Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang upaya implementasi pelayanan informasi publik oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi, serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama mengimplementasikannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigm konstruktifis. Adapun konsep dan teori yang digunakan adalah konsep kehumasan mencangkup manajemen humas dan humas pemerintahan, good governance, pelayanan informasi publik yang mengacu pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, model komunikasi praktik kehumasan, serta konsep PPID. Strategi penelitian ini yaitu merupakan studi kasus dengan menggunakan metode pengumpulan data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumentasi). Hasil yang didapati dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Humas Pemerintah Kota Bekasi yang sekaligus berperan sebagai PPID Utama, telah melakukan implementasi pelayanan informasi publik dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mengimplementasikan pelayanan informasi publik secara internal yaitu beberapa PPID Pembantu masih bergerak lamban dalam memberikan informasi yang diperlukan. Sedangkan secara eksternal, publiknya yang masih belum memahami aturan pengkategorian informasi yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk diakses.

---

This thesis discusses efforts to implement disclosure of public information by the Government of Bekasi City Public Relations. The purpose of this research is to find out how the implementation of the disclosure of public information carried out by the Bekasi City Government Public Relations, as well as what are the obstacles encountered while implementing them. This research is a qualitative research using constructive paradigm. The concepts and theories used are public relations concepts encompassing public relations management and government public relations, good governance, disclosure of public information that refer to Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, communication models of public relations practice, and the concept of PPID. This research strategy is a case study using primary data collection methods (interviews) and secondary data (documentation). The results found in this study indicate that the Bekasi City  Government Public Relations, which also acts as the Main PPID, have implemented disclosure of public information well. The obstacle faced by the Bekasi City Government Public Relations in an effort to implement public information services internally is that some PPID Assistants still work slowly in providing the information needed. While externally, the public who still do not understand the rules of categorizing information that may or may not be accessed."

"ABSTRAKHubungan Masyarakat (Humas) berperan penting dalam membantu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memanajemen, menjembatani, dan mempertahankan hubungan yang berkaitan dengan organisasi dan tujuan-tujuannya. Subjek penelitian ini adalah Yayasan Wahana Inklusif Indonesia (WII), yakni LSM yang bergerak pada isu hak pendidikan bagi siswa disabilitas melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif. Untuk memengaruhi dan mendukung implementasi kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif, aktivitas dalam program advokasi WII banyak berkaitan dengan konsep public affairs yang merupakan bagian dari cabang kegiatan humas. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana aktivitas public affairs yang dilakukan oleh LSM dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif, serta peran yang diembannnya bagi organisasi (Driesch & Richard, 2016; Thomson & John, 2007). Aktivitas public affairs dan advokasi yang dilakukan oleh LSM WII juga akan dikaitkan dengan model public relations yang dikembangkan oleh Grunig dan Hunt (1984). Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme dan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan dua informan yang merupakan bagian internal dari WII, dan satu informan yang merupakan humas dan ahli komunikasi dari LSM lain sebagai triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WII telah melakukan aktivitas public affairs dalam program advokasinya, yakni lobbying dan relasi pemerintah (government relations). Pola advokasi positif yang digunakan oleh WII sejalan dengan prinsip model two way symmetrical public relations. Model lain seperti public information dan two way asymmetrical juga digunakan tergantung pada konteks dan kebutuhannya."