidak dibenarkan adanya paksaan. Dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Panitia Pengadaan Tanah dalam musyawarah telah menetapkan ganti rugi dalam bentuk uang, sedangkan musyawarah dilakukan hanya untuk menetapkan besarnya saja. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat pemilik yang keberatan dengan ganti rugi dalam bentuk uang dan menuntut ganti rugi dalam bentuk tanah pengganti. Dari latar belakang tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi penentuan pemberian ganti rugi kepada masyarakat dalam rangka pengadaan tanah untuk digunakan sebagai TPA Cipeucang Tangerang Selatan, apabila dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa musyawarah penentuan pemberian ganti rugi tidak dilakukan secara konsekuen karena masyarakat tidak diberikan pilihan bentuk ganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sehingga terdapat pemilik yang keberatan menerima ganti rugi dalam bentuk uang. Disarankan agar untuk pengadaan tanah selanjutnya, Panitia Pengadaan Tanah dapat melakukan musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi secara konsekuen, tanpa ada paksaan serta memberi ganti rugi dengan memperhatikan faktor-faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang tanahnya dibebaskan.

---

Land acquisition for the development for public interest is highly vulnerable on its implementation as it is strongly related to public livelihood concern. The land acquisition process itself in terms of land relinquishment, however, will never be apart of compensation matter. Consequently, it shall be discussed in setting form and value of the compensation to reach out agreement and any coercion is prohibited. In the land acquittalaimed for landfill project of Cipeucang by the Local Government of South Tangerang, the Land Acquisition Committee, in the discussion, had stipulated the compensation in the form of cash, whereas the discussion was carried out to set the value only. In consequence, as it is implemented there was objection from the land lords on the form of cash and they demanded the compensation in the form of substituted land. Build upon this background, it is deemed necessary to conduct some research to answer the question of how the setting of compensation to the public was implemented in terms of land acquisition aimed for landfill of Cipeucang, South Tangerang, associated with the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 65 of 2006. The research result reveals that the discussion of setting the compensation was not consequently conducted because the community was not given options regarding to the compensation forms as stipulated in the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 65 of 2006 and it resulted objection from the land owners on compensation in the form of cash. It is suggested for the future, the Land Acquisition Committee could consequently discuss to set the form and value of compensation, without any coercion and give compensation by considering social and economic factors of the community whose land is acquitted.

Abstrak :
Yang dapat melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan diterbitkannya UU 2/2012 adalah Instansi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi yuridis berlakunya UU 2/2012 bagi PT PLN (Persero) terhadap proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat serta bagaimanakah penggantian atas tanah, bangunan, tanaman yang berada di bawah sepanjang jalur transmisi dalam rangka Penugasan Pemerintah kepada PT PLN (Persero) dalam pembangunan transmisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana bidang yang diteliti adalah bidang hukum. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah Penelitian Preskriptif yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Alat Pengumpulan Data dengan studi dokumen. Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data sekunder sedangkan data primer hanya sebagai penunjang. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data bersifat Deduktif-induktif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara termasuk dalam kategori Instansi, apabila mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah. Jika tidak dengan Penugasan Pemerintah, walaupun peruntukan pembangunannya termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum tidak dapat menggunakan mekanisme dan prosedur sesuai dengan UU 2/2012. Pemerintah dapat memberikan Penugasan Khusus kepada PT PLN (Persero). Untuk Penugasan Khusus Pemerintah dalam rangka membangun transmisi pengadaan tanahnya dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur UU 2/2012. Dengan demikian penggantian kepada pihak yang berhak atau pihak yang memiliki tanah, bangunan, tanaman adalah ganti kerugian maka seluruh tanah, bangunan, tanaman baik yang digunakan langsung maupun tidak langsung digunakan untuk pembangunan transmisi akan menjadi milik PT PLN (Persero), sebab dengan memberikan ganti kerugian maka akan terjadi pelepasan dan penyerahan hak untuk tanah, bangunan, tanaman yang telah diberikan ganti kerugian tersebut. Hal tersebut mengakibatkan dana yang dikeluarkan untuk pengadaan tanah akan sangat besar. ......Law Number 2/2012 provides for institutions to acquire land for development of public facilities. This research examines the judiciary implications of the law for PT PLN (Persero) and its land acquisition processes in its effort to provide electricity for the masses. The research also takes a closer look at how compensation for land, property, and vegetations under the company's transmission lines in relation to its government-mandated purpose to expand electric power transmission. The approach taken in the research is of normativejudicial research method, with a research focus on its legal aspects. Specifically, the research is a prescriptive research, with a purpose to provide solutions and/or suggestions which will lead to solutions, based on conducted literary and document research. Primary source for the research was secondary documents, while primary documents were used as supporting evidences. The secondary documents were obtained through bibliographical research of materials pertaining to research subject matter. After all data was collected, it was further subjected to analysis with qualitative methods. Employed data analysis is both deductive and inductive. The research exhibits that PT PLN (Persero) is a state-owned enterprise, which falls into the category of institution provided that it has obtained a government mandate. Without the mandate, even if the purpose of land acquisition is for public facility, the company cannot exercise the mechanisms and procedures provisioned by Law Number 2/2012. However, the government can task the company with a special assignment. Special assignments from the government for efforts of transmission expansion entitle the company to acquire land in accordance to the law's provisions. This comes with the consequence of exchanging land ownership with certain amount of compensation as a loss reprisal. With the loss reprisal, all titles of land, property, and vegetations are effectively transferred to the company for use for electric transmission purposes. Inevitably, cost and expenses associated with land acquisition can be tremendous. Unfortunately for the company, this translates to astronomical amounts of land acquisition expenses.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai harta bersama perkawinan suami isteri yang tidak dilakukan pembagian setelah putusnya perkawinan karena kematian suami, yang mengakibatkan timbulnya kerancuan terhadap status harta kekayaan pada harta pribadi milik isteri dan harta bersama milik para ahli waris atas harta peninggalan/ warisan bagian suami. Oleh karena hal tersebut, timbul sengketa waris yang diajukan oleh beberapa ahli waris terkait jual beli tanah dan bangunan antara orang tua dan anak setelah salah satu orang tua meninggal dunia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai status harta perkawinan setelah putusnya perkawinan karena kematian, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 265/PDT.G/2017/PN.Bdg, dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah pada proses pengalihan hak milik atas tanah dan bangunan melalui jual beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan dengan tipe penelitian deskriptif analisis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui pendekatan secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa terhadap harta perkawinan yang belum dibagi disebabkan meninggalnya suami maka menjadi harta bersama para ahli waris, oleh karenanya untuk pengalihan harta bersama tersebut memerlukan persetujuan seluruh para ahli waris, serta PPAT bertanggung jawab terhadap kelalaian-nya yang mengakibatkan kerugian terhadap para ahli waris.

---

This thesis discusses joint husband and wife property which is not distributed after the marriage is terminated due to the death of the husband, which results in confusion about the status of assets in the wifes personal assets and the joint property of the beneficiary of the husbands inheritance. Because of this, inheritance disputes were raised by several beneficiary related to the sale and purchase of land and buildings between parents and children after one parent died. The issues raised in this study are regarding the status of marital property after the marriage is terminated due to death, the legal considerations of the Panel of Judges in deciding cases in the Bandung District Court Decision Number 265 / PDT.G / 2017 / PN.Bdg, and the responsibility of the Land Deed Makers Officer in the process of transferring ownership rights to land and buildings through the sale and purchase. The research method used in this thesis is normative juridical research with descriptive analysis type of research, the type of data used is secondary data, with data collection tools through literature study which then analyzed through a qualitative approach. The results of the study stated that the marital assets that have not been divided due to the death of the husband will become joint property of the heirs, therefore the transfer of shared assets requires the approval of all heirs, and the PPAT is responsible for his negligence resulting in losses to the heirs.

Abstrak :
Pada praktiknya terdapat ketidakcermatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dinyatakannya pembatalan akta dimuka pengadilan atau akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan hukum sempurna menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan hukum dibawah tangan. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui jenis pertanggungjawaban PPAT selaku pejabat umum ketika melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Metode penulisan tesis ini menggunakan yuridis normatif dan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa suatu akta yang dinyatakan cacat hukum karena kesalahan, kelalaian maupun karena kesengajaan. PPAT dapat dimintai pertanggungjawabannya baik secara administratif, perdata maupun pidana. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang tidak mengetahui adanya cacat yang melekat pada tanah yang dibelinya, dapat mengajukan gugatan kepada untuk menuntut pengembalian hak atas tanahnya serta dapat menuntut ganti kerugian yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga. ......In practice there is an inaccuracy of the Land Deed Official (PPAT) in preparing the land sale and purchase that is not in accordance with the laws and regulations, resulting in losses for interested parties. This creates a legal consequence of the cancellation of the deed before the court or the deed which initially has perfect legal power to become a deed that only has legal force under the hand. The writing of this thesis aims to find out the type of PPAT accountability as a general official when doing negligence in carrying out their duties. The method of writing this thesis uses normative juridical and relies on secondary data presented descriptively analytically. The results of writing indicate that a deed is declared to be legally flawed due to errors, negligence or intentional. PPAT can be held accountable for administrative, civil and criminal matters. The form of legal protection for buyers in good faith who are not aware of any defects inherent in the land, they can file a lawsuit to demand the return of their land rights and can claim damages consisting of costs, losses and interest.

Abstrak :
Tesis ini meneliti mengenai pemalsuan surat kuasa menjual yang dilakukan notaris dalam jual beli tanah. Hal ini terkait dengan kewajiban notaris yang dalam menjalankan jabatannya harus memiliki nilai etika profesi yang baik, dan memiliki keinginan yang kuat untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan jabatan notaris, sehingga dalam membuat akta otentik notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Untuk melindungi kepentingan para pihak notaris harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan jabatan notaris, dan peraturan lainnya. Pokok permsalahan yang diangkat adalah akibat hukum terhadap pemalsuan surat kuasa menjual, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1443/Pid.B/2018/PN.Tng dan tanggung jawab notaris atas pemalsuan surat kuasa menjual, dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1443/Pid.B/2018/PN.Tng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, data didapat dari studi pustakaan dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini dapat dikemukan bahwa akta perikatan jual beli menjadi batal demi hukum, karena akta kuasa menjual dalam kewenangan bertindak dalam jual beli dinyatakan palsu. Padahal salah satu dasar terjadinya perjanjian perikatan jual beli adalah adanya akta kuasa menjual yang diperlihatkan notaris kepada Agus Syaiful Razak. Atas tindakan yang dilakukan oleh notais tersebut dalam menjalankan jabatannya dapat dikenakan sanksi baik saksi perdata, sanksi perdata jika terbukti menimbulkan kerugian dan sanksi adminitratif. ......This thesis examines the forgery of the attorney letter of sale done by a notary in the sale of land. This is related to the obligation of the notary in carrying out his position must have a good professional ethical value, and has a strong desire to maintain the dignity and honor of the notary position, so that in making an authentic deed, notary able to guarantee certainty, order and legal protection. To protect the interests of the parties, the notary must act in accordance with the laws and regulations of the notary office, and other regulations. The main issue raised is the legal consequences of forgery of counterfeiting the attorney letter of sale, based on the Tangerang Public Court Decree Number 1443/Pid.B/2018/PN.Tng and the responsibility of the notary for counterfeiting the attorney letter of sale, in connection with the Tangerang Public Court Decree Number 1443/Pid.B/2018/PN.Tng. The research method used is a normative juridical research method, data obtained from literature review and is a descriptive study. The results of this study can be stated that the sale and purchase agreement deed becomes null and void, because the authority deed of sale under the authority to act in buying and selling is declared false. Even though one of the basis for the agreement to buy and sell is the existence of a authority deed of sale that is shown by the notary to Agus Syaiful Razak. The actions taken by the notary in carrying out his position may be subject to sanctions, either civil sanctions if proven to cause harm or administrative sanctions.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R/17/Ilir (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1729 K/Pdt/2016). Permasalahan dalam tesis ini tentang keabsahan akta jual beli yang cacat hukum, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemenang lelang, dan Tanggung jawab PPAT terhadap penerbitan akta jual beli yang cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif . Berdasarkan hasil penelitian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1729 K/Pdt/2016 yaitu akta jual beli yang tidak terpenuhinya unsur  kesepakatan kehendak dan suatu sebab yang halal.mengakibatkan akta jual beli tersebut tidak sah atau batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada perjanjian. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemenang lelang atas objek sengketa ialah hasil putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia 1729 K/Pdt/2016 dimana pemenang lelang adalah pemilik sah atas kepemilikan tanah tersebut dengan dasar telah dikeluarkannya Risalah Lelang Nomor 10/2001 guna sebagai pendaftaran ke Kantor Tanah setempat. PPAT  bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya cacat hukum dengan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis  dan sanksi perdata berupa ganti rugi dan bunga.

---

This thesis discusses Legal Protection of Heirs as the Certificate Owner of Ownership Rights Number 1165/R/17/Ilir (Case Study Verdict of Supreme Court Number 1729 K/Pdt/2016) is about the validity of the legal deed of sale and purchase, legal protection of third parties as auction winners, and the responsibilities of PPAT for the issuance of invalid deed. To answer these problems, the research method used in this research is normative juridical with analytical descriptive research type, and the type of data used in this study is secondary data with qualitative approach. Based on the results research of the Supreme Court Republic of Indonesia decision Number 1729 K/Pdt/ 2016, sale and purchase deed which is not fulfilled the element of agreement causes invalid and legal defeact. Legal protection of third parties as auction winners over the object of the dispute is the result of the Supreme Court Republic of Indonesia decision Number 1729 K/Pdt/ 2016 where the winner is the legal owner of ownership of the land based on the issuance of Minutes of Bid No. 10/2001 for registration to the Office Local land. PPAT is responsible for the deeds that have been  made are legal defects by  administrative sanctions in the form of written warnings and civil sanctions in the form of compensation and interest.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya sebagai PPAT karena telah menerbitkan akta kuasa mutlak beserta akta jual beli sebagai turunannya sebagai bentuk penyelundupan hukum dalam kaitannya dengan proses jual beli tanah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta kuasa mutlak yang dikeluarkan oleh Notaris atas dasar penyalahgunaan keadaan, akibat hukum dari akta jual beli yang tidak sesuai kehendak para pihak, serta tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang didukung wawancara. Kemudian jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier serta metode analisa yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Kuasa mutlak dalam praktek dilarang karena dibuat untuk menyimpangi aturan-aturan mengenai pemindahan hak atas tanah yang berlaku dengan tujuan untuk memiliki jaminan yang diberikan oleh debitur atau dialihkan kepada orang lain dengan harga yang tidak sesuai dengan nilai jaminan yang seharusnya, Dalam Putusan Nomor: 06/Pdt.G/2018/PN Bln, Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan akta kuasa mutlak dimana akta tersebut dilarang oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, sehingga akta tersebut batal demi hukum, begitu juga akta jual beli sebagai turunannya secara otomatis juga batal demi hukum dan dalam hal ini Notaris dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata dan administratif. Batalnya kuasa mutlak dan akta jual beli tersebut mengakibatkan keadaan kembali seperti sediakala dimana kedua perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

---

This thesis discusses the illegal acts carried out by a Notary in his position as Land deed Official because he has issued an absolute deed of power along with a sale and purchase deed as derivatives as a form of legal smuggling in relation to the process of buying and selling land. The problems that will be examined in this study are the validity of the absolute power deed issued by a Notary on the basis of misuse of the situation, the legal consequences of the deed of buy and purchase that are not in accordance with the wishes of the parties, and the Notary`s responsibility for the deed. The research method used by the author is a normative juridical literature study supported by interviews. Then the type of data used is the type of secondary data, both from primary legal materials, secondary legal materials and also tertiary legal materials and the analysis method used by the author is a qualitative approach. Absolute power in practice is prohibited because it is made to deviate the rules regarding the transfer of applicable land rights with the aim of having guarantees given by the debtor or transferred to others at prices that are not in accordance with the guaranteed value, In Decree Number: 06/Pdt.G/2018/PN Bln, the Notary in his position as Land Deed Official committed an illegal act issuing an absolute power deed where the deed was prohibited by the Minister of Home Affairs Instruction Number 14 of 1982, so that the deed was null and void, so was the sell and purchase agreement automatically also null and void by law and in this case notaries can be asked for civil and administrative responsibilities. The cancellation of the absolute power of attorney and the sell and purchase agreement resulted in the situation returning to where the two agreements were deemed to have never existed.

Abstrak :
Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah pihak penjual kepada pihak pembeli. Perjanjian jual beli tanah dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu PPAT dalam bentuk akta autentik. Pada prakteknya seringkali pihak dalam jual beli tidak beritikad baik yang berdampak pada gugatan mengenai pembatalan Akta Jual Beli. Pembatalan Akta Jual Beli ini menimbulkan permasalahan mengenai kewenangan PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli, status tanah dalam Akta Jual Beli yang dibatalkan dan implikasi pembatalan Akta Jual Beli terhadap PPAT dan para pihak dalam Akta Jual Beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melalui studi dokumen dengan metode analisis data kualitatif. Simpulan dalam penelitian ini adalah PPAT NY merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Jual Beli, tetapi dalam membuat Akta Jual Beli tersebut PPAT NY tidak meminta Surat Keterangan Tidak Sengketa kepada penjual yang mengakibatkan jual beli tersebut dibatalkan dikemudian hari, selain itu akibat dari dibatalkannya Akta Jual Beli mengakibatkan status tanah tetap milik tuan HM selaku penjual, implikasi dibatalkannya jual beli adalah PPAT NY dapat diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat karena membuat Akta Jual Beli dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar serta didukung dengan dokumen sesuaiperaturan perundang-undangan serta tuan SY dan nyonya SR mendapat pengembalian uang sesuai harga jual beli tanah tersebut.

---

Land buying and selling is a legal act to transfer the rights to the seller's land to the buyer. The land sale and purchase agreement was made before an authorized official, namely PPAT in the form of an authentic deed. In practice, often parties in buying and selling do not have good intentions that have an impact on the claim regarding the cancellation of the Sale and Purchase Act. Cancellation of this Buy and Sell Deed raises problems regarding the authority of the PPAT in making the Buy and Sell Deed, the status of the land in the canceled Sale and Purchase Deed and the implications of canceling the Sale and Purchase Deed to PPAT and the parties in the Sale and Purchase Deed. The research method used in this study is a normative juridical research method. Data collection tool in this study through the study of documents with qualitative data analysis methods. Conclusion in this study is PPAT NY is a public official who is authorized to make a Deed of Sale, but in making the Buy and Sell Deed PPAT NY does not ask for a Certificate of No Dispute to the seller which resulted in the sale being canceled in the future, other than the cancellation of the Deed Buying and selling results in the status of permanent land owned by Mr. HM as the seller, the implication of the cancellation of buying and selling is PPAT NY can be dismissed from his position disrespectfully because making Deed of Sale is carried out in accordance with the events, status and correct data and supported by documents according to legislation Mr. SY and Mrs. SR received a refund according to the sale and purchase price of the land.

Abstrak :
Untuk menjamin kepastian hukum atas peralihan hak atas tanah dibutuhkan bukti yang sempurna dalam suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Akta PPAT merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data yuridis pendaftaran tanah di Indonesia, yang prosedur pembuatannya harus sesuai dengan ketentuan tata cara pembuatan akta PPAT. Salah satu kewajiban PPAT adalah membacakan sendiri akta yang dibuatnya. Pada praktiknya, masih ditemukan permasalahan mengenai akta jual beli yang tidak dibacakan sendiri oleh PPAT, melainkan dibacakan oleh pegawai kantornya. Terdapat dua masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu akibat hukum akta jual beli yang dibacakan oleh pegawai kantor PPAT, dan keabsahan dari pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan akta jual beli yang dibacakan oleh pegawai kantor PPAT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan analisis data kualitatif. Menurut sifatnya, penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, pembuatan akta jual beli yang dibacakan oleh pegawai kantor PPAT akan membawa akibat hilangnya otentisitas dari akta. Seharusnya akta jual beli yang tidak memenuhi persyaratan formil dalam suatu pembuatan akta PPAT tidak dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya perubahan data pendaftaran tanah. Terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah yang telah dilakukan dan dikemudian hari diketahui bahwa akta PPAT yang dijadikan dasar untuk dilakukannya perubahan data pendaftaran tanah sebenarnya telah kehilangan otentisitasnya, maka pendaftaran peralihan hak atas tanah yang telah dilakukan tersebut dapat dilakukan pembatalan oleh Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional.

---

To ensure the legal certainty of the transition of land rights it requires perfect evidence in a deed made by and in the presence of PPAT. PPAT Deed is one of the main sources in the maintenance of the data on the registration of land in Indonesia, whose manufacturing procedures must be in accordance with the provisions of the procedure for the creation of PPAT deed. One of PPAT`s obligations is to read the deed itself. In practice, it is still found the problem of buying and selling act which is not read by PPAT, but read by his office officers. There are two problems raised in this thesis that is due to the legal buy and sell act which is read by the PPAT office employees, and the validity of the transitional registration of land rights based on the deed of sale which is read by the PPAT office employees. This research uses juridical-normative research methods, with qualitative data analysis. According to its nature, this research is an analytical descriptive. Based on the results of the research, the manufacture of sale and purchase deed read by the PPAT office will bring the consequences of loss of authenticity from the deed. It should be a sale deed that does not meet the formyl requirements in the creation of the PPAT deed could not be made basis for the change of land registration data. On the registration of land rights transition that has been done and later known that the PPAT deed as the basis for the change of land registration data has actually lost its authenticity, then the registration of the transition The rights to the land that has been done can be cancelled by the head of the National Land Agency office.