Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Terdapatnya kotribusi PAD yang kecil terhadap APBD, padahal PAD memiliki arti yang strategis yaitu sebagai wujud nyata dari otonomi daerah. Kecepatan tuntutan masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan, belum bisa diimbangi dengan kemampuan Pemerintah Daerah karena biaya banyak menguntungkan kepada Pemerintah Pusat sebagia akibat kecilnya PAD yang dapat dipungut dan dibelanjakan sendiri. Permasalahan selanjutnya faktor-faktor apakah yang bisa mempengaruhi PAD serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan PAD. Penelitian ini bertujuan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PAD serta upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Data yang digunakan, yaitu data sekunder dengan mengumpulkannya dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA). Bagian Perekonomian Kabupaten. Bagian Hukum Kabupaten dan dinas-dinas yang menghasilkan PAD. Data ini ditarik dari data Tahun 1992 sanipai dengan 1997. Teknik analisa adalah deskriptif. Dari penelitian ini diperoleh basil sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang berpengaruh terrhadap PAD yaitu Kewenangan Daerah.
2. Potensi Ekonomi Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Pengelola PAD.
3. Kinerja PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang cukup baik, tetapi masih ada kesempatan untuk di tingkatkan.

Hasil analisis dari temuan penelitian ini memberikan saran, agar Pemerintah Pusat Daerah dalam menetapkan kebijakannya memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja PAD secara serasi dan seimbang.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima, Studi Kasus di Pasar Ciputat, Tangerang, Banten." Penelitian ini penting dilakukan karena pedagang kaki lima merupakan salah satu permasalahn kota yang hingga kini belum tertangani dengan baik. Selama ini kebijakan yang diterapkan adalah mengusir dan menggusur para pedagang kaki lima karena dinggap membuat kotor, kumuh dan macet. Padahal di sisi lain, pedagang kaki lima mempunyai daya serap tenaga kerja yang tinggi apalagi pasta krisis ekonomi. Pemerintah daerah Tangerang juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan pedagang kaki lima dengan menggelar operasi penertiban. Namun, operasi penertiban ini tidak efektif membuat jera para pedagang kaki lima dan bahkan mereka seolah-olah "main petak umpet" dengan aparat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di pasar Ciputat. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi pustaka serta observasi langsung ke lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang terkait dengan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup sepuiar sektor informal, lebih spesifik tentang karakteristik usnum pedagang kaki lima, peranan pedagang kaki lima, permasalahan yang seringkali muncul akibat keberada pedagang kaki lima, dan beberapa penanganan pedagang kaki lima. Teori yang terkait dengan penelitian ini juga adalah teori kebijakan publik, baik itu sebagai produk, proses, dan analisis, implementasi kebijakan publik dan variable yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik Berdasarkan temuan lapangan bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik karena terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan yakni tidak mengikuti prosedur yag telah ditetapkan dalam SK Bupati No. 180 tahun 1995 tentang Petunjuk Teknis Praktis Penegakan Hukum dalam Bidang Pemerintahan. Penyimpangan itu antara lain adalah tidak adanya sangsi berupa tindak pidana ringan bagi para pelanggar dan tidak adanya sikap konsistensi aparat pemerintah terhadap operasi penertiban pedagang kaki lima. Dari implementasi kebijakan yang sedemikian rupa menghasilkan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keindahan, kebeisihan dan ketertiban hanya dapat dirasakan secara sementara. Tidak berhasilnya penertiban tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yakni kendala internal meliputi tidak adanya SOP (Standart Operating Procedures), tidak adanya kesepahaman antar aparat pemerintah, terbatasnya personil aparat pemerintah, terbatasnya dana operasional dan kendala eksternal yang terdiri dari rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan terbatasnya lahan dagang di pasar Ciputat. Hasil analisis mengemukakan kebijakan yang diterapkan Pemda Tangerang dalam menangani pedagang kaki lima termasuk dalam-kategori relokasi sangat keras karena dilarang berjualan kembali di tempat yang dilarang tanpa ada solusi alternatif yang memihak pedagang kaki lima. Terdapat beberapa point yang tidak terpenuhi dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di ciputat baik dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Oleh karena itu kebijakan yang diterapkan dikategorikan unseccesfull implementation. Oleh karena itu perlu ada beberapa perbaikan yakni pada aspek dasar hukum sebagai landasan operasional yang perlu dibuat juknis penertiban dan direvisi perda tentang penertiban, dialokasikan dana operasional dalam APBD secara tepat, adanya komunikasi antara Camat dengan dinas yang terkait dalam menangani pedagang kaki lima, ditambahnya personil satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan kinerjanya dan disediakan lahan khusus untuk pedagang kaki lima yang sudah lama berjualan di lahan pasar Ciputat.

Abstrak :
Di awal diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur perubahan status desa menjadi kelurahan, faktual di lapangan menimbulkan resistensi di kalangan para kepala desa. Hal tersebut disebabkan adanya kekhawatiran dari para kepala desa terhadap masa jabatan yang harus berakhir dan persyaratan status PNS untuk para kepala kelurahan. Peraturan Daerah (Perda) pada dasamya adalah aktualitas dari kebijakan publik. Sebagai sarana administrasi bagi berjalannya fungsi-fungsi publik, Perda seyogyanya berfungsi sebagai jawaban dari berbagai masalah publik. Sehingga keberadaannya akan mengikat dan berpengaruh terhadap masyarakat. Hanya saja, sejauhmana perda dapat memenuhi fungsi-fungsi itu merupakan hal yang penting untuk diketahui. Penelitian ini mengupayakan kajian Persepsi Para Lurah Terhadap Implementasi Kebijakan Kota Bogor Dalam Mengkonversi Desa Menjadi Kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi para Iurah mengenai efektifitas dan dampak pelaksanaan peraturan daerah No. 9 Tabun 2001 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan di Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, studi kasus dan ex post facto. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan analisis deskriptif secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas langkah yang paling efektif di dalam pelaksanaan peraturan daerah adalah penanganan perubahan kelembagaan (administrasi) dan meningkatkan sosialisasi peraturan daerah. Dampak yang sangat signifikan di dalam pelaksanaan peraturan daerah ini adalah berjalannya pembangunan fisik dan sosial serta adanya peningkatan pelayanan masyarakat. Peran DPRD yang sangat efektif di dalam sosialisasi peraturan daerah adalah bahwa anggota DPRD harus mengetahui peraturan daerah, berkomunikasi dan bertukar informasi dengan para lurah sebagai pelaksana kebijakan. Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan (good government) dan tata pemerintahan yang baik (good governance), merupakan prasyarat utama di dalam keberhasilan pelaksanaan peraturan daerah. Dengan hat tersebut, perlu adanya peningkatan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota dengan aparat di tingkat kelurahan. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah, DPRD, Masyarakat dan Partai Politik (khususnya di wilayah Kota Bogor) dalarn upaya mereposisi peranan dan fungsinya di dalam proses pembuatan peraturan daerah ke arah yang optimal.

---

In the beginning of the implementation of UU No. 2211999 which convert the status of desa to kelurahan, there was some resistances among Kepala Desa (Head of Desa). Those resistances was caused by the uncertainties faced by Kepala Desa on their position and status. Under UU No. 2211999 there will be no more Kepala Desa and all must be converted to kelurahan headed by a government official (PNS). Regional Acts (PERDA) are essentially reflection of public policy. As an administration tool for public services to function, PERDA should play a role as answer for various public problems such that PERDA has meaning and the benefits are felt by the people. How far PERDA has satisfied its basic objectives need to be investigated. This research tried to investigate perception of Lurah on the implementation of Bogor municipality's policy in converting Desa to Kelurahan. This research is aimed at describing the perception of Lurah on affectivity and impact of the implementation PERDA No. 1912001 regulating establishment, breaking, merging, and alleviation of Kelurahan at Bogor. The method used was descriptive, case study and ex post facto. Data consists of primary and secondary data. Primary data were collected using questioner and secondary data were collected from various references and documentations. Data were analyzed qualitatively using descriptive analysis. The result shows that the most effective step in implementing a PERDA is managing the institutional change (Administration) and increasing the socialization of PERDA. The most significant impact in the implementation of this PERDA is the success of physical and social development and the improvement of public services. The role of DPRD (Regional Parliament) in socializing the PERDA is by making each parliament member. Understand every PERDA and communicate the PERDA with Lurah as executors of the PERDA. The Improvement of performance of government officials (good government) and good governance are pre requisite for the implementation of a PERDA to be successful. For that reason, there is a need to increase the good communication between the executives of municipality with the officials at Kelurahan level. This research is expected to be useful as inputs for regional government, DPRD, community and political parties especially those at Bogor municipality, in trying to reposition their role and function in the process of formulating an optimal PERDA.

Abstrak :
Propinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk 8,3 juta jiwa dengan titik berat kewenangan pemerintahan dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, memiliki misi mewujudkan Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipasif, berahlak, sejahtera dan berbudaya, dalam Iingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan. Sedangkan misi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta adalah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, mewujudkan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga kota, menegakkan supremasi hukum serta melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan fungsi pembangunan kewilayahan dan strategi pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan dalam model perencanaan pembangunan melalui Forum Pengkajian Perencanaan Tahunan yang Iangsung diimplementasikan di masyarakat, dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kotamadya untuk selanjutnya memasuki proses penyusunan dan pengesahan APBD di tingkat propinsi melalui mekanisme yang ada. Kondisi tersebut tentunya menuntut Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan baru dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 22/SE/2004 tantang Petunjuk Penyelenggaraan Forum Kelurahan, Konsolidasi Kecamatan dan Forum Kotamadya/Kabupaten, diharapkan akan mampu meningkatkan peran serta dan kapasitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sejalan dengan proses dan mekanisme Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004 di masyarakat, ternyata kebijakan Pemda Propinsi DKI Jakarta sebagai strategi pemberdayaan masyarakat berdampak positif dan negatif didalam pelaksanaannya. Sisi positif dari kebijakan tersebut ditandai dengan tumbuhnya peran lembaga masyarakat yaitu Dewan Kelurahan dalam proses pelaksanaan kegiatan serta adanya proses pembelajaran bagi masyarakat mengenai fenomena dan problem perencanaan. Sedangkan sisi negatifnya adalah semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan yang mana hat ini diakibatkan banyaknya usulan masyarakat yang tidak terealisasi dalam pembangunan tahun berjalan. Hal lain yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004 adalah kesiapan aparat pelaksana di tingkat kelurahan, kecamatan dan kotamadya dalam menyikapi proses perubahan perencanaan pembangunan, dimana kondisi aparat pelaksana masih kurang memahami permasalahan yang timbul sejalan dengan pelaksanaan Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagiamana format baru PDI Perjuangan dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Peran pemerintah (state) yang sebelumnya begitu dominan, pelan tapi pasti mulai digantikan dengan kondisi sosial masyarakat yang lebih demokratis. Tuntutan transparansi dan tata kelola yang baik, tak mungkin terhindarkan di tengah kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap setiap isu yang terjadi di masyarakat. Partai Politik merupakan sarana formal masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Sebab selain kelompok-kelompok kepentingan lainnya, partai politik merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang kinerja nya diukur dan dievaluasi dalam pemilu oleh rakyat. Karena itulah perlu untuk mencari jawaban, tindakan dan langkah-langkah apa saja yang hams dilakukan partai politik -baik secara internal maupun eksternal- untuk mengantisipasi hal itu. Tindakan dan kerja politik seperti apa yang membuat sebuah partai politik mampu menghadapi perubahan masyarakat yang_semakin kritis. Kebijakan publik dan manajemen isu seperti apa yang harus dilakukan sebuah partai politik dalam menghadapi dinamika masyarakat Penelitian ini juga panting untuk untuk membuat sebuah format tentang pembuatan sebuah kebijakan publik oleh PDI Perjuangan. Peneltian ini bersifat evaluatif dan dapat dikategorikan ke dalam penelitian kualitatif. Peneliti dalam hal ini berperan dalam keterlibatan sebagai pribadi dalam pengertian empatik. Penelti juga menjadi teman dan lawan diskusi sekaligus bagi nara sumber. Setelah peneliti mengumpulkan data dan informasi primer dengan wawancara tak berstruktur, peneliti mencoba sedapat mungkin keluar dart dunia cara berpikir populasi agar memungkinkan dapat memberikan tafsir atau makna pada data dan informasi itu secara obyektif. Hasil analisis itu kemudian dituangkan dalam laporan tesis yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan konsepsi elit politik dan sirkulasi alit Pareto, dimana di dalam setiap masyarakat selalu saja ada gerakan yang tidak dapat ditahan, dari individu-individu untuk menggantikan satu dengan yang lain sebagai elit. Sedangkan Robert Dahl menggungkapkan tentang 5 standard bahwa sebuah proses dapat dikatakan demokratis, yaitu :partisipasi aktif, persamaan suara, pemahaman yang cerah, pengawasan agenda dan pencakupan orang dewasa. Sedangkan kebijakan publik merupakan sarana menghimpun sumber daya dari para pelaku politik dan memenuhi tuntutan serta kepentingan. Karena terbatas nya sumber daya dibanding jumlah tuntutan masyarakat maka perlu dilakukan pemilihan, penyaringan dan prioritas terhadap iangkah yang hares diambil. Dengan demikian, evolusi demokrasi dan perbaikan partai politik sangatlah penting bagi kesehatan dan kesejahteraan bemegara serta kualitas tata kelola pemerintahan. Apabila partai politik tidak berfungsi dengan baik, maka demokrasi akan menghadapi ancaman. Pengembangan kelembagaan partai politik dapat berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat, akan tetapi semua itu sangat tergantung pada upaya, kerja politik dan langkah-langkah yang dilakukan oleb aktivis partai dan warga masyarakat itu sendiri. Beberapa temuan penting dari penelitian ini adalah pertama, PDI Perjuangan terlambat dalam mengantisipasi perubahan masyarakat yang semakin dinamis. Perubahan aspirasi masyarakat lebih cepat dari apa yang dapat dilakukan PDI Perjuangan. Kedua, pilihan kebijakan yang dilakukan PDI Perjuangan ternyata lebih banyak menjauhkan PDI Perjuangan dari konstituennya Pilihan kebijakan yang terbatas sebagai konsekuensi dari problem peninggalam masa Iampau seperti soal IRK Kenaikan BBM dan sebagainya adalah problem-problem sistemik yang memiliki keterbatasan dalam jumlah opsi pilihan. Ketiga, format dan pilihan dalam pengambilan kebijakan tidak didasari model dan mekanisme yang terukur dengan tingkat akuntabilitas yang baik. Personifikasi dalam kelembagaan menjadi modus utama berjalannya organisasi PDI Perjuangan. Keempat, secara kelembagaan, PDI Perjuangan belum mampu menjalankan prinsip-prinsip partai modern. Kelima, transisi perubahan yang dilakukan PDI Perjuangan dapat memberikan harapan terjadinya tata kelola partai yang lebih baik. Disarankan kepada seluruh aktor PDI Perjuangan untuk dapat bekerja dalam sebuah mekanisme kelembagaan yang lebih baik dengan format dan model yang lebih tertata dengan baik. Sebab masa depan partai politik tergantung seberapa cepat, tepat dan tanggap dalam merespon setiap perkembangan yang ada di masyarakat. Karena hanya partai politik yang mampu memenuhi harapan rakyat yang akan dapat terns bertahan. Penguatan kelembagaan partai politik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas demokrasi.

Abstrak :
Keterbatasan akses terhadap air berslh akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada berbagai dimensi kemiskinan, diantaranya pengurangan pendapatan, sanitasi yang buruk, derajat kesehatan yang rendah, bahkan ketimpangan jender. Harga yang harus dibayar oleh rumah tangga miskin untuk mendapatkan air umumnya mempunyai share yang besar (Iebih dari 20%) dalam pengeluaran rumah tangga miskin. Mengapa kaum miskin membayar Iebih banyak untuk mendapat air? Starting-point untuk menjawab pertanyaan tersebut adaiah karena adanya kelangkaan air di suatu wilayah. Pada hampir semua wilayah yang mempunyai problem keterbatasan air berslh, perjuangan rutin untuk akses air bersih merupakan upaya yang dapat menguras keuangan, aset fisik, serta kehidupan bagi rumahtangga miskin. Sebagai salah satu kabupaten yang terluas di Propinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Gunungkldul mempunyai masalah yang terkalt dengan kekeringan dan kemiskinan. Dua masalah tersebut bahkan menjadi cirikhas untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Gunungkidul. Implikasi dari kondisl tersebut maka upaya pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin merupakan salah Satu prioritas kebijakan yang harus diatasi terutama oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Analisis kebijakan pemenuhan air berslh bagi masyarakat miskin ciriakukan dengan menggunakan metode AHP. Untuk menentukan kebijakan yang akan dipilih dilakukan dengan menyusun hirarki model perencanaan. Agar perencanaan Ieblh efektif digunakan penggabungan hira rki bentuk standar dari forward-backward process. Dalam kerangka modet perencanaan dengan metode Ai-IP, untuk memperluas akses air bersih bagi masyarakat miskin di Gunungkidul diperoleh lima pilihan kebijakan yang optimal, yakni : fasilitasi teknologi tepat guna, pembangunan sarana air bersih, penguatan kelemoagaan, pemoerian oantuan/suosicii, Serta teraimir pengelolaan air berslh skaia Iokai.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pembuatan Rencana Aksi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 khususnya pada BAB V yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif di tempat kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2014 – 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain operational research yang menggunakan metode wawancara mendalam (indepth interview). Setelah melalui input stage dengan menggunakan analisis SWOT, matching Stage dengan Internal dan External Matriks, dilanjutkan lagi dengan Decision stage dengan QSPM matrix dan akhirnya adalah penetapan indikator kinerja dengan perspektif Balance Scorecard. Berdasarkan proses tersebut didapatkan penetapan strategi untuk Dinas Kesehatan Kota Tangerang adalah menetapkan anggaran untuk program ASI eksklusif dan penyusunan peraturan daerah tentang ASI eksklusif di tempat kerja. Dari hasil penelitian ini disarankan untuk melakukan Concensuss Decision Making Group, sehingga didapatkan sebuah kesepakatan dari semua pembuat kebijakan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang sesuai dengan apa diharapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Kata kunci : PP 33 TAhun 2012.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the making of the Action Plan on Implementation of Government Regulation Number 33 year 2012 in particular in Chapter V the set of exclusive breastfeeding in the workplace in Tangerang City Health Office Year 2014-2016. This study is a qualitative research design with operational research using in-depth interview. After going through the input stage using SWOT analysis, matching Stage with Internal and External Matrix, followed again by the Decision stage with QSPM matrix and establishment of performance indicators with Balance Scorecard perspectives. Obtained by the process of determining a strategy for Tangerang City Health office is to set a budget for the program of exclusive breastfeeding and drafting local regulations on exclusive breastfeeding in the workplace. From the results of this study are advised to do Concensuss Decision Making Group, so that it acquired an agreement from all policy makers in Tangerang City Health office and Tangerang City Government in accordance with what was expected by the Tangerang City Health Office. Keyword : Government regulation number 33 year 2012

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang layanan publik yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Salemba. Pembahasan meliputi regulasi, tata kelola layanan, dan kualitas layanan itu sendiri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepuasan pengguna yang dikemukakan oleh Kotler. Metode yang digunakan adalah LibQual dengan menyebar kuesioner ke 150 responden dengan 22 butir pernyataan. Metode LibQual ini terdiri dari 3 dimensi yang menjadi parameter kualitas layanan, yaitu dimensi affect of service (kemampuan pustakawan), dimensi information control (kemudahan akses informasi), dan dimensi library as place (perpustakaan sebagai sebuah tempat). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan atau memaparkan variabel yang menjadi objek penelitiannya. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu data primer yang diperoleh melalui angket metode simple random sampling dengan jumlah responden 150 orang, dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengelola Perpustakaan Nasional RI, observasi di lapangan, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Undang-undang tentang perpustakaan sudah ada meskipun belum sampai pada Peraturan Pemerintah. Meskipun begitu, Perpusnas terus berusaha meningkatkan kualitas layanannya. Hasilnya, pengguna Perpustakaan Nasional RI telah merasa puas terhadap kualitas ruang layanan, keandalan staf, dan akses informasi yang ada.

---

This thesis study public service in National Library of Republic of Indonesia, Salemba. This studying encourage regulation, service organization, and quality service itself. This one use customer satisfaction theory issued by Kotler. Use LibQual methode by sharing quetionairs to 150 respondens within 22 statements. This methode contains 3 dimensions that become service quality parametres : affect of services (librarian?s attitude & skill), information control (information access amenity) and library as a place. This research use descriptive approache that describes its research object. Data has taken from 2 sources : primary data that reached by quetionairs with simple random sampling methode to 150 respondens, and secondary data that reached by interview, observation and literature study. This research informs that Act of National Library has not Government Ordinance. Nevertheless, National Library of Republic of Indonesia has been attempting to enhance their services quality. The result, users are satisfied with service quality that courage library room, librarian?s attitude and skill and information access amenity.

Abstrak :
ABSTRAK
Capaian inovasi dari setiap negara tergantung dari besarnya interaksi antar aktor dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek, yaitu akademisi, bisnis dan pemerintah. Pemerintah (Kementerian Riset dan Teknologi) mendorong interaksi tersebut berdasarkan konsep triplehelix dalam bentuk konsorsium riset vaksin Hepatitis B. Tesis ini berkontribusi dalam memahami pembentukan dan pengembangan kelembagaan konsorsium riset serta pola hubungan antar lembaga yang terlibat didalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelembagaan konsorsium riset berkembang baik berdasarkan aspek doktrin, struktur internal, kepemimpinan, program kerja, dan sumber daya yang dimiliki oleh konsorsium riset tersebut. Sinergi antara akademisi, bisnis dan pemerintah (ABG) belum optimal karena masih terdapat batas-batas antar lembaga seperti perbedaan sudut pandang yang berbeda dalam pengelolaan keuangan riset antar institusi dan ketidaksesuaian pencairan anggaran dengan proses riset. Kerja sama riset antar akademisi, bisnis dan pemerintah akan berjalan lebih efektif jika akademisi dan bisnis lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai program penelitian yang didesain oleh pemerintah disertai dengan kepastian dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah.

---

ABSTRAK
The achievement of innovations in a nation depends on how great the interactions among the actors such as Government, Business and Academics in mastering and utilizing the science and technology. Government (the Ministry of Research and Technology) encourages the interactions based on the concept of triple helix in the form of a consortium of Hepatitis B vaccine research. This thesis contributes to the understanding of the formation and development of consortium institutional research as well as the patterns of relationships between institutions involved in it. This research is using a qualitative approach with descriptive data analysis. The result of analysis shows that institutional consortium research is well-developed based on the aspect of the doctrine, internal structure leadership, work programs, and resources owned by a consortium of the research. The synergy between the academic, the business and the government (ABG) not optimally yet due to the boundaries between the institutions such as the difference in points of view in the financial management among the institutions and the discrepancy of budget liquidation with the research process. The research partnership among academics, business and Government shall be effective if academicians and business more active participating in various research programmes followed by the certainty of the government that is supporting the policies and budget

Abstrak :
Penelitian ini membahas tenang analisis proses rekonstruksi pembentukan standar nasional pendidikan kedokteran menurut sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dengan menggunakan pendekatan post positivism. Ditemukan adanya ketidak-sinkronan antara kedua Undang-Undang tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa kewenangan (dispute of power) secara vertikal dan horizontal yang melibatkan dua lembaga pemerintah dan masyarakat kedokteran. Ditemukan juga adanya konflik norma yang diatur dan substansi dalam standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi. Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas terhadap subyek yang mengatur yaitu antara pemerintah dan masyarakat kedokteran serta terhadap obyek yang diatur yaitu standar pendidikan kedokteran, menjadi solusi bagi proses rekonstruksi pembentukan standar pendidikan yang disahkan Konsil Kedokteran Indonesia menjadi Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Peran aktor pemerintah dan masyarakat kedokteran menjadi kunci dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas SNPK. Kedua Undang-Undang tersebut dapat menjadi kebijakan yang saling melengkapi jika jika tidak ada ego sektoral masingmasing institusi dalam membentuk kebijakan SNPK. ...... This research is about public policy to analysis process of reconstruction medical and dental national education standard between The Indonesian Law Number 29 year 2004 Regarding Medical Practices and The Indonesian Law Number 20 year 2013 Regarding Medical Education with post positivism approach. This research found that unsynchronized between both formal policies that caused dispute of power vertically and horizontally between governments and medical communities. This research also found conflict about norms and substances of medical and dental education standards. Synchronization, and harmonization, and synergize to subject between governments and medical communities, also to object those medical and dental education standards become the best solutions to do reconstruction the standards. These standards of medical and dental professions education that approved by the Indonesia Medical Council should be a part of the National Medical Education Standard that will be approved by Ministry of National Education. The actors of governments and medical communities as the key to synchronize, and harmonize, and synergize of the National Medical Education Standard. Both of national formal policies will be complemented each others if there's no more the sectoral egoism each institution to formulate the National Medical Education Standard.