Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang baik tidak hanya mendukung mobilitas manusia, barang, ataupun jasa. Namun, dalam jangka panjang juga dapat mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu pula, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi harus terjangkau dari segi biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana transportasi sebagai bagian dari pelayanan umum pemerintah kepada rakyat. Agar pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah dapat terjangkau oleh masyarakat, maka dikembangkan skema pemberian subsidi kepada BUMN dalam rangka penugasan pelayanan umum atau Public Service Obligation (PSO). PSO merupakan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada badan penyelenggara untuk menutup selisih dari kekurangan biaya produksi suatu barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan subsidi PSO pada pelayanan KRL ekonomi Jabotabek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskritif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan subsidi PSO tersebut tidak berefek positif terhadap pelayanan KRL ekonomi Jabotabek kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya besarnya nilai subsidi PSO yang diberikan, proses pemberian subsidi PSO kepada BUMN yang berbelit, hingga perilaku masyarakat yang tidak berdisiplin dalam menggunakan kereta api yang berdampak secara langsung terhadap besarnya biaya perawatan kereta api.

---

Availability of great transportation infrastructure encourages distribution of human, good and services. The transportation infrastructure also encourage economy growth in the long term. The government must provide a low cost transportation as a public services and maintain the high revenue. Public Service Obligation (PSO) is a method for the government to maintain revenue of BUMN and also keep the low cost services. This research try to see the influences of PSO policy in PT. KAI with qualitative approach and desciptive method. This research conclude that PSO policy has a negative effect to KRL Economy Jabodetabek services. This conclusion is a result from several factor such as the amount of PSO given fund, the complexity of PSO procedure, and the undisciplineary act of PT KAI consumer."

"Skripsi ini secara khusus membahas mengenai model implementasi yang terjadi dalam kebijakan pembangunan rumah susun BidaraCina yang terjadi pada tahun 1994. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk memperbaiki lingkungan di sekitar DAS Ciliwung yang pada waktu itu tidak tertata baik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan seperti apakah model implementasi kebijakan yang terjadi pada pembangunan rumah susun BidaraCina. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, berdimensi lintas waktu, dan merupakan penelitian murni. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu wawancara mendalam dan observasi. Adapun teoriteori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, teori model implementasi kebijakan, dan teori hubungan negara dan masyarakat.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa adanya indikasi pemerintah melakukan pendekatan secara represif pada masyarakat yang tinggal di DAS Ciliwung tersebut, sehingga model implementasi kebijakan yang dipakai dalam pembangunan rumah susun BidaraCina ini adalah State Oriented-Elitis.Saran yang diberikan oleh peneliti adalah harus adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara maksimal.

---

This Thesis studies about implementation model, which happened on policy of BidaraCina?s construction in 1994, particularly. The background of the policy is government?s willingness (aspiration/intention) to recover environment in the region of DAS Ciliwung, which is cluttered at that time.The aim of this research is to see and describe implementation model policy that government used on construction BidaraCina?s flat. In this thesis, researcher was using a qualitative approach with descriptive studies, cross sectional and genuine research. Researcher was using library research and field research, which includes in depth interview and observation, as a data collecting technique.Theories that are used in this research are public policy theory, implementation model policy theory, and society-state relation theory. Based on the research, it can be concluded there is indication that government had made repressive approach to citizen who lived in DAS Ciliwung, therefore implementation model policy, which had been used by government on BidaraCina flat construction, is State Oriented-Elitis.Researcher suggests better coordination between government and citizen should be associated in a policy process, in order to make the policy run efficiently."

"Peningkatan pelayanan publik merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Namun, Indonesia dalam indeks Ease Of Doing Business 2020 masih tertinggal dengan negara-negara regionalnya. Dalam hal ini DPMPTSP DKI Jakarta sebagai DPMPTSP di Provinsi Ibukota hanya memperoleh nilai standar. Hal ini dibuktikan dengan adanya permasalahan dalam aspek ketepatan dan sinkronisasi data perizinan. PTSP tingkat Kota Administrasi menjadi PTSP yang memiliki banyak pengaduan. Karena itu penulis melakukan penelitian bagaimana evaluasi program PTSP di UP PTSP Jakarta Selatan. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan dua teori yaitu Pelayanan Publik, One Stop Services, dan Evaluasi Program. Evaluasi program tersebut menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product). Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah post-positivist. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa keseluruhan indikator cukup terpenuhi/tercapai. Pelaksanaan PTSP di Jakarta Selatan telah jelas secara latar belakang, regulasi, dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapainya. Anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana penunjang telah mampu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan/non-perizinan secara baik. Proses pelayanannya telah sesuai peraturan dan regulasi yang ada. Namun, penulis menemukan adanya hambatan dan kendala dalam pelaksanaan PTSP di Jakarta Selatan. Walaupun demikian, PTSP Jakarta Selatan telah mampu dalam memenuhi kebutuhan pemohon dan menepati tujuan dan sasarannya tiap tahun. Dari temuan ini, beberapa rekomendasi adalah diperlukan upaya peningkatan jumlah pegawai PTSP, pembaharuan sosialisasi menggunakan media sosial, dan perbaikan layanan hotline agar pelaksanaan PTSP lebih optimal.

---

The improvement of public services is an issue of concern to the government of Indonesi. However, Indonesia in the index of Ease Of Doing Business 2020 are still lagging behind within regional countries. Further, based on the complaint of services PTSP level of the City Administration have a lot of complaints. The subject of research based on the amount of the issuance of permits at most at the level of the city administration and achievements as a public service provider that is recognized by the MenpanRB. Because of that, authors conduct research into how the evaluation of the implementation of PTSP in UP PTSP Jakarta Selatan. In doing the research the writer uses two theories, namely the Public Service and Program Evaluation. Further, the evaluation of the program using the Model CIPP. Two concept of this are elaborated depthly to the operationalization concept of the research. The results of the evaluation showed that the overall indicators in the dimensions of the CIPP quite fulfilled/achieved by the implementation of PTSP in South Jakarta. The implementation in South Jakarta has been clear in the background, regulation, and goals and targets to achieve. Budget, human resources, and supporting infrastructure have been able to produce licensing service/non-licensing as well. Process of services has appropriate to rules and regulation. However, the authors found the presence of barriers and obstacles in the implementation of PTSP in South Jakarta. From these findings the author finds it necessary to increase the number of employees, the renewal of the socialization of using social media, and repair hotline service for the optimal implementation of PTSP in South Jakarta."