Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ada banyak kasus pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Aceh Besar yang menimbulkan protes aktor pemilik tanah sanpai ke pengadilan. Namun belun ada kasus seperti itu yang berakhir dengan penguncitan aktor oleh Lembaga Adat dari status penduduk desa setempat. Sanksi itu bahkan diberikan setelah putusan Pengadilan Negeri Aceh Besar dimenangkan Kades; dengan demikian, aktor dikalahkan secara substantif dan formal. Fenomena ini menjadi pokok masalah yang urgen karena (1) dengan tindakan protes itu telah menimbulkan suasana disorder dalam komunitas bersangkutan; (2) keadaan tersebut memperlihatkan indikasi ada hubungan konflik antara aktor protes dari kelompok acuan uleeba-_Zang dan pemimpin desa sebagai reference aktor setuju. Tujuan penelitian ini untuk (1) menggali dan nenemukan penjelasan substantif, yakni faktor pendorong timbulnya tindakan setuju dan protes aktor; (2) memahami makna tindakan protes dengan kerangka tipologi Weber; dan (3) mengetahui bagaimana kaitan antara ciri tindakan aktor sebagai temuan dengan studi teoretik yang relevan. Penelitian ini menggunakan kerangka pikir kualitatif dan didukung kuantitatif. Karena itu, pertama, digunakan perspektif substantif untuk menenukan faktor atau kategori yang mendorong timbulnya tindakan setuju dan protes aktor. Setelah mendapat penjelasan epic, kedua, dipakai perspektif formal, tipologi Weber, untuk mengukur makna protes; dan ketiga, temuan itu dibandingkan dengan hipotesis hasil telaah pustaka yang relevan. Metode yang dipakai dalan proses pengumpulan data adalah wawancara mendalam dengan empat subjek dan sembilan informan kunci serta observasi langsung tindakan subjek. Survei dilakukan untuk memahani karakteristik dua belas aktor pemilik tanah yang menjadi subjek. Temuan menunjukkan (1) bahwa kelompok setuju dan protes muncul karena nilai sejarah sosial budaya yang dihayati mereka saling berbeda, ini berimplikasi pada cara nereka memandang pembebasan tanah tidak sama. Bagi aktor protes cara yang rasional adalah yang menjamin hak mendapatkan gantirugi. (2) Ditemukan bahwa aktor protes lebih cenderung memaknai tanah dari aspek ekonomis dan untuk mencapai tujuan digunakan cara efisien dan efektif. Ciri itu mengarah pada tipe rasional instrumental weber. (3) Kondisi sejarah sosial budaya kelompok aktor dan cara pendekatan merupakan dua hal yang signifikan dalam melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Disimpulkan bahwa protes terjadi karena nilai sos-bud yang berujud cara aktor memaknai tanah tak sama. Disarankan agar pengambil kebijakan memahani protes secara substantif terlebih dahulu, baru tindakan formal.

Abstrak :
Pada abad ke-20 banyak terjadi gerakan protes di beberapa daerah terhadap pemerintah kolonial, terutama dibeberapa daerah tanah partikelir di ommelanden Batavia. Hal ini diakibatkan oleh berbagai macam persoalan, salah satunya adalah kenaikan pajak disaat taraf hidup masyarakat miskin jauh lebih banyak. Salah satu kasus terjadi di wilayah Pamanoekan dan Tjiasem yang terletak di wilayah Kabupaten Krawang pada 1901 dan Karesidenan Krawang setelah alih status wilayah pada 1925. Dalam kasus di wilayah Karesidenan Krawang, Pamanoekan dan Tjiasem menjadi tempat terjadinya gerakan protes karena masyarakat disana hidup sangat miskin dan sangat memprihatinkan. Selain itu disana masyarakatnya derajat pendidikannya rendah ditunjukkan dengan buta huruf dan tidak bisa berhitung, ditambah menyebarnya wabah kolera karena sanitasi yang buruk. Akhirnya, Masyarakat berbondong bondong ke rumah pejabat berwenang untuk mengajukan protes dalam rangka mencari keadilan atas penerapan kebijakan yang sangat merugikan bagi mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, metode ini meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana masyarakat melakukan tindakan pasca diterapkannya kebijakan yang merugikan mereka, tindakan ini cenderung terstruktur dengan baik dan mendapatkan respon pula oleh pemerintah kolonial. Selain itu menarik untuk diketahui selanjutnya bahwa kehidupan masyarakat yang sangat berbeda terlihat jelas sebelum gerakan protes dan sesudah gerakan protes berlangsung. Masyarakat menjadi cenderung lebih sejahtera terlebih setelah dampak politik etis sangat terasa di wilayah Karesidenan Krawang.

---

In the 20th century there were many protest movements in several regions against the colonial government, especially in some areas of private land in the Batavia ommelanden. This is caused by various reasons, one of which is a tax increase. This case occurred in the Pamanoekan and Tjiasem areas located in the Krawang Regency area in 1901 and the Krawang Residency after the status transfer in 1925. In the case of protest movements that took place in the Pamanoekan region and Tjiasem communities flocked to the homes of the authorities to file protests in order seek justice for the application of policies that are very detrimental to them. The method used in this study is the historical method, this method includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study are how people take action after the implementation of policies that harm them, these actions tend to be well structured and get a response from the colonial government. It is also interesting to know further that the lives of very different people were clearly seen before the protest movement and after the protest movement took place. Communities tend to be more flowing after the protest movement takes place.

Abstrak :
Penelitian ini membahas gerakan protes sebagai bagian dari kontrol sosial dan politik masyarakat sipil kepada pemerintah India. Secara khusus yang akan diteliti adalah gerakan protes petani yang menentang kehadiran tiga undang-undang pertanian pada tahun 2020-2021. Pada September 2020, Parlemen India mengesahkan UU Pertanian yang terdiri dari RUU Perjanjian Petani (Pemberdayaan dan Perlindungan) tentang Jaminan Harga dan Undang-Undang Layanan Pertanian, 2020; RUU Perdagangan dan Niaga (Promosi dan Fasilitasi) Hasil Petani, 2020; dan RUU Komoditas Esensial (Amandemen), 2020. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan India dan juga meningkatkan kondisi ekonomi petani. Namun, para petani dan kelompok masyarakat sipil melakukan protes untuk menuntut pemerintah agar mencabut UU tersebut karena dianggap akan merugikan para petani. Sebagai akibat dari protes tersebut, pada 29 November 2021 Parlemen India mengesahkan RUU Pencabutan Hukum Pertanian untuk mencabut UU Pertanian 2020. Penelitian ini menggunakan konsep Radically Network Societies (RNS) oleh Pai & Kotasthane (2016) dan teori Struktur Peluang Politik oleh Tarrow (1998). Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya jaringan individu yang sangat terhubung, memiliki identitas, dan dimotivasi oleh penyebab langsung yang sama, serta struktur peluang politik, dalam gerakan protes petani dapat mempengaruhi pencabutan tiga undang-undang pertanian ......This study discusses the protest movement as part of the social and political control of civil society towards the Indian government. In particular, what will be examined is the farmer protest movement against the presence of three farm laws in 2020-2021. In September 2020, the Indian Parliament passed the farm laws consist of The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act, 2020, and The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020. The main objective of these laws is to increase the economic activities of Indian household and also improve the economic conditions of farmers. However, farmers and civil society groups protested to demand the government to repeal the law because it was considered to be detrimental to the farmers. As a result of the protests, on 29 November 2021 the Indian Parliament passed the Farm Laws Repeal Bill, 2021, to repeal the Farm Laws, 2020. This research uses the concept of Radical Network Societies (RNS) by Pai & Kotastane (2016) and the theory of Political Opportunity Structure by Tarrow (1998). The results of this study found that a web of hyper-connected individuals, possessing an identity, and motivated by a common immediate cause, as well as political opportunity structures, in the farmers protest movement could influence the repealed of the three farm laws.

Abstrak :
Perkembangan teknologi membawa berbagai perubahan dalam lapisan masyarakat.   Dengan kemudahan mengakses internet berkecepatan tinggi dan smartphone canggih di Korea Selatan, jumlah  gamer selalu bertambah dari tahun ke tahun. Tulisan ini meneliti tentang fenomena game addiction yang terjadi di Korea Selatan dengan menekankan pada makna di balik wacana iklan layanan masyarakat terkait game addiction yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea pada tahun 2015. Metode yang digunakan adalah analisis wacana terhadap dua iklan layanan masyarakat. Keutuhan pesan iklan layanan masyarakat yang ingin disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan bahwa fenomena game addiction harus segera dihapus dan dicegah untuk bertumbuh dalam masyarakat. Technological developments brought about various changes in society. With the ease of accessing high-speed internet and smartphones in South Korea, the number of gamers is increasing every year. This paper examines the game addiction phenomenon that is occurring in South Korea by emphasizing the meaning behind the discourse of public service advertisement related to game addiction released by the Ministry of Health and Welfare in 2015. The method used is discourse analysis of two public service advertisements. The integrity of the message of public service advertising that the Ministry of Health and Welfare of South Korea wants to convey is that the phenomenon of game addiction must be immediately removed and prevented from growing in society

Abstrak :
The Web plays an increasingly important role in the communication strategies of political parties and movements, which increasingly utilize it for promoting ideas and ideologies as well as mobilization and campaigning strategies. This book explores the role of the Web for right-wing populist political parties and movements across Europe. Analyzing these groups' discourses and practices of online communication, it shows how social media is used to spread ideas and mobilize supporters whilst also excluding constructed 'others' such as migrants, Muslims, women or LGBT persons. Expert contributors provide evidence of a shift in the strategies of mainstream parties as they also engage in 'Internet populism' and suggest ways that progressive movements can and do respond to counter these developments. Topics are explored using a cross-country analysis which does not neglect the particularities of the national contexts. This work will appeal to researchers and students working in the fields of media and communication studies, political theory, policy analysis, studies of populism, racism and nationalism, gender, LGBT, migration, Islam and welfare."--Provided by publisher.

Abstrak :
The central theme of this volume is change; its causes, consequences, and processes. The authors use diverse frameworks to analyze nationally representative sample data from Middle Eastern and North African countries. Their objectives are (a) to understand cross-national variation and trends in values and perceptions, and the extent to which this variation is affected by age; (b) to assess the empirical correlates of different modalities of change, lay perspectives on development and morality as well as peoples varying understanding of the meanings of traditional and modern family; (c) to employ social-scientific perspective in explaining cross-national and individual variation in political engagement, participations in the movement of the Arab Spring, varying political outcomes in Egypt and Tunisia, and the failure of revolutionary movements and the predictors of autocratic recidivism; and (d) to address the methodological issues and challenges in carrying out empirical research in the Middle East and North Africa.

Abstrak :
Solidarnost' adalah gerakan oposisi di Rusia yang muncul pada tahun 2008 dan hingga kini masih ada. Gerakan ini menjadi payung oposisi liberal-demokrat terhadap pemerintahan Putin-Medvedev. Data primer penelitian berupa laporan independen, siaran pers, dan survei tentang gerakan ini pada tahun 2008-2017. Melalui metode kualitatif dan studi pustaka, skripsi ini berusaha menjelaskan keberadaan gerakan Solidarnost' dengan menggunakan teori dan tipe oposisi Robert A. Dahl dan H. Gordon Skilling. Berdasarkan hal itu, gerakan Solidarnost' berperan sebagai oposisi faksional dalam demokrasi Rusia. Dengan afiliasi partai politik, Solidarnost' melancarkan aksi massa dan wacana anti-Putin dengan cara mengkritik kebijakan-kebijakan dibidang politik dan pemerintahan, ekonomi dan energi, serta perang dan HAM. ......Solidarnost rsquo is an opposition movement in Russia that appeared in 2008 and still exists. This movement became the umbrella of the liberal democratic opposition to the Putin Medvedev government. The primary data were independent reports, press releases, and surveys of the movement in 2008 mdash 2017. Through qualitative method and literature study, this thesis aims to explain the existence of Solidarnost rsquo movement by using theory and opposition type of Robert A. Dahl and H. Gordon Skilling. Based on this, the Solidarnost rsquo movement serves as a factional opposition in Russian democracy. With political party affiliation, Solidarnost rsquo launches mass action and anti Putin discourse by criticizing policies in the field of politics and government, economy and energy, and war and human rights.