Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sustainabilitas utang negara adalah issu utama didalam suatu negara. Banyak studi teoritis yang menganalisa bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif dapat membuat utang negara menjadi lebih sustainable. Penelitian ini menguji hubungan antara pengeluaran pemerintah dan utang negara di Indonesia dengan menggunakan Vector Error Correction Model (VECM). Di dalam penelitian ini, Penulis membedakan antara pengeluaran pemerintah produktif dan tidak produktif. Penulis menggunakan data belanja modal, belanja rutin, nilai tukar rupiah dan utang negara secara triwulan dari tahun 1994 triwulan I sampai dengan tahun 2012 triwulan IV. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengeluran rutin pemerintah mempunyai pengaruh yang negative terhadap utang pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, hubungan antara pengeluaran pembangunan (belanja modal) dan utang pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka panjang adalah positive dan tidak signifikan.

---

The sustainability of public debt is a main issue in the country. Many theoretical studies analyze that productive government expenditure can make the public debt become more sustainable. This study examines the relationship between government expenditure and public debt in Indonesia by using Vector Error Correction Model (VECM). In this study, I differentiate between productive and unproductive government expenditure. I use the quarterly data on capital expenditure, current expenditure, exchange rate and public debt from 1994Q1 to 2012Q4. The result shows that the current expenditure has a negative effect on the public debt in the short term and long term. Meanwhile, the relationship between capital expenditure and public debt in the short term and long term is positive and insignificant."

"Penelitian ini mengenai penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) belum berjalan dengan baik dan benar. Saran yang dapat diberikan yaitu agar Pemerintah melakukan penyempurnaan atas regulasi yang mengatur tentang iuran, membuat Standart Operating Procedure (SOP) iuran, melakukan sosialisasi kepada badan usaha, dan mempercepat proses penyelesaian Sistem Informasi Manajemen Iuran.

---

This research was about administration of The Nation's Non-Tax Revenue (PNBP) in the Regulatory Body for Upstream Oil and Gas (BPH Migas). This researched was conducted by descriptive qualitative metodology with study literature and survey to collect data. The research showed that administration of The Nation's Non-Tax Revenue (PNBP) in the Regulatory Body for Upstream Oil and Gas (BPH Migas) did not work properly. The suggestions were the Government should improve the regulations of dues, build the Standard Operating Procedure (SOP) for dues, to do socialization to the entity, and accelerate the finishing process of Manajement Information System of Dues."

"Studi ini menganalisis pengaruh dari korupsi dan utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi di 43 negara berkembang demokratis pada periode 2002- 2021. Estimasi Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG- ARDL) digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kointegrasi, yaitu hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel, serta dinamika penyesuaian jangka pendek setiap variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka panjang korupsi berdampak merugikan pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka pendeknya berdampak meningkatkan, 'sesaat'. Sebaliknya, utang publik berpengaruh meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, sehingga utang publik menjadi instrumen pembiayaan alternatif yang penting bagi pembangunan negara-negara berkembang – yang seringkali mengalami defisit anggaran. Analisis kami juga membandingkan dampak korupsi maupun utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengelompokkan negara dengan frekuensi tahun pemilu yang tinggi dan rendah. Menunjukkan hasil, bahwa pada kelompok 18 negara dengan frekuensi tahun pemilu yang tinggi, dampak korupsi lebih merugikan dibandingkan pada kelompok 25 negara dengan frekuensi tahun pemilu rendah. Sedangkan dampak utang publik pada dua kelompok negara tidak dapat dibandingkan karena hasil yang tidak signifikan pada sub-sampel 18 negara

---

This study analyzes the influence of corruption and public debt on economic growth in 43 democratic developing countries in the period 2002-2021. Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG-ARDL) estimates are used in this research to look at cointegration, namely the long-term equilibrium relationship between variables, as well as the dynamics of adjustments in the short term for each variable. The results show that in the long term corruption has a detrimental impact on economic growth, but in the short term it has a 'momentary' growth impact. On the other hand, public debt has the effect of increasing economic growth in the long term, so public debt becomes an important alternative financing instrument for the development of developing countries - which often experience budget deficits. Our analysis also compares the impact of corruption and public debt on economic growth based on groupings of countries with high and low frequency of election years. The results show that in the group of 18 countries with a high frequency of election years, the impact of corruption is worse than in the group of 25 countries with a low frequency of election years. Meanwhile, the impact of public debt on the two groups of countries cannot be compared because the results are not significant in the sub-sample of 18 countries."