Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan jaman yang semakin modern sedikit banyak berdampak pada meningkatnya pola hidup dan kebutuhan hidup manusia yang wajib dipenuhi. Namun meningkatnya kebutuhan hidup manusia tsb ternyata tidak seimbang dengan pemasukan (income) yang diperoleh, oleh Karena itu biasanya setiap individu berusaha mencari alternatif lain yang umumnya berupa mencari penghasilan tambahan atau dapat juga mengusahakan pinjaman kredit dari berbagai sumber termasuk bank. Salah Satu bentuk kredit yang ditawarkan bank yaitu kredit konsumtif dan setiap bank mengharapkan kredit yang akan diberikan kepada debitur dapat kembali dengan lancarsesuai dengan yang telah diperjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Masyarakat memilih bank karena diharapkan bank bisa bersifat fleksibel dapat mengerti kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Namun pada kenyataannya bank mempunyai perjanjian baku dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabahnya yang isi perjanjian tersebut lebih banyak menguntungkan bank sebagai pemberi kredit (kreditur)karena Nasabah sebagai penerima kredit (debitur) tidak ikut menentukan isi perjanjian, sekaligus tidak akan banyak menuntut, menerima saja isi perjanjian karena khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan secara sepihak oleh bank. Perjanjian Kredit Mitrakarya mandiri ini tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak, sah dan mengikat para pihak, serta para pihak mempunyai kedudukan yang tidak seimbang dalam membuat perjanjian, hal ini disebabkan karena pada saat kredit diberikan, bank berada dalam posisi yang kuat dibandingkan dengan nasabah debitur. Nasabah debitur sebagai pihak yang membutuhkan bantuan kredit dari bank akan mengikuti aturan yang ada. Hal tersebut otomatis menyebabkan posisi tawar menawar bank menjadi sangat kuat.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengadaan barang/jasa publik sebagai salah satu bentuk pelayanan publik seharusnya dilaksanakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi ternyata sering tidak berjalan efisien dan efektif akibat perilaku sejumlah orang yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, padahal pengadaan barang/jasa publik menghabiskan anggaran yang sangat besar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Laporan Tahunan 2010 menyebutkan bahwa kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua terbanyak setelah penyuapan. Dalam rangka untuk memperbaiki kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah, yang merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi, perlu dilakukan penelitian mengenai kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menganalisis kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah dengan membandingkan konsep pengadaan yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan penerapannya, sehingga dapat direkomendasikan kebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih kredibel dan berintegritas. Hasil penelitian menunjukan meskipun dapat menghasilkan efisiensi tetapi masih ditemukan halhal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan kinerja pengadaan harus ditingkatkan.

---

ABSTRACT
Public procurement as one provision mechanism of public goods and services should be done for the sake of the society welfare. However, it does not always be done as we hoped due to the personal interests of some persons, whereas public procurement has a tremendous value. The Corruption Eradication Commission in 2010 Annual Report stated that corruption in public procurement was at the second worst after bribery. In order to reform public procurement, which is in accordance with bureaucratic reform, it is necessary to study public procurement performance. This research analyzes public procurement performance by comparing the concept of the seven public procurement principles as stated in Presidential Regulation No. 54 of 2010 with its implementation, so that it can be recommended some policies in order to yield more credible procurements. The result of this research states that even it could generate cost efficiencies but the implementation of public procurement was not absolutely in accordance with the principles of public procurement and its performance still needs to be improved.

Abstrak :
ABSTRAK
Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta merupakan salah satu pelaku usaha bidang properti yang keuntungan atau kerugiannya dapat berdampak langsung kepada penghasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pendapatan Asli Daerah PAD , dalam melakukan kegiatan usahanya PD. Pembangunan Sarana Jaya melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mendayagunakan aset-aset yang dimiliki secara maksimal untuk menghasilkan keuntungun bagi perusahaan. Kerjasama terebut salah satunya dalam bentuk perjanjian Build Operatae and Transfer BOT atau dalam hukum indonesia dikenal dengan nama perjanjian Bangun Guna Serah BGS perjanjian BOT memiliki 3 tiga tahapan yaitu build/membangun operate/mengelola dan transfer/menyerahkan kepada pemilik lahan, perjanjian BOT merupakan perjanjian dengan jangka waktu dan biaya investasi tinggi sehingga perjanjian harus dibuat dengan baik dan benar dan telah mengakomodir segala kemungkinan yang terjadi untuk jangka waktu perjanjian, penerapan dan pelakanaan perjanjian BOT oleh PD. Pembangunan Sarana Jaya terikat oleh aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemeintah baik pusat maupun daerah, sehingga asas kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam menyusun perjanjian, dalam perjanjian dikenal adanya asas pacta sun servanda yang berarti bahwa perjanjian mengikat para pihak dan menjadi undang-undang yang harus ditepati dan dijalankan, adanya opsi perpanjangan pengelolaan dalam perjanjian BOT di PD. Pembangunan Sarana Jaya berpotensi menimbulkan masalah, asas Rebus Sic Stantibus yang berarti perubahan suatu keadaan yang fundamental dapat dijadikan dasar untuk salah satu pihak melakukan renegosiasi atas suatu perjanjian terlebih perjanjian yang berjangka waktu panjang dan dengan biaya besar, asas Rebus Sic Statibus diwujudkan dalam klausul hardship dalam suatu perjanjian. Kata kunci :Perjanjian, Build Operate Transfer BOT , opsi perpanjangan, Rebus Sic Stantibus/ Klausul harship

---

ABSTRACT
DKI Jakarta rsquo s State Owned Enterprise Pembangunan Sarana Jaya Local Company Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya is one of the business actor in the property line of business whose profit or losses may directly affect to the DKI Jakarta Local Government rsquo s revenue through the Original Regional Revenues Pendapatan Asli Daerah PAD , in conduting their business activities, PD Pembangunan Sarana Jaya commences mutual cooperation with other parties to use effectively the owned assets in maximum to produce profit for company. One of the cooperation is in Build Operate and Transfer BOT agreement or in Indonesia Law is known as Bangun Guna Serah BGS agreement. BOT agreement has 3 three stages which are build, operate and transfer to the land owner, BOT Agreement is the agreement with certain period of time and high investment cost therefore such agreement must be made well and correct and already accomodate all possibilities who may occur during the time period, application and execution of BOT Agreement by PD Pembangunan Sarana Jaya is bound with regulations issued by the central government or local government, therefore the freedom of contract principle cannot be absolutely applied in drafting the agreement, in the agreement is already known the pacta sun servand principle which means that agreement binds the parties and becomes law that must be fulfilled and executed, the management extension option in PD Pembangunan Sarana Jaya rsquo s BOT Agreement potentially create issues, Rebus sic Stantibus principle which means the fundamental change of condition on which could be the basis to one of parties conduct renegotiation of the agreement even more the agreement who has long period of time and with big cost, Rebus sic Stantibus principle is transformed in hardship clause in the agreement.

Abstrak :
Pembangunan infrastruktur pelabuhan masih minim karena keterbatasan pendanaan dari pemerintah dan faktor risiko investasi yang selalu dikuatirkan oleh investor swasta, untuk berpartisisipasi dalam pembangunan infrastruktur publik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi secara cermat potensi-potensi risiko yang mempengaruhi kinerja Nilai NPV pada pembangunan pelabuhan terminal kontainer. Sedangkan pengambilan data primer dengan kuisioner dan pengolahan data dengan menggunakan analisa statistik dan monte carlo. Hasil dari penelitian ini diperoleh risiko yang paling berpengaruh terhadap nilai NPV yakni risiko Peningkatan biaya proyek karena perencanaan yang buruk, Demand jasa kepelabuhanan lebih rendah dari yang diharapkan, Lalu lintas akses darat menuju pelabuhan stagnan dan Inflasi yang tinggi. Development of port infrastructure is still minimal due to limited funding from the government and investment risk factors are always feared by private investors, to take apart in public infrastructure development. This study aims to identify carefully the potential risks that affect the performance of NPV at port project. While the primary data collection by questionnaire and data processing using risk analysis. Results of this study showed that most affect the risk of NPV increase the risk of project cost due to poor planning, traffic or port services demand is lower than expected, traffic access and land transport of stagnant and high inflation.