Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Berlakunya UU Rumah Sakit sejak tanggal 28 Oktober 2011, telah mewajibkan Pengelola Rumah Sakit untuk menyesuaikan anggaran dasarnya, khuhusnya memisahkan atau merubah kegitan usahanya menjadi hanya dibidang perumahsakitan saja. Rumah Sakit didirikan oleh Pemerintah atau swasta dalam bentuk Badan Hukum, dan Yayasan adalah salah satu Badan Hukum pengelola Rumah Sakit yang wajib memisahkan bidang usahanya Pemisahan ini mengakibatkan perubahan status hukum harta kekayaan Yayasan, karena pada hakekatnya Yayasan merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Pemisahaan bidang usaha Yayasan harus diikuti pemisahan harta kekayaan Yayasan yang akan dibagi secara proposional sesuai dengan pemisahan bidang usaha Yayasan tersebut.

---

ABSTRACT
The Hospital Law start applied on October 28th , 2011, has required Hospital’s owner to adapt their statutes, especially for separate or change to the field of activity to be a hospitalization only.The Hospital could established by the Government or the private sector by legal persons, and the Foundation is one of the legal persons who founding the Hospital be required to separate their business, its will be lead to changes in the legal status of these assets the Foundation, because the Foundation founded as a wealth separated to achieve certain goals in the field of social, religious and humanitarian. Business separation of the Foundation must be followed with separation of assets, will be divided according to proportional business sectors of the Foundation.

Abstrak :
Penyakit SARS yang baru ditemukan pada tahun 2002 di propinsi Guangdong, Cina membawa banyak permasalahan. Sikap pemerintah Cina yang tidak terbuka mengenai penyakit ini mengakibat kan penyakit SARS ini menyebar ke berbagai negara , termasuk Indonesia. Di Indonesia, SARS mulai mendapat perhatian sekitar awal tahun 2003. Sebagai suatu penyakit yang bersifat menular dan dapat mewabah, SARS ini mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, baik dari segi medis maupun legal. Oleh karenanya pemerintah, dalam penerapan Undang-Undang No. 4 tahun 1984 mengenai Wabah Penyakit Menular, merasa perlu untuk mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut berupa dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 424/MENKES/SK/IV/2003 mengenai Pedoman Penanggulangan Penyakit SARS. Pasien sebagai penerima layanan kesehatan (Health Receivers) selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak, dimana hak-hak tersebut harus dihormati dan dihargai oleh pihak-pihak yang terkait. Namun ternyata bagi pasien penderita SARS, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 tahun 1984 dan SK Menkes No. 424/Menkes/SK/IV/2003, terdapat beberapa penyimpangan dari hak-hak yang dimiliki oleh pasien, oleh karenanya harus mendapat perlindungan, khususnya terhadap Hak atas Pemeliharaan Kesehatan, Hak atas Rahasia Kedokteran, Hak atas Privacy, Hak untuk Menolak Perawatan/Tindakan Medik, dan Rahasia atas "Isi" Rekam Medis.