Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak akhir PELITA V semakin banyak muncul sorotan terhadap peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalarn setiap perekonomian nasional dan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistem perekonomian daerah, baik dari kalangan ekonom maupun masyarakat. Munculnya sorotan tersebut karena apa yang secara normatif diharapkan dari BUMN dan BUMD dalam menjalankan misi sebagai sumber pendapatan Negara atau Daerah (profit making) dan sebagai penyedia pelayanan umum (public services) belum menunjukkan kinerja yang me in ua ska n (Rachbini, 1994:46-48)."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh AnggotaDireksi Perseroan, sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, terutama bagi Perusahaan Publik. Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip good corporate governance bagi Perusahaan Publik, maka Otoritas Jasa Keuangan (?OJK?) sebagai pengawas Pasar Modal Indonesia telah mengeluarkan Peraturan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimana didalamnya diatur juga mengenai persyaratan menjadi Anggota Direksi Perusahaan Publik. Penelitian ini dinilai penting karena dalam prakteknya masih banyak pihak-pihak yang belum mengetahui secara detail atas persyaratan Anggota Direksi Perusahaan Publik, yang dapat berpotensi dikenakannya sanksi bagi Perusahaan Publik atas adanya pelanggaran pemenuhan persyaratan Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: pertama, mengenai perbandingan ketentuan persyaratan Anggota Direksi Perusahaan Publik berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan kedua, mengenai peranan OJK dalam menangani adanya pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik

---

ABSTRACTThis thesis discusses the requirements to be fulfilled by a Member of the Board of Directors of the Company, as the organ who has authority and full responsibility for the management of the Company, especially for Public Company. In order to improve the application of the principles of good corporate governance for the Public Company, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as the supervisor of the Capital Market in Indonesia, has issued Regulations concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company where as it regulated the requirements as well to become a member of the Board of Directors of Public Company. This research is important due to during the practicing there are many parties who do not understand in detail on the requirements of the Board of Directors of Public Company, which can potentially have sanctions for violations of Public Company on their eligibility for the requirement of the Directors of Public Company. This writing method is utilizing the normative legal research to address the problem as follows: first, regarding the comparison of clause requirements of Directors Public Company pursuant to Company Law and OJK Regulation concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer and Public Company, and second, regarding the role of the OJK in addressing violations for the fulfillment of the members requirements of the Public Company Board Directors."

"Daftar Negatif Investasi (DNI) yang merupakan derivatif dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah diberlakukan terhadap penguasaan asing terhadap perusahaan publik yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia. Pemberlakuan Daftar Negatif Investasi (DNI) ini diakibatkan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap terminologi penanaman modal langsung, dan penanaman modal tidak langsung atau portofolio di penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hal ini menimbulkan dampak bagi perusahaan publik dan investor asing yang akan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

---

Negative list which are the derivative from the legislation number 25 year 2007 discovers about the investment funds that have been implemented to the foreign share in regard of the public company which are listed and traded at the Indonesia Stock Market. The implementation of the Negative list are occurred because of the differentiation in the terminology of the direct investment and indirect investment also in the portfolio of number 2 legislation no 25 year 2007 complies the investments funds. These factors are implicating the effects to the public company and foreign investors that are planning to invest in the Indonesia stock market."

"ABSTRAKHingga tahun 2018, perusahaan publik Indonesia mewajibkan Direktur Independen untuk menjadi bagian dewan dan mengawasi perusahaan dengan menyediakan independen dan tidak terafiliasi perspektif tentang manajemen. Tugas Dewan Komisaris juga untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Tesis sarjana ini mengeksplorasi dua masalah utama: (1) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Independen berbeda, dan (2) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris di PT ABM Investama Tbk efektif. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dengan menggunakan undang-undang, teoritis, dan pendekatan komparatif, sarjana ini menyimpulkan bahwa ada that tidak ada perbedaan yang signifikan antara fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Komisaris dan Direktur Independen, sehingga menjadi alasan utama untukPenghapusan persyaratan Direktur Independen Bursa Efek Indonesia pada tahun sebuah perusahaan publik. Penghapusan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan diatur semata-mata untuk Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif. Ini Gagasan tersebut didukung oleh studi tentang PT ABM Investama Tbk sebagai publik yang terdaftar perusahaan dengan reputasi Good Corporate Governance dan tanggung jawab yang baik dewan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik digunakan untuk mengukur efektivitas dan kepatuhanDewan Komisaris dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya di Perusahaan publik Indonesia, termasuk PT ABM Investama Tbk. Dengan demikian, efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan di perusahaan publik menunjukkan kurangnya signifikansi untuk membutuhkan Independen Direksi dan PT ABM Investama Tbk

---

ABSTRACT