Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : MIRANTO RAHMA PUTRAProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : KEABSAHAN SERAH TERIMA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016 Dalam suatu perumahan keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sangat penting. Pemerintah telah mengatur tentang pelaksanaan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan pemilik hak atas tanah yang lama melepaskan hak atas tanahnya kepada pemerintah daerah setempat. Permasalahan yang akan dianalisis di penelitian ini adalah status hukum fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diserahkan pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat, tapi belum ada surat pelepasan hak atas tanah sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap keabsahan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat. Jenis data yang digunakan meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan serah terima tersebut belum sah, peralihan hak atas tanah dapat terjadi apabila sudah ada surat pelepasan hak atas tanah tersebut atau masa habisnya jangka waktu sertipikat Hak Guna Bangunan. Serah terima yang tidak memenuhi tata cara persyaratan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diatur mengakibatkan peralihan hak atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya diatur jangka waktu maksimal kapan serah terima itu harus dilakukan, sehingga jika melewati batas waktu tersebut secara otomatis peralihan hak atas tanah tersebut telah terjadi. Kata Kunci: Serah Terima, Hak Atas Tanah, Peralihan.

---

ABSTRACT
Name MIRANTO RAHMA PUTRAMajor MASTER OF NOTARYTitle KEABSAHAN SERAH TERIMA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT Analysis of Supreme Court Judgment Number 256 K TUN 2016 In a housing the existence of social facilities and public facilities is very important. The Government has arranged the implementation of the handover of social facilities and public facilities. The regulation requires the old landowners to relinquish their land rights to the local government. The problem to be analyzed in this research is the legal status of social facilities and public facilities that have been submitted by the housing developer to the local government, but there has not been a letter of release of the land in connection with the Supreme Court Decision Number 256 K TUN 2016. This research uses literature research method that is juridical normative, meaning that this research is seen from the whole secondary data of law to answer the problem to the validity of the handover of social facilities and public facilities from the housing developer to the local government. The types of data used include court decisions, statutory regulations, books, journals, and legal dictionaries. The result of the research indicates that the handover is not yet valid, the transfer of rights to the land may occur if there is a letter of release of the land right or the expiry of the period of the Land Use Rights certificate. Handover that does not meet the procedures for the handover of social facilities and public facilities that have been arranged to cause the transfer of rights to the land does not have the power of law. It should be set the maximum time period when the handover must be done, so if it passes the time limit automatically the transfer of rights to the land has occurred.

Abstrak :
Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor: 11/G/2018/PTUN/PDG mengenai keabsahan penerbitan suatu Sertipikat hak milik atas tanah berupa tanah fasilitas umum yang dimana sejak tahun 1953 tanah tersebut telah diserahkan guna kepentingan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana keabsahan dari penerbitan Sertipikat tanah yang objeknya berupa tanah fasilitas umum serta bagaimana keabsahan dari penerbitan Sertipikat hak milik atas tanah berupa tanah fasum dengan Nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua. Untuk menjawab pemasalahan tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Adapun analisa data dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute apprach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah tidak sahnya suatu sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN terhadap tanah Fasilitas Umum terutama tanah Fasilitas Umum yang berada di suatu perumahan karena bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan juga perihal tidak sahnya suatu Sertipikat tanah yang digunakan sebagai Fasilitas Umum, sebagaimana dengan putusan Hakim dalam kasus ini adalah tidak sah, sehingga dibatalkanya Sertipikat hak milik dengan nomor: 9409/Nagari Lingkuang Aua, dalam hal ini pegawai BPN wajib melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang ada dan juga sebaiknya suatu tanah Fasilitas Umum dilakukan pencatatan dalam buku tanah, dilindungi baik secara fisik dengan dibangun fasilitas umum, dipagar, ataupun diberi tanda dan juga dilindungi secara hukum dengan mensertifikatkan tanah Fasilitas Umum tersebut. ......This thesis discusses the Decision of the State Administrative Court Number: 11 / G / 2018 / PTUN / PDG regarding the validity of the issuance of a certificate of ownership rights over land in the form of public facilities, which since 1953 the land has been handed over for the benefit of the development of Pasaman Barat Regency. The problem of this research is how is the validity of the issuance of land certificate whose object is in the form of public facilities and how is the validity of the issuance of certificate of ownership rights to land in the form of public land with Number 9409 / Nagari Lingkuang Aua. To answer these problems, a normative juridical method with a descriptive analytical research typology was used. The data analysis was carried out using a statute apprach and a case approach. The result of this research is that a certificate issued by BPN is invalid on Public Facility land, especially Public Facility land located in a residential area because it is against Law No.1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas. And also regarding the illegality of a land certificate used as a public facility, as the judge's decision in this case is invalid, so the certificate of ownership rights is canceled with number: 9409 / Nagari Lingkuang Aua, in this case BPN employees are obliged to carry out their duties according to the regulations There is and it is better if a public facility is recorded in the land book, protected either physically by building public facilities, fenced in, or marked and also legally protected by certifying the land of the Public Facility.

Abstrak :
Latar Belakang: Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di fasilitas umum menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2020 yang dikaitkan dengan tingkat kepatuhan pengguna fasilitas umum terhadap protokol kesehatan belum diketahui hubungannya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai hubungan penerapan kebijakan protokol 3M dengan tingkat kepatuhan pengguna terhadap protokol kesehatan 3M fasilitas umum pada 12 provinsi di Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan desain potong lintang deskriptif analitik dengan menggunakan data hasil surveilans fasilitas umum PERDOKI periode Mei – November 2021. Sebanyak 126 fasilitas umum dari 12 provinsi dilakukan analisis. Variabel bebas adalah regulasi penggunaan masker, protokol jaga jarak, dan regulasi mencuci tangan. Variabel tergantung adalah tingkat kepatuhan pengguna fasilitas umum terhadap protokol kesehatan 3M. Analisis data bivariat menggunakan uji Chi-Square dan analisis multivariat menggunakan regresi logstik. Hasil: Regulasi penggunaan masker berupa teguran langsung (p= 0.00) dan media promosi (p=0.017) memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna >75% menggunakan masker. Protokol jaga jarak berupa pembatasan kapasitas (p= 0.004) dan penerapan lebih dari 2 metode jaga jarak (p=0.032) memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna >75% menjaga jarak. Regulasi mencuci tangan berupa sarana cuci tangan (p= 0.000), penempatan sarana cuci tangan pada beberapa lokasi (p= 0.008), pengering tangan (p= 0.000), dan pengawas cuci tangan (p=0.027) memiliki hubungan dengan fasilitas umum yang penggunanya patuh mencuci tangan. Kesimpulan: Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di fasilitas umum menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2020 memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna yang lebih tinggi terhadap protokol kesehatan 3M di fasilitas umum. ......Background: The implementation of COVID-19 prevention and control policies in public facilities in accordance with Decree of the Minister of Health No. 382 of 2020, which is tied to the level of compliance of public facility users with health protocols, is currently unknown. This study aims to determine the relationship between the application of the 3M protocol policy and the level of user compliance with the health protocol in 12 provinces of Indonesia. Method: This study used a descriptive analytic cross-sectional design utilizing surveillance results of PERDOKI public facilities. Twelve provinces' total of 126 public facilities were analyzed. Analysis of bivariate data using the Chi-Square test and analysis of multivariable data using logistic regression. Result: Regulation of the use of masks in the form of direct warnings and promotional media has a correlation with the level of compliance of users who use masks at a rate greater than 75%. The social distancing protocol in the form of capacity limitation and the application of more than two methods of keeping distance had a correlation with the level of user compliance in maintaining a distance of greater than 75%. There is a correlation between hand washing facilities, the placement of hand washing facilities in multiple location, hand dryers, and hand washing supervisors with public facilities whose users comply wash their hands. Conclusion: The application of Decree of Minister Health Number 382 of 2020 in public facilities has a relationship with a higher level of user compliance with health protocols in public facilities.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen, yaitu fasilitas ibadah, kehalalan, dan moralitas Islam, pada keputusan untuk mengunjungi Bioskop bagi pengunjung muslim pada wilayah Jakarta, Depok, Bekasi. Data penelitian ini didasarkan pada 120 responden yang telah mengisi kuesioner secara daring yang penyebaran nya melalui media seperti Whatsapp, Instagram, dan Facebook. Metode analisis yang digunakan adalah SEM melalui perangkat lunak SMART PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh atribut Islam (fasilitas ibadah, kehalalan halal, moralitas Islam) pada keputusan mengunjungi Bioskop bagi pengunjung muslim pada wilayah Jakarta, Depok, Bekasi, meskipun ada variabel yang hasilnya tidak signifikan. Penelitian ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan, sehingga penelitian lebih lanjut sangat dianjurkan untuk melakukan survei atau penelitian di kota-kota lain, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Selanjutnya, penelitian kualitatif dan dengan pendekatan longitudinal juga dapat dilakukan untuk peneliti masa depan untuk melihat perbedaan hasil. ......This study aims to analyze the influence of independent variables, namely prayer facilities, halalness, and Islamic morality, on the decision to visit cinemas for Muslim visitors in the Jakarta, Depok, Bekasi areas. The research data is based on 120 respondents who have filled out online questionnaires which are distributed through media such as WhatsApp, Instagram and Facebook. The analytical method used is SEM through SMART PLS software. The results showed that there was an influence of Islamic attributes (worship facilities, halal halal, Islamic morality) on the decision to visit cinemas for Muslim visitors in the Jakarta, Depok, Bekasi areas, although there were variables whose results were not significant. This research certainly has some limitations, so further research is highly recommended to conduct surveys or research in other cities, both in Indonesia and outside Indonesia. Furthermore, qualitative research and with a longitudinal approach can also be carried out for future researchers to see the difference in results.

Abstrak :
Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tergolong pekerja sektor kritikal bagian pelayanan masyarakat. Adanya kondisi pandemi COVID-19, tidak membuat mereka dapat bekerja di rumah karena tanggung jawab dalam pelayanan fasilitas publik sehingga hal ini berdampak terhadap pengeluaran belanja rumah tangga. Untuk itu banyak keluarga termasuk pekerja PPSU perlu adaptasi guna memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi COVID-19. Skripsi ini mendeskripsikan strategi adaptasi yang dilakukan pekerja PPSU dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga selama pandemi COVID-19. Skripsi ini merupakan laporan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada bulan September 2020 hingga November 2021 melalui wawancara mendalam secara daring karena kondisi pandemi COVID-19. Wawancara melibatkan lima informan pekerja PPSU dan dua informan dari pihak kelurahan yang dipilih dengan purposive sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pekerja PPSU mendapatkan fasilitas berupa upah, tunjangan hari raya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Atribut kerja, dan hak cuti; juga mendapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk tunai seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta bentuk non tunai seperti sembako, kuota belajar gratis untuk anak pekerja PPSU, dan penunjang protokol kesehatan. Namun, pemberian bantuan ini tidak diberikan secara rutin sedangkan akibat pandemic ini ada peningkatan kebutuhan keluarga seperti pemasangan WiFi, membeli suplemen makanan, dan adanya persiapan untuk biaya tak terduga. Oleh karena itu terungkap adanya strategi adaptasi yang dilakukan pekerja PPSU agar tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu pertama, strategi adaptasi aktif berupa mengkomunikasikan masalah ekonomi dengan pasangan. Kedua, strategi adaptasi pasif yaitu menunda kebutuhan yang tidak mendesak, menabung, dan menyikapi keadaan dengan sabar. Ketiga, strategi adaptasi jaringan berupa meminjam uang. Selain ada strategi itu, terungkap pula adanya dukungan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dimasa pandemi dalam bentuk seperti anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, mencari pekerjaan sampingan, dan mendapatkan bantuan dari keluarga besar. Terungkap pula adanya kendala-kendala adaptasi yang dialami oleh pekerja PPSU dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu (1) bantuan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, (2) memberikan bantuan kepada kerabat, (3) kesulitan mencari pekerjaan sampingan, (4) kesulitan untuk hidup lebih hemat, (5) kesulitan mencari pinjaman uang, (6) kesulitan untuk membuka bisnis, (7) adanya pengeluaran tambahan untuk menjaga kesehatan. ......Public infrastructure and facilities workers (PPSU) workers have a job to be done as soon as possible to accelerate functionality of public facilities/infrastructure because if postponed it can be financial loss, dangers, even disrupt public interest. PPSU workers can be referred as “blue collar workers” which include in critical sector workers as a part of public services and cannot work from home because PPSU workers responsibility in the service of public facilities. The thing has impacts to their household needs expenditure, so that many families including PPSU workers must adapt to fulfill their needs during the COVID-19 pandemic and this research shows the welfare of PPSU workers carrying out adaptation strategies that provide academic benefits to social welfare science that provide academic benefits to social welfare science. This undergraduate thesis describes adaptation strategy have done by PPSU workers to fulfill their household needs during COVID-19 pandemic. This thesis is descriptive qualitative research. Data collection start from September 2020 to November 2021 with online deep interview because of this research is made during COVID-19 pandemic. The informant involved five PPSU worker informants and 2 informants from the urban village workers with selection purposive sampling. The result show there are an increase in needs such as Wi-Fi installation and its monthly bill, buying food supplement, and preparing for unforeseen expenses. Despite an increase in needs, PPSU workers get facilities such as salary, religious holiday allowance, Social Health Insurance Administration Body, work attributes, and leave rights. Moreover, there are assistance from the government in the form of cash such as Cash Social Assistance (BST), Direct Cash Assistance (BLT), and the Family Hope Program (PKH), as well as in non-cash forms such as necessities, mobile data package for their kids, and healthcare equipment to support their health protocol. However, this financial assistance is not provided routinely. So that adaptation strategy adjusting with Suharto’s concept which divide adaptation strategies in three ways, first, active adaptation strategy consisting of communicating about finances with their partners. Second, passive adaptation strategy consisting of postponing non-urgent needs, saving money, and responding the condition patiently. And the last, network adaptation strategy consisting of made loans. Other than that, the financial support they have gained are family members who work to support financial condition, find other side jobs, and financial support from their relatives. This research it is revealed that there are various adaptation barriers experienced by PPSU workers to fulfill their household needs during the COVID-19 pandemic. (1) Government assistance doesn’t fulfill their household needs, (2) They give assistance to their relatives, (3) difficulty of finding side job, (4) difficulty of live frugally, (5) difficulty to find loans, (6) difficulty to start their own business, (7) There are additional expenses to keep their life healthy.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang analisis akuntansi pendapatan fasilitas sosial Fasos dan fasilitas umum Fasum pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengambil sampel pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat praktik akuntansi pendapatan fasos fasum yang dijalankan di Pemda tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan penghentian piutang. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan fasos dan fasum merupakan item non-moneter. Fasos dan fasum terbagi menjadi 3 jenis yaitu tanah, aset selain tanah, serta tanah dan selain tanah. Pengakuan pendapatan fasos dan fasum dilakukan pada saat serah terima aset. Kebijakan akuntansi pendapatan fasos dan fasum belum menjabarkan basis pengukuran untuk mengestimasi pendapatan seperti basis pengukuran menurut IPSAS serta tidak memiliki kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal piutang terkait dengan perubahan tingkat harga. Penyajian piutang fasos fasum tidak dipisahkan dengan piutang moneter. Dana yang diterima sebagai pengganti kewajiban penyediaan tanah tidak memiliki kebijakan pengungkapan. Kedua pemerintah daerah menghentikan piutang karena pelunasan kas atau penyerahan aset atau penghapusan. Penelitian menyarankan perubahan titik pengakuan pada saat awal proses penyerahan aset. Merinci basis pengukuran seperti pada IPSAS dan membuat kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal. Menyajikan piutang fasos dan fasum terpisah dari piutang moneter. Mengungkapkan informasi terkait dengan pembatasan suatu aset.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the accrual accounting for revenue of social and public facilities at the local government in Indonesian taking samples on two local governments namely the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi. This research used case study approach analyzing the accounting practices of social and public facilities revenues undertaken in the local government relating to the recognition, measurement, presentation, disclosure and the receivables derecognition. We identify that the social and public facilities revenues are non monetary items. Both local governments failed to recognize the revenues at early stage of submission process. Accounting policies had no detail measurement basis such as IPSAS for estimating the revenue and had no policies to adjust initial measurement of receivables related to price level changes. Presentation of the receivables did not distinguish it from monetary receivables. Funds received as land substitution did not have any disclosure policies. Both governments derecognized the receivables because of settlement cash payment or assets submission or deletion. Research suggests a change of recognition point the revenues at the early stage of submission process. Detail the measurement basis such as IPSAS and make policies to adjust initial measurement. Present the receivable differently from monetary receivables. Disclose any information such as limitation of assets.

Abstrak :
NGO Bina Ekonomi Sosial Terpadu dan Bremen Overseas Research and Development Association (BORDA) berkolaborasi bersama Universitas Indonesia melakukan progampercontohan kawasan layak huni di Kampung Nambo, Tangerang Selatan. Tujuan dari laporan ini adalah melaporkan dan mendokumentasikan peran koordinator dalam menyusun dan mengembangkan masterplan Kawasan Layak Huni di Kampung Nambodengan pendekatan sanitasi terintegarasi sebagai kawasan penyangga berkelanjutan yang dihimpun atas aspirasi gabungan pemangku kebijakan. Proyek pekerjaan pengembangan Master Plan Kampung Nambo mencakup perbaikan infrastruktur dan juga penentuan tiga zona khusus sebagai prioritas intervensi. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah studi berbasis aksi atau action-based research, sesuai Peraturan Pemerintah no. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk memudahkan pekerjaan, pemantauan dan pelaporan, koordinator pekerjaan ini membaginya menjadi 4 fase, yaitu Pra Perancangan, Pengembangan Desain, Finaliasai Desain, dan Pembangunan dan Pengawasan. Adapun beberapa Tindakan yang dilakukan adalah mempertahankan bagian penyangga berupa vegetasi atau melakukan penambahan, melindungi sumber air bersih yang terdapat pada mata air, membuat fasilitas umum, dalam hal ini taman baca dan ruang berkegiatan untuk PKK yang memiliki visual ke taman. Proses menjalankan peran pada pekerjaan ini sudah memperhatikan nilai kompetensi profesionalisme, Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L) serta Memperhatikan Kode Etik Keinsinyuran. ......NGO BORDA collaborated with the Universitas Indonesia to carry out a pilot program for liveable areas in Kampung Nambo, South Tangerang. This report aims to report and document the coordinator's role in compiling and developing a Liveable Area master plan in Kampung Nambo with an integrated sanitation approach as a sustainable buffer zone that was compiled based on the combined aspirations of stakeholders. The Kampung Nambo Master Plan development project includes infrastructure improvements and the determination of three special zones as priority interventions. The method used in this study is action-based research, according to Government Regulation no. 14 of 2016, concerning the Implementation of Housing and Residential Areas. To facilitate work, monitoring, and reporting, the work coordinator divides it into 4 phases: Pre- Design, Design Development, Design Finalization, and Development and Supervision. Some actions are to maintain the buffer in the form of vegetation which must be maintained or added, protect clean water sources found in springs, and make public facilities, such as area for reading and activity spaces for PKK. The process of carrying out the role in this job has considered the values K3L, and paying attention to the Engineering Code of Ethics.